Gratispol Didorong Perkuat Karakter Pemuda

SAMARINDA – Arah pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur kembali menjadi penegasan penting Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat menghadiri pembukaan Kemah Dewan Kerja Pramuka se-Kaltim di Berau. Di momentum pembinaan pemuda tersebut, ia menekankan, pendidikan yang merata dan terjangkau harus berjalan seiring dengan penguatan karakter generasi muda.

Menurut Seno, Program Gratispol yang saat ini menjadi kebijakan utama pemerintah provinsi bukan sekadar agenda bantuan biaya pendidikan, tetapi strategi besar agar membentuk SDM Kaltim yang kompetitif dan berkarakter. Kebijakan UKT gratis bagi mahasiswa, kata dia, adalah wujud keseriusan Pemprov dalam mempermudah akses pendidikan tinggi.

“Gratispol kami susun untuk memastikan masyarakat mendapat layanan dasar secara menyeluruh, termasuk UKT gratis agar kuliah tidak lagi terhalang biaya,” ujarnya, Minggu (24/11/25).

Ia menilai investasi pendidikan tidak bisa dipandang hanya sebagai upaya mencetak lulusan perguruan tinggi. Ia menegaskan, penguatan kapasitas pemuda juga harus mencakup dukungan moralitas, etika, dan kemampuan adaptasi terhadap persaingan global. Gratispol, lanjutnya, mencakup layanan pendidikan, kesehatan, internet desa, seragam sekolah, hingga kemudahan administrasi publik.

Dukungan pendidikan dalam program tersebut berlaku pada mahasiswa yang menempuh pendidikan S1, S2, hingga S3, baik yang kuliah di Kaltim maupun di luar daerah. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi hambatan ekonomi bagi warga Kaltim yang ingin menempuh pendidikan bermutu.

“Kami ingin setiap putra-putri Kaltim punya kesempatan yang sama. Ini investasi jangka panjang untuk masa depan daerah,” tegasnya.

Dirinya mengaitkan semangat pembinaan Pramuka dengan tujuan pembangunan SDM. Ia menilai nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kemampuan memecahkan masalah, dan kerja sama yang ditempa dalam kegiatan kemah sejalan dengan arah besar Gratispol.

“Pramuka mengajarkan disiplin dan kerja sama. Jika dipadukan dengan dukungan pendidikan seperti UKT gratis, kita sedang menyiapkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berintegritas,” paparnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta kemah memanfaatkan rangkaian pembinaan, lomba keterampilan, dan kegiatan sosial yang disiapkan panitia. Menurutnya, pengalaman lapangan adalah bekal penting dalam membentuk karakter pemuda Kaltim.

“Pengalaman di kemah, ditambah dukungan program pemerintah, akan menjadi modal untuk membawa Kaltim maju,” tutupnya. (adv/diskominfokaltim/yud).

Skema Baru UKT Pastikan Mahasiswa Tak Dirugikan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menata ulang mekanisme Program Gratispol agar memastikan pelaksanaannya pada 2026 tidak lagi menimbulkan beban bagi mahasiswa. Fokus utama pembenahan kali ini adalah skema pembayaran langsung melalui sistem keuangan perguruan tinggi, sehingga risiko mahasiswa harus menalangi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat dihilangkan.

Langkah ini muncul sebagai respons atas sejumlah persoalan yang terjadi tahun sebelumnya. Banyak mahasiswa terpaksa membayar UKT di awal semester lantaran pencairan dana bantuan dari pemerintah baru dapat berlangsung pada Oktober–November akibat penggunaan anggaran perubahan. Ketidaksinkronan jadwal antara kampus dan pemerintah membuat mahasiswa menanggung dampaknya secara langsung.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menekankan, situasi tersebut tidak boleh terulang. Ia menegaskan mahasiswa tidak seharusnya menjadi korban tarik-ulur administrasi.

“Mahasiswa kemarin jadi korban ketidaksinkronan jadwal. Kampus sudah menarik pembayaran, sedangkan kami masih menunggu SK. Tahun depan alurnya harus rapi supaya tidak ada lagi yang menalangi UKT,” ujar Seno, Minggu (23/11/25).

Pembenahan Gratispol 2026 mencakup percepatan penetapan dokumen anggaran, integrasi basis data penerima dengan sistem kampus, serta pemberian kewenangan teknis kepada perguruan tinggi untuk mengatur pembayaran bagi mahasiswa penerima bantuan. Dengan begitu, kampus dapat langsung mengurangi tagihan UKT mahasiswa tanpa menunggu pencairan manual.

Pemprov Kaltim juga menyiapkan skema pengembalian bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah membayar UKT sebelum statusnya diverifikasi. Seno memastikan, prosedur pengembalian disusun secara jelas agar tidak menimbulkan kebingungan.

“Semua mahasiswa yang terlanjur bayar UKT tetap akan mendapat pengembalian lewat kampus. Mekanismenya kami perjelas,” tegasnya.

Dengan pendekatan baru tersebut, Pemprov Kaltim berharap program Gratispol dapat berjalan lebih tepat waktu, efisien, serta bebas dari kendala birokrasi yang selama ini membebani mahasiswa maupun perguruan tinggi. (adv/diskominfokaltim/yud).

Anggaran Gratispol Dipercepat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya meningkatkan ketepatan waktu penyaluran bantuan pendidikan melalui percepatan penyiapan anggaran Program Gratispol 2026. Tahun depan, alokasi dana yang disediakan mencapai Rp1,4 triliun, mencakup pembiayaan kuliah jenjang S1 hingga delapan semester, serta bantuan S2 dan S3.

Langkah percepatan ini dipandang sebagai respons langsung atas pengalaman tahun sebelumnya, ketika keterlambatan pencairan membuat banyak mahasiswa harus menalangi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan, ketepatan waktu penetapan anggaran adalah kunci utama agar persoalan serupa tidak terulang.

“Kalau anggarannya selesai lebih cepat, alurnya pun harus selesai lebih cepat. Tahun depan tidak boleh ada lagi ketidaksesuaian akibat proses birokrasi,” ujar Seno, Minggu (23/11/25).

Pada 2025, penyaluran dana Gratispol baru berlangsung pada Oktober hingga November karena bergantung pada anggaran perubahan. Akibatnya, mahasiswa dan kampus harus menanggung tekanan finansial. Mahasiswa membayar UKT di awal, sementara perguruan tinggi kehilangan pemasukan yang seharusnya ditanggung pemerintah.

Akademisi Universitas Mulawarman, Fajar Apriani, mengakui kondisi tersebut mengganggu stabilitas arus kas perguruan tinggi.

“Kampus tetap harus menjalankan aktivitas akademik meski dananya belum turun. Itu menekan operasional,” ujarnya.

Untuk mencegah situasi berulang, Pemprov Kaltim tidak hanya mempercepat penetapan anggaran. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pembayaran baru melalui sistem keuangan kampus yang terintegrasi dengan data penerima Gratispol. Dengan skema ini, biaya kuliah mahasiswa bisa langsung disesuaikan tanpa menunggu pencairan manual.

Seno menegaskan, upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak pendidikan warga Kaltim.

“Kalau mahasiswa sampai menalangi UKT lagi, artinya kita gagal memberi kepastian. Program ini harus memberi rasa aman,” katanya menutup pernyataan.

Melalui persiapan dini dan sistem baru tersebut, Gratispol 2026 diharapkan menjadi program pendidikan yang lebih tepat waktu, tidak membebani mahasiswa, dan menjaga stabilitas finansial perguruan tinggi di Kalimantan Timur. (adv/diskominfokaltim/yud).

KICI Kaltim Dorong Perempuan Cerdas dan Santun

SAMARINDA —  Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (KICI) Provinsi Kalimantan Timur periode 2025–2028 dilantik dalam acara yang berlangsung di Temindung Creative Hub, Rabu (19/11) pagi. Kegiatan ini dirangkai dengan talkshow kepribadian bertema “Menjadi Wanita Cerdas, Santun dan Memikat” dan dihadiri 56 peserta.

Acara turut dihadiri perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur mewakili Ibu Nuryanti, perwakilan Kepala Kesbangpol Kaltim, serta Dewan Pengawas KICI Kaltim Hj. Erni Makmur. Pelantikan dipimpin Ketua Umum KICI Pusat, Ratih Sanggarwaty yang juga menjadi narasumber pada acara talkshow, didampingi Sekjen Lista Hurustiati.

Ketua Panitia Yuliana (sekretaris KICI Kaltim) menyampaikan, kecerdasan , kesantunan akan kehilangan makna, dan pesona perempuan memerlukan karakter kuat agar tidak mudah pudar. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, pengurus, peserta, serta para donatur yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan ini. Yuliana berharap talkshow tersebut mampu menginspirasi perempuan untuk berdaya, beretika, tetap anggun, serta memberi pengaruh positif bagi keluarga dan lingkungan sosial. Ia menegaskan bahwa ilmu yang diperoleh hari ini diharapkan menjadi langkah kecil menuju perubahan besar bagi perempuan Indonesia.

Ketua KICI Kaltim terlantik, Wachyuni Kusasih dalam ikrar yang dibacakannya bersama pengurus terlantik berkomitmen untuk terus berkontribusi dan berperan dalam pemberdayaan kaum perempuan di Kalimantan Timur. Dalam sambutannya ia menegaskan identitas organisasi melalui motto “Menjadi cerdas itu pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban”, yang diwujudkan dalam nilai-nilai CERDAS: cekatan, empati, religius, disiplin, amanah, dan santun. KICI Kaltim juga telah resmi terdaftar di Kesbangpol sehingga semakin kuat secara legalitas.

Ratih Sanggarwaty menegaskan, KICI adalah organisasi pemberdayaan perempuan yang membuka ruang bagi para ibu untuk tumbuh melalui kegiatan pendidikan, wirausaha, budaya, kesehatan, dan sosial. KICI Pusat menargetkan perluasan kepengurusan di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Untuk tahap awal, wilayah yang telah menyatakan kesiapan adalah Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Pelantikan ini menjadi momentum baru bagi KICI Kaltim dalam memperkuat kapasitas perempuan dan mendorong peran strategis ibu di masyarakat. (esf)

Internet Desa Gratis Kian Dekat Dengan Kesetaraan Digital

SAMARINDA – Pemerataan akses internet di kawasan pedesaan Kalimantan Timur semakin mendekati tahap akhir. Program Internet Desa Gratis menjadi salah satu pilar kebijakan Gerakan Transformasi Pendidikan dan Pelayanan Publik (Gratispol) telah mencatat progres signifikan, yakni 80 persen per 10 November 2025. Capaian ini memperlihatkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam memperluas akses digital hingga ke desa-desa terpencil.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan, pemerataan koneksi internet bukan sekadar agenda infrastruktur teknologi. Internet desa menjadi fondasi akses layanan pendidikan, kesehatan, administrasi, serta literasi digital yang menjadi fokus Gratispol. “Per 10 November, realisasi Internet Desa sudah 80 persen,” ujar Faisal, Sabtu (22/11/25).

Hingga saat ini, 672 desa dari total 841 desa telah menikmati akses internet gratis. Keberadaan layanan ini memungkinkan masyarakat di pedesaan mengakses berbagai fasilitas digital yang sebelumnya sulit dijangkau. Mulai dari pembelajaran jarak jauh, pengiriman dokumen akademik, administrasi desa berbasis digital, hingga layanan kesehatan daring. Bagi mahasiswa penerima Gratispol, internet desa membuka akses komunikasi langsung dengan kampus tanpa harus keluar dari desanya.

Selain memperluas pemerataan layanan pendidikan, program ini juga memperkuat tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi desa. Perangkat desa kini dapat menggunakan platform daring untuk administrasi, pelayanan publik, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi.

Ia menambahkan, pemerataan layanan ini sangat relevan menyongsong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan masyarakat desa yang sudah terkoneksi digital, peluang pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik menjadi jauh lebih inklusif. “Akses internet bukan hanya koneksi. Ini gerbang menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia Kaltim,” tegasnya.

Dengan capaian 80 persen ini, Kaltim semakin dekat menjadi provinsi yang setara secara digital. Pemerintah optimis bahwa penyelesaian 20 persen titik tersisa akan memperkuat fondasi pendidikan dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok desa. (adv/diskominfokaltim/yud).

« Previous Page — Next Page »