Gubernur Kaltim Jadi Perhatian Wartawan di Brasil

BRASIL – Kehadiran Gubernur Kaltim H Isran Noor di Provinsi Mato Grosso, Brasil  cukup menarik perhatian para pemburu berita di negara berjuluk Negeri Samba itu. Usai pertemuan dengan Gubernur Provinsi Mato Grosso Mauro Mendes (Brasil) dan Gubernur Provinsi Le Mai Ndombe Mr Ignace Monza Bonda (Congo) para wartawan sudah menunggu untuk melakukan wawancara.

Bagian Humas dan Protokol Negara Bagian Brasil itu  menyiapkan podium mini untuk Gubernur Isran Noor dan Gubernur Mendes memberi penjelasan kepada wartawan. Dibantu seorang penerjemah, Gubernur Isran Noor langsung melontarkan pujian.

“Provinsi Mato Grosso banyak sukses.  Begitu juga Provinsi Le Mai Ndombe di Congo.  Ini yang akan banyak dipelajari oleh Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia,” buka Gubernur Isran Noor di depan puluhan wartawan Brasil di Kantor Gubernur Mato Grosso.

Isran Noor lantas menjelaskan bahwa ketiga negara memiliki peran sangat penting dalam upaya penurunan emisi karbon dunia dengan mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Pasalnya, sekitar 50 persen kawasan hutan tropis dunia berada di tiga negara, Brasil, Congo dan Indonesia.

Isran sependapat dengan Gubernur Mauro Mendes, bahwa upaya-upaya provinsi pemilik hutan untuk menahan laju perubahan iklim ekstrem dengan mencegah deforestasi dan degradasi hutan itu tidak mudah.  Sebab mereka akan sulit menghindari  persimpangan antara tetap menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu regulasi pro rakyat dan pro lingkungan harus dibuat. Pengalaman-pengalaman harus dibagi dan kerja sama seperti ini harus terus digalang,” jelas Gubernur.  (sam)

 DPK Kaltim Maksimalkan Anggaran

BALIKPAPAN – Pasca penyelenggaraan satu tahun anggaran, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim memberikan pertanggungjawaban pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepada DPRD Kaltim, Rabu (3/5/2023) lalu.

Agenda tersebut langsung dihadiri Assisten Administrasi Sekretariat Daerah Kaltim dan Ketua Pansus LKPJ, Sutomo Jabir. Pelaporan pertanggungjawaban berlangsung di Hotel Novotel, Balikpapan. Dalam penyampaian LKPJ, DPK Kaltim disampaikan Muhammad Syafranuddin selaku Kepala DPK Kaltim.

Syafranuddin mengungkapkan kepada DPRD Kaltim, DPK Kaltim memiliki tiga pilar selama satu tahun berjalannya tugas dinas yang berlokasi di Jalan Ir.H.Juanda tersebut. Yakni pengembangan koleksi dan pelestarian bahan perpustakaan, pengembangan  layanan perpustakaan, dan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.

Turut disampaikan pula dalam satu tahun terakhir penggunaan layanan perpustakaan sebelum dan sesudah pandemi pada tahun 2022 terdapat peningkatan pengunjung sebanyak 220.856 pengunjung yang datang secara langsung ke perpustakaan dan 175.770 yang mengakses layanan DPK Kaltim secara daring.

“Inovasi DPK Kaltim turut kami pikirkan dengan matang. Di antaranya, memberikan kemudahan kepada pemusaka, wacana menggandeng Ojek Muslimah Samarinda dalam program drop book kami kedepannya, bekerja sama menciptakan tenaga arsiparis dengan membekali siswa SMK dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, hingga meningkatkan kerjasama dengan perpustakaan kabupaten dan kota,” terang Ivan.

Tercatat 220 perpustakaan yang telah terakreditasi di Kalimantan Timur dan akan terus memperbanyak akreditasi di setiap jenis perpustakaan.Tak luput, pemerataan layanan perpustakaan untuk daerah tertinggal sebanyak 56.240 eksemplar  dan 21.100 bantuan buku telah diberikan kepada 10 daerah kabupaten dan kota.

“Pada alokasi anggaran 2022 dengan jumlah Rp 27 Miliar dan pada APBD Perubahan sebanyak 39,7 Miliar telah dialokasikan untuk penambahan bahan bacaan, penyempurnaan gedung, hingga distribusi buku kepada masyarakat di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia,” pungkas Ivan.(adv-dpk kaltim)

DPK Kaltim Lakukan Tinjauan ke DPK Kalsel

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim gencar mewujudkan agar seluruh masyarakat dapat mengakses buku tanpa memandang bulu dan latar belakang. Tak terkecuali dengan masyarakat penyandang disabilitas.

Saat ini DPK Kaltim terus berusaha mewujudkan sarana dan layanan yang dapat dimanfaatkan disabilitas. Hal ini untuk memenuhi kepentingan membaca buku serta meningkatkan literasi turut diperlukan oleh penyandang disabilitas. Karenanya, perpustakaan perlu menyediakan ruang membaca khusus dan koleksi buku dalam format huruf braile.

DPK Kaltim sangat memerlukan layanan ini. Beberapa perpustakaan umum sudah ada yang menyediakan ruang literasi bagi masyarakat disabilitas,” ucap Kepala DPK Kaltim Muhammad Syafranuddin saat melakukan studi banding ke DPK Kalimantan Selatan, Kamias (4/5/2023).

Rombongan DPK Kaltim disambut Sekretaris DPK Kalsel, Endang Camsudin bersama petugas DPK Kalsel. Pertemuan dan diskusi membahas pengembangan perpustakaan disabilitas di DPK Kaltim tersebut turut dilanjutkan dengan sesi berkeliling melihat fasilitas perpustakaan disabilitas yang telah didirikan oleh DPK Kalsel.

Syafranuddin menjelaskan, pasca pendalaman survei dan riset terkait pembentukan perpustakaan disabilitas tersebut, akan dilaksanakan pembekalan terhadap perpustakaan layanan disabilitas.

“Perpustakaan Nasional mempunyai fasilitas tersebut dan tentu menjadi contoh baik untuk seluruh DPK di provinsi mana pun termasuk Kaltim. Semoga kedepannya perpustakaan ini dapat lancar berjalan,” pungkas Syafranuddin. (adv)

DPK Kaltim Sambut Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

SAMARINDA – Perpustakaan menjadi tempat untuk berkembang. Begitulah tujuan dari Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang tengah digencarkan untuk terimplementasi di seluruh perpustakaan di Indonesia. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim turut menyambut TPBIS menjadi salah satu program prioritas.

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran (P3KM) DPK Kaltim, Taufik, menuturkan TPBIS membawa manfaat bagi masyarakat. Pada 2014, TPBIS mendapat dukungan kebijakan oleh Bappenas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak 2014 hingga 2019 dan berlanjut kembali 2019 hingga 2024.

“TPBIS memiliki target untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila ingin mencerdaskan masyarakat harus disentuh aspek literasi masyarakat. Selama ini perpustakaan berfokus pada pengembangan minat baca. Namun, perlu diperhatikan tindak lanjut pasca membaca itu setelahnya bagaimana,” ungkap Taufik saat ditemui baru-baru ini.

Ia menegaskan bahwa perpustakaan merupakan gerbang pintu masuk literasi. Namun, perpustakaan juga harus berbenah dengan inovasi dan menjawab kebutuhan zaman. TPBIS menjadi salah satu langkah menuju perpustakaan berdaya yang mampu mencerdaskan serta meningkatkan keterampilan masyarakat.

“Kedepannya koleksi buku juga dapat diperbaharui dengan koleksi ilmu teknologi terapan, perpustakaan akan menjadi rumah bagi siapa pun untuk mengembangkan potensi dirinya,” tutup Taufik.(adv-dpk kaltim)

DPK Kaltim Targetkan 300 Perpustakaan Terakreditasi

SAMARINDA – Pada tahun 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan sebanyak 300 perpustakaan dapat memperoleh akreditasi. Saat ini tercatat sudah 220 perpustakaan di Kaltim yang terakreditasi perpustakaan Provinsi Kaltim, perpustakaan umum, perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah.

Kepala Bidang P3KM DPK Kaltim, Taufik, mengungkapkan presentase akreditasi terbesar diraih oleh perpustakaan sekolah.  Terrdapat 197 perpustakaan sekolah yang telah terakreditasi.

Ia mengatakan DPK Kaltim menyambut baik sekolah yang menyadari pentingnya perkembangan perpustakaan di masing-masing sekolah dengan melakukan proses akreditasi. Ia berharap perpustakaan lainnya di Kalimantan Timur dapat mengikuti jejak perpustakaan sekolah.

“Tim assesor atau penilaian akreditasi langsung dari Perpustakaan Nasional, DPK Kaltim membantu untuk pendampingan dan pembinaan,” jelas Taufik.

Ia menegaskan pihak pengelola agar tidak terjun bebas dalam mengelola perpustakaan. Ada standar nasional yang harus dipenuhi oleh perpustakaan.  Diantaranya, komponen koleksi minimal 1.000 judul buku, sarana dan prasarana, tenaga pustakawan serta upaya pembinaannya, layanan perpustakaan, pengelolaan koleksi pustaka, inovasi perpustakaan, nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan rasio buku dan anggota yang memenuhi, hingga tingkat gemar membaca di perpustakaan tersebut setiap tahunnya.

“Sebelum melaksanakan assesmen oleh Perpusnas RI harus dilaksanakan self assement yang dilaksanakan oleh perpustakaan terkait. Hal tersebut membantu pengelola dalam monitor dan evaluasi perpustakaan. Bila, ternyata ditemukan adanya kendala dalam pengelolaan, DPK Kaltim hadir untuk pembinaan pada perpustakaan tersebut,” ungkap Taufik.

Selepas melakuan penilaian secara mandiri, DPK Kaltim akan verifikasi terlebih dahulu hasil penilaian. Akreditasi perpustakaan bertujuan memberikan layanan prima bagi masyarakat guna menciptakan kenyamanan dalam mengakses hingga membaca buku yang diperlukan sesuai kebutuhan masyarakat.(adv-dpk kaltim)

« Previous Page — Next Page »