Transaksi Digital Jadi Kebutuhan Masyarakat

SAMARINDA – Digitalisasi sistem pembayaran di Kalimantan Timur terus menunjukkan perkembangan positif, khususnya melalui pemanfaatan QRIS oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto menyampaikan, hingga November 2025 jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Timur telah mencapai 841,6 ribu pengguna. Angka ini meningkat dibandingkat bulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah merchant QRIS juga terus bertambah dan tercatat mencapai 780,6 ribu merchant yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim .

“Peningkatan jumlah pengguna dan merchant QRIS menunjukkan bahwa transaksi digital kini bukan lagi sekadar alternatif, tetapi sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari,” ujar Budi dalam Temu Media Bank Indonesia Kaltim, Rabu (21/1/2026).

Ia menjelaskan, perluasan penggunaan QRIS tidak hanya berdampak pada kemudahan transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM. Dengan sistem pembayaran digital, pelaku usaha dinilai lebih mudah menjangkau konsumen, meningkatkan pencatatan transaksi, serta memperluas akses pembiayaan.

Budi mengakui, transaksi sistem pembayaran non-tunai bernilai besar melalui SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) dan RTGS (Real-Time Gross Settlement) pada November 2025 mengalami kontraksi secara tahunan. Nominal transaksi tercatat turun sebesar 42,6 persen (yoy), sementara volume transaksi menurun 20,6 persen (yoy). Namun, kondisi tersebut lebih mencerminkan penyesuaian aktivitas ekonomi dan konsolidasi transaksi bernilai besar, bukan penurunan minat terhadap pembayaran digital.

“Untuk transaksi ritel, khususnya QRIS, justru menunjukkan tren yang terus meningkat. Ini menandakan transformasi perilaku masyarakat dalam bertransaksi semakin kuat,” jelasnya.

Budi juga menyoroti peredaran uang kartal di Kalimantan Timur yang pada November 2025 berada pada posisi net outflow sebesar Rp491,9 miliar. Menurutnya, kondisi tersebut sejalan dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap transaksi nontunai yang dinilai lebih praktis dan efisien.

Ke depan, Bank Indonesia Kaltim akan terus mendorong penguatan ekosistem pembayaran digital melalui edukasi, perluasan merchant QRIS, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat sistem pembayaran yang aman dan andal di Kalimantan Timur.

Foto : Salah satu pedagang pasar tradisional di Samarinda yang menyediakan pembayaran qris (jalia)

Ketua RKM Kukar Sesalkan Protokol Kepresidenan Tempatkan Sultan Kutai Duduk di Belakang

KALTIM  – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) organisasi masyarakat Remaong Kutai Menamang (RKM) Kutai Kartanegara (Kukar), Moch Saddam Jordi, menyayangkan perlakuan protokoler kepresidenan dalam kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

Dikatakan Jordi, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Yang Mulia H Adji M Arifin, tidak ditempatkan di jajaran tamu kehormatan terdepan dalam acara penyambutan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Menurut Jordi, penempatan Sultan Kutai di barisan belakang dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap kedudukan dan nilai historis Kesultanan Kutai Kartanegara sebagai kerajaan tertua di Nusantara.

“Ini sangat disayangkan. Sultan Kutai Kartanegara adalah simbol adat, sejarah, dan kehormatan masyarakat Kutai. Sudah seharusnya beliau berada di posisi paling terhormat,” ujar Jordi, Selasa (13/1/2026).

Kekecewaan tersebut semakin terasa ketika Presiden Prabowo Subianto secara langsung menegur dan menyapa satu per satu pejabat daerah yang hadir. Presiden memulai dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, hingga tiba pada giliran Sultan Kutai Kartanegara.

“Presiden sendiri terlihat terkejut saat mengetahui Sultan Kutai duduk di barisan belakang. Ini menjadi bukti bahwa secara etika dan protokoler, penempatan tersebut memang tidak pantas,” kata Jordi.

Ia menilai kejadian ini menunjukkan lemahnya sensitivitas protokoler terhadap tokoh adat dan budaya lokal. Jordi pun meminta agar ke depan pihak protokoler dalam tingkatan pemerintahan lebih menghormati nilai-nilai kearifan lokal, terutama dalam agenda kenegaraan yang melibatkan pemimpin adat.

“Ini bukan sekadar soal tempat duduk, tetapi soal penghormatan terhadap martabat adat dan sejarah daerah,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait menyikapi polemik protokoler penempatan duduk para tamu undangan dalam kunjungan kerja Presiden RI ke Kaltim.

Pekan Raya Kaltim 2026 Warnai Hari Jadi Provinsi

SAMARINDA – Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Timur diwarnai dengan dibukanya Pekan Raya Kaltim (PRK) 2026 di kawasan GOR Gelora Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda, Jumat (9/1/2026).

PRK 2026 merupakan pameran pembangunan yang menghadirkan UMKM, layanan publik, serta program unggulan pemerintah daerah. Ini menjadi salah sarana bagi pemerintah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Kegiatan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk melihat pelayanan dan potensi daerah,” kata Gubernur kaltim Rudy Mas’ud.

Gubernur juga melakukan peninjauan ke sejumlah stan, termasuk sektor perbankan, UMKM, dan layanan kesehatan. Menurutnya, keterlibatan berbagai instansi dalam PRK menunjukkan upaya kolaboratif dalam pembangunan daerah.

“Kita ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara langsung, termasuk dalam pelayanan dasar,” ujarnya.

Melalui PRK 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap momentum peringatan HUT ke-69 ini dapat memperkuat peran UMKM, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah. (*)

Rayakan HUT ke 69, Komitmen Sukses Menuju Generasi Emas

SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur genap berusia 69 tahun. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 provinsi ini ditandai pelaksanaan upacara di Gelora Kadrie Oening, Sempaja, Jumat (9/1/2026).

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud sebagai inspektur upacara (Irup) menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi melanjutkan pembangunan daerah melalui visi besar Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, yakni Kalimantan Timur yang maju perekonomiannya, unggul sumber daya manusianya, berkeadilan, serta berkelanjutan lingkungannya.

“Visi tersebut kami jabarkan melalui misi penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan,” ujar Rudy Mas’ud.

Rudy menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata.

Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan HUT Provinsi tahun 2026 sebagai penguat tekad untuk terus bekerja dengan integritas, melayani dengan hati, serta membangun Kalimantan Timur dengan semangat keadilan dan keberlanjutan.

“Dirgahayu ke-69 Provinsi Kalimantan Timur. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat-Nya kepada Bumi Etam, membiarkan kemakmuran mengalir deras seperti Sungai Mahakam, serta mengikat hati kita dalam simpul persatuan yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dan tak tergerus oleh zaman,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan sebanyak 21 penghargaan Arindama kepada 10 kabupaten/kota. Penghargaan tersebut mencakup kategori pelayanan publik, pembangunan ekonomi, serta camat berprestasi terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi dalam pembangunan daerah.

Upacara puncak peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur tahun ini juga dimeriahkan dengan penampilan tarian massal yang melibatkan sekitar 560 siswa-siswi dari berbagai sekolah. (praba)

Inflasi kaltim 2025 Terkendali, Beri Peluang Pertumbuhan Ekonomi

SAMARINDA – Inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 tercatat lebih rendah dan terkendali dibandingkan dengan nasional di tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada periode Desember 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,71% (mtm), serta mengalami inflasi tahunan sebesar 2,68% (yoy). Secara bulanan, IHK Provinsi Kaltim pada Desember 2025 mengalami tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,41% (mtm).

”Meski meningkat, realisasi inflasi Kaltim secara  tahunan (yoy) tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Nasional yang mengalami inflasi sebesar 2,92% (yoy),” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, Senin (5/1/2026)

Inflasi Kaltim periode Desember 2025 utamanya disumbangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,47% (mtm). Inflasi pada kelompok ini utamanya disebabkan keterbatasan pasokan komoditas perikanan dan sayuran akibat faktor curah hujan dan gelombang yang tinggi, serta peningkatan permintaan menjelang HBKN Nataru. Diikuti dengan kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,21% (mtm), yang dipengaruhi peningkatan mobilitas masyarakat terhadap permintaan jasa transportasi selama periode libur akhir tahun. Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01% (mtm).

Langkah pengendalian inflasi yang terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Untuk memastikan keterjangkauan harga, TPID di berbagai kabupaten/kota secara konsisten melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar sebagai bentuk intervensi stabilisasi harga.

”Pada bulan Desember tercatat telah dilakukan kurang lebih 24 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP dalam rangka HBKN dan Nataru,” jelas Budi.

Sebagai penguatan komunikasi efektif, koordinasi antar TPID se-Kalimantan Timur terus dilakukan melalui rapat teknis dan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) guna merumuskan dan mengambil langkah konkret dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Sepanjang Desember 2025 dalam menghadapai HBKN dan Nataru, TPID di wilayah kerja KPw BI Kalimantan Timur telah melaksanakan 7 (tujuh) kali High Level Meeting, yaitu HLM Kabupaten Berau (4 Desember 2025), HLM Kota Samarinda (9 Desember 2025), HLM Kabupaten Kutai Barat (11 Desember 2025), HLM Kota Bontang (17 Desember 2025), HLM Provinsi Kalimantan Timur (18 Desember 2025), HLM Kabupaten Mahakam Ulu (19 Desember 2025), serta HLM TPID Kabupaten Kutai Kartanegara (22 Desember 2025). Rangkaian HLM tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, mengantisipasi risiko inflasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di Kalimantan Timur.

Ke depan, TPID Provinsi Kaltim akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif) untuk inflasi Kalimantan Timur yang rendah dan stabil serta mendukung pertumbuhan ekonomi kaltim yang tinggi dan berkelanjutan. (*)

« Previous Page — Next Page »