BPSDM Kaltim Berjibaku Pertahankan Akreditasi A

SAMARINDA – Sebanyak empat orang Tim Visitasi Akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia diketuai Isti Heriani, yang sehari-hari menjabat sebagai Direktur Pembelajaran Teknis dan Fungsional melaksanakan verifikasi lapangan, Senin (27/4/2026).

Kunjungan kerja para asesor ini terkait  dengan Akreditasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dan Reakreditasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), di BPSDM Kaltim.

Sesuai persyaratan, untuk akreditasi PKN Tingkat II, BPSDM Kaltim minimal harus dua kali sebagai penyelenggara. Alhamdulillah pada Tahun 2024 BPSDM Kaltim mampu menyelenggarakan PKN Tingkat II Angkatan XXIV, dan pada Tahun 2025 juga mampu menyelenggarakan PKN Tingkat II Angkatan XXVIII.

Sedangkan terkait Reakreditasi Penyelenggaran PKA yang dinilai adalah Pelaksanaan PKA Angkatan VII Tahun 2023, Angkatan X Tahun 2024 dan Angkatan XII yang diselenggarakan Tahun 2025. Tentu saja Tim Asesor juga akan menilai secara keseluruhan sarana dan prasarana penunjang pelatihan, apakah juga sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Pada pertemuan awal, di Ruang Maroon, yang juga dihadiri oleh Sekretaris BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF), Apriyana, Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Siti Djaitun, serta Koordinator Widyaiswara, Jauhar Efendi, dan Widyaiswara Ahli Utama, Sugeng Chairuddin, Ketua Tim Visitasi Akreditasi memberikan beberapa arahan penting. Salah satu di antaranya adalah agar BPSDM Kaltim dapat menyiapkan dan melengkapi data/dokumen/foto/ dan sebagainya berdasarkan Berita Acara Visitiasi dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja pasca visitasi, paling lambat tanggal 30 April 2026, pukul 23.59.

Selanjutnya, Tim Asesor lain yang dipimpin Rizky Fitria, didampingi Reagant Dwi Putra, dan Sulthan Dwi PutraAdiwidya bergerak cepat melihat sarana dan prasarana yang dimiliki  BPSDM Kaltim dalam penyelenggaraan Pelatihan PKN Tingkat II dan PKA. Langkah tersebut untuk memastikan apakah dokumen yang disampaikan BPSDM Kaltim sudah sesuai dengan kenyataan.

Langkah berikutnya Tim Asesor melakukan wawancara kepada perwakilan alumni, baik alumni PKN Tingkat II maupun alumni PKA. Langkah ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam sampai sejauhmana kualitas para pengajar atau pengampu Agenda maupun Coach dari perspektif para peserta pelatihan. Tentu saja Tim Asesor juga menggali kualitas layanan yang diberikan oleh Panitia Penyelenggara, fasilitas asrama, ruang pembelajaran, serta layanan makanan dan minuman yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara.

Para widyaiswara sebagai pengampu mata ajar Agenda maupun sebagai coach, bahkan sebagai penguji juga tidak luput digali oleh Tim Asesor yang sangat mumpuni. Di sini, para Asesor melakukan cek silang dari berbagai informasi yang diterima, untuk dilakukan klarifikasi.

Pada bagian akhir, seluruh Panitia Penyelenggara yang terlibat dalam kegiatan persiapan dan pelaksanaan PKN Tingkat II maupun PKA juga diwawancarai secara lebih detail, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya

Jauhar Efendi, selaku Koordinator Widyaiswara menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Asesor, karena dengan cara seperti ini informasi yang masih meragukan dapat diberikan penjelasan lebih detail, sehingga informasinya menjadi clear, dan tidak memunculkan keraguan.

Rina Kusharyanti selaku Sekretaris BPSDM Kaltim dan sekaligus mantan Kabid PKMF berharap agar dapat mempertahankan Akreditasi A, untuk penyelenggaraan PKA. Lebih lanjut, ia juga berharap untuk PKN Tingkat II mampu meraih akreditasi terbaik.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menjelaskan secara runut tentang proses akreditasi, hingga kehadiran secara langsung Tim Visitasi. BPSDM Kaltim diberi waktu hingga 3 hari ke depan untuk melengkapi beberapa catatan hasil verifikasi di lapangan. “Moga BPSDM Kaltim tetap dapat mempertahankan Akreditasi A untuk penyelenggaraan PKA meraih akreditasi terbaik untuk penyelenggaraan PKN”, harap Nina. (*)

Perkuat Literasi dan Komunikasi, Semesta Academy dan Balai Bahasa Kaltim Jalin Kerja Sama

SAMARINDA — Komitmen meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di Kalimantan Timur semakin diperkuat melalui penandatanganan Pelaksanaan Kerja Sama antara Semesta Academy dan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Batu Cermin, Samarinda.

Penandatanganan dilakukan Kepala Balai Bahasa Provinsi Kaltim, Asep Juanda bersama perwakilan Semesta Academy, Yudha Suntara Yauwanta. Kerja sama ini mencakup sejumlah program strategis, seperti pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), penyediaan tenaga ahli dalam kegiatan seminar dan lokakarya, pendampingan peningkatan kompetensi berbahasa, hingga penyelenggaraan pemilihan Duta Bahasa dan pengembangan kapasitas pesertanya.

Yudha Suntara menyampaikan, kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai lapisan masyarakat.

Sementara itu, Asep Juanda menegaskan, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperkuat peran Balai Bahasa dalam pemasyarakatan bahasa Indonesia. Ia mengaitkannya dengan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama Semesta Academy, I Made Kertayasa, menyampaikan  kerja sama ini membuka ruang yang lebih luas bagi Semesta Academy untuk memperkuat kontribusinya di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa program pelatihan ke depan juga akan berfokus pada aspek kebahasaan, dalam pelatihan yang selama ini rutin dilakukan, yaitu Public Speaking atau Komunikasi Efektif.

Menurutnya, kemampuan berbahasa yang baik perlu diiringi dengan keterampilan menyampaikan gagasan secara jelas, terstruktur, dan berdampak. “Kerja sama ini menjadi momentum bagi kami untuk semakin menajamkan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat, khususnya dalam membangun kepercayaan diri, kemampuan berbicara di depan umum, serta komunikasi yang efektif di berbagai konteks,” ujarnya.

Melalui sinergi ini, kedua pihak optimistis dapat menghadirkan program-program berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kesadaran berbahasa, tetapi juga membentuk masyarakat yang komunikatif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di era modern. (esf)

Bank Indonesia Mulai Jalankan  Program Pendidikan Kebanksentralan

SAMARINDA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur memuliak Program Pendidikan Kebanksentralan dan Kuliah Umum Kebanksentralan, Kamis (23/4/2026). Kegiatan ini sebagai wujud nyata penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan perguruan tinggi guna mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dengan enam perguruan tinggi mitra, yaitu Universitas Mulawarman, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Universitas Kutai Kartanegara, Politeknik Negeri Samarinda, dan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperluas literasi kebanksentralan, memperkuat ekosistem pendidikan dan riset, serta mendorong pemberdayaan generasi muda di Kalimantan Timur.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan menyampaikan, Program Pendidikan Kebanksentralan merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat edukasi dan literasi kebanksentralan melalui sinergi dengan perguruan tinggi. Program ini merupakan penguatan dari skema sebelumnya (beasiswa) yang saat ini dijalankan melalui tiga pilar utama, yaitu pembelajaran, penelitian, dan pemberdayaan. Secara lebih rinci, Program Pendidikan Kebanksentralan mencakup Program Bantuan Pendidikan Kebanksentralan, Program Bantuan Penelitian, dan Program Literasi Kebanksentralan.

”Melalui ketiga pilar tersebut, Bank Indonesia mendorong penguatan literasi mengenai mandat, peran, dan kebijakan bank sentral, pengembangan riset di bidang kebanksentralan oleh civitas akademika, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bantuan pendidikan dan pengelolaan komunitas penerima manfaat yakni Generasi Baru Indonesia (GenBI),” kata Jajang.

Perwakilan perguruan tinggi yang diwakili oleh Rektor Universitas Kutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. Ince Raden, M.P., menyampaikan apresiasi atas inisiasi Bank Indonesia dalam menghadirkan Program Pendidikan Kebanksentralan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan literasi, pendidikan, dan pengembangan kapasitas mahasiswa. Pihak perguruan tinggi juga menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi program melalui sinergi dalam aspek pembelajaran, penelitian, dan pemberdayaan, sejalan dengan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

”Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa dan masyarakat, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, peduli, dan berdaya saing,” ujar Ince.

Kegiatan dilanjutkan dengan Kuliah Umum Kebanksentralan yang diikuti oleh 180 mahasiswa dari perguruan tinggi mitra. Sesi ini diisi dengan pemaparan mengenai materi Kebanksentralan yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan dilanjutkan dengan talkshow mengenai Sistem Pembayaran Indonesia dan Pelindungan Konsumen. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan kebijakan Bank Indonesia, sekaligus memperluas wawasan mereka terhadap isu-isu strategis di bidang ekonomi dan keuangan.

Ke depan, sinergi antara Bank Indonesia dan perguruan tinggi di Kalimantan Timur diharapkan semakin erat, kuat, dan berdampak, sehingga mampu menciptakan peluang yang lebih luas bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia serta melahirkan generasi penerus yang berkualitas dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. (*)

Dispar Kaltim Gelar Bimtek Manajemen Pra Produksi Film

SAMARINDA – Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sumber Daya Manusia (SDM) Ekonomi Kreatif dengan fokus pada “Manajemen Pra Produksi Film”. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 15-16 April 2026, di Hotel Puri Senyiur, Samarinda.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan, subsektor film merupakan bagian penting pada industri ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar agar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, film juga berperan sebagai media ekspresi budaya dan identitas bangsa.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital serta meningkatnya konsumsi konten audiovisual membuka peluang luas bagi pelaku industri film, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya pada aspek manajemen pra produksi.

“Pra produksi merupakan tahapan krusial yang menentukan kualitas keseluruhan proses produksi film. Perencanaan yang kurang matang sering kali berujung pada pembengkakan biaya, ketidakefisienan, hingga risiko kegagalan produksi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang manajemen pra produksi juga menjadi kendala tersendiri, terutama bagi pelaku film di daerah. Banyak di antaranya belum mendapatkan akses pelatihan yang sistematis dan terstruktur.

Melalui kegiatan bimtek ini, Dispar Kaltim berupaya meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif di bidang film, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun profesionalisme. Peserta dibekali pemahaman menyeluruh terkait tahapan pra produksi, mulai dari pengembangan ide, penyusunan skenario, perencanaan produksi, hingga pengelolaan tim dan anggaran.

Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kemampuan teknis seperti penyusunan anggaran, penjadwalan, perekrutan tim, pencarian lokasi, serta manajemen sumber daya guna meminimalisasi kendala produksi.

Dirinya berharap, melalui bimtek tersebut, para peserta dapat meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola tahapan pra produksi secara efektif, efisien, dan sistematis. Dengan demikian, karya film yang dihasilkan mampu memiliki kualitas tinggi serta daya saing di industri.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif agar membangun jejaring (networking). Hal ini dinilai penting guna mendorong kolaborasi serta membuka peluang tindak lanjut berupa pengembangan proyek film di masa mendatang.

“Melalui forum ini, kami berharap peserta dapat aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan untuk memperluas jaringan kerja sama, sehingga dapat melahirkan karya-karya film yang lebih berkualitas dari Kalimantan Timur,” pungkasnya. (yud)

Pemprov Kaltim Klarifikasi Penghentian BPJS di Samarinda

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Jaya Mualimin, memberikan klarifikasi terkait isu penghentian bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi 49.742 warga Kota Samarinda.

Pemprov menegaskan, kebijakan tersebut bukan penghentian layanan, melainkan bagian dari penataan dan validasi data kepesertaan agar sesuai dengan ketentuan nasional serta menghindari tumpang tindih pembiayaan.

Jaya Mualimin menjelaskan, peserta yang masuk kategori miskin berdasarkan desil I–V seharusnya didaftarkan ke dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Sementara itu, peran pemerintah daerah difokuskan pada pembiayaan peserta di luar kategori tersebut.

“Kalau masuk kategori miskin, harusnya didaftarkan ke PBI-JK pusat agar dibiayai APBN. Ini supaya tidak terjadi pendanaan yang tidak tepat sasaran,” jelasnya, Sabtu (11/4/2026).

Ia menambahkan, langkah redistribusi data yang dilakukan Pemprov bertujuan untuk menciptakan keadilan antar kabupaten/kota di Kaltim. Pasalnya, jumlah peserta yang ditanggung di Samarinda dinilai jauh lebih besar dibanding daerah lain.

“Daerah lain jumlahnya jauh lebih kecil. Ini yang kita tata agar lebih proporsional,” ujarnya.

Jaya menegaskan, proses ini telah melalui koordinasi dan sosialisasi sebelumnya bersama pemerintah kabupaten/kota, termasuk kesepakatan bersama terkait penanganan jaminan kesehatan masyarakat.

Pemprov Kaltim juga memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan. Jika terdapat warga yang membutuhkan pelayanan namun status kepesertaannya belum aktif, maka akan segera diaktifkan kembali.

“Kalau ada yang sakit, silakan datang. Kami pastikan tetap dilayani. Provinsi tetap menjamin pelayanan kesehatan gratis yang bermutu,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov juga membuka ruang koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk sinkronisasi data dan kebijakan ke depan. Langkah ini dinilai penting agar seluruh warga yang berhak tetap terjamin, baik melalui skema pusat maupun daerah.

Dengan klarifikasi ini, Pemprov Kaltim berharap tidak ada kesalahpahaman di masyarakat. Kebijakan yang diambil merupakan bagian dari upaya penataan sistem agar bantuan jaminan kesehatan lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (KRV/pt)

« Previous Page — Next Page »