Disdikbud Kaltim Menggelar Kaltim Museum Expo 2024

SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur menggelar  Kaltim Museum Expo di Atrium Utama Big Mall Samarinda. Acara ini diadakan untuk memperkenalkan koleksi museum yang kaya akan sejarah dan kebudayaan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya benda koleksi sebagai media pembelajaran sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya.

Plt. Kepala Disdikbud Provinsi Kaltim, Irhamsyah, mengatakan, peran penting museum sebagai penjaga warisan budaya yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi dan menginspirasi generasi muda. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pameran ini.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, para pengelola museum dari 14 museum yang tersebar di Kalimantan Timur, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” ujarnya saat membuka Kaltim Expo, Kamis (19/9/2024).

Kaltim Museum Expo 2024 akan berlangsung 19 hingga 22 September 2024. Selama pameran, berbagai koleksi bersejarah dari 14 museum di Kaltim dipamerkan, mulai dari artefak budaya, peninggalan sejarah, hingga karya seni yang mencerminkan kekayaan warisan daerah.

Pameran ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi yang menarik bagi masyarakat, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk lebih mengenal dan melestarikan warisan budaya Kaltim. (yud)

Disnakertrans Kaltim Gelar Rapat Evaluasi E-SAKIP

SAMARINDA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Rapat Pengisian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) untuk Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Acara ini diselenggarakan di Hotel Midtown Samarinda. Kamis (19/9/24).

Rapat ini dihadiri Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), serta pelaksana Disnakertrans Kaltim.

Kepala Disnakertrans Kaltim diwakili Sekretaris Disnakertrans Kaltim, Aji Syahdu Gagah Citra, menyampaikan pentingnya sinergi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program-program yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

“Sistem E-SAKIP dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, dan rapat evaluasi ini bertujuan memastikan seluruh program yang telah direncanakan berjalan sesuai target,” jelasnya.

Aji Syahdu juga menekankan pentingnya kerjasama yang solid antar bidang di Disnakertrans Kaltim agar hasil evaluasi kinerja dapat dioptimalkan. Evaluasi yang komprehensif, menurutnya, adalah kunci untuk memastikan setiap program memberikan dampak nyata terhadap masyarakat, terutama dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. (yud)

Diskominfo Kaltim Gelar FGD Wujudkan Smart Province

SAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, melalui Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika), menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Mewujudkan Smart Province, Inovasi dan Tantangan di Kaltim. Berlangsung di Hotel Mercure Samarinda. Kamis (19/9/24).

FGD menghadirkan narasumber Dr. Endroyono dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Firdaus Masyhur dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengkajian Strategis (BPSDMPS), yang memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang inovasi dalam implementasi Smart Province.

Plt. Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo menyampaikan konsep Smart Province berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Kita berada di era digital yang menuntut kita untuk berinovasi. Melalui FGD ini, kita bersama-sama merumuskan langkah konkret agar Kaltim bisa menjadi provinsi yang cerdas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Acara ini bertujuan membahas inovasi yang dapat diimplementasikan di Kaltim serta tantangan yang mungkin dihadapi. Peserta FGD juga diharapkan bisa memberikan ide-ide inovatif serta menciptakan kolaborasi yang kuat dalam mengatasi hambatan yang ada.

“Partisipasi dari berbagai pihak dalam diskusi ini sangat penting untuk menghadirkan solusi inovatif dalam mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Smart Province,” ungkapnya. (yud)

KPU Kaltim Monitoring Pleno KPU Kukar

SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kegiatan tersebut dihelat di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Kamis (19/9/2024) siang.

Kegiatan kegiatan Rapat Pleno Terbuka untuk rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut turut dihadiri Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) Suardi, serta sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan Bakal Calon (Bacalon) Bupati dan Wakil Bupati Kukar serta Perwakilan Bawaslu Kabupaten Kukar, serta seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 20 Kecamatan se-Kabupaten Kukar.

Kepada media ini Suardi, menyebutkan, kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebagai wujud dan rangka monitoring pelaksanaan rapat pleno terbuka tersebut, serta memberikan tanggapan positif terkait pelaksanaannya.

Ia mengakui, semua proses berjalan dengan baik berkat koordinasi yang solid antara KPU Kukar, PPK, dan Bawaslu.

“Alhamdulillah, semuanya sudah ditindaklanjuti dengan baik, termasuk masukan dari Panwascam,” katanya.

Kegiatan monitoring ini kata Suardi merupakan bagian dari upaya KPU Kaltim untuk memastikan setiap tahapan pemilu dilaksanakan secara akurat dan transparan.

“Kami mengimbau kepada semua pihak khususnya kepada pihak penyelenggara untuk terus menjaga sinergi demi tercapainya pemilu yang bersih dan berintegritas dan berkualitas,” tutur Suardi.

Dari data yang didapatkam media ini, terdapat 552.469 jumlah Dafatar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kukar.

“Sebanyak 552.469 DPT tersebut berasal dari, 264.774 pemilih Perempuan, 287.725 Pemilih laki-laki, dari 237 Desa dan Kelurahan di Kukar dan 1.447 Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ucap Komisioner KPU Kukar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Purnomo.

Menurut Purnomo, kegiatan tersebut menjadi tonggak sejarah pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang, Ia juga menambahkan bahwa proses ini berjalan lancar dan telah menghasilkan berita acara yang sah untuk DPT Pilkada 2024.

Ia juga merasa bersyukur bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan baik. “Kami bersyukur bahwa pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Terbuka untuk rekapitulasi DPSHP dan DPT dari 20 Kecamatan se Kukar dan berjalan sesuai dengan jadwal,” ungkapnya.

“Setelah penetapan DPT, kami akan mengumumkan hasi pleno ini kepada masyarakat agar mereka dapat memeriksa data diri mereka,” tuturnya (*)

Laporan Dana Kampanye Akan Diaudit

SAMARINDA – Semua bentuk laporan dana kampanye pasangan calon kepala daerah akan diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU Kaltim maupun KPU masing-masing Kabupaten/Kota.

“KAP yang ditunjuk KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota nantinya, harus memiliki jumlah Akuntan Publik (AP) dan staf yang memadai untuk memaksimalkan kualitas hasil audit yang nantinya dibutuhkan,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kaltim Suardi, dalam gelaran sosialisasi terkait dana kampanye dan pelaksanaan kampanye untuk Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, di Hotel Mercure Samarinda.

Dikatakan, KAP yang mengaudit dan menilai kesesuaian Laporan Dana Kampanye harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU yang berlaku dalam kerangka audit kepatuhan. Audit kepatuhan tersebut yakni berupa Audit kepatuhan dilaksanakan dengan menggunakan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000.

“Outputnya nanti berupa opini yang termuat dalam hasil audit Laporan Asurans Independen (LAI), apakah patuh atau tidak patuh,” sebutnya.

Suardi juga menjelaskan, hasil audit laporan Dana Kampanye Paslon nantinya akan diumumkan KPU Kaltim bersama dengan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari setelah KPU Kaltim dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik yang ditunjuk.

“KAP akan mengaudit Laporan Dana Kampanye (LDK) yang terdiri atas: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), Semua hasilnya itu nanti yang akan kami sampaikan paling lambat 3 hari setelah kami (KPU) terima,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan masa kerja audit KAP adalah 15 hari sejak diterimanya LPPDK dari KPU Kaltim maupun KPU Kabupaten/Kota.

“Mengingat akan hal itu Paslon kami minta untuk wajib membantu Auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen dan keterangan yang diperlukan tepat waktu,” kata Suardi.

Selain itu Paslon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. Auditor juga akan; melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang serta meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; serta memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit. (*)

« Previous Page — Next Page »