DPK Kaltim Sepakati Kerja Sama Dengan DPK Kabupaten Paser

TANAH GROGOT– Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim melanjutkan rangkaian agenda penyerahan kerja sama serta super visi dan pembinaan pengelolaan sistem informasi pendayagunaan perpustakaan dengan DPK Kabupaten Paser setelah menyepakati kerja sama pasca Rakorda 2023, Selasa (11/07/2023).

“Agenda kunjungan ini  menjadi wadah dengar pendapat serta diskusi dengan DPK Kabupaten Paser demi  mewujudkan pelayanan yang optimal dan menyeluruh kepada pemustaka dan masyarakat,” ungkap Kepala Bidang Layanan, Otomasi, dan Kerjasama DPK Kaltim, H.E.Mustika Wati mewakili Kepala DPK Kaltim saat bertemu Kepala DPK Kabupaten Paser, Yusuf Sumako

“Pertemuan ini juga membahas pelayanan dalam memberikan akses perpustakaan dan mengoptimalkan tertib arsip di lingkungan kerja pemerintahan,” tambah Mustika di DPK Kabupaten Paser yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman, Tanah Grogot.

Penyerahan kerjasama pasca Rakorda maret silam turut menjadi penguatan komitmen antar DPK Kaltim dan DPK Kabupaten Paser dalam meningkatkan literasi di Benua Etam.

Oada Rakorda lalu, DPK Kabupaten Paser berhasil memperoleh penghargaan OPD yang telah menerapkan aplikasi SRIKANDI serta peringkat kedua dalam penyelanggaraan kearsipan tingkat kota dan kabupaten. (Adv DPK Kaltim)

Kepadatan Jadwal Belajar Mengajar Pengaruhi Tingkat Literasi

SAMARINDA – Kepadatan jadwal belajar mengajar pengaruhi tingkat literasi siswa di SMA Negeri 1 Samarinda. Kepala SMA Negeri 1 Samarinda, I Putu Suberata mengaku assessment nasional untuk literasi kami belum baik.

“Tingkat belajar di SMA Negeri 1 cukup tinggi, tapi untuk tingkat literasi nya masih tergolong rendah karena waktu istirahat yang sedikit dan padatnya jadwal belajar mengajar,” kata I Putu Suberata, Senin (10/07/2023)

Dikatakannya , siswa ke perpustakaan jika ada jam pelajaran bebsa. Sedangkan waktu istirahat siswa hanya 2 jam. Faktor lain yang menyebabkan siswa malas membaca karena terlalu sering memegang HP dan terlalu praktisnya mendapatkan informasi melalui google.

“Memegang HP menjadi salah satu faktor, kemudian budaya kita memang lebih senang bertanya daripada membaca,” jelas I Putu

Salah satu langkah yang diambil SMA Negeri 1 yaitu menggiring siswanya untuk membuat karya dalam bentuk tulisan, karena pasti memerlukan literatur untuk tulisan itu sehingga otomatis harus membaca. (ain/adv)

DPK Kaltim Serahkan Bendera Merah Putih Ke Kesbangpol Kaltim

SAMARINDA– Menyambut gempita 78 tahun Indonesia merdeka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim menyerahkan bendera merah putih kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Senin (10/07/2023).

“Kita memberikan 50 bendera, hal ini sebagai bentuk suka cita dalam memperingati Indonesia merdeka yang akan kembali diperingati pada Agustus mendatang,” ungkap Kepala DPK Kaltim, Muhammad Syafranuddin.

Pemberian bendera DPK Kaltim dapat mengingatkan semangat nasionalisme bagi DPK Kaltim untuk bekerja sepenuh hati mewujudkan Indonesia merdeka melalui pencerdasan literasi dan pelestarian sejarah melalui tertib arsip.

“Setiap OPD berfungsi sesuai tugasnya masing-masing. begitupun DPK Kaltim, maka dengan semangat 17 Agustus, walau belum terlaksana tapi setiap hari adalah hari kemerdekaan jadi mari mencerdaskan bangsa melalui literasi dan arsip melalui kontribusi dan kinerja kita,” ujar Syafranuddin.

Dikatakan Syafranuddin, DPK Kaltim akan terus berkontribusi penuh pada upaya pencerdasan bangsa dan menertibkan arsip sebagai bukti sejarah yang tak lekang oleh waktu.  (adv)

Pemprov Kaltim Serius Wujudkan Pembangunan Hijau

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) sangat serius mewujudkan pembangunan hijau yang  secara konsisten didukung dan diperkuat Implementasinya di era kepemimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Pembangunan Hijau atau lebih dikenal sebagai Green Growth Compact (GGC) yang telah diluncurkan sejak 2016 bersama berbagai para pihak. GGC sendiri merupakan inisiatif Kaltim untuk membangun satu gerakan bersama, menjadikan Kaltim sebagai model pembangunan hijau yang baru untuk Indonesia dan dunia dengan menonjolkan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Komitmen Pemprov Kaltim sangat besar dalam pengendalian dan perlindungan hutan serta  pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan dukungan dari seluruh Perangkat Daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni, dalam kegiatan Ekspose Kegiatan Perlindungan dan Restorasi/Rehabilitasi Mangrove, Rawa dan Gambut, Hotel Mercure, Selasa (11/7/2023).

“Ini tentunya sebuah hal yang harus mendapat dukungan baik secara formal maupun juga kolaborasinya,”ucap Sri.

Salah satu bentuk dukungan GGC harus diformalkan berupa penetapan Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan yang menunjukkan inisiatif dari pemerintah Kaltim bersama mitra pembangunan untuk melakukan upaya-upaya dalam pelestarian lingkungan termasuk kegiatan retorasi lahan basah dan seterusnya.

Sri Wahyuni meminta DLH, DDPI dan berbagai pihak mengupayakan agar GGC diformalkan. Ketika sudah diformalkan ada tanggung jawab yang melekat di jajaran Perangkat Daerah Kaltim untuk mengawal proses implementasi GGC.

“Saya yakin isu pelestarian lingkungan ada di dalamnya meskipun nomenklatur GGC belum termuat,”paparnya.

Dirinya berharap, kedepannya GGC masuk dalam Rencanaan Pembangunan Daerah, maupun masuk di RPJMD pemerintah tahun 2024-2029. Kaltim memiliki tanggung jawab besar untuk mengimplementasikan pembangunan hijau.  semua daerah melihat Kaltim sebagai daerah yang berhasil dengan ekonominya.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, Perangkat Daerah, Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim serta Pimpinan Yayasan Konservasi Alam Nusantara. (At)

Indeks Demokrasi Kaltim Peringkat 4 Nasional

SAMARINDA– Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2022 sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) berada di peringkat empat secara nasional.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim Sufian Agus menjelaskan bahwa IDI Kaltim tahun 2022, yang diukur pada tahun 2023, mencapai skor 83,58. Tentu angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 81,02.

“Dengan peningkatan ini, Kaltim berhasil naik ke peringkat keempat nasional, setelah sebelumnya berada di peringkat kelima,”ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (11/7/2023)

IDI sendiri merupakan indikator untuk mengukur kemajuan demokrasi di Indonesia dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan politik. Baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, dalam hal ini IDI diukur berdasarkan tiga aspek dan 22 indikator.

Beberapa aspek penilaian IDI Kaltim yang mengalami peningkatan antara lain, Aspek Kebebasan meningkat dari 89,46 menjadi 91,40. Aspek Kesetaraan meningkat dari 76,67 menjadi 79,25. Dan terakhir, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi meningkat dari 77,90 menjadi 81,06.(At)

« Previous Page — Next Page »