Peserta dari 17 Provinsi  Kirim Karya Sayembara Logo MTQ Nasional Tahun 2024

SAMARINDA – Sejak diumumkan Sayembara Disain Logo Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional ke 30 Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2023, hingga hari ini, Kamis, 28 Desember 2023, Pukul 12.20 Wita, Panitia Sayembara sudah mencatat total pendaftar via link google form ada 323 peserta.

Jauhar Efendi, sebagai salah satu anggota Dewan Juri, menyatakan, bahwa semula batas waktu pendaftaran dan pengiriman karya desain  ditutup tanggal 23 Desember 2023. Namun mengingat membuat disain logo harus memerlukan riset dan lain-lain, para Dewan juri yang diketuai Ir. Hadri sepakat untuk memperpanjang waktu pendaftaran dan pengiriman karya disain logo hingga tanggal 5 Januari 2024.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari staf  Sekretariat Sayembara Logo MTQ Nasional Tahun 2024, jumlah karya desain logo yang sudah dikirim dan diterima sebanyak 76 peserta. Mereka berasal dari 17 provinsi di Indonesia.

Selain peserta dari tuan rumah Kaltim, peserta lain berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, Banten, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Aceh, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Jauhar menambahkan, Dewan Juri mewakili berbagai unsur. Ada unsur LPTQ, akademisi, tokoh masyarakat, unsur dari Kementerian Agama Pusat, unsur profesi dan unsur dari Kanwil Agama Prov. Kaltim.

Mereka merasa puas, karena cukup banyak antusiasme peserta yang mendaftar serta tersebar dari berbagai Provinsi di Indonesia.

Jauhar menjelaskan, provinsi yang paling banyak mengirimkan karya disain logo MTQ Nasional, untuk sementara adalah Provinsi Jawa Tengah. Disusul Jawa Timur. Sedangkan Kaltim dan Jabar menduduki urutan  ketiga mengirimkan karya terbanyak.

Setelah Dewan Juri melakukan rapat awal tanggal 21 Desember 2023, Dewan Juri sepakat melakukan penilaian secara maraton, mulai hari ini (28/12/2023) dan puncaknya akan dilakukan Rapat Pembahasan secara pleno setelah penutupan pendaftaran dan penyampaian karya Disain Logo MTQ Nasional pada tanggal 5 Januari 2024. Demikian hasil kesepakatan rapat Dewan Juri, pungkas Jauhar.

Penanggungjawab Sayembara, Sekda Prov. Kaltim, Sri Wahyuni, yang juga sekaligus sebagai Ketua LPTQ Kaltim, mengingatkan kepada para Dewan Juri agar dalam melakukan penilain berlaku secara fair.

Sri Wahyuni, menambahkan, melalui sayembara ini, maka gaung MTQ Nasional XXX, Tahun 2024, di Kalimantan Timur, sudah mulai kedengaran di seantero Nusantara. (Mj)

Bank Indoneisa Pastikan Kecukupan Uang Tunai Jelang Natal dan Tahun Baru

SAMARINDA – Bank Indonesia memastikan kecukupan uang tunai jelang hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).  Bank Indonesia menyiapkan uang tunai sebesar Rp3,3 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  yang diprakirakan akan meningkat jelang libur Nataru dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian ke depan di Provinsi Kalimantan Timur.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp596 milyar untuk wilayah Kaltim. “Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan konsumsi rumah tangga masyarakat saat libur panjang Nataru serta perkiraan belanja instansi pemerintahm,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Budi Widihartanto.

Uang tunai yang disiapkan tersebut terdiri dari Rp85 miliar uang pecahan kecil (UPK) dan Rp3,235 triliun uang pecahan cesar (UPB).

Dijelaskan Budi, saat ini untuk memenuhi kebutuhan uang tunai di masyarakat, perbankan telah menyiapkan jaringan ATM yang tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat melayani masyarakat. Jaringan ATM tersebut akan beroperasi selama Nataru di gerai-gerai ATM yang tersedia. Dengan tersebarnya ATM yang berada di Kalimantan Timur, diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan akan uang tunai guna mencukupi kebutuhan akan HBKN NATARU.

Ke depan, Bank Indonesia bersama stakeholders terkait akan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan literasi terkait dengan Rupiah di Kaltim. Selain itu, Bank Indonesia juga mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah. Cinta Rupiah dengan merawat uang sebaik mungkin, Bangga Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara serta Paham Rupiah dalam konteks menggunakan Rupiah untuk bertransaksi secara bijak sesuai kebutuhan. (**)

Pembangunan BSH Community Hub di Nusantara sebagai Pusat Atraksi Sosial

SEPAKU – Nusantara sebagai kota yang layak huni perlu menghadirkan sebuah kawasan atraksi sosial. Kawasan ini akan  memfasilitasi berbagai kebutuhan sosial masyarakat nantinya. Hal ini menjadi  tujuan groundbreaking BSH Community Hub, pada Kamis (21/12/2023) di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Nantinya BSH Community Hub akan mengakomodasi kebutuhan sosial seperti perhotelan, restoran apartemen dan pusat jajanan/makanan di Nusantara.

Komisaris Utama PT Karya BSH Mandiri, Haryadi menyebut nantinya akan ada dua tahap pembangunan pusat komunitas ini.

“Nilai investasi PT Karya BSH Mandiri untuk proyek di IKN ini nantinya berjumlah 370 Miliar dengan pembagian di dua tahap. Kami juga berharap mampu menyelesaikan proyek ini sebelum 17 Agustus 2024,” ujar Haryadi.

Nilai investasi total yang akan ditempatkan oleh PT Karya BSH Mandiri pada lahan 1,7 hektare ini sebesar Rp370 miliar, dengan rincian sebagai berikut.

* Tahap 1 (Rp140 miliar)

Pembangunan Hotel BSH Qubika Bintang 3 dengan nilai investasi  sebesar Rp100 miliar dan gedung pertemuan dengan nilai investasi sebesar Rp30 miliar serta Restoran Kampung Kecil dengan nilai investasi sebesar Rp10 miliar.

* Tahap 2 (Rp230 miliar)

Pembangunan apartemen dengan nilai investasi sebesar Rp200 miliar dan Food Court dengan nilai investasi sebesar Rp30 miliar.

Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi langkah PT Karya BSH Mandiri untuk membangun sebuah pusat komunitas di Nusantara.

“Untuk sebuah UKM (Usaha Kecil Menengah) lokal kita akan mempermudah pajak dan izinnya. Saya mendukung langkah pembangunan hotel bintang 3 sebagai langkah diversifikasi. Harapanya nanti tidak hanya yang besar-besar saja yang berinvestasi,” pungkas Joko Widodo.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono juga menyebut kemudahan berinvestasi untuk para UKM lokal sudah disediakan oleh pemerintah dan menjadi perhatian utama dalam ekosistem ekonomi Nusantara nantinya.

“Regulasi kita sudah menekan pajak bagi para pelaku UKM lokal. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku usaha lokal ini menjadi aktor utama dalam penggerak ekonomi di Nusantara,” sebut Bambang Susantono.

Target waktu penyelesaian hotel dan restoran ini akan dirampungkan dalam enam bulan terhitung dari bulan Januari 2024 sehingga dapat beroperasi sebelum Upacara Bendera 17 Agustus 2024.

Perusahaan akan memakai semaksimal mungkin tenaga dari sekitar proyek dan warga asli Kalimantan. Target serapan tenaga kerja lokal diperkirakan  menyerap hingga 1000 orang. (ni/tk-oikn)

Kantor Polres Khusus Kawasan IKN Dilengkapi Pusat Komando dan Analisa AI

SEPAKU – Presiden Joko Widodo meresmikan ground breaking Kantor Polres Khusus Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (21/12/2023).

Kantor Polres Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini akan dilengkapi dengan pusat komando hingga fasilitas untuk analisis kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI).

“Nantinya akan ada CCTV di semua sudut, akan ada command center-nya, akan ada analisis untuk AI-nya. Saya minta sejak awal disiapkan, direncanakan dan dilengkapi (fasilitasnya-red). Ini akan kita jadikan contoh bahwa Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam sambutannya.

Gedung Polres Khusus Kawasan IKN memiliki luas 6189 meter persegi yang berdiri di atas tanah seluas 12 hektar. Pembangunan gedung  menyerap anggaran sebesar Rp160 miliar, Polres Khusus Kawasan IKN ditargetkan rampung dalam waktu sembilan bulan. Presiden juga berpesan agar Polres Khusus IKN dibangun dengan konsep green building atau bangunan hijau yang sejalan dengan konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Polri telah menyiapkan 700 personil organik Mabes Polri dan 708 personil yang akan  mengisi Polres Khusus Kawasan IKN. Saat ini personil yang dipersiapkan sudah berada di Polda Kaltim disebar ke polres-polres penyangga,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Adapun pembangunan kantor akan dilaksanakan secara bertahap di mana tahun 2024 akan dibangun 2 blok dari total 3 blok. Polri juga menyiapkan rencana pemindahan personel secara bertahap. Pada tahap pertama dipindahkan 1667 personel, tahap kedua 9485 personel, tahap ketiga 9685 personel dan tahap keempat 9678 personel.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyambut baik pembangunan Kantor Polri Khusus IKN yang sejalan dengan konsep pembangun IKN menjadi smart city.

“Karena salah satu ciri khas dari IKN adalah kota yang cerdas dengan standar pengelolaan kota berbasis teknologi, penggunaan cctv, drone, Internet of Things (IoT), hingga big data dan AI untuk mendeteksi hal-hal yang mungkin perlu dideteksi,” ungkap Bambang.

Lebih lanjut, menurut Kepala Otorita IKN, smart city akan memudahkan kehidupan warga serta memberikan rasa aman melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, juga Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil. (ni/tk-oikn)

KPK dan Otorita IKN Sepakati Kerja Sama Pemberantasan Korupsi

PENAJAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama  upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesepakatan ini ditandatangani Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Kepala OIKN Bambang Susantono di Aula Gedung Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/12).

Dalam kerja sama ini KPK menyatakan komitmennya untuk menyukseskan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN.

“MoU antara KPK dengan Otorita IKN ini sebagai landasan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terkait persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN sampai dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN,” ungkap Nawawi.

Nawawi merinci, kerja sama ini mencakup pencegahan tindak pidana korupsi, monitoring penyelenggaraan pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi dan kampanye anti korupsi, penyediaan narasumber dan ahli, pertukaran informasi dan/atau data, kerja sama lainnya sesuai kesepakatan KPK dan Otorita IKN.

Melalui kerja sama ini, pencegahan potensi korupsi dalam persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan dengan optimal sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

“Hal tersebut akan semakin mempercepat terwujudnya IKN sebagai kota bagi kita semua. Lebih jauh juga akan menyukseskan pencapaian visi besar Indonesia Emas pada tahun 2045,” timpal Nawawi.

Sementara itu Kepala OIKN Bambang Susantono menyampaikan apresiasi kepada KPK. Bambang menegaskan, pihaknya terbuka untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam proses pembangunan IKN.

“Pembangunan IKN tidak hanya membangun gedung, tapi juga membangun budaya. Kami bertekad melakukan pekerjaan ini dengan cara-cara yang benar sehingga MoU dengan KPK ini menjadi sangat penting,” tukas Bambang.

Ruang Lingkup Kerja Sama

Lingkup pertama yang disepakati dalam MoU ini yaitu perbaikan sistem melalui langkah pencegahan. KPK berharap penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat dioptimalkan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan dalam setiap tahap pembangunan IKN sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Kemudian KPK juga mendorong pengembangan Program Pengendalian Gratifikasi,  penerapan whistleblowing system, pengembangan budaya integritas, serta pendampingan Pemerintah Daerah melalui kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan.

Sebagai informasi, Otorita IKN juga telah mengatur mengenai larangan gratifikasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan OIKN melalui Surat Edaran No.6/SE/Kepala-Otorita IKN/IV/2023. Para pejabat atau pegawai dilarang menerima gratifikasi, baik dari Kementerian dan Lembaga mitra kerja OIKN, pihak pelapor, pemangku kepentingan OIKN lain, serta rekanan pengadaan barang dan/atau jasa OIKN.

Kedua, KPK dan Otorita IKN sepakat mengenai monitoring penyelenggaraan pemerintahan IKN. Melalui kesepakatan ini, akan dilakukan kajian dan analisis terhadap regulasi, kebijakan, dan/atau sistem penyelenggaraan pemerintahan yang disusun dan dilaksanakan oleh Otorita IKN.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia; KPK dan OIKN sepakat melaksanakan berbagai kegiatan, seperti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, focus group discussion  (FGD), magang, serta sertifikasi dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua belah pihak juga bersepakat dalam mengembangkan karier pegawai antara lain melalui penugasan, promosi, dan/atau mutasi.

Dalam rangka upaya pendidikan dan pelibatan peran serta masyarakat, KPK akan membantu Otorita IKN dalam menjalankan kegiatan sosialisasi LHKPN dan antigratifikasi di lingkungan pegawai serta sosialisasi pencegahan korupsi pada sektor badan usaha khususnya dalam rangka investasi di IKN.

Turut hadir dalam penandatanganan MoU ini, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa, serta Plt. Deputi Bidang Informasi dan Data Eko Marjono, Sekretaris Jenderal OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya, serta Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro yang hadir dalam satu rangkaian penandatanganan MoU bersama Otorita IKN. (ni)

« Previous Page — Next Page »