Pemprov Kaltim Buka Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) membuka seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltim untuk masa periode 2024 – 2028.

Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltim Periode 2024 – 2028 mengumumkan, pembukaan pendaftaran akan dimulai pada 30 Oktober hingga 12 November 2024. Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltim Periode 2024 – 2028, Muhammad Faisal menegaskan, pelaksanaan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka, jujur dan objektif.

“Silakan yang peduli dan berminat khusus terhadap keterbukaan informasi publik di Kaltim bisa mendaftar dan mengikuti seleksi ini,” kata Faisal di Samarinda, Selasa (29/10/2024).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim ini juga menjelaskan, tahapan seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltim Periode 2024 – 2028 akan terdiri dari tahap seleksi administrasi, tahap tes CAT potensi, tahap psikotes dan dinamika kelompok serta tahap wawancara.

Seleksi akan menggunakan sistem gugur untuk bisa mengikuti tahapan berikutnya. Selain itu ada tahapan menerima masukan dari masyarakat terhadap para pendaftar.

Persyaratan umum Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltim Periode 2024 – 2028 di antaranya harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan diutamakan KTP Provinsi Kalimantan Timur. Memiliki integritas dan tidak tercela serta tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

Para pendaftar juga diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik dan pengalaman dalam aktivitas badan publik.

Pedoman pelaksanaan seleksi serta kelengkapan informasi meliputi persyaratan, formulir pendaftaran, dan keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada website diskominfo.kaltimprov.go.id .

Rangkaian proses Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltim Periode 2024 – 2028 akan berlangsung selama lebih kurang dua bulan. Mulai proses pendaftaran pada 30 Oktober hingga pengumuman hasil seleksi pada 18 Desember 2024. (adv diskominfo kaltim)

Ribuan KPPS di Kota Samarinda  Segera Dilantik

SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda segera melantik sebanyak 8.414 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 7 November 2024 mendatang. Hal itu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, orang yang menjadi KPPS akan diberikan pekerjaan selama satu bulan. Periode tersebut dihitung sejak tanggal 7 November hingga 8 Desember 2024.

Komisioner Divisi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Samarinda, Yustiani pihaknya telah melakukan perekrutan anggota KPPS. KPPS nantinya akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada 2024. Pihaknya membutuhkan tujuh KPPS untuk setiap TPS. Total keseluruhan petugas KPPS sebanyak 8.414 orang.

Ia menambahkan, petugas KPPS yang telah direkrut juga akan mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) dari KPU Kota Samarinda. Untuk prosesi pengambilan sumpah dan janji jabatan akan dilakukan di masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersebar di 59 Kelurahan.

Saat bimtek nantinya akan ditekankan barang logistik yang harus disiapkan pada masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). Dengan harapan agar tidak ada kekeliruan saat rekapitulasi tingkat kecamatan.

“Nanti banyak berkas yang harus ditandatangani, kita sudah menyediakan spidol yang lain supaya bisa mempercepat makanya mudah-mudahan bisa dimaksimalkan oleh teman-teman KPPS,” jelasnya.

Selain alat dan barang logistik, ditegaskan juga dalam bimtek itu mengenai tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan KPPS. (dul)

Dispora Kaltim Soroti Hasil Survei IPP BPS

Samarinda – Sub Koordinator Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda Dispora Kalimantan Timur, Rusmulyadi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait stagnansi nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kaltim. Dalam pernyataannya usai acara penganugerahan di Swiss-Belhotel Borneo, Jalan Mulawarman, Samarinda Kota, Senin (28/10/24).

Ia menyoroti hasil IPP dalam aspek kepemimpinan dan partisipasi pemuda yang dinilai masih flat selama tiga tahun terakhir.

“Kami sempat berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait hasil IPP, khususnya pada indikator kepemimpinan dan partisipasi pemuda yang selama tiga tahun ini tidak mengalami peningkatan. Padahal di setiap daerah ada pelatihan kepemimpinan dan pemuda yang berani bertanya dalam forum-forum. Hal ini ternyata tidak tercatat dalam survei,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa survei IPP yang dilakukan BPS hanya berlangsung selama tiga bulan dan diulang setiap tiga tahun, yang menurutnya belum cukup menangkap keseluruhan aktivitas partisipasi pemuda di lapangan. Rusmulyadi berharap agar metode pengumpulan data ini dapat diperbaiki ke depannya, sehingga perkembangan dan kontribusi pemuda dapat tercermin lebih akurat dalam survei.

“Kami ingin agar pemuda lebih berani menjawab ketika disurvei dan juga berharap BPS bisa lebih memperhatikan keterlibatan pemuda yang aktif di berbagai kegiatan, sehingga capaian IPP bisa benar-benar mencerminkan kondisi partisipasi pemuda di Kaltim,” tambahnya.

Rusmulyadi berharap dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat merancang program yang lebih sesuai untuk mendorong peningkatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda di Kalimantan Timur. (yud/adv/dispora)

Pemprov Kaltim Upayakan Perbaikan Distribusi LPG Subsidi

BALIKPAPAN -Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengupayakan perbaikan distribusi LPG subsidi 3 kg, menjelang diberlakukannya kebijakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada setiap pembelian LPG mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan dan penyelewengan LPG bersubsidi, namun masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan hal ini saat membuka Forum Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan tema “Sinergitas Kebijakan Distribusi dan Pengawasan LPG 3 Kg” di Grand Jatra Hotel, Balikpapan, Selasa (29/10/2024).

Forum ini dihadiri narasumber dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Pertamina Patra Niaga, dan Dinas Perindagkop.

Sri Wahyuni menjelaskan, forum tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov Kaltim dalam memperkuat pengawasan dan sinergi antar pihak terkait dalam menghadapi perubahan kebijakan distribusi LPG 3 kg.

“Kami telah membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 kg dan BBM bersubsidi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Pertamina, Hiswana Migas, Satpol PP, dan kepolisian,” ujar Sri Wahyuni.

Dia juga menegaskan meskipun regulasi terkait tata tertib niaga sudah ada, namun masih banyak tantangan dalam implementasinya.

Salah satu yang paling penting adalah penerapan kebijakan penggunaan NIK saat pembelian LPG 3 kg. Sri Wahyuni mengungkapkan, meskipun kebijakan ini akan diberlakukan pada Januari 2025, di lapangan masih ditemukan berbagai kendala yang harus segera dituntaskan.

“Kebijakan ini memang penting, namun masih ada persoalan di lapangan. Kami berharap agen dan pangkalan bisa mematuhi aturan ini. Jika ditemukan pelanggaran, izin usaha mereka bisa dicabut,” jelas Sri Wahyuni, menambahkan bahwa beberapa izin usaha sudah dicabut karena tidak mematuhi aturan yang berlaku.(adv diskominfo-kaltim)

 

Dispora Kaltim Berkomitmen Tingkatkan Fasilitas Olahraga Untuk Publik

SAMARINDA – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur tengah melaksanakan serangkaian perbaikan untuk meningkatkan fasilitas olahraga di kawasan Stadion Kadrie Oening, yang lebih dikenal dengan nama Stadion Sempaja. Renovasi yang sedang berlangsung mencakup beberapa area di stadion, termasuk penggantian material dan paving blok pada trotoar.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Prasarana Olahraga (PPO) Dispora, Junaidi, menyatakan bahwa perbaikan ini merupakan langkah penting dalam pemeliharaan sarana olahraga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

“Karena keterbatasan anggaran, kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga fasilitas ini. Kami berharap perbaikan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berolahraga,” ungkap Junaidi saat diwawancarai, Senin (28/10/2024).

Ia juga menekankan, perbaikan ini dilakukan demi kepentingan umum, bukan hanya individu. Dengan fasilitas yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan area tersebut untuk berbagai aktivitas olahraga dengan lebih optimal.

“Fasilitas yang dikelola pemerintah harus berfungsi secara efektif agar masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berolahraga,” tambahnya.

Beberapa titik yang saat ini dalam proses perbaikan meliputi pembongkaran paving blok yang akan diganti dengan ubin keramik, terutama di trotoar depan Gedung Utama Kadrie Oening Tower, area depan lapangan latihan Borneo, serta trotoar di sekitar Stadion Bola.

Proses penggalian juga terlihat di sepanjang jalan dari gerbang utama menuju area parkir utara, di mana potongan besi sedang dipersiapkan untuk pembangunan.

Melalui langkah-langkah perbaikan ini, Junaidi berharap Dispora Kaltim dapat terus meningkatkan kualitas fasilitas olahraga demi kenyamanan dan kebutuhan masyarakat. (jal)

« Previous Page — Next Page »