TPID dan TP2DD Kaltim Gelar High Level Meeting Jaga Stabilitas Harga

SAMARINDA – Menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga mendorong ekonomi di Kalimantan Timur. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan High Level Meeting (HLM) dengan tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Harga dan Mengakselarasi Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (6/3/2026).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltim Jajang Hermawan memaparkan beberapa strategi penguatan TPID dan TP2DD. Penguatan TPID difokuskan pada komoditas yang secara historis menjadi penyumbang inflasi, khususnya pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Upaya pengendalian inflasi terus diperkuat melalui implementasi strategi 4K, yaitu menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dalam mendukung penguatan kebijakan berbasis data, pemanfaatan aplikasi Mandau (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) – Kaltim juga dioptimalkan sebagai instrumen pemantauan dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis kecerdasan buatan (AI) secara lebih responsif dan terintegrasi lintas instansi.

Sementara itu, strategi penguatan TP2DD diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini antara lain dilakukan melalui perluasan ekosistem pembayaran digital seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas digitalisasi layanan pemerintah daerah. Perkembangan digitalisasi di Kalimantan Timur menunjukkan tren yang sangat positif, tercermin dari peningkatan signifikan transaksi non-tunai, serta semakin luasnya implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong transparansi, efisiensi, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kami meyakini, melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan, berbagai tantangan yang kita hadapi ke depan dapat kita kelola dengan baik, sekaligus membuka peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” kata Jajang.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Dalam menghadapi momentum Ramadan dan Idulfitri, pengendalian inflasi perlu dilakukan secara komprehensif melalui strategi 4K. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem Mandau Kaltim sebagai instrumen pemantauan harga dan pengambilan kebijakan berbasis data, memperkuat peran BUMD dalam pengelolaan stok komoditas pangan strategis, serta memastikan setiap langkah kebijakan berpedoman pada Roadmap TPID 2025–2027 agar lebih terarah, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan struktural daerah.

”Melalui forum diskusi ini, saya harap seluruh pemerintah daerah dapat berkoordinasi dan memastikan ketersediaan pasokan pangan dan bahan pokok. Termasuk stabilitas harga dapat terjaga dengan baik dan bisa diterima masyarakat,” kata Rudy.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji juga menegaskan pentingnya intensifikasi koordinasi antar perangkat daerah dalam memastikan ketersediaan stok komoditas pangan utama, meningkatkan pemantauan terhadap potensi gangguan distribusi maupun kenaikan harga yang tidak wajar, serta memperkuat intervensi pasar melalui berbagai program stabilisasi harga.

“Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kita perlu memperkuat koordinasi lintas daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan menahan gejolak harga agar tetap terkendali,” ujar Seno.

Selain itu, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui optimalisasi kanal pembayaran digital, pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta peningkatan capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga menjadi fokus penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik di Kalimantan Timur.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan HLM ini, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui implementasi strategi 4K serta optimalisasi berbagai program stabilisasi harga utamanya menjelang HBKN Idulfitri 1447 H. Di sisi lain, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga akan terus didorong melalui penguatan implementasi ETPD, pemanfaatan kanal pembayaran digital, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda Kalimantan Timur (Danrem 091/ASN, Danlanud Dhomber, Danlanal Balikpapan, Polda Kaltim), Sekretaris Daerah Prov. Kaltim, Kepala BPS Kaltim, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kaltim, Kepala Daerah Kab/Kota, Kepala OPD dan instansi vertikal terkait. (*)

Pemkab Mahakam Ulu Jajaki Sinergi Strategis dengan Pusjar SKPP LAN

SAMARINDA – Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan mengunjungi Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SKPP LAN) Samarinda, Rabu (4/3/2026).

“Saat ini inovasi di Pemkab Mahulu kami rasa belum dilakukan secara maksimal,” ujar  Angela di Ruang Rapat Utama Pusjar SKPP LAN.

Dikatakan Angela Idang, ia Pusjar SKPP LAN merupakan pilihan yang tepat sebagai mitra strategis kami agar ASN-ASN yang ada di Pemkab Mahakam Ulu menjadi ASN yang inovatif dan hebat. Karenanya kunjungan ini untuk menjajaki sinergi strategis untuk mendorong lahirnya ASN yang inovatif, adaptif, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Diakui. dengan segala keterbatasan yang ada di Pemkab Mahulu, ia tidak ingin menjadikan hal itu sebagai sebuah alasan untuk tidak dapat berkembang dan berkinerja dengan baik. Berkolaborasi dengan Pusjar SKPP LAN menjadi salah satu upaya untuk dapat mengawal kemajuan Pemkab Mahulu, baik melalui pengembangan kompetensi para ASN-nya maupun dalam hal rekomendasi kebijakan.

Sementara itu, Kepala Pusjar SKPP LAN, Rahmat menyambut hangat dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya, karena telah mempercayakan Pusjar SKPP LAN sebagai mitra dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Pemkab Mahulu.

Rahmat memaparkan terkait Corporate University yang merupakan sistem pembelajaran terintegrasi dengan menempatkan strategi organisasi menjadi basis pembelajaran. Dalam sistem ini, pengembangan kompetensi terhubung dengan pekerjaan, sasaran kinerja pegawai, dan komponen manajemen ASN lainnya, serta melibatkan seluruh aktor dalam organisasi.

Rahmat juga menjelaskan maksud diterbitkannya Peraturan Kepala LAN N0.6 Tahun 2023 adalah sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi, dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/ luar instansi pemerintah.

“Bahkan ke depan, kita akan memperkuat integrated learning melalui penguatan talentalism, yaitu budaya pembelajaran individu yang mendorong kualifikasi berkelanjutan,” pungkas Rahmat.

Menanggapi paparan singkat Kepala Pusat Pembelajaran SKPP LAN, Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang menyambut baik dengan adanya Corpu ini, sebagai sebuah metode dalam mewujudkan harapannya dalam mewujudkan ASN yang hebat di Pemkab Mahulu.

Ia juga sangat terkesan dengan fasilitas dan sarpras yang ada di Kampus Pusjar SKPP LAN, yang menurutnya sangat memberikan kenyamanan kepada para peserta pelatihan.

“Pusjar SKPP LAN memang selalu memberikan yang terbaik. Semoga Kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan, karena kami pasti akan selalu membutuhkan peran LAN dalam membantu kami mewujudkan visi misi yang ada. Sukses selalu untuk LAN,” pungkas Angela Idang. (ler/mje).

Inflasi Kalimantan Timur Februari 2026 Tetap Terjaga

SAMARINDA – Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada periode Februari tahun 2026 tetap terjaga di tengah peningkatan permintaan masyarakat selama Ramadan menjelang Idulfitri 2026. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada Februari 2026 mencatat inflasi sebesar 0,60% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,04% (mtm), dan inflasi tahunan berada pada level 4,64% (yoy) serta 0,64% (ytd). Secara tahunan, inflasi Kaltim tercatat lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 4,76% (yoy). Inflasi tahunan Kaltim dipengaruhi low base effect, sehubungan dengan implementasi kebijakan diskon tarif listrik pada Januari–Februari 2025.

Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim Jajang Hermawan melalui release kepada media ini menyampaikan, inflasi Kaltim pada Februari 2026 utamanya disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring meningkatnya permintaan komoditas pangan strategis menjelang dan selama Ramadan serta momen Imlek 2026.

”Kelompok ini mencatat inflasi 0,97% (mtm) dengan andil 0,29% (mtm),” kata Hermawan, Senin (2/3/2026)

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut memberikan andil besar, didorong oleh tren kenaikan emas perhiasan yang masih berlanjut. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi 2,66% (mtm) dengan andil 0,20% (mtm), yang didorong oleh kenaikan rata-rata harga emas menjadi sekitar Rp3.085.000 per gram pada Februari 2026.

Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada kelompok transportasi, seiring penurunan harga BBM non-subsidi pada awal Februari 2026 sekitar 3–4%, sehingga membantu menjaga stabilitas harga di tengah peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Langkah pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kaltim dengan implementasi strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif). Pada aspek Keterjangkauan harga, periode Januari hingga Februari 2026, TPID melaksanakan kurang lebih 75 kegiatan gerakan pangan murah, operasi pasar, dan kegiatan serupa lainnya di beberapa kabupaten/kota.

Pada aspek Komunikasi efektif, TPID terus berkoordinasi untuk melakukan langkah konkret pengendalian inflasi, diantaranya pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID di beberapa daerah menjelang Ramadan dan Idul Fitri, koordinasi mingguan yang membahas perkembangan harga, progres program di OPD teknis, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, sebagai penguatan kapasitas kelembagaan, telah dilaksanakan capacity building TPID se-Provinsi Kaltim pada 14–15 Januari 2026 dan 5-6 Februari 2026 yang bertujuan untuk mempertahankan kinerja pengendalian inflasi daerah melalui pembekalan, refreshment dan penyusunan laporan TPID. (*)

Pemprov Kaltim Batalkan Pengadaan Mobil Gubernur Rp8,5 Miliar

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi membatalkan pengadaan mobil dinas Gubernur jenis SUV senilai Rp8,5 miliar yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial.

Keputusan tersebut disampaikan pada jumpa pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Wiek Diskominfo Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Sungai Pinang Luar, Samarinda, Senin (2/3/26).

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan keputusan pembatalan diambil setelah pemerintah provinsi merespons berbagai aspirasi dan kritik dari masyarakat.

“Gubernur dan kami di pemerintah provinsi merespons aspirasi masyarakat, dan seluruh saran serta kritik dari berbagai pihak yang menyatakan pengadaan ini dinilai tidak layak,” ujar Faisal.

Menurutnya, sejak Jumat pekan lalu pihaknya melakukan evaluasi terhadap regulasi dan mekanisme pengadaan. Hasilnya, secara aturan memungkinkan untuk dilakukan pengembalian kepada pihak penyedia.

“Hari ini kita putuskan untuk mengembalikan mobil tersebut kepada pihak ketiga. Kami sudah bersurat dan alhamdulillah surat kami sudah dibalas. Penyedia bersedia menerima kembali mobilnya dan mengembalikan uang kepada pemerintah provinsi,” jelasnya.

Dirinya memastikan proses pengembalian tidak menimbulkan konsekuensi administratif maupun denda. Hal itu juga telah dikonfirmasi pihak penyedia.

“Tidak ada denda, tidak ada penalti. Penyedia menerima kembali dengan ikhlas sesuai nilai yang diterima,” katanya.

Dana hasil pengembalian tersebut, akan masuk kembali ke kas daerah sebagai saldo dan akan dibahas lebih lanjut pada Anggaran Perubahan atau pada APBD tahun 2027.

Terkait fasilitas kendaraan dinas ke depan, ia menegaskan, pengadaan kendaraan kepala daerah merupakan hal yang lazim. Namun, Pemprov Kaltim akan mempertimbangkan waktu dan kebutuhan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“Siapapun gubernurnya tentu memiliki fasilitas kendaraan dinas. Ke depan mungkin akan dianggarkan kembali, baik di anggaran perubahan atau tahun berikutnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur CV Afisera, H. Subhan, menyatakan pihaknya siap memproses pengembalian kendaraan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

 

“Pengembalian mobil akan diatur bersama Pemprov Kaltim. Dananya akan segera kami kembalikan. Yang terpenting kita berpegang pada aturan dan norma. Selama mobil kembali dalam kondisi utuh, tidak ada masalah,” kata Subhan.

Ia menambahkan, kendaraan tersebut nantinya dapat kembali dipasarkan, baik melalui skema penjualan maupun penyewaan.

Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya mendengarkan aspirasi publik serta memastikan setiap kebijakan tetap berada pada koridor regulasi dan kepatutan. (yud)

GratisPol 2026 Capai Dua Kali Lipat Penerima BKT Isran-Hadi

SAMARINDA – Genap satu tahun kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud – Wakil Gubernur Seno Aji, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (ALIANSI GERAM) melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Senin (23/2/2026).

Rudy Mas’ud yang menerima kehadiran mahasiswa secara langsung, sempat membandingkan program GratisPol Pendidikan yang akan berjalan di tahun kedua masa pemerintahannya, dengan Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) era Isran Noor – Hadi Mulyadi.

Dengan setelan jas hitam, dari biru muda dan sepatu mengkilat, ia duduk bersila bersama mahasiswa, menciptakan suasana yang lebih akrab dan santai. Harum, sapaan akrab Rudy Mas’ud pun membuka perbincangan dengan menanyakan langsung data dan pengalaman mahasiswa terkait program beasiswa yang mereka terima.

“Adik-adik semua, ada yang punya data tentang berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan manfaat Beasiswa Kaltim atau program GratisPol?,” tanyanya.

Sejumlah mahasiswa menyampaikan, banyak yang menerima bantuan GratisPol, dan mereka meminta transparansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Karena beberapa kasus ditemukan mahasiswa yang dikabarkan tidak lolos seleksi meski memenuhi syarat administrasi.

Gubernur kemudian menjelaskan capaian program GratisPol secara rinci di tahun 2025, sekaligus membandingkan skala dan cakupan BKT era kepemimpinan Isran Noor – Hadi Mulyadi dengan program GratisPol yang akan berjalan di tahun kedua kepemimpinannya.

“Beasiswa Kaltim Tuntas tahun kedua (2020), tidak lebih dari 5.000 penerima. Sedangkan program GratisPol 2025, meski baru berjalan pertengahan tahun anggaran, menjangkau 24.890 mahasiswa,” bebernya.

Jika dilihat berdasarkan data dari Pemprov Kaltim, Beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan di era Isran – Hadi selama lima tahun terakhir (2019-2023), menyalurkan total Rp1,01 triliun untuk 69.631 mahasiswa, dengan rincian BKT Tuntas Rp743,6 miliar (25.358 penerima) dan BKT Stimulan Rp268,6 miliar (44.273 penerima).

Adapun rincian program BKT Tuntas, antara lain; 2019 – Rp118.740.557.300 (3.978 penerima); 2020 – Rp115.926.751.755 (4.386 penerima); 2021- Rp107.292.222.010 (3.368 penerima); 2022 – Rp190.542.109.250 (6.556 penerima); 2023 – Rp211.104.226.755 (7.070 penerima).

Sementara rincian program BKT Stimulan, yakni; 2019 – Rp13.235.500.000 (2.320 penerima); 2020 – Rp21.058.400.000 (5.148 penerima); 2021 – Rp38.274.853.000 (5.899 penerima); 2022 – Rp73.543.060.000 (11.535 penerima); 2023 – Rp122.486.635.000 (19.371 penerima).

 

Ia kemudian memaparkan bahwa program GratisPol tahun 2026 menargetkan 158.981 mahasiswa dengan anggaran Rp1,38 triliun. Program ini mencakup mahasiswa S1 hingga S3, termasuk mereka yang berasal dari luar daerah maupun luar negeri, tanpa membeda-bedakan gender, agama, atau status ekonomi.

“Semua mahasiswa Kaltim yang memiliki KTP dan berdomisili minimal tiga tahun berhak mendapatkan bantuan ini,” bebernya.

Berdasarkan data Biro Kesra Setda Kaltim, rincian kebutuhan dan penerima manfaat program GratisPol di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

– Mahasiswa S1: Rp1.181.973.000.000 (149.307 penerima);

– Mahasiswa S2–S3: Rp133.668.000.000 (7.449 mahasiswa);

– Mahasiswa Luar Kaltim: Rp12.870.000.000 (892 mahasiswa);

– Mahasiswa Luar Negeri: Rp14.844.500.000 (133 penerima);

– GratisPol Khusus: Rp34.506.000.000 (1.200 penerima).

“Itulah kami, dengan hari ini APBD kita yang turun Rp7 triliun. Dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun, kami tetap prioritaskan untuk pendidikan adik-adik ini semuanya. Kita bayar langsung ke 52 kampus baik swasta maupun negeri. Kampus yang memberikan verifikasi. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dihitung. Karena tentu kita juga ada syarat-syaratnya,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menekankan satu hal kepada seluruh mahasiswa, bahwa Pemprov Kaltim tidak pernah memutuskan secara sepihak terkait penerima program GratisPol.

Yang memutuskan penerima sepenuhnya adalah pihak kampus, setelah melalui proses evaluasi yang jelas dan transparan. Semua rektor dari universitas negeri maupun swasta akan menyampaikan hasil verifikasi secara resmi.

“Kaltim ini menjadi etalase Indonesia, ibukota Nusantara. Maka, pendidikanlah yang paling utama. Sebab yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kemunduran, cuma pendidikan. Lebih dari itu enggak ada,” tutupnya. (*)

« Previous Page — Next Page »