Pemprov Kaltim Kucurkan Rp49,8 Miliar Buka Isolasi Daerah

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengucurkan Rp49,8 miliar untuk membuka isolasi daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Dana tersebut dikhususkanmembangun jalan provinsi lintas kabupaten sepanjang 33 kilometer. Jalan ini menghubungkan Tering, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), hingga Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Upaya yang dilakukan Pemprov Kaltim diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah barat Kaltim. Selama ini akses jalan utama kerap menyulitkan mobilitas masyarakat maupun distribusi barang kebutuhan pokok.

Pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang Tahap II tersebut dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim dengan target penyelesaian selama 175 hari kalender. Pelaksana proyek dipercayakan kepada PT Belawa Maha Karya, sementara pengawasan dilakukan oleh CV Totality Engineers.

Saat ini masyarakat sudah merasakan perubahan. Jika sebelumnya ruas ini dikenal sebagai jalur ekstrem dengan kubangan lumpur yang kerap menjebak kendaraan, kini progres pembangunan menunjukkan hasil signifikan. Bahkan saat kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, bersama jajaran DPRD Kaltim dan Forkopimda, rombongan dapat melintas dengan lebih lancar tanpa lagi menghadapi “drama roda terperosok”.

Rudy Mas’ud menegaskan, pembangunan jalan provinsi lintas kabupaten merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan jalan provinsi lintas kabupaten ini adalah kewajiban pemerintah. Tujuannya untuk mempermudah arus lalu lintas orang maupun barang.

“Dengan akses yang semakin baik, distribusi kebutuhan pokok menjadi lebih cepat dan harga-harga bisa lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Kaltim menargetkan konektivitas ruas Tering–Ujoh Bilang dapat tersambung sepenuhnya pada 2027 mendatang. Jika rampung, jalan ini diyakini akan menjadi urat nadi penting pertumbuhan ekonomi, mempercepat pelayanan publik, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar Kaltim. (adv/*)

Pemprov Kaltim Perjuangkan Kepentingan Daerah Dalam Pembangunan IKN

SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berjalan. Proyek strategis nasional dikucurkan pemerintah pusat sebagai pendukung pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Infrastruktur modern dibangun mulai kawasan inti pemerintahan, jaringan jalan utama, hingga proyek strategis nasional yang terus dikebut pembangunannya.

Meski demikian, banyak pertanyaan muncul dampaknya pembangunan tersebut bagi Provinsi Kalimantan Timur. Keberdaan IKN di provinsi ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Rusman Yaqub, mantan anggota DPRD Kaltim yang kini dipercaya sebagai Tenaga Ahli Gubernur menilai, pemerintah provinsi telah menunjukkan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam konteks pembangunan IKN.

“Langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sudah berada di jalur yang tepat dengan terus mengawal agar daerah tidak hanya menjadi lokasi pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari pertumbuhan itu sendiri,” kata Rusman Yaqub.

Rusman mengingatkan adanya potensi ketimpangan yang harus diantisipasi sejak dini. Kemegahan kawasan inti IKN tidak boleh kontras dengan kondisi wilayah di sekitarnya. Jika tidak dikelola secara seimbang, dikhawatirkan akan muncul jurang pembangunan antara pusat ibu kota baru dengan daerah penyangga di sekitarnya.

“Kita tidak ingin melihat IKN berdiri megah, tetapi wilayah di sekelilingnya justru tertinggal,” ujarnya menekankan.

Rusman menilai Kalimantan Timur justru harus diperkuat sebagai fondasi utama yang menopang keberlanjutan IKN. Artinya, pembangunan di daerah penyangga tidak boleh sekadar mengikuti, tetapi harus mampu melampaui dalam hal kesiapan dan daya dukung.

“Keberadaan IKN harus menjadi momentum percepatan pembangunan yang merata seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal,” kata Rusman.

Bagi Rusman, kehadiran IKN seharusnya menjadi momentum strategis untuk mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Kalimantan Timur.

“IKN harus menjadi motor penggerak kemajuan daerah, bukan sekadar simbol kemegahan nasional,” tegasnya.

Menurut Rusman, IKN tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan nasional atau etalase kemegahan negara, tetapi harus menjadi pengungkit nyata bagi kemajuan Kalimantan Timur secara menyeluruh. (adv)

Uni Eropa Jajaki Kerja Sama Peluang Perdagangan di Kaltim

Vivaborneo.com, Samarinda — Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia melakukan pertemuan bisnis dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam,  Vincent Piket bertemu dengan Gubernur Kaltim  H. Isran Noor di Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (26/10/2021).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ekonomi Komprehensif Indonesia – Uni eropa (IEU-CEPA) yang tengah dirundingkan, serta untuk membahas peluang perdagangan dan investasi dengan para pemangku kepentingan di provinsi Kaltim.

“Selama lebih dari 30 tahun Uni Eropa telah bermitra dengan Indonesia untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi.  Tahun 2019 Uni Eropa meluncurkan program 5 tahun ARISE+ Indonesia Trade Support Facility  senilai 5 Juta Euro,” ungkap Piket.

Kedatangan delegasi Uni Eropa, ujar Piket,  selain mendorong perdagangan dan kerjasama lainnya,  juga menjajaki investasi Uni eropa (UE) ke Kaltim, misalnya pada proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur, Taman Industri Kariangau dan pengelolaan sampah di Balikpapan, serta proyek jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara. 

Vincent Piket sangat terkesan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang luas dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kaltim juga dianggap sebagai provinsi yang strategis karena adanya rencana Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Jakarta ke Kaltim.

Menurutnya, Kaltim adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan peluang investasi yang luas di sektor sektor seperti minyak dan gas industri pengolahan konstruksi serta pertanian dan perikanan. 

Ini dapat menarik investasi asing khususnya dari UE yang lebih besar di masa depan. Apalagi rencana pemerintah RI untuk memindahkan ibu kota negara ke provinsi Kaltim.

“Gagasan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim sangat strategis dan harus didukung. Jakarta sudah sangat padat. Provinsinya sangat luas hampir sama dengan lima kali lipat negara Belgia. Saya sangat terkesan dengan Kaltim,” ujarnya. 

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor berharap melalui pertemuan ini dapat mendorong investor Eropa untuk berinvestasi di Kaltim. Apalagi Uni Eropa dan Indonesia telah menjalin hubungan yang sangat harmonis.

Isran juga menjelaskan beberapa keunggulan Kaltim seperti kayanya sumberdaya migas, batubara dan perkebunan kelapa sawit. Dijelaskan Isran jika 60 persen ekspor batu bara Indonesia berasal dari Kaltim.

“Selain menarik mereka (untuk) berinvestasi, kita juga ingin agar produk-produk Kaltim dapat masuk ke pasar Eropa. Karena itu kami berharap para pelaku usaha dapat membuka wawasan bagaimana meningkatkan potensi ekspor perdagangan,” ujarnya.

Pada kesempatan ini delegasi Uni Eropa juga akan meninjau calon ibukota negara yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan bertemu dengan Bupati Abdul Gafur Masud untuk membahas potensi kerjasama.

Sebelum pertemuan ke Kalimantan Timur Uni Eropa telah menyelenggarakan kunjungan bisnis CEPA dengan pemerintah provinsi Maluku, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Selatan. 

Uni Eropa adalah persatuan ekonomi dan politik dari 27 negara anggota dengan jumlah penduduk 470 juta jiwa.  Negara anggota Uni Eropa yaitu Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark,  Jerman, Estonia,  Irlandia,  Yunani,  Spanyol,  Prancis,  Italia,  Siprus, Latvia, Lithuania,  Luksemburg, Hungaria,  Malta,  Belanda, Austria, Polandia,  Portugal,  Romania, Slovenia, Slovakia,  Finlandia dan Swedia.(Vb/ YuL)

Panen Jagung Manis dan Tanam  Padi  Dukung Upsus Pajale

SEBULU – Mendukung program Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai (Upsus Pajale) dan Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit Model Agricinal dan Sapi Indukan Wajib Bunting (Siska dan Siwab), Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi beserta  Plt Bupati Kutai Kartanegara H Edy Damansyah  dan kepala instansi terkait, melakukan panen dan tanam perdana  padi. Read more

Belum Rekam KTP Elektronik? 31 Desember Data Anda Dinonaktifkan

Samarinda, vivaborneo.com, Jika hingga tanggal 31 Desember 2019 anda belum melakukan perekaman data KTP elektronik (KTP-el) maka  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri akan menonaktifkan data anda. Read more

Next Page »