Dispora Kaltim Gandeng Pihak Ketiga Tingkatkan Standar Hotel Atlet

SAMARINDA – Upaya peningkatan kualitas pengelolaan Hotel Atlet terus dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Dispora berencana bekerja sama dengan pihak ketiga, yang pengelolaannya akan diawasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.

Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Kaltim, Junaidi, menyatakan,  pemilihan mitra akan dilakukan dengan metode “Beauty Contest.”

“Proses seleksi calon mitra melibatkan penilaian menyeluruh oleh BPKAD, berdasarkan kerangka kerja yang telah disusun,” kata Junaidi pada Kamis (7/11/2024).

Kerjasama ini bertujuan memastikan pengelolaan Hotel Atlet dilakukan oleh pihak profesional di bidang perhotelan, sehingga dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Proses kajian komprehensif akan dilakukan untuk mencegah potensi kerugian bagi pemerintah, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

Ia mengungkapkan, Dispora Kaltim tidak memiliki fokus khusus di bidang perhotelan, sehingga kemitraan dengan pihak ketiga dianggap sebagai langkah tepat untuk meningkatkan standar pelayanan hotel. Pelayanan yang diharapkan bukan sekadar fasilitas asrama, melainkan kualitas layaknya hotel berbintang tiga.

Ia berharap, melalui kolaborasi ini, Hotel Atlet dapat menjadi fasilitas publik yang lebih profesional, nyaman, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltim tanpa terbebani oleh pengelolaan yang berada di luar bidang utama Dispora. (jal)

Pemprov Kaltim Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Adat di Tengah Tantangan Global

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen memperkuat pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui peningkatan kapasitas serta perlindungan hak-hak mereka.

Langkah ini diambil untuk memastikan peran vital masyarakat hukum adat tetap terjaga dalam menjaga kelestarian budaya dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan di Kaltim, meskipun di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat hukum adat agar eksistensi serta kearifan lokal mereka dapat terus dilestarikan.

Menurutnya, kontribusi masyarakat hukum adat dalam melestarikan budaya dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam sangat besar, sehingga mereka membutuhkan pengakuan dan perlindungan yang memadai.

“Banyak tantangan yang dihadapi masyarakat hukum adat, termasuk dalam hal pengakuan dan eksistensi mereka. Untuk itu, kami berupaya memperkuat kapasitas mereka sebagai masyarakat hukum adat agar mereka dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan daerah,” ujar Puguh, Rabu (6/11/2024).

Pemprov Kaltim juga memberikan ruang lebih bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Upaya ini diiringi dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan tentang hak-hak masyarakat hukum adat. Dengan adanya pengakuan hukum yang lebih jelas, diharapkan masyarakat hukum adat dapat terus berkontribusi dalam menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang telah terwariskan.

Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Kaltim berharap masyarakat hukum adat semakin berdaya dan mampu menghadapi perubahan zaman serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. (jal)

Kaltim Raih Anugerah Revolusi Mental

SAMARINDA – Kalimantan Timur berhasil meraih Anugerah Revolusi Mental 2023 dari pemerintah pusat sebagai penghargaan atas komitmennya dalam mengimplementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Penghargaan ini menyoroti keberhasilan provinsi ini dalam memperkuat nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong, yang tercermin dalam berbagai kegiatan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Ahmad Firdaus Kurniawan, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, mengungkapkan, keberhasilan ini merupakan hasil dari penerapan lima pilar utama GNRM yaitu Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Mandiri, Indonesia Tertib, dan Indonesia Bersatu. Menurut Firdaus, kelima gerakan tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan perubahan positif di tengah masyarakat.

“Gerakan-gerakan ini tidak hanya memperkuat kebangsaan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjadi agen perubahan yang nyata,” ujar Firdaus, Rabu (6/11/2024).

Ia juga menekankan, penghargaan ini tidak hanya diperoleh berkat dukungan pemerintah, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat yang terlibat dalam berbagai aksi nyata. Selain itu, setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Timur telah membentuk gugus tugas GNRM untuk memastikan pelaksanaan gerakan-gerakan tersebut berjalan dengan baik.

“Kami berharap gugus tugas ini bisa memperkuat revolusi mental dan menjadikan semangat tersebut sebagai bagian dari budaya masyarakat,” tambah Firdaus.

Salah satu contoh nyata dari implementasi GNRM adalah Gerakan Indonesia Bersih. Firdaus mencontohkan banyaknya inisiatif kebersihan lingkungan yang muncul dari masyarakat secara mandiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah, yang membuktikan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan.

Kesbangpol Kaltim berharap pencapaian ini dapat menginspirasi lebih banyak aksi positif dari masyarakat untuk mendukung lima gerakan utama GNRM.

“Kami ingin Kalimantan Timur terus tumbuh menjadi daerah yang bersih, tertib, mandiri, dan bersatu, dengan semangat kebersamaan yang semakin kuat dalam menghadapi masa depan,” tutup Firdaus. (jal)

ASN Diimbau Tidak Golput

SAMARINDA — Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur, Sri Wartini, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dispora Kaltim agar tidak Golput. Ia mengimbau ASN berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Ajakan ini disampaikan Sri Wartini saat ditemui di Kantor Dispora Kaltim, Kompleks Gelora Kadrie Oening, pada Rabu (6/11/2024).

Sri Wartini menekankan pentingnya ASN tidak bersikap golput atau tidak menggunakan hak pilihnya. Keikutsertaan pada pemilihan bukan hanya sekadar hak, tetapi juga kewajiban untuk memastikan pembangunan di masa mendatang berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

“Mari kita sama-sama, khususnya para ASN di Dispora, untuk jangan golput. Suara yang diberikan itu akan sangat menentukan arah kebijakan kita kedepannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, partisipasi aktif ASN di Dispora Kaltim akan memberikan contoh positif bagi masyarakat luas.

“ASN harus menjadi teladan dalam menggunakan hak pilih. Kalau kita menginginkan pembangunan yang lebih baik dan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka kita harus turut serta memilih,” tambahnya.

Sri Wartini juga menyebutkan, setiap suara akan memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan siapa yang akan memimpin dan mengarahkan kebijakan di Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.

“Kita harus ingat, pilihan kita ini akan menentukan arah kebijakan yang akan kita jalani. Jadi, mari manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” jelasnya.

Ia mengingatkan agar ASN di Dispora Kaltim mempersiapkan diri menjelang hari pemungutan suara, dengan memahami visi dan misi para calon pemimpin.

“Selain mencoblos, penting bagi kita untuk memahami pilihan kita. Pastikan calon yang kita pilih memiliki visi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kaltim,” tuturnya.

Imbauan ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi seluruh ASN di lingkungan Dispora Kaltim untuk tidak hanya bersikap netral, tetapi juga aktif dalam menggunakan hak pilih mereka. Dengan demikian, para ASN diharapkan dapat berperan dalam menentukan masa depan Kalimantan Timur yang lebih baik.

Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Kaltim, termasuk ASN, untuk memastikan daerah ini dipimpin pemimpin yang tepat dan mampu membawa perubahan positif. (yud/adv/dispora)

Kaltim Upayakan Entaskan Pengguran Melalui Program Pemagangan

SAMARINDA – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan (Disnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi menutup program Pemagangan Dalam Negeri 2024 di Hotel Harris. Rabu, (06/11/24). Pelaksanaan pemagangan dalam negeri di tahun 2024 ini merupakan bagian dari program Pemprov. Kaltim dalam mengentaskan pengangguran di Kaltim

“Kegiatan ini merupakan major project Pemrov Kaltim untuk menekan angka kemiskinan di Kaltim. Selain itu juga karena kita ini Provinsi yang bertetangga dengan IKN, tentunya kita mempersiapkan pekerja-pekerja yang tersertifikasi,” ucap Kadisnakertrans saat sambutan.

Dikatakan, terdapat bebertapa kategori yang mengikuti pelatihan tersebut yakni Desain Grafis dan General Official, Make Up Artis, Pangkas Rambut Artistik dan Welder Las.

Program ini, kata Rozani, juga sebagai langkah preventif yang dilakukan Pemprov Kaltim, melalui Disnakertrans untuk mengurangi angka pengangguran yang dapat menimbulkan efek domino pada sektor ekonomi.

Ia berharap para peserta yang telah usai melakukan proses pemagangan dalam negeri 2024 ini, segera untuk mencari pekerjaan dan berbisnis. Ke depannya nanti dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang lain.

“Sehingga ini juga membantu pemerintah dalam mengentaskan tingkat pengangguran terbuka (TPT).” ujarnya. (adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »