Pemprov Kaltim Apresiasi Kejuaraan Panahan TNI

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Open Turnamen Nasional Panahan oleh TNI dalam rangka memperingati HUT ke-79. Ajang ini dinilai tidak hanya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, tetapi juga sebagai wadah untuk mencari bibit-bibit atlet muda berbakat yang potensial di cabang olahraga panahan.

Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Rasman, menyampaikan, turnamen ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memajukan dunia olahraga di Kaltim.

“Pemprov Kaltim sangat mendukung turnamen ini karena menjadi bukti komitmen bersama seluruh elemen bangsa dalam memajukan olahraga nasional, terutama melalui pembinaan di cabang-cabang olahraga potensial,” ujar Rasman, Jumat (1/11/2024).

Menurut Rasman, Kalimantan Timur telah menunjukkan pencapaian yang membanggakan di olahraga panahan dengan prestasi yang berhasil diraih di ajang-ajang nasional seperti PON dan Pra-PON. Oleh karena itu, ia berharap turnamen ini akan semakin memperkuat pembinaan atlet muda dan melahirkan talenta-talenta baru yang bisa membanggakan daerah.

Rasman juga melihat kejuaraan ini sebagai langkah strategis untuk pembibitan atlet sejak usia dini. Dirinya kagum dengan tingginya antusiasme peserta yang datang dari berbagai usia, bahkan anak-anak di bawah 10 tahun.

“Melalui kegiatan ini, kita melihat adanya semangat luar biasa dari generasi muda. Ini sangat positif bagi perkembangan panahan di Kaltim,” ujarnya.

Ia menambahkan, panahan memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari sport industry di Kalimantan Timur, mengingat semakin banyaknya sekolah yang membentuk klub panahan hingga ke tingkat TK dan SD. Rasman berharap kejuaraan seperti ini bisa menjadi dorongan bagi pembentukan lapisan atlet muda yang siap berkompetisi di ajang nasional maupun internasional. (jal)

Dishub Kaltim Gelar Sosialisasi Penguatan Data Statistik

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Penguatan Data Statistik Sektoral Daerah Urusan Perhubungan dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada Perangkat Daerah, di Hotel Mercure, Kamis (31/10/2024).

Sekretaris Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Yuki Subekti menyampaikan, Dishub sangat mendukung pelaksanaan SPBE untuk meningkatkan indeks SPBE di wilayah Kalimantan Timur. Ini merupakan bukti komitmen dan konsistensi Dishub dalam mendukung pengelolaan data yang terintegrasi di SPBE.

Dikatakan, Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, sebagai produsen data, menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tugas tersebut meliputi penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data, menetapkan klasifikasi data, serta mengkaji kesesuaian data yang dikumpulkan. Data yang diperoleh kemudian akan disampaikan kepada walidata beserta metadata yang melekat, guna menjaga hak intelektual dan hak cipta data.

Dijelaskan, Dinas Perhubungan Kalimantan Timur telah mengambil langkah untuk mengoptimalkan keterisian data statistik sektoral, antara lain dengan membentuk Tim Operator Produsen Satu Data Sektor Perhubungan Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur, menyosialisasikan regulasi Satu Data khususnya terkait statistik sektoral, serta melakukan diskusi untuk meningkatkan kualitas data. Monitoring data juga dilakukan ke seluruh stakeholder sektor perhubungan guna memastikan data yang tersedia berkualitas.

Meski demikian, masih ditemukan kendala – kendala dalam memenuhi keterisian data tersebut. Karenanya diperlukan adanya sinergitas dari semua pengampu data perhubungan secara bersama untuk mendukung penyelenggaraan dan meningkatkan kualitas data statistik sektoral perhubungan Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Perhubungan Kalimantan Timur telah melaksanakan beberapa unsur tata kelola SPBE, termasuk penyediaan data dan informasi, pengembangan aplikasi SPBE, serta layanan SPBE.

Sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam menghasilkan data statistik sektoral perhubungan yang berkualitas dan mendukung tata kelola SPBE yang efektif serta berkesinambungan di Kalimantan Timur.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Diskominfo Kaltim, Bappeda Kaltim dan BPS Kaltim. (adv diskominfo kaltim)

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Utamakan Kepentingan Warga

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BPOD) menegaskan, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum akan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Khususnya bagi pemilik lahan yang terdampak proyek pembangunan.

Kepala BPOD Kaltim, Siti Sugiyanti menjelaskan, Pemprov Kaltim memiliki dua mekanisme dalam penyediaan tanah. Pertama, pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang mencakup wilayah Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta wilayah penunjangnya. Kedua, mekanisme Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.

Dijelaskan, pengadaan tanah merupakan proses penyediaan lahan dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Tujuannya untuk mendukung pembangunan demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat.

Ia menjelaskan, pada tahun 2022 telah dilakukan enam penetapan lokasi (penlok) pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pada tahun 2023, Gubernur Kalimantan Timur dan Kepala Otorita IKN menetapkan sebelas lokasi tambahan di wilayah IKN dan wilayah penunjang, dengan luas total mencapai 1.996 hektare (ha).

“Pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah IKN dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kaltim dengan Otorita IKN,” jelas Siti Sugiyanti dalam sesi diskusi bersama pemerintah kabupaten/kota pada Rapat Koordinasi Pertanahan se-Kalimantan Timur Tahun 2024 di Balikpapan, Kamis (31/10/2024).

Untuk pelaksanaan PDSK dalam pembangunan Bandara VVIP IKN dan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Segmen 5B di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), ia menegaskan bahwa keduanya berada di bawah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023.

Pertanyaan yang paling banyak diajukan oleh peserta Rapat Koordinasi adalah terkait pengadaan tanah skala kecil, yaitu untuk luasan tidak lebih dari lima hektare. Pengadaan tanah skala kecil ini menjadi kewenangan bupati/wali kota dan dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui tahapan tertentu.

Pengadaan tanah skala kecil secara langsung bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas, dengan mekanisme seperti jual beli, hibah, tukar-menukar, pelepasan sukarela, atau cara lain yang disepakati tanpa memerlukan penetapan lokasi.

Pemerintah kabupaten/kota mengharapkan Pemprov Kaltim untuk menyusun panduan atau pedoman pengadaan tanah skala kecil sesuai regulasi yang berlaku, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan di seluruh wilayah kabupaten/kota. (adv diskomonfo kaltim)

Fashion Show Baju Korpri Awali Rangkaian Lomba HUT ke-53 di Kaltim

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar ajang Fashion Show Baju Korpri. Lomba ini merupakan pembuka rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-53. Seluruh Perangkat Daerah (PD) Lingkup Kaltim mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti ajang  tersebut yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (31/10/2024).

Sebagai Sebanyak 46 peserta berpasangan menampilkan gaya terbaiknya yang disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni yang juga sebagai salah satu dewan juri.

“Kegiatan ini tidak sekadar membuat viral di media sosial dan rasa bangga sebagai warga Korpri. Tapi bisa juga menjadi tempat bagi teman-teman Aparatur Sipil Negara (ASN) menunjukkan talentanya,” ucap Sri Wahyuni.

Dikatakan, tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan rasa kebanggan dan kecintaan sebagai warga Korpri. Namun tak sekedar bangga, tetap juga diharapkan sejalan dengan kinerja yang baik pula. Ia juga mengingatkan, fashion show baju Korpri ini ada beberapa hal yang harus diingat. Karena ini menggunakan baju resmi ASN, bukan kostum pesta mewah yang harus disesuaikan dengan cara pembawaan diri.

“Fashion baju Korpri lebih mengajarkan bagaimana cara berjalan yang nyaman dan berwibawa, bagaimana konsentrasinya, gestur, mimik wajah, semua harus mencerminkan ASN. Tidak berlebihan dengan padanan baju lengkap mulai peci, jilbab, baju, lencana, papan nama, sepatu dan kerapihan,” ujar Sri Wahyuni.(adv diskominfo kaltim)

Berikut daftar pemenang kategori Putra:

Kategori Putra :

Terbaik 3 dari Sekretariat DPRD Kaltim

Terbaik 2 dari Dinas PUPR Kaltim

Terbaik 1 dari DPMPD Kaltim

 

Kategori Putri :

Terbaik 3 dari DPMPTSP Kaltim

Terbaik 2 dari Bapenda Kaltim

Terbaik 1 dari Bappeda Kaltim

UMKM Perlu Strategi Pemasaran

TANJUNG REDEB – Kalimantan Timur bukan hanya berlimpah  sumber daya alam, tapi juga memiliki produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berkualitas dan berdaya saing.  Tapi sayang, produk-produk UMKM itu belum menemukan prospek pasar yang jauh lebih  potensial. Strategi memasarkan produk UMKM ini harus lebih dioptimalkan.

“Bisnis kalau tidak dipasarkan, orang tidak akan tahu, tidak akan tertarik,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik saat mengunjungi Rumah Kemas Batiwakkal di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Selasa (29/10/2024).

Menurut Akmal, strategi pemasaran ada dua yaitu mendatangi konsumen atau mendatangkan konsumen. Khusus produk UMKM lokal yang dibina PT Berau Coal, menurut Akmal baik dari sisi kemasan maupun rasa, sangat berkualitas dan sangat menjanjikan prospeknya. Hanya saja, potensi itu belum menemukan pasarnya secara lebih luas lagi.

Menurutnya, jika hanya berharap pasar Berau yang penduduknya sekitar 400 ribu jiwa, maka perkembangan usaha UMKM tidak akan mencapai titik optimal. Karena itu, produk-produk UMKM ini harus dikirim ke luar Berau. Baik di kota-kota di Kaltim, seperti Samarinda dan Balikpapan, juga nasional seperti Jakarta dan Surabaya, bahkan ekspor ke sejumlah negara di luar negeri.

Akmal mengaku sudah mencoba semua produk UMKM. Semuanya dirasa enak. Bahkan sangat enak sekali.

“Seperti produk coklat Berau enak sekali. Bahkan bukan sekali, berkali-kali enaknya. Sayang barang bagus ini tidak bisa dinikmati orang di luar Berau,” ucap Akmal.

Barang bagus ini lanjutnya, harus dipasarkan di tempat-tempat yang premium. Barang-barang bagus, harus dijual di tempat pemasaran yang bagus juga.

Pemerintah daerah sangat bisa membantu promosi dan pemasaran produk UMKM dengan mendorong pelaksanaan berbagai acara nasional maupun internasional di Berau. Organisasi perangkat daerah Pemkab Berau maupun komunitas-komunitas lainnya bisa menggelar acara berskala Kaltim, regional maupun nasional.

Beberapa waktu lalu, Pemprov Kaltim pun telah mencoba memulai dengan menggelar Rapat Koordinasi Produk Hukum di Tanjung Redeb. Saat itu hadir sekitar 3.000 peserta dari seluruh Indonesia.

Apalagi, Berau terbilang sudah cukup siap secara akomodasi dan lainnya. Ditambah lagi, Berau memiliki destinasi-destinasi unggulan, di antaranya Pulau Derawan, Maratua, Sangalaki dan Kakaban. Serta masih banyak lagi destinasi andalan lainnya.

“Berau punya potensi bagus, produk UMKM yang bagus dan pariwisata yang menawan. UMKM Berau juga laris manis waktu Rakor Produk Hukum waktu itu,” bangga Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu.

Secara khusus apresiasi Akmal  sampaikan kepada PT Berau Coal yang sukses membantu masyarakat dari proses pembuatan produk UMKM, manajemen hingga pemasarannya.

“Saya terima kasih kepada PT Berau Coal yang telah membantu memfasilitasi UMKM kita dari hulu sampai ke hilirnya. Perusahaan yang lain saya harap bisa mengikuti,” tutup Akmal. (sam)

« Previous Page — Next Page »