Plh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Imbau ASN Jaga Netralitas Menjelang Pilkada

SAMARINDA — Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur, Sri Wartini, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dispora Kaltim agar menjaga netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun ini. Hal tersebut disampaikan Sri Wartini saat ditemui di Kantor Dispora Kaltim, Kompleks Gelora Kadrie Oening, Rabu (6/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, Sri Wartini menegaskan pentingnya ASN tetap netral sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Seperti yang telah disampaikan dalam sosialisasi kemarin di Balikpapan, ASN itu harus netral. Artinya, boleh menghadiri kampanye dalam kapasitas pasif, yakni mendengarkan visi dan misi kandidat tanpa memberikan dukungan aktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, netralitas ASN bukan hanya sekadar aturan, namun juga merupakan bentuk tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Kita sebagai ASN memang harus memahami pilihan kita, namun harus tetap menjaga posisi sebagai pelayan publik yang tidak memihak,” tambahnya.

Menurutnya, netralitas ASN di lingkungan Dispora Kaltim juga sudah sering disampaikan dalam berbagai pertemuan, baik melalui apel pagi maupun imbauan tertulis yang sudah secara rutin disampaikan.

“Setiap apel dan dalam setiap kesempatan pertemuan, kami selalu mengingatkan kembali pentingnya netralitas ini, supaya tidak ada ASN yang terseret dalam politik praktis,” jelas Sri Wartini.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar para ASN memahami batas-batas yang diperbolehkan dalam berpartisipasi pada kegiatan terkait Pilkada.

“Kita boleh mendengar dan memahami visi-misi, namun dilarang untuk menunjukkan dukungan, termasuk tidak boleh menggunakan atribut atau simbol yang mengindikasikan dukungan terhadap calon tertentu,” tegasnya.

Sri Wartini berharap seluruh ASN di lingkungan Dispora Kaltim dapat mematuhi peraturan tersebut dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik.

“Kita adalah ASN yang harus tetap fokus pada pelayanan masyarakat. Semoga Pilkada tahun ini bisa berjalan lancar, aman, dan damai dengan partisipasi semua pihak yang bertanggung jawab dan netral,” pungkasnya.

Imbauan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi ASN di lingkungan Dispora Kaltim, sekaligus mengingatkan kembali pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme, terutama dalam suasana politik yang memanas menjelang Pilkada. (yud)

Disnakertrans Tekan Pengangguran Melalui Peningkatan Keterampilan

SAMARINDA –  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus berupaya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pembekalan keterampilan serta pengalaman kerja.

Dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur, Rozani Erawadi, berdasarkan data Kaltim Dalam Angka 2024, jumlah pengangguran di Kalimantan Timur mencapai 103.565 orang, dengan lulusan SMA/SMK mendominasi angka tersebut, yakni 59.517 orang. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur sempat menurun menjadi 5,31% pada 2023. Disnakertrans menilai upaya berkelanjutan masih diperlukan untuk menekan angka pengangguran lebih lanjut.

Salah satu upaya konkret untuk menjawab tantangan ini adalah melalui Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri yang rutin digelar setiap tahun.  Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2024 di Ballroom Hotel Harris, Samarinda,Rabu (6/11/2024).

Program pemagangan ini didanai melalui Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat dan APBD Pemerintah Daerah. Pemagangan Dalam Negeri memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk mempercepat penempatan tenaga kerja secara efisien dan efektif.

“Selain itu, kegiatan ini juga mencakup upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sedang meniti karier profesional, serta memberikan pembekalan keterampilan dan pengalaman kerja bagi mereka yang masih di bangku sekolah atau dalam fase peralihan,” papar Rozani Erawadi.

Tahun ini, sebanyak 523 peserta mengikuti program pemagangan, dengan 442 di antaranya berhasil diterima bekerja atau membuka usaha sendiri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menggalakkan sertifikasi kompetensi untuk kejuruan seperti Welder, Desain Grafis, General Office, dan Kecantikan, guna menghasilkan tenaga kerja yang bersertifikat dan berdaya saing tinggi.

“Harapan kami, para pekerja, peserta pemagangan, serta pencari kerja yang telah lulus dan dinyatakan kompeten dapat meningkatkan daya saing mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja yang terbaik,” tutup Rozani. (adv diskominfo kaltim)

Pustakawan Kaltim Asah Kemampuan Pengkatalogan Subjektif

SAMARINDA – Sebanyak 30 pustakawan dari berbagai perpustakaan di Kalimantan Timur mengikuti pelatihan pengkatalogan subjektif. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pelatihan penguatan jabatan fungsional pustakawan untuk Angkatan III yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional di Hotel Amaris Samarinda.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan secara Blended Learning, Sebelumnya peserta telah mengikuti Pelatihan secara online mulai tanggal 8 sampai dengan 28 oktober 2024 dan dilanjutkan secara onsite mulai tanggal 4 sampai 8 November 2024.

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas fungsional di perpustakaan, serta memberikan pembaruan terkait manajemen informasi dan teknologi perpustakaan. Metode blended learning, yang menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka, memungkinkan peserta untuk memahami materi secara mendalam dengan fleksibilitas waktu dan kesempatan berinteraksi langsung dengan para narasumber.

Antusiasme peserta sangat terlihat selama pelatihan. Mereka aktif berdiskusi dan mempraktikkan langsung materi yang disampaikan oleh narasumber. Melalui pelatihan ini, para pustakawan diharapkan dapat menyusun katalog yang lebih akurat dan relevan, sehingga memudahkan pengguna perpustakaan dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan.

Materi pelatihan mencakup berbagai topik, mulai dari pemilihan istilah subjek yang tepat hingga penerapan standar pengkatalogan subjektif. Dengan menguasai keterampilan ini, para pustakawan dapat membantu pengguna perpustakaan menemukan bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.(adv)

Dispora Kaltim Musnahkan Arsip dan Serahkan Arsip Statis untuk Optimalkan Pengelolaan

SAMARINDA – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan kegiatan pemusnahan arsip sekaligus menyerahkan arsip statis kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DPK) Kaltim di aula Dispora Kaltim, Kompleks Gelora Kadrie Oening, Samarinda Utara. Selasa (5/1/2024).

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memudahkan pengelolaan arsip baru yang lebih efektif.

Plh Kepala Dispora Kaltim, Sri Wartini menyampaikan, kegiatan pemusnahan arsip dilakukan terhadap dokumen yang dihasilkan pada rentang tahun 2005 hingga 2011.

“Kami berharap kegiatan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Arsip yang telah disortir, baik untuk diserahkan maupun dimusnahkan, akan dikelola dengan baik oleh DPK Kaltim sesuai dengan metode yang sesuai,” ujar Sri Wartini.

Selain pemusnahan, Dispora Kaltim juga menyerahkan arsip statis sebagai bentuk pelestarian dokumen penting yang tidak boleh hilang. Sri menambahkan, peningkatan kegiatan operasional di setiap OPD berbanding lurus dengan penambahan jumlah arsip, yang menuntut adanya depo khusus serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan arsip.

“Dengan adanya pemusnahan ini, kami berharap depo arsip di kantor lama dapat sedikit berkurang, sehingga arsip baru dapat dikelola dengan lebih tertata,” jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPK Kaltim, Anita Natalia Krinawati, turut mengapresiasi langkah Dispora Kaltim yang proaktif dalam menyerahkan arsip untuk dimusnahkan dan dikelola oleh DPK.

“Kami rutin melakukan kegiatan pengelolaan arsip secara optimal, termasuk dengan sistem jemput bola. Ini adalah gebrakan dari kami untuk memaksimalkan pengelolaan arsip,” ungkap Anita.

Menurut Anita, dalam kesempatan ini terdapat sebanyak 4.479 nomor berkas yang dimusnahkan dan 142 arsip statis yang diterima DPK Kaltim.

“Kami berterima kasih kepada Dispora yang mendukung penyusunan arsip, sehingga menambah kelancaran proses di bidang kearsipan,” tutupnya.

Kegiatan pemusnahan dan penyerahan arsip ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi OPD lainnya dalam pengelolaan arsip yang sesuai dengan peraturan, sehingga tercipta pengelolaan dokumen yang efektif dan teratur di lingkup pemerintah Kaltim. (yud/adv/dispora)

KPID Kaltim Awasi Ketat Siaran Media Selama Kampanye Pilkada 2024

SAMARINDA – Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur, Adji Novita Wida Vantina, menyampaikan, pengawasan terhadap media penyiaran akan diperketat selama masa kampanye Pilkada 2024.

Ia menekankan, regulasi ini diperlukan untuk memastikan prinsip keadilan dan netralitas dalam penyiaran selama periode kampanye yang akan berlangsung hingga 23 November 2024.

“Salah satu perhatian khusus kami tahun ini adalah potensi kampanye terselubung melalui program televisi, yang bisa saja sulit terdeteksi,” jelas Adji di Samarinda, Selasa (5/11/2024).

Adji menjelaskan, KPI telah menerbitkan surat edaran pada bulan Oktober lalu sebagai panduan teknis bagi lembaga penyiaran konvensional dalam mengatur pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Menurutnya, surat edaran semacam ini rutin dikeluarkan dalam setiap periode pemilu dan pilkada untuk menjaga keseimbangan informasi bagi publik.

Menurutnya,  beberapa aspek dalam penyiaran masih belum diatur sepenuhnya dalam undang-undang, tetapi KPI memiliki wewenang untuk mengeluarkan pedoman melalui surat edaran ini guna melengkapi peraturan yang ada.

Adji juga menekankan, penyiaran harus mengedepankan sikap netral dan adil bagi seluruh calon, dengan memastikan bahwa program siaran tidak boleh dibiayai oleh pihak mana pun yang terkait dengan pasangan calon.

“Dalam surat edaran tersebut, tidak hanya materi iklan kampanye yang diatur, tetapi juga mekanisme pemberitaan dan penyiaran pada setiap tahap pilkada, mulai dari penetapan calon, kampanye, hingga masa tenang,” tambahnya.

KPID Kaltim berharap dengan adanya panduan ini, media penyiaran dapat menjalankan perannya dengan menjaga integritas dan keadilan, serta memberikan kesempatan yang setara kepada setiap calon. Hal ini dinilai penting untuk menjamin pelaksanaan pilkada yang adil, transparan, dan memberikan informasi yang berimbang bagi masyarakat Kalimantan Timur. (jal)

« Previous Page — Next Page »