BPSDM Kaltim Sosialisasikan Permen PAN tentang Jabatan Fungsional

SAMARINDA– Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permen PAN), Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional di Hotel Fugo, Samarinda, Senin l(12/2/2024),

Sosialisasi diikuti pejabat fungsional yang ada di lingkungan Pemprov Kaltim dan lingkungan Pemkab/Pemkot se Kaltim.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, mengatakan, jumlah peserta  yang mengikuti sosialisasi ini ditarget sebanyak 40 orang sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.

“Hanya saja kalau melihat daftar presensi yang hadir melebihi kuota yang ditetapkan,” kata Rina.

Rina mengakui, jumlah yang mengikuti sosialisasi ini terbatas, jika dibandingkan jumlah pejabat fungsional yang mencapai ribuan. Ia berharap pengetahuan ini bisa disebarluaskan kepada para pejabat fungsional lainnya, ketika kembali bertugas, pungkas Rina.

Sementara itu, Pj. Gubernur Kaltim,  diwakili Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, dalam sambutan tertulisnya, memberikan apresiasi atas dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Konversi Predikat  Kinerja Menjadi Angka Kredit dan Tata Cara Penghitungannya bagi para pejabat fungsional.

Kegiatan ini adalah bagian dari reformasi birokrasi. “Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi hal yang sangat penting.

Ia mengingatkan, adanya konversi predikat kinerja menjadi angka kredit serta dapat mengukur secara lebih obyektif dan transparan sejauhmana kontribusi dan kualitas kerja para pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota se Kaltim.

Sementara itu, Jauhar Efendi, selaku Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, menyampaikan, narasumber utama dari kegiatan Sosialisasi ini disampaikan Nurhaji Wijaya, Kabid Mutasi dan Satus Kepegawaian Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara, Banjarbaru.

Antusiasme peserta mengikuti sosialisasi ini sangat tinggi, terbukti banyak pertanyaan kritis dan teknis yang disampaikan peserta kepada narasumber. (mj)

BPSDM Kaltim Kirim Widyaiswara Perdalam Hipno Public Speaking

JAKARTA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim mengirimkan tiga pejabat fungsional Widyaiswara mengikuti pelatihan Hypno Public Speaking di Hotel Asyana, Jakarta Pusat, 6-7 Februari 2024.

Sugeng Chairuddin selaku Koordinator Widyaiswara mengatakan, usai mengikuti pelatihan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan berbicara di depan umum. Pelatihan juga dipandu Mandra Gunawan, dari Indonesian Hypnosis Centre.

Viko, selaku peserta menyampaikan, pelatihan ini sangat penting bagi Widyaiswara  dalam memberikan materi kepada para peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM, sehingga suasana pembelajaran tetap menggairahkan.

Sementara itu, Jauhar Efendi menyampaikan, Pelatihan Hypno Public Speaking ini sangat bermanfaat bagi Widyaiswara dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari sebagai fasilitator dalam kegiatan  pelatihan.

Jauhar menambahkan, materi pendalaman Hypno Public Speaking ini cukup banyak, antara lain tentang Cara instan mengatasi rasa takut, grogi, tidak percaya diri pada saat tampil; Bagaimana mengakses emosi yang diperlukan, mengganti emosi dengan cepat dalam kondisi apapun; Memahami cara berpikir lawan bicara, mempelajari Hipnotic Language yang mampu mempengaruhi dengan cepat, dan berbagai teknik yang lain.

“Di akhir pelatihan, peserta diminta untuk mempraktikkan Teknik Hypno Public Speaking yang sudah dipelajari serta dievaluasi beberapa kelemahan yang masih ditemukan”, pungkas Jauhar.

Pada bagian lain, Mandra Gunawan mengatakan pelatihan Hipno Public Speaking ini relatif baru, yaitu memanfaatkan hipnosis agar kegiatan public speaking menjadi efektif. (MJ)

MTQ Nasional XXX di Kaltim Digelar September 2024

JAKARTA – Kalimantan Timur siap menggelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXX Tahun 2024. Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) Persiapan Pelaksanan MTQ Nasional XXX Tahun 2024 dilakukan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI dan mengundang para pemangku kepentingan untuk melakukan rapat koordinasi persiapan MTQ.

Rapat dipimpin Plt. Asisten Deputi Moderasi Beragama Kemenko PMK Thomas Ardian Siregar. Rapat berlangsung hampir 3 jam. Bertempat di Ruang Rapat, lantai 13, Kemenko PMK.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dalam paparannya menyampaikan, tentang Persiapan Progress Sarana dan Prasarana Pelaksanaan MTQ Nasional XXX Tahun 2024.

Beberapa hal yang dilaporkan, antara lain tentang telah diselesaikannya sayembara pembuatan logo MTQN XXX Tahun 2024. Terpilih 3 juara terbaik. Juara 1 dari Provinsi NTB. Juara 2 dari Provinsi Jawa Barat, dan Juara 3 dari Provinsi Riau.

Sri Wahyuni juga menjelaskan tentang venue yang diusulkan untuk dipakai 8 cabang musabaqah. Tempat upacara pembukaan dan penutupan serta malam ta’aruf. Selain itu juga dilaporkan dukungan akomodasi, ketersediaan Rumah Sakit serta obyek wisata yang terjangakau untuk dikunjungi  oleh 38 kafilah dari seluruh provinsi di Indonesia.

Pada bagian lain, Sekda yang juga sebagai Ketua LPTQ meminta dukungan dari Kementerian Perhubungan untuk penambahan waktu operasional Bandara APT Pranoto Samarinda dan penambahan jadwal frekuensi penerbangan dari dan menuju Bandara APT Pranoto. Selain itu juga permohonan dukungan penyediaaan 38 armada bus untuk antar jemput kafilah dari dan ke Bandara.

Pada sesi akhir paparan, Sri Wahyuni juga meminta dukungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk dukungan sapras di IKN, karena Pemprov tidak memiliki kewenangan untuk wilayah IKN Nusantara, sebagai lokasi pembukaan dan penutupan MTQN secara hibrid.

Jauhar Efendi, selaku Wakil Ketua III LPTQ Kaltim menyampaikan, Rakor selain dihadiri oleh jajaran Kemenko PMK dan Pemprov Kaltim, juga dihadiri utusan dari Kemenhub, Kemenag Pusat, LPTQ Kaltim, TVRI. Rapat selain dilakukan secara luring, ada juga yang mengikuti secara daring.

Pmpinan rapat Thomas Ardian Siregar menyampaikan kesimpulan hasil rapat yaitu waktu pelaksanaan  MTQ Nasional XXX  di Kaltim direncanakan tanggal 2 – 12 September 2024. Sementara penetapan peserta MTQ Tingkat Nasional XXX, tanggal 13 Agustus 2024. Kemenag akan melakukan visitasi terhadap venue2, termasuk lokasi pembukaan dan penutupan yang juga dilaksanakan di IKN Nusantara, di atas tanggal 15 Februari 2024.

Selanjutnya, rakat Koordinasi ketiga sebagai tindak lanjut Rakor akan dilaksanakan di Samarinda pada tanggal 28 Februari 2024. (MJ)

Hari Amal Bhakti Kemenag, ke-78, Tekad Damai Melayani Umat

SAMARINDA – Damai bersama umat dan melayani umat adakah tekad  Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Timur dalam Hari Amal Bhakti (HAB) ke-78 dengan tema “Indonesia Hebat Bersama Umat”.

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kaltim, H. Abdul Khaliq berharap, di tahun  2024 bisa bekerja sama dengan semua pihak untuk memberikan kedamaian masyarakat umat beragama. Tugas yang diamanahi negara adalah melayani umat beragama di Kalimantan Timur.

“Semoga kami bisa menjalankan visi misi Kementrian Agama secara utuh”, kata Abdul Khaliq kepada vivaborneo.com usai Upacara HAB di halaman Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Rabu (3/1/2024).

Upacara peringatan yang dihadiri Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik bertindak sebagai inspektur upacara dan dihadiri sejumlah ASN Kemenag se Kalimantan Timur serta dengan paduan suara dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Samarinda.

Dalam kesempatan tersebut Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berkesempatan menyerahkan Satya lencana karya Satya kepada ASN dilingkungan Kemenag Provinsi Kaltim.(jb/mn)

Agus Priyono: Pemerintah Provinsi Kaltim Berkomitmen Tindaklanjuti Rekomendasi Temuan BPK

SAMARINDA – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Priyono menilai, pimpinan dan pejabat di provinsi setempat memiliki komitmen tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya.

“Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah daerah di Provinsi Kaltim sudah cukup baik, baik untuk tahun lalu maupun tahun ini,” kata Agus Priyono saat pertemuan dengan sejumlah wartawan yang dikemas dalam Media Workshop di Samarinda, Jumat (29/12/2023).

Menurutnya, sampai dengan Semester II-2023 yang dilaksanakan pada 18 – 22 Desember 2023, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kaltim telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dengan persentase di atas 75 persen.

Pemerintah Kota Balikpapan meraih persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi paling tinggi, yaitu sebesar 96,31 persen. Pemprov Kaltim memiliki persentase paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu berada pada angka 75,30 persen.

“Jika ditinjau dari peningkatan penyelesaiannya, Pemkab Penajam Paser Utara menduduki peringkat pertama dengan hasil tindak lanjut mengalami peningkatan 3,48 persen dari sebelumnya yang tercapai 88,09 persen,” katanya.

Ia berharap komitmen ini akan berdampak pada penyederhanaan birokrasi, penyusunan prosedur operasional standar, otomasi layanan dengan melibatkan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, pada Semester II-2023 BPK Kaltim juga telah melaksanakan pemeriksaan kinerja sebanyak sembilan objek pemeriksaan (obrik), ditambah dengan pemeriksaan kepatuhan sebanyak enam obrik.

Ia juga mengatakan bahwa BPK Kaltim selama ini memiliki kinerja baik, terbukti telah meraih penghargaan “terbaik ketiga” sebagai “Badan Publik Informatif” untuk kategori Instansi Vertikal Provinsi Kaltim dengan perolehan nilai 97,28.

“Dengan pencapaian tersebut, BPK Kaltim berhasil meningkatkan raihan peringkat dari tahun 2022 sebagai Badan Publik Menuju Informatif pada kategori yang sama, kini menjadi Badan Publik Informatif,” katanya.

Ia menjelaskan, penghargaan tersebut diperoleh pada Malam Penganugerahan yang merupakan penyampaian hasil e-monitoring dan evaluasi (e-monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim terhadap Badan Publik se-Provinsi Kaltim untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik.

“BPK Kaltim terus berkomitmen menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik mungkin demi kepuasan publik. Kami juga terus melakukan perbaikan dan mengembangkan inovasi, guna meningkatkan kepuasan dari pihak terkait di Kaltim,” kata Agus. (ml)

« Previous Page — Next Page »