Kejati Kaltim Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Ratusan Miliar Rupiah

SAMARINDA – Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan dua mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai tersangka pada perkara dugaan tindak pidana korupsi sektor pertambangan, Rabu (18/2/26) malam.

Penetapan tersangka bertepatan dengan malam pertama Ramadan 1447 Hijriah. Kedua tersangka masing-masing berinisial BH, yang menjabat Kadistamben Kukar periode 2009-2010, serta ADR yang menjabat pada periode 2011-2013.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP.

“Kami melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap dua orang tersangka dalam kasus dugaan melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan sehingga PT JM, PT ABE dan PT KRA dapat melakukan penambangan secara tidak benar di tanah ataupun lahan di HPL nomor 1 milik Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi sehingga negara dirugikan,” ujarnya.

Kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Samarinda. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan ancaman pidana di atas lima tahun serta kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Kepala Seksi Penyidikan Pidsus Kejati Kaltim, Danang Prasetyo Dwiharjo, mengungkapkan kasus bermula dari penerbitan izin operasi produksi (OP) yang memungkinkan aktivitas penambangan di atas lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 01 milik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Jabatannya sama selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi. Dari dua orang inilah terjadi ketidakbenaran di penambangan. Itu kan ada tanah ataupun lahan punya transmigrasi. Yang sejak tahun 80 itu sudah ditetapkan sebagai area transmigrasi,” jelas Danang.

Ia menambahkan, sebagian lahan tersebut telah bersertifikat atas nama transmigran, sementara sisanya masih berstatus HPL milik negara. Namun, izin operasi produksi tetap diterbitkan tanpa penyelesaian hak atas tanah dengan pemilik lahan.

“Terbitlah izin OP operasi produksi sehingga dia melakukan penambangan di situ tanpa dia menyelesaikan haknya dulu dari pemilik lahan. Jadi tidak ada izin dari pemilik lahan,” katanya.

Menurutnya, aktivitas penambangan tetap berlangsung meski telah mendapat teguran dan diduga menyebabkan berkurangnya cadangan batubara yang kemudian diperjualbelikan.

 

Dari hasil penyidikan sementara, kerugian negara ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

“Total kerugian, lumayan itu. Yang jelas itu hitungan ratusan miliar. Dari penjual batu bara kan kita tahu sendiri kan,” ungkapnya.

Periode dugaan tindak pidana berlangsung sejak 2009 hingga 2012. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab, termasuk dari unsur perusahaan, mengingat perkara masih dalam tahap pengembangan.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 603 atau Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dengan penahanan tersebut, kedua mantan pejabat daerah itu menjalani awal Ramadan di balik jeruji besi Rutan Samarinda, sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. (yud)

KPw BI Kaltim Layani Penukaran Uang Jelang Ramadan dan Idulfitri

SAMARINDA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPWBI) Provinsi Kalimantan Timur bersama perbankan kembali melayani penukaran uang Rupiah. Program ini untuk memenuhi kebutuhan uang layak edar masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Melalui program SERAMBI 2026 (Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri) yang mengusung tema “Rupiah Memberi Makna di Bulan Penuh Berkah”. Kick Off SERAMBI 2026 dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur,  Seno Aji, OJK, Kementerian Agama, pesantren serta perbankan di Kalimantan Timur, Jumat (13/2/2026).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan menyampaikan, SERAMBI merupakan respons atas meningkatnya kebutuhan uang Rupiah pada periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI). Ini merupakan amanat UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang untuk menjamin ketersediaan uang yang layak edar, dengan pecahan yang sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan kepentingan nasional. Secara nasional, Bank Indonesia menyiapkan Uang Layak Edar (ULE) sebesar Rp185,6 triliun untuk Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Sejalan dengan itu, untuk memenuhi puncak kebutuhan uang kartal di Kalimantan Timur, yang umumnya mencapai sekitar 20% dari kebutuhan tahunan, KPwBI Kalimantan Timur menyiapkan uang tunai sebesar Rp2,18 triliun, meningkat 19,13% (yoy) dibanding tahun sebelumnya.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur mengajak masyarakat untuk merawat Rupiah dan secara resmi membuka rangkaian SERAMBI 2026 di Kalimantan Timur. Selain itu, juga dilakukan penyerahan 5 kotak amal untuk masjid di Kota Samarinda yang dirancang agar uang kertas yang dimasukan ke dalam kotak amal tidak terlipat, sekaligus dilengkapi dengan QRIS sebagai wujud dukungan digitalisasi pembayaran donasi secara lebih cepat, mudah, murah, aman. dan handal. Kegiatan kemudian ditutup dengan flag off mobil layanan penukaran uang milik Bank Indonesia dan perbankan.

Layanan penukaran SERAMBI 2026 di Kalimantan Timur dilaksanakan bekerja sama dengan perbankan di 7 kabupaten/kota wilayah kerja KPwBI Kalimantan Timur periode tanggal 18 Februari-15 Maret 2026 sesuai jam operasional bank, termasuk layanan penukaran ritel di sejumlah masjid di Samarinda, layanan terpadu bersama perbankan di Gedung Pramuka, serta pada 35 kantor bank. Seluruh layanan pendaftaran penukaran dilakukan melalui Aplikasi/Website PINTAR dengan penukaran maksimal 1 paket senilai Rp5,3 juta per orang. Adapun pembukaan kuota pendaftaran penukaran melalui PINTAR untuk wilayah Kalimantan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama mulai 14 Februari 2026 pukul 08.00 WIB, dan tahap kedua mulai 27 Februari 2026 pukul 08.00 WIB.

Melalui SERAMBI 2026, Bank Indonesia juga mengajak masyarakat untuk semakin Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah: mengenali ciri keaslian uang dengan metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang), merawat Rupiah dengan 5J (Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan diremas, Jangan distapler, dan Jangan dibasahi), serta bijak bertransaksi. KPwBI Kalimantan Timur menyampaikan apresiasi kepada perbankan dan seluruh mitra kerja atas sinergi dalam menghadirkan layanan penukaran yang mudah diakses, tertib, dan lancar, sehingga distribusi uang Rupiah berjalan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 2026. (*)

Pemprov Kaltim Gratiskan 21 Ribu UKT Mahasiswa Senilai Rp103 Miliar

SAMARINDA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencairkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester genap tahun 2026 melalui Program Gratispol Pendidikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal selaku Juru Bicara Pemprov Kaltim menyampaikan, pencairan menyasar 21.127 mahasiswa baru angkatan 2025 yang kini memasuki semester genap di seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/S) se-Kaltim dengan total anggaran mencapai Rp103 miliar lebih.

“Saat ini program bantuan gratispol untuk mahasiswa semester empat, enam, dan delapan masih dalam proses verifikasi data Dukcapil,” kata Faisal.

Berdasarkan rekapitulasi 2026, penerima manfaat tersebar di 57 perguruan tinggi. Baik PTN/PTS, maupun skema kerja sama. Dari kelompok PTN, jumlah mahasiswa terbesar berasal dari Universitas Mulawarman (Unmul) sebanyak 5.134 mahasiswa dengan nilai bantuan lebih dari Rp 25,6 miliar. Disusul Politeknik Negeri Samarinda (1.683 mahasiswa), Institut Teknologi Kalimantan (1.541 mahasiswa), serta UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (1.331 mahasiswa).

Sementara dari kelompok PTS, penerima terbesar tercatat di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) dengan 3.477 mahasiswa senilai lebih dari Rp 19,2 miliar. Diikuti Universitas Mulia (670 mahasiswa) dan Universitas Balikpapan (600 mahasiswa). Data ini menunjukkan komitmen Pemprov Kaltim menjangkau mahasiswa lintas kampus secara merata.

Program Gratispol Pendidikan menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Kaltim dalam memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meringankan beban ekonomi mahasiswa dan orang tua.

“Dengan pencairan ini, pemerintah berharap mahasiswa dapat fokus menyelesaikan studi tanpa terkendala biaya, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Kaltim di masa depan,” terang Faisal dalam keterangannya yang dikirim ke media, Jumat (13/2026).

Pemprov Kaltim menegaskan, penyaluran dilakukan sesuai data verifikasi dan mekanisme yang berlaku. Pemerintah juga memastikan komitmen keberlanjutan program sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan SDM daerah. (*)

Gubernur Yakin Program Gratispol Pendidikan Semakin Baik

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi agar pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan ke depan dapat berjalan lebih baik dan manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Rudy Mas’ud saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan sepanjang tahun 2025.

Rudy menjelaskan, mengingat Program Gratispol Pendidikan masih tergolong baru, tentu terdapat kekurangan yang perlu segera dibenahi agar pelaksanaannya ke depan menjadi lebih optimal.

“Kami akui, tentu tidak ada yang sempurna. Kami menerima seluruh kritik dan saran, dan akan segera melakukan pembenahan,” kata Gubernur Harum usai briefing organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (9/2/2026).

Gubernur tidak menutup mata dari alokasi sekitar 32.000 mahasiswa yang disiapkan pada tahun lalu, masih terdapat sejumlah mahasiswa yang belum dapat menikmati Program Gratispol Pendidikan karena berbagai alasan, termasuk kesalahan persepsi. Di antaranya terkait ketentuan syarat penerima, yakni anak-anak Kalimantan Timur atau minimal telah berdomisili di Kaltim selama tiga tahun. Selain itu, beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa reguler, bukan program eksekutif atau ekstensi.

Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada prinsipnya akan terus mengelola Program Gratispol Pendidikan agar semakin baik, termasuk memberikan beasiswa kepada para guru dan dosen yang ingin meningkatkan jenjang pendidikan mereka.

“Guru-guru juga kami utamakan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jika gurunya hebat, maka kita akan dapat melahirkan siswa dan mahasiswa yang hebat pula,” tegasnya.

Gubernur berharap seluruh pemohon beasiswa dapat memperoleh pelayanan terbaik, mengingat pada hakikatnya pemerintah adalah pelayan masyarakat.

Kabar baiknya, jika pada tahun lalu kuota disiapkan untuk sekitar 32.000 penerima manfaat, maka pada tahun ini Gubernur Harum bersama Wakil Gubernur Seno Aji menyiapkan kuota beasiswa untuk 159.006 mahasiswa dengan pagu anggaran mencapai Rp1,37 triliun. (ld)

Industri Galangan Kapal Dorong Pertumbuhan Ekonomi

SAMARINDA – Potensi industri galangan kapal di Kalimantan Timur (Kaltim) masih sangat terbuka. Saat ini, Kaltim bahkan menempati urutan ketiga terbesar dalam industri galangan kapal di Indonesia, terutama untuk kapal-kapal handmade dan tugboat. Potensinya tersebar di Samarinda dan Balikpapan.

Selain berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, pengembangan industri galangan kapal juga diharapkan mampu menciptakan peluang kerja yang semakin luas serta menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat mendukung revitalisasi galangan kapal ini,” kata Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia bertajuk “Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional” di Ayana MidPlaza Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Dalam forum yang digagas Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Harum juga menyampaikan usulan agar industri galangan kapal dapat memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga nol persen.

Pemberian fasilitas pemerintah ini diharapkan mampu mendorong daya saing industri galangan kapal di seluruh Indonesia agar lebih kompetitif dan mampu bersaing di pasar global.

Gubernur juga berharap pemerintah memberikan kemudahan lain untuk mendorong industri galangan kapal di Indonesia meningkatkan standar, tidak hanya berlabel BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), tetapi juga berstandar IMO (International Maritime Organization), sehingga produknya dapat diterima oleh konsumen dunia.

Gubernur berharap industri galangan kapal ini dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu keunggulan ekonomi Kalimantan Timur di masa depan.

“Yang jelas, galangan kapal dan industri perkapalan itu padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Saya berharap akan lebih banyak kapal yang bisa diproduksi dari Kalimantan Timur, harapnya.

Menteri Keuangan Purbaya merespons usulan pembebasan PPN dari Gubernur Harum dengan sangat terbuka. Pada prinsipnya, Menteri Keuangan siap memberikan kemudahan, khususnya dalam persyaratan perizinan dan PPN, asalkan para pengusaha galangan kapal dan pelayaran berkomitmen memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

“Kalau mau industri domestik kita maju, permintaan domestik harus kita amankan,” sebut Purbaya.

 

Misalnya, terkait 2.491 kapal di Indonesia yang diperkirakan telah berusia lebih dari 25 tahun. Faktor pemilik kapal yang cenderung membeli kapal dari luar negeri terjadi karena harga kapal buatan dalam negeri justru lebih mahal. Hal yang sama juga terjadi pada bahan bakunya.

“Saya bisa memberikan dukungan semaksimal mungkin, sepanjang dikerjakan di dalam negeri,” tegas Purbaya.

Dukungan juga diberikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Ia menegaskan Presiden Prabowo mengingatkan agar industri galangan kapal lebih banyak dikembangkan di Indonesia.

“Saya lihat sendiri, Pak Prabowo marah, naik pitam karena kapal tanker Pertamina mau dibeli dari Korea. Akhirnya pesanan dibatalkan,” ungkap Hashim.

Persoalannya, kata Hashim, kapal-kapal di Indonesia terlalu mahal. Bukan karena kehendak galangan kapal, melainkan akibat berbagai aturan.

“Pemerintah harus membantu pelaku usaha dengan regulasi dan kemudahan. Bagaimana kita bisa membeli di dalam negeri dengan harga yang murah,” harap Hashim.

“Saya tidak punya kepentingan, saya tidak punya galangan kapal. Saya hanya ingin membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dan menciptakan lapangan kerja yang meningkat pesat,” tandasnya.

Potensi Kaltim sangat strategis, sebab selain berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Il, Kaltim juga akan semakin menarik dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Terlebih, Indonesia merupakan negara kepulauan yang distribusi logistiknya didominasi melalui jalur laut.

Acara tersebut dihadiri Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie serta para pelaku usaha galangan kapal, perkapalan, dan industri pendukung perkapalan lainnya. (*)

« Previous Page — Next Page »