Pemprov Kaltim Jamin Insentif Guru Non-ASN

SAMARINDA – Kepastian keberlanjutan insentif bagi guru non-ASN di Kalimantan Timur akhirnya mendapat penegasan langsung dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji memastikan program ini tetap berjalan hingga masa jabatan berakhir pada 2030, menjawab keresahan tenaga pendidik yang khawatir kebijakan berhenti setelah tahun anggaran 2025.

Rudy menegaskan, insentif bukan sekadar bagian dari janji politik, melainkan komitmen moral agar meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di jenjang dasar. Meski sektor pendidikan dasar berada dalam kewenangan kabupaten dan kota, Pemprov memilih mengambil peran langsung sebagai bagian dari strategi memperkuat kualitas sumber daya manusia.

“Tidak perlu ada keraguan. Selama kami memegang amanah hingga 2030, bantuan insentif bagi guru non-ASN akan terus kami salurkan,” ujar Rudy, Selasa (25/11/25).

Ia menilai belum meratanya tingkat pendapatan membuat banyak guru non-ASN tetap berada dalam kategori rentan, meskipun beban kerja mereka setara dengan guru berstatus ASN. Kelompok yang dimaksud mencakup guru PAUD, TK, SD, SMP, serta tenaga pengajar di lembaga pendidikan keagamaan.

Pemprov menilai insentif ini berperan sebagai koreksi terhadap ketimpangan kesejahteraan, terutama pada lembaga pendidikan yang tidak sepenuhnya ditopang anggaran pemerintah daerah maupun pusat. Rudy juga memberi isyarat bahwa keberlanjutan program berpotensi diikuti penguatan tambahan dalam bentuk kebijakan pendukung lainnya.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru merupakan langkah strategis jangka panjang untuk membangun fondasi pendidikan yang kuat dan menghasilkan kualitas SDM yang mampu bersaing.

“Sumber daya manusia yang baik tidak lahir dari kebijakan pendidikan yang setengah-setengah. Kualitas guru menentukan masa depan kita,” tegasnya.

Dengan kepastian ini, pemerintah berharap dukungan publik terus mengalir agar manfaat program semakin optimal hingga 2030 dan benar-benar dirasakan para tenaga pendidik non-ASN di seluruh Kaltim. (adv/diskominfokaltim/yud).

Kaltim Pertahankan Gratispol di Tengah Tekanan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa Program Pendidikan Gratispol tetap menjadi prioritas meskipun kondisi fiskal daerah tertekan akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 73 persen oleh pemerintah pusat. Di tengah situasi tersebut, Pemprov memilih tidak memangkas anggaran pendidikan sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan sumber daya manusia (SDM).

Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa stabilitas anggaran pendidikan akan tetap dijaga, bahkan diarahkan untuk diperluas pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, pembangunan SDM merupakan pondasi utama dalam menyongsong era ekonomi baru pasca beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Anggaran pendidikan diproyeksikan tetap stabil, bahkan diarahkan untuk diperluas,” kata Rudy, Senin (24/11/2025).

Rudy menilai Gratispol bukan sekadar program bantuan mahasiswa, tetapi investasi yang menentukan daya saing Kaltim dalam jangka panjang. Ia menegaskan bahwa pembangunan manusia harus ditempatkan sebagai prioritas sebelum sektor lainnya.

“Kita utamakan dulu program Gratispol, kita bangun dulu infrastruktur manusianya. Kalau SDM-nya sudah bagus, insya Allah yang lainnya gampang,” ujarnya.

Berbeda dari sejumlah daerah yang menyesuaikan belanja pendidikan akibat tekanan fiskal nasional, Pemprov Kaltim memilih langkah sebaliknya. Penataan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan belanja umum dan merasionalisasi pos non-pendidikan, sementara hak penerima manfaat pendidikan tetap dipertahankan secara penuh.

Rudy menjelaskan bahwa strategi fiskal ini telah dihitung matang melalui penjadwalan ulang belanja serta efisiensi di sektor-sektor yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Tujuannya agar program pendidikan tetap berjalan tanpa bergantung pada dinamika transfer pusat.

Ia kembali menegaskan bahwa Gratispol merupakan “proyek besar generasi Kaltim” yang tidak boleh disentuh pemangkasan anggaran.

“Anggaran lain bisa kita sesuaikan, tapi anak-anak Kaltim tidak boleh kehilangan kesempatan,” tegasnya.

Dengan keputusan tersebut, Kaltim menjadi salah satu daerah yang tetap mempertahankan bahkan memperkuat program bantuan pendidikan di tengah pengetatan fiskal nasional. Gratispol dipastikan berlanjut dan mendapat porsi prioritas pada tahun anggaran berikutnya. (adv/diskomimfokaltim/yud)

Penyaluran Gratispol Hadapi Hambatan Administratif

SAMARINDA – Proses penyaluran Program Pendidikan Gratispol di Kalimantan Timur kembali menghadapi hambatan administratif. Pemerintah provinsi mencatat sekitar 20 persen mahasiswa penerima bantuan belum mengisi data pendataan digital melalui sistem GASPOL, sehingga sebagian dana diperkirakan mencapai Rp20 miliar belum dapat diproses.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, Dasmiah, menjelaskan, GASPOL merupakan basis data terintegrasi yang menjadi acuan pemerintah agar memverifikasi status mahasiswa, domisili Kaltim, serta tumpang tindih dengan beasiswa lain. Karena itu, kewajiban pengisian data menjadi langkah penting agar memastikan ketepatan sasaran.

“Kewajiban pengisian data dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar memenuhi persyaratan administrasi,” ujar Dasmiah, Senin (24/11/25).

Ia menyebut banyak kasus ditemukan selama proses padanan data, mulai dari mahasiswa yang bukan warga Kaltim, data administrasi tidak lengkap, hingga penerima beasiswa ganda. Kondisi tersebut membuat verifikasi wajib dilakukan sebelum pencairan.

“Ada yang bukan warga Kaltim, ada yang datanya tidak lengkap, bahkan ada yang sudah menerima beasiswa lain,” jelasnya.

Dasmiah menegaskan, perguruan tinggi memainkan peran penting dalam membantu mahasiswa menyelesaikan pendataan sebelum tahun anggaran berakhir. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat namun terlanjur menerima bantuan, katanya, tetap wajib mengembalikannya sesuai ketentuan.

Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, meminta kampus mempercepat pendampingan sekaligus meningkatkan sosialisasi kepada mahasiswa. Ia menyebut GASPOL sebagai elemen utama dalam menjaga transparansi penggunaan dana publik.

“Kalau tidak dipadankan, risikonya besar. Ini uang rakyat, jadi kita harus pastikan tepat sasaran,” tegas Rudy.

Menurutnya, ketelitian administrasi menjadi fondasi keberlanjutan Program Gratispol dalam jangka panjang. Dengan sistem data yang konsisten dan akurat, program tidak mudah dipertanyakan serta tetap kuat secara akuntabilitas.

“Kita bangun bukan hanya bantuan, tetapi sistemnya,” tambahnya.

Pemprov memastikan, waktu pengisian data tidak akan diperpanjang tanpa alasan jelas. Pemerintah berharap kampus bergerak cepat melakukan pendampingan sehingga seluruh dana yang tersedia dapat tersalurkan tanpa kendala verifikasi. (adv/diskomimfokaltim/yud)

Kaltim Kekurangan Operator Muda Alsintan

SAMARINDA – Upaya modernisasi pertanian di Kalimantan Timur belum sepenuhnya berjalan mulus. Meski alat dan mesin pertanian (alsintan) modern terus didistribusikan pemerintah, pemanfaatannya masih jauh dari optimal karena minimnya tenaga operator muda yang memahami teknologi pertanian. Kondisi ini menjadi tantangan baru bagi transformasi sektor pertanian daerah.

Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Dyah Adiaty Yahya, mengungkapkan, mayoritas petani di Kaltim berusia lanjut, sehingga penguasaan terhadap alsintan modern seperti traktor roda dua, rice transplanter, combine harvester, hingga mesin pascapanen masih rendah. Banyak alat akhirnya tidak digunakan secara maksimal.

“Alatnya mungkin modern, tapi penguasaan mereka terhadap alat itu yang memang masih kurang,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dyah mengusulkan skema alternatif berupa penyaluran alsintan melalui Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang dikelola pemuda desa. Model ini dinilai lebih tepat dibanding pemberian langsung kepada kelompok tani atau individu, karena mendorong penggunaan alat secara profesional, terjadwal, dan berbasis jasa.

“Alat itu dikerahkan ke UPJA. Nanti UPJA itulah yang petani panggil kalau mau mengelola lahan. Petani tinggal bayar,” jelasnya.

Ia menilai keberadaan UPJA tidak hanya menjamin pemanfaatan alsintan, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi generasi muda desa, mulai dari operator, teknisi mesin, hingga pengelola jasa pertanian. Dengan begitu, modernisasi bukan hanya terlihat dari alat yang tersedia, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

“Modernisasi akhirnya hadir bukan hanya lewat alatnya, tapi juga melalui pelaku pertaniannya,” tegasnya.

Usulan tersebut sejalan dengan komponen Jospol Kaltim yang menekankan pengembangan teknologi di sektor perikanan, kelautan, industri, pelayanan publik, serta mekanisasi pertanian. Program itu mendorong peningkatan produktivitas berbasis inovasi, bukan hanya distribusi alsintan.

Potensi pertanian Kaltim dinilai besar agar menjadi penopang ekonomi pasca batu bara. Namun tanpa regenerasi petani muda yang melek teknologi dan mampu mengelola pertanian sebagai usaha modern, peluang itu dikhawatirkan hanya menjadi wacana. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan mempercepat lahirnya petani teknologi yang dapat membawa sektor ini naik kelas. (adv/diskominfokaltim/yud).

LPTQ Kaltim Lakukan Pemusatan Latihan

Balikpapan – Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Timur, melaksanakan Training Center atau pemusatan latihan Tahap I di Asrama Haji, Batakan, Balikpapan. Kegiatan ini merupakan langkah awal menyambut pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Nasional ke-31 di Semarang, Jawa  Tengah, bulan Oktober 2026.

Kegiatan berlangsung mulai hari ini, tanggal 23-26 November 2025. Peserta diambil dari para Juara 1, 2, dan 3, MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Timur, di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, yang berlangsung pada Bulan Juli 2025 yang lalu.

Dasmiah, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, yang juga sebagai Wakil Ketua II LPTQ Kaltim, dan sehari-hari menjabat sebagai Kepala Biro Kesra Kantor Gubernur Kaltim dalam kaporannya menyampaikan, ada 174 peserta yang dipanggil mengikuti TC Tahap pertama ini. “Sebenarnya ini masih tahap seleksi. Selain dilakukan secara offline, pada tahap kedua dan ketiga dilakukan secara online. Selanjutnya pada tahap ke-empat dilakukan seleksi lagi secara offline. Pada tahap ke-4 akan diketahui siapa-siapa yang akan terpilih menjadi Kafilah Kaltim.

Koordinator pelatih, Ustaz Dr. Hajarul Akbar  menyampaikan pentingnya peserta mengikuti seleksi maupun TC ini dengan sungguh-sungguh. Ditekankan, untuk meraih prestasi harus ada pengorbanan.

“Tidak ada prestasi yang diperoleh secara instan,” pesan ustaz Akbar.

Sri Wahyuni sebagai Ketua LPTQ Kaltim, yang sehari-hari menjabat sebagai Sekda Kaltim menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap sejumlah pelatih nasional, termasuk para pelatih dari Kaltim yang juga memiliki kapasitas sebagai pelatih/hakim nasional.

Sekda juga menjelaskan,  Pemerintah Provinsi akan memberikan reward terhadap para peserta yang meraih prestasi. (mj)

« Previous Page — Next Page »