KP Spams Juara Masuki Tahap Peninjauan Lapangan

TENGGARONG –  “KP-Spams Juara” yang digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur sampai pada tahapan verifikasi berkas dan peninjauan lapangan. Kegiatan yang berlangsung tiga hari tersebut, diawali kunjungan ke Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Rabu, (12/7/2023).

Verifikasi melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR Pera, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Sdmisnistrasi, Biro Ekonomi, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur.

Keesokan harnya, Tim Penilai bergeser ke Kabupaten Paser untuk melakukan Pertemuan dengan KP-SPAMS (kelompok pengelola sarana penyediaan air minum sanitasi) Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Dari hasil verifikasi lapangan, ditemukan hasil laboratorium air yang dikelola oleh KP-SPAMS Desa Padang Jaya, cukup banyak yang tidak memenuhi syarat. Sehingga perlu dilakukan treatment khusus untuk membuat air tersebut menjadi layak. Karena produk air minum memiliki standar tersendiri, lebih banyak dari pada standar air baku. Apalagi hasilnya untuk dikonsumsi dan dikomersialkan.

Harapannya, agar ada kerja sama KP-SPAMS melalui surat perjanjian kerja sama dengan BUMDES maupun pihak ketiga yakni PT Kideco agar kerjasama terus berjalan dengan baik untuk keberlangsungan produksi yang lebih steril.

Selain melaksanakan verifikasi lapangan untuk penilaian, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) berkesempatan mengunjungi Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditengarai terdapat keluarga beresiko stunting, tidak memiliki sumber air yang layak dan jamban, serta merupakan area resiko sampah dan air limbah.

Tujuan utama dari KP SPAM juara ini untuk mendorong peningkatan kinerja KPSPAMS dalam pengelolaan SPAMS yang berkelanjutan di desa-desa Pamsimas serta sebagai wujud dukungan dan kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi secara berkelanjutan. Sehingga besar harapan kedepannya tidak ada lagi keluarga beresiko stunting akibat tidak tersedianya air layak, jamban yang layak serta lingkungan yang tercemar. (AM)

DPMPD Kaltim Gelar Pembekalan Tim Padiatapa

BALIKPAPAN –  Pasca ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui Program Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Provinsi Benuat Etam ini terus berbenah. Program ini adalah program untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan skema pembayaran berbasis kinerja.

Salah satu bentuk aksi awal dalam menjalankan program ini adalah melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan. Agar mereka yang terdampak program wajib mendapatkan informasi yang lengkap sebelum memutuskan untuk setuju atau tidak setuju untuk terlibat dalam pelaksanaan program ini.

Salah satu proses pengambilan informasi yang digunakan adalah Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) yang merupakan permintaan persetujuan yang dilakukan tanpa paksaan melalui penyampaian informasi diawal termasuk informasi kegiatan yang akan dilaksanakan dan dampaknya.  Kampung/Desa yang terlibat dalam Program FCPF ini harus membuat persetujuan keikutsertaan tanpa paksaan dari pihak manapun dalam bentuk berita acara. Ini menjadi dasar yang menentukan bahwa desa tersebut setuju untuk bergabung dalam program penurunan emisi FCPF-CF di Kalimantan Timur.

Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam komponen I Tata Kelola Hutan dan Lahan serta Komponen 4 Alternatif Berkelanjutan untuk masyarakat akan turut serta dalam menyukseskan program tersebut. Salah satunya melakukan Pembekalan Tim Pelaksana Persetujuan Atas Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) FCPF-CF, Minggu (16/7/2023).

Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi menyambut baik kegiatan pembekalan tersebut, dan menurutnya Program Padiatapa ini penting dan wajib dilakukan dalam rangka untuk memperoleh persetujuan dari pemerintah desa/kampung/kelurahan, termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat, sebelum program penurunan emisi ini dijalankan.

“ini merupakan new news buat saya pribadi. Berita baru terkait program penurunan emisi karbon. Namun hal yang pasti untuk program Padiatapa itu wajib, dalam memberikan infomasi awal kepada masyarakat sekitar kawasan hutan terkait kegiatan dan dampaknya, agar mereka memiliki dasar untuk menentukan pilihan terlibat atau tidak” tegas Anwar.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Blue Sky Balikpapan ini dihadiri DDPI (Dewan Daerah Perubahan Iklim), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Biro Ekonomi. (AM)

Tim Penilai Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tinjau Labanan

BERAU — Tim Penilai Klarifikasi Lapangan Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Regional 3 melakukan peninjauan di Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada 13-15 Juli 2023.

Kedatangan enam orang tim penilai yang dikoordinir Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Suyadi tersebut disambut Asisten I Bidang Pemerintahan Sekkab Berau Hendratno. Turut mendampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Tenterem Rahayu, dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim Vincentius Samadi Ponco

Saat melakukan peninjauan lapangan, Tim Penilai diajak melihat Rumah Produk Coklat dan Unit Usaha Peternakan BUMKam Surya Jaya Abadi. Selain melakukan verifikasi berkas, tim penilai juga melihat proses produksi coklat melalui Rumah Produksi Coklat Kulanta hingga mencicipi minuman coklat dan produksi olahan coklat yang dihasilkan.

“Tim juga kita aja melihat langsung Unit Usaha Rumah Produksi Pakan yang merupakan bagian unita usaha BUMKam. Terakhir kita ajak melihat perkembangan unit usaha peternakan ayam petelur yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kampung Labanan Makarti,” kata Hendratno.

Dia berharap dengan melihat langsung berbagai inovasi yang dilakukan Kampung Labanan Makarti memberikan nilai tambah agar menjadi juara Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Regional 3.

Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dan Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan masuk lima besar Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Nasional Regional 3 tahun 2023.  Keduanya mewakili Provinsi Kaltim mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Nasional Regional 3 tahun 2023.

Kampung Labanan Makarti masuk lima besar bersama Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Desa Murung Karang Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Desa BanggaiKecamat Manto Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dan Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Sedangkan Kelurahan Karang Rejo masuk lima besar bersama Kelurahan Ketapang Mentawa Baru Kecamatan Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Kelurahan Tumumpa Kecamatan Tuminting Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. (AM)

DPMPD Kaltim Berupaya Tingkatkan Status Desa Sangat Tertinggal

BALIKPAPAN – Berbagai kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim merupakan penjabaran rencana strategis DPMPD Kaltim 2019-2023. Hasil akhirnya menjadikan desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal meningkat minimal menjadi berkembang.

“Saya akan mengundang desa/kampung diberbagai kegiatan provinsi guna mendukung percepatan pengentasan desa berstatus tertinggal di Provinsi Kaltim,” kata Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi menutup Pelatihan Aparatur Desa dan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa/Kampung (BPD/K) di Balikpapan, Kamis (14/7/2023).

Dikatakan Anwar, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM)   Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2022 masih terdapat 17 desa berstatus tertinggal di Kaltim. Ini menjadi target yang harus dientaskan hingga akhir 2023 mendatang dari kondisi awal terdapat 518 desa sangat tertinggal dan tertinggal pada 2019.

Pelaksanaan Pelatihan Aparatur Desa dan Peningkatan Kapasitas BPD bertujuan meningkatkan kualitas Pembangunan Wilayah Perdesaan terkhusus status IDM Desanya yang masih tertinggal dan sangat tertinggal sehingga dapat menjadi berkembang, maju hingga menjadi Desa mandiri secara merata. Selain itu juga Sumber Daya Manusia khususnya pemerintahan desa akan meningkat mengingat perannya sebagai ujung tombak pembangunan.

“Saya memberikan apresiasi yang setinggi tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara/i yang telah hadir dan mengikuti forum pelatihan ini dengan baik,” akunya.

Penutupan Pelatihan Aparatur Desa dan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa/Kampung (BPD/K) ditandai penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pemateri dan perwakilan peserta masing-masing kelas. Termasuk diberikan penyampaian pesan dan kesan peserta perwakilan kelas aparatur desa dan kelas BPD/K. (AM)

Pindah Tugas, Kepala BI Kaltim Pamit ke Wakil Gubernur

SAMARINDA – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Ricky Perdana Gozali didampingi Deputi Hendik Sudaryanto melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi.

“Besok saya sudah berangkat pindah tugas di Sumatera Selatan mulai Juli ini sebagai Kepala Perwakilan BI disana,” ucap Ricky Perdana Gozali seraya berpamitan kepada Hadi Mulyadi, Jumat 14 Juli 2023.

Ricky Gozali menjabat Kepala Perwakilan BI Kaltim 15 bulan, sejak Februari 2022 hingga Juli 2023. Ia menyampaikan apresiasi dari Bank Indonesia atas insentif oleh Bank Dunia terhadap pencapaian penurunan emisi karbon yang diterima Kalimantan Timur.

Ricky juga mengucapkan terimakasih terhadap dukungan Gubernur Kaltim serta  jajaran Pemprov Kaltim selama ini.

Sementara Hadi Mulyadi menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kepala Perwakilan BI Kaltim Ricky P Gozali beserta seluruh jajaran, sehingga terbangun kerjasama yang sinergis. Sinergi yang baik antara Pemprov Kaltim dan Bank Indonesia terjalain baik khusuanya dalam mengawal inflasi tetap terjaga di Kalimantan Timur.

Hadi Mulyadi berharap komunikasi dan silaturahmi tetap terjalin. ,”kalau mau berkunjung ke IKN, silahkan hubungi kami,” kata Hadi Mulyadi . (mas)

« Previous Page — Next Page »