Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Bersinergi Membangun Desa

SAMARINDA – Mewakili Pj Gubernur Kaltim yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno memberi apresiasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Pemerintah bersama seluruh unsur masyarakat Kaltim terus bersinergi dalam meningkatkan partisipasi dalam membangun desa / kelurahan menuju masyarakat maju dan sejahtera.

“Gotong royong menjadi bentuk upaya melestarikan budaya. Semangat gotong royong harus ditanamkan sejak dini sehingga generasi muda dapat memahami esensi dan menerapkannya, karena SDM yang berkualitas adalah dari kita yang menciptakan,” ujar Arief pada Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Senin (11/11/2024).

Dikatakan, Semangat dan jiwa rasa kebersamaan yang turun temurun dapat tercipta peningkatan kesadaran bagi masyarakat terutama dalam bidang pembangunan, ekonomi, sosial bidaya, agama dan kesehatan serta lingkungan

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyaranat Desa (DPMD) Kaltim, Puguh Haryanto dalam sambutannya mengatakan lewat BBGRM menjadi momen merealisasikan nilai-nilai Pancasila lewat budaya gotong royong yang menjadi ciri khas negeri.

“LPM, karang taruna dan organisasi mitra pemerintah lainnya, menjadi motor utama dari gerakan positif ini yang sekiranya bermuara pada pengembangan ekonomi dan sosial budaya,” sebutnya

Adapun Kegiatan akbar ini dirangkai dengan penghijauan lewat penanaman bibit pohon oleh perwakilan unsur muspida se-Kaltim. Selain itu juga dilakukan pemberian alat kebersihan kepada perwakilan RT disekitar pelaksanaan acara. Diharapkan, melalui acara ini dapat menumbuhkan, mengembangkan, menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta pelestarian nilai-nilai Gotong Royong serta meningkatkan partisipasi seluruh unsur lapisan masyarakat di Bumi Etam. (adv Diskominfo Kaltim)

Tingkat Pengangguran di Kaltim Menurun

SAMARINDA – Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Timur Agustus 2024 berada pada angka 5,14 persen atau mengalami penurunan 0,17 persen dibandingkan Agustus 2023.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja di Kaltim pada Agustus 2024 mencapai 2.083.469 orang, meningkat sebanyak 132.609 orang dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 1,50 persen poin.

“Penduduk yang bekerja di Kaltim sebanyak 1.976.447 orang, meningkat sebanyak 129.152 orang dari Agustus 2023,”tutur oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, dalam keterangan resminya secara daring baru-baru ini.

Saat ini, lapangan pekerjaan yang mencatat peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah sektor konstruksi, dengan penambahan sebanyak 29.078 orang. Sementara sektor yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja terbesar adalah sektor jasa perusahaan, dengan penurunan sebanyak 7.358 orang. Tercacat sebanyak 1.139.987 orang (57,68 persen) bekerja pada sektor formal, meningkat sebesar 2,35 persen poin dibanding Agustus 2023.

Dijelaskan, persentase setengah pengangguran sebesar 4,61 persen, naik sebesar 1,16 persen poin dan persentase pekerja paruh waktu sebesar 19,95 persen, naik sebesar 1,03 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Sementara penduduk usia kerja, yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas, juga mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kaltim.

“Pada Agustus 2024, jumlah penduduk usia kerja mencapai 3.106.306 orang, bertambah sebanyak 131.169 orang dibandingkan Agustus 2023,” kata Yusniar

Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 2.083.469 orang (67,07 persen), sisanya sebanyak 1.022.837 (32,93 persen) masuk pada kategori bukan angkatan kerja. (adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Lakukan Sinkronisasi Pokir DPRD

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan orientasi awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Salah satu poin utama yang dibahas yaitu sinkronisasi Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan RKPD 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni menegaskan, para kepala Perangkat Daerah (PD) sebagai pimpinan instansi pemerintahan di lingkup Pemprov Kaltim harus lebih memperhatikan proses perencanaan dan penganggaran.

Sri Wahyuni meminta proses perencanaan dan penganggaran harus semakin baik. Ia tidak menginginkan ada perencanaan kegiatan yang diusulkan namun tidak bisa dilaksanakan.

“Atau di awal dilaksanakan, tapi ada persoalan. Nah ini kita coba mengantisipasi, kita berusaha memenuhi usulan pokir, tapi harus menyesuaikan dengan regulasi,” kata Sekda Sri Wahyuni saat memimpin Rapat Orientasi Awal Penyusunan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2026 di Ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (11/11/2024).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando memaparkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan para anggota DPRD Kaltim yang baru dilantik untuk periode masa jabatan 2024 – 2029. Komunikasi ini dilakukan demi menjalin koordinasi yang baik antar eksekutif dan legislatif, dalam penyaluran usulan-usulan pokir.

Dikatakannya, permasalahan yang akan timbul harus bisa diantisipasi, terutama yang berkaitan dengan penjaringan aspirasi berbentuk pokir.

“Kita harapkan bisa satu pemahaman untuk memudahkan menyusun perencanaan pokir,” ungkap Yusliando.

Rapat dihadiri para Kepala PD lingkup Pemprov Kaltim itu, dirinya juga menjelaskan filosofi pokir sebagai amanat mulia memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam sumpah janji anggota DPRD. Serta diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rapat orientasi awal penyusunan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2026 dilanjutkan dengan diskusi interaktif antar Kepala PD. Terutama mengenai permasalahan di tiap instansi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana pokir. (adv diskominfo kaltim)

Aplikasi SLKS SIMASN Permudah Pengusulan Penghargaan Bagi PNS

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada para pegawai negeri sipil (PNS). Salah satunya melalui aplikasi SLKS SIMASN yang terintegrasi untuk mempermudah proses pengusulan Satyalancana Karya Satya (SLKS). Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pengajuan penghargaan bagi PNS yang telah berdedikasi selama bertahun- tahun.

Kepala Bidang Pembinaan ASN, BKD Kaltim Adisurya Agus  mengatakan, Satya Lencana Karya Satya merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya dengan kesetiaan, disiplin, dan integritas dalam jangka waktu tertentu. Penghargaan ini terbagi menjadi tiga kelas, yaitu X (10 tahun), XX (20 tahun), dan XXX (30 tahun) masa kerja.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pengembangan aplikasi SLKS yang diluncurkan pada tahun 2023 dan kini telah terintegrasi dengan SIMASN.

“Integrasi ini memungkinkan pengusulan SLKS yang lebih mudah dan cepat,”kata Adi pada Sosialisasi dan Bimtek Pengusulan SLKS melalui aplikasi SLKS SIMASN, asistensi Pemberian Penghargaan Bagi PNS berpestasi dan Penentuan Titik Koordinat Lolasi Perangkat Daerah di Hotel Midtown, Senin (11/11/2024)

Aplikasi SLKS SIMASN dirancang dengan prioritas pada kebutuhan pengguna. Melalui integrasi dengan data SIMASN, data pegawai yang telah memenuhi syarat masa kerja akan otomatis terdeteksi dan siap diusulkan untuk mendapatkan SLKS.

“Melalui sosialisasi ini, kami akan menjelaskan fitur utama aplikasi, cara penggunaannya, dan manfaat yang dapat diperoleh,” tambahnya.

Selain sosialisasi dan bimtek, kegiatan hari ini juga meliputi asistensi Batas Usia Pensiun (BUP), untuk memverifikasi data PNS yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2025, sehingga data yang ada lebih akurat. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi terkait Presensi SIMPEGNAS, aplikasi baru yang akan menggantikan sistem fingerprint dalam pencatatan kehadiran digital.

“Kami memerlukan titik koordinat dari masing-masing OPD untuk menetapkan lokasi presensi digital. Dengan ini, kita dapat mencegah kesalahan data akibat perubahan lokasi perangkat daerah di masa depan,” lanjut Kepala BKD,”tuturnya

Harapannya, aplikasi-aplikasi ini dapat dioptimalkan oleh seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat mendukung akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan kepegawaian serta pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi. (adv diskominfo kaltim)

Dinas Sosial Kaltim Beri Pelatihan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi

SAMARINDA – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan memberi pelatihan dan keterampilan melalui program pemberdayaan ekonomi. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan usaha kecil . Masyarakat yang berada dalam taraf tidak berkecukupan nanti dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Program tersebut dapat menjadikan mereka mandiri dan mereka dapat menjadi pahlawan di keluarganya masing-masing,” ujar Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak setelah upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan, Minggu (10/11/2024).

Dikatakan Andi Muhammad Ishak, program tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat juang para pahlawan yang diimplementasikan dengan konteks saat ini, melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Ia menambahkan masyarakat akan mendapatkan pelatihan keterampilan seperti pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan, dan pembuatan produk lokal. Selain pelatihan, Dinas Sosial juga memberikan bantuan peralatan usaha untuk mendorong produktivitas masyarakat untuk berkembang.

Program ini juga memberikan kesempatan bagi para masyarakat untuk berinovasi dan dapat produk-produk, seperti kerajinan dan makanan olahan yang menarik perhatian konsumen.(*)

« Previous Page — Next Page »