Tiongkok, Singapura dan Malaysia, Dominasi Investasi di Kaltim

SAMARINDA – Tiongkok, Singapura dan Malaysia menjadi tiga negara teratas yang menanamkan investasinya di Benua Etam, Kalimantan Timur periode triwulan kedua tahun 2023. Ketiganua  mendominasi realisasi investasi berdasarkan asal negara.

Gubernur Kaltim H Isran Noor menegaskan program pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan menjadi salah satu daya tarik investor ke Kaltim. Sektor pertanian arti luas sebagai lokomotif ekonomi kedepan.

“Kita kembangkan sumber daya baru terbarukan, tanpa bertumpu pada minyak dan gas, serta batu bara yang akan habis,” katanya, saat launching pisang hasil kultur jaringan di Balai Benih Indukan Tanaman Pangan dan Hortikultura Loa Janan, Kutai Kartanegara pekan lalu.

Potensi Kaltim ungkapnya sangat besar, baik perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan juga kehutanan. Kaltim seharusnya sudah jauh berkembang dari daerah lainnya di Indonesia, terlebih adanya IKN (Ibu Kota Nusantara).

Kepala DPMPTSP Kaltim Puguh Harjanto menyebutkan total penanaman modal asing (PMA) di Kaltim periode triwulan kedua sebesar Rp4,54 triliun. Tertinggi pertama, Republik Tiongkok sebesar USD 93 juta atau Rp1,37 triliun, atau 30,25 persen dari total realisasi investasi asal negara. Kemudian disusul l Singapura sebesar USD 72,71 juta atau Rp1,07 triliun, atau 23,65 persen dari total realisasi investasi asal negara. Sementara Malaysia senilai USD 32,10 juta atau Rp475,08 miliar, atau 10,44 persen dari total realisasi investasi asal negara.

“Walaupun PMA kita peringkat ke 10, tapi PMDN peringkat ke 5 realisasi investasi di level nasional pada triwulan kedua ini,” jelasnya.

Ditambahkannya, realisasi investasi PMDN dan PMA dari Januari hingga Juni sebesar Rp30,96 triliun atau 48,01 persen dari target realisasi investasi sebesar Rp64,5 triliun. Triwulan pertama Rp15,42 triliun dan triwulan kedua Rp15,54 triliun, yakni PMDN sebesar Rp 22,35 triliun dan PMA senilai Rp8,61 triliun.

Sementara serapan tenaga kerja dari Januari sampai Juni sebanyak 26.614 orang, terdiri triwulan satu 13.787 orang (PMDN 11.293 orang dan PMA 2.494 orang), sedangkan triwulan kedua 12.827 orang (PMDN 9.325 orang dan PMA 3.502 orang). (mas)

Sambut HUT Kemerdekaan, PNS Terima Penghargaan

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor bersama Wakil Gubernur Hadi Mulyadi menyerahkan Anugerah Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satyalancana Karya Satya (SLKS) 30 Tahun, 20 Tahun dan 10 Tahun kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Selasa, (15/8/2023).

Isran Noor atas nama Pemerintah dan masyarakat Kaltim mengucapkan selamat, sekaligus apresiasi dan terimakasih atas pengabdian para aparatur (PNS) membangun bangsa dan melayani masyarakat.

“Semoga apa yang dilakukan selama ini bernilai ibadah, serta bermanfaat bagi diri, keluarga,

Anugerah SLKS dan penghargaan PNS Berprestasi menurut orang nomor satu Benua Etam ini, tolok ukur atas kinerja dan pengabdian para abdi negara dan abdi masyarakat itu hingga memasuki masa purna tugas.

Khusus penghargaan PNS Berprestasi, ungkap Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu, hanya dilakukan sejak kepemimpinan dirinya bersama Wagub Hadi Mulyadi.

“Penghargaan ASN (PNS) Berprestasi tidak ada di Indonesia, kecuali di Kalimantan Timur,” akunya.

Dikatakan, anugerah SLKS merupakan sebuah tanda penghargaan kepada PNS yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian.

“Teruslah mengabdi, teruslah berkarya. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat Kaltim, bangsa dan negara,” pungkasnya.

Anugerah tanda kehormatan SLKS kali ini diberikan kepada 397 PNS, terdiri SLKS 10 tahun 247 PNS, SLKS 20 tahun 56 PNS dan SLKS 30 tahun 94 PNS, sedangkan PNS Berprestasi sebanyak 303 penerima.

Hadir jajaran Forkopimda Kaltim, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim dan pimpinan instansi vertikal/kementerian/lembaga di Kaltim. (mas)

DPK Kaltim Gelar Bimtek Pengelolaan dan Penyusutan Arsip

SAMARINDA – Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Arsip Dinamis dan Penyusutan Arsip di Lantai 4, Hotel Grand Sawit, Samarinda, Senin (14/8/2023).

DPK Kaltim mengundang Direktur Kearsipan Daerah I Arsip Nasional RI, Rudi Anton SH,MH. Dihadiri oleh arsiparis dan pengelola kearsipan masing-masing OPD Kaltim, agenda dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan dan Tenaga Kearsipan, Diana Rosalita S.E.

Diana menuturkan komitmen DPK Kaltim untuk memastikan OPD dapat melaksanakan tata kelola kearsipan sesuai dengan pedoman hal tersebut berlandaskan pada Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

“Bimtek ini untuk memberikan pemahaman mengenai proses arsip dinamis. Arsip merupakan aset penting dalam suatu lembaga pemerintahan,” ucap perempuan yang akrab disapa Diana tersebut.

Bimbingan teknis menghadirkan dua narasumber yakni, Rudi Anton SH, MH menjelaskan materi mengenai pengelolaan arsip dinamis dan Arsiparis DPK Kaltim, Dewi Susanti Elham, SE, MM mengenai pemindahan dan pemusnahan arsip serta penyerahan arsip statis.

Agenda yang dihadiri 100 peserta tersebut disambut baik oleh pemateri Rudi Anton, hal tersebut menurutnya bentuk komitmen pemerintah provinsi terhadap pengawasan dan monitor tata kelola arsip di lingkungan OPD Kalimantan Timur terlaksana secara inisiatif dan berkelanjutan.

“Arsip merupakan aset bangsa. Arsip juga merupakan alat hukum yang penting untuk mengusut kasus yang terjadi di Indonesia. Sudah banyak kasus yang terungkap berkat arsip yang masih tersimpan dan terjaga dengan rapi. Maka, dari itu bimtek ini penting untuk dilaksanakan,” terang Rudi di sela-sela pemaparan materinya.(adv-dpk kaltim)

Buncu Baca Etam Ditempatkan di Bandara dan Rumah Sakit

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim terus mendistribusikan dan menyerahkan unit Buncu Baca Etam (BBE) di beberapa lokasi yang ada di Kota Tepian, Samarinda.

Distribusi yang diserahkan pustakawan DPK Kaltim bersama dengan staf telah terlaksana pada 10 dan 11 Agustus 2023. Tiga lokasi unit BBE yakni, Perpustakaan Kota Samarinda, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur, Rumah Sakit I.A Moeis, dan Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda.

Sebelumnya mengawali Agustus, penyerahan 5 unit BBE diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Ir. H. Isran Noor, M. Si kepada Kepala DPK Kota Samarinda, Erham Yusuf pada saat kunjungan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur di Kelurahan Sungai Siring, Samarinda.

BBE akan ditempatkan di berbagai titik ramai publik di Kota Tepian. Warga Samarinda dapat membaca e-book atau buku digital melalui satu pindaian yang dapat terus dibaca sejauh 200 meter setelah pemindaian pada kode QR yang tertera di unit BBE.

DPK Kaltim mengalokasikan 43 unit Buncu Baca senilai Rp4,3Miliar. Alat untuk mencerdaskan anak bangsa ini tersebut akan diletakan di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari Kabupaten Mahakam Hulu serta Ibu Kota Long Hubung.(adv-dpk kaltim)

PWI Kaltim Berharap Pj Gubernur Dari Kaltim

SAMARINDA – Dalam waktu kurang dari dua bulan lagi, masa jabatan Gubernur Kaltim H Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi akan berakhir. Karena pemilihan kepala daerah akan dilakukan serentak pada 2024, maka kekosongan pemerintahan akan diisi penjabat (Pj) gubernur yang akan ditunjuk Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.

Terkait siapa yang akan menjadi Pj Gubernur Kaltim itu, jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim berharap, pemerintah memberikan kesempatan orang Kaltim menduduki jabatan sementara tersebut.

“Meski sifatnya sementara, namun jabatan Pj Gubernur Kaltim sangat strategis dalam melanjutkan pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang kondusif. Tentunya, yang tahu persis kondisi dan situasi politik di Kaltim adalah orang Kaltim,” sebut Ketua PWI Kaltim, Endro S. Efendi, didampingi sekretaris Wiwid Marhaendra Wijaya dan bendahara M Heldiyannur, Minggu (13/8/2023),

Kaltim, selama ini sudah sangat ‘manut’ dengan pemerintah pusat dan tidak pernah terjadi gejolak. Situasi ini tentunya harus terus dijaga dan ditingkatkan. Harapannya, dengan diberikannya kesempatan orang Kaltim sebagai Pj gubernur, sekaligus membuktikan perhatian pemerintah pusat pada sumbangsih Kaltim selama ini.

“Ibarat sebuah keluarga, Kaltim selama ini sudah menjadi anak manis. Tidak pernah menuntut macam-macam. Kaltim hanya ingin mendapat perhatian yang proporsional dalam pembangunan. Termasuk diberikan kesempatan menjadi Pj gubernur,” sambungnya.

Sesuai dengan ketentuan, Pj gubernur harus diduduki oleh aparatur sipil negara (ASN) setingkat eselon I. Saat ini, beberapa ASN yang menduduki jabatan eselon I masing-masing Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, dan Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Myrna Asnawati Safitri Deputi Sosial. Ada pula Alimuddin juga dari Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Alimuddin.

Sebetulnya ada nama Abdunnur, Rektor Universitas Mulawarman Samarinda yang juga menduduki jabatan eselon I. Namun, sesuai ketentuan, yang bisa menjadi pj gubernur adalah pemegang jabatan struktural, bukan fungsional seperti rektor. Begitu juga Kamaruddin Amin, orang Kaltim yang berkarir hingga eselon I di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama RI juga merupakan pejabat fungsional. Sehingga ada tiga nama asal Kaltim yang mengerucut untuk bisa menjadi Pj Gubernur Kaltim adalah Sri Wahyuni, Myrna Asnawati Safitri, dan Alimuddin.

Dari nama tersebut, Endro melihat Sri Wahyuni sangat berpeluang dan memiliki kapasitas menduduki jabatan itu. Apalagi belum lama ini juga dipercaya sebagai ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Kaltim. Sementara diketahui Lemhannas merupakan lembaga pendidikan tinggi negara yang menyiapkan para pemimpin nasional.

“Kami berharap, ditunjuknya Kaltim sebagai ibu kota nusantara, juga menjadi momentum yang tepat, pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri, juga memberikan kepercayaan kepada orang Kaltim sebagai pj gubernur di daerahnya sendiri,” ujarnya. (*)

« Previous Page — Next Page »