Unmul Minta Sinkronisasi Gratispol dengan Kalender Akademik

SAMARINDA – Program Pendidikan Gratis (Gratispol) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memasuki tahap evaluasi serius setelah setahun berjalan dengan sejumlah permasalahan administratif. Universitas Mulawarman (Unmul), kampus terbesar sekaligus penerima dampak terbesar dari program ini, menegaskan perlunya sinkronisasi sistem bantuan pendidikan dengan kalender akademik perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi Arus Bawah bertajuk “Tu Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan Supaya Baik Jalannya” di Temindung Creative Hub, Kamis (20/11/2025). Dalam forum tersebut, Unmul menilai, persoalan keterlambatan pencairan beasiswa bukan hanya menyebabkan mahasiswa harus menalangi UKT terlebih dahulu, tetapi berisiko pada keabsahan data akademik mereka secara nasional.

Felisitas Defung, Staf Khusus Wakil Rektor IV Unmul menyampaikan, tahun pertama implementasi Gratispol adalah masa yang penuh ketidaksesuaian ritme antara birokrasi pemerintah dan sistem akademik kampus. Menurutnya, masalah yang terjadi tak bisa disederhanakan hanya sebagai keterlambatan teknis.

“Ini bukan hanya masalah pencairan yang terlambat. Jika mahasiswa tidak terlapor tepat waktu di PDDIKTI, mereka bisa tidak mendapatkan PIN atau nomor ijazah nasional. Konsekuensinya bisa sampai tahap kelulusan,” tegas Defung.

Untuk mengantisipasi kerumitan tersebut, Unmul terpaksa menetapkan kebijakan penundaan pembayaran UKT bagi mahasiswa penerima Gratispol. Namun kebijakan ini hanya bersifat sementara.

“Ini langkah darurat yang tidak boleh jadi kebiasaan. Tahun depan harus jauh lebih rapi,” tambahnya.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menjelaskan penyebab keterlambatan di tahun pertama. Pemerintah daerah disebut masih menunggu terbitnya Surat Keputusan kementerian, sementara kampus harus bergerak mengikuti kalender akademik yang tak dapat ditunda.

“Saat itu kami masih menunggu SK dari kementerian, sedangkan universitas sudah harus menarik pembayaran SPP. Di situlah persoalannya,” ujar Seno.

Seno memastikan, evaluasi akan dilakukan secara total agar persoalan serupa tidak terulang. Ia juga menegaskan, Pemprov telah menyediakan mekanisme reimburse bagi mahasiswa yang terlanjur membayar UKT dan menyiapkan anggaran jauh lebih besar untuk tahun 2026, yakni Rp1,4 triliun untuk membiayai mahasiswa S1 hingga S3.

“Insyaallah tahun depan jauh lebih terjadwal, tepat waktu, dan tidak mengganggu proses akademik mahasiswa,” tutupnya. (yud/diskominfokaltim/adv)

Hilirisasi Tepung Pisang Didorong Berbasis Desa

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa pengembangan industri tepung pisang harus dibangun dekat dengan sentra produksi desa, bukan di kota atau kawasan industri besar. Kebijakan ini disebut sebagai strategi untuk mengubah petani dari penjual pisang mentah menjadi pelaku industri yang mendapatkan nilai tambah lebih tinggi.

Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, Kosasih, mengatakan bahwa tepung pisang merupakan produk hilirisasi yang memiliki pasar luas karena dapat menggantikan tepung terigu dan menjadi bahan baku industri makanan modern.

“Jika industrinya ada di desa, petani tidak hanya menjual buah. Mereka juga bisa menjadi penyedia bahan baku industri, tenaga produksi, bahkan pemilik usaha skala kecil,” jelasnya, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya, pabrik tepung pisang tidak membutuhkan skala besar untuk memulai. Ia menyebut industri mikro berbasis desa cukup menggunakan teknologi pengeringan, penggilingan, dan pengemasan yang standarnya bisa ditentukan pemerintah.

“Teknologinya sangat sederhana. Tidak harus pabrik besar. Yang penting standar pangan jelas,” tegas Kosasih.

Kebijakan memprioritaskan hilirisasi di desa ini sejalan dengan poin pertama Jospol Kaltim yakni hilirisasi industri pertanian melalui pertanian modern, serta poin keempat Jospol, ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital. Tepung pisang, menurut Kosasih, bisa menjadi komoditas digital unggulan Kaltim karena dapat dipasarkan melalui UMKM berbasis e-commerce, koperasi, hingga industri rumahan.

Tidak hanya itu, produk tepung pisang berpotensi memperkuat sektor pariwisata kuliner berbasis desa. Desa penghasil pisang bisa memiliki brand lokal khas, mengarah pada wisata pangan dan budaya sebagaimana dorongan poin kelima Jospol yakni pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa. Dengan konsep tersebut, desa tidak hanya menghasilkan bahan pertanian, tetapi juga identitas ekonomi berbasis produk khas.

Namun, Kosasih menegaskan, hilirisasi tepung pisang membutuhkan dukungan investasi, baik dari swasta maupun pemerintah. Hal ini harus ditopang oleh aturan yang jelas dan iklim investasi yang kondusif sebagaimana poin kesembilan Jospol mengenai kemudahan investasi dan kerja sama pemerintah swasta.

“Potensinya sudah besar. Tinggal bagaimana kita memberi jaminan investasi agar industri tidak hanya melihat Kaltim sebagai pemasok mentah,” ujarnya.

Ia optimistis, tepung pisang bisa menjadi ikon unggulan industri pangan Kaltim jika hilirisasi benar-benar berbasis desa dan menyentuh langsung nilai ekonomi petani.

 

“Kita ingin petani tidak lagi merasa menjadi bagian paling kecil dari rantai industri. Mereka harus menjadi pemilik nilai tambahnya,” tutup Kosasih. (yud)

Regulasi Hambat Hilirisasi Pisang di Kaltim, Anggaran 2024 Terpaksa Dikembalikan

SAMARINDA — Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mendorong hilirisasi komoditas pisang terhenti pada 2024 akibat hambatan regulasi mengenai kewenangan bantuan sarana industri pengolahan. Padahal, program tersebut telah disiapkan untuk menciptakan industri berbasis desa dan mengubah petani pisang dari penjual bahan baku menjadi pelaku industri.

Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, Kosasih menyampaikan, persoalan utama bukan pada kesiapan daerah maupun petani, melainkan ketidakjelasan aturan pusat terkait pengadaan alat dan sarana pengolahan pangan.

“Kami ini sebenarnya sudah siap untuk mendorong hilirisasi pisang, tapi ada aturan yang perlu diperjelas. Kewenangan pengadaan sarana yang terkait usaha pangan masih berbenturan dengan regulasi pusat,” ujar Kosasih, Kamis (20/11/2025).

Akibat regulasi tersebut, anggaran yang sudah disediakan harus dikembalikan. Padahal industri pisang Kaltim telah memiliki produksi stabil, sentra desa penghasil, serta potensi pasar pengolahan tepung pisang dan produk turunan lainnya.

“Ini sangat disayangkan, karena industrinya tidak bisa berjalan padahal bibit dan produksi sudah stabil,” tegasnya.

Program hilirisasi pisang yang gagal dijalankan ini sebenarnya sejalan dengan agenda Jospol Kaltim poin pertama yakni hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern.

Menurut Kosasih, industrialisasi pascapanen adalah langkah strategis agar petani tidak hanya bergantung pada penjualan pisang segar, tetapi ikut menikmati nilai tambah produk olahan.

Selain itu, hilirisasi pisang berpotensi menarik kemitraan investor, baik di tingkat UMKM maupun skala pabrik. Kosasih menegaskan bahwa hal tersebut seharusnya selaras dengan poin kesembilan Jospol yakni memudahkan investasi dan kerja sama daerah–pusat–swasta.

“Investornya ada. Petani siap. Tapi selama aturannya tidak jelas, semua pihak hanya bisa menunggu,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan payung hukum yang tegas agar daerah tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi provinsi lain.

“Daerah siap, petani siap, pasar siap. Yang belum siap hanya regulasinya,” tutup Kosasih. (adv/diskominfokaltim/yud)

Semua Mahasiswa Baru Terima UKT Gratispol

SAMARINDA – Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji memastikan seluruh mahasiswa semester satu di Kaltim akan menerima bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui program Gratispol November 2025. Ia menegaskan program Gratispol mencakup semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun baik Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tanpa pengecualian.

“Program ini hak anak-anak semester satu. Semua universitas, semua politeknik dan semua akademik kita pastikan mendapatkan UKT dari Gratispol,” ujarnya dalam diskusi Tuk Ki Tak Ki Tuk bertema “Gratispol, Pendidikan Supaya Baik Jalannya” di Temindung Creative Hub Samarinda, Kamis (20/11/2025).

Seno menjelaskan, saat ini sekitar Rp44 miliar telah disalurkan ke berbagai perguruan tinggi negeri di Kaltim. Sementara itu, masih ada sekitar Rp160 miliar yang akan dialokasikan bagi kampus-kampus yang belum menerima pencairan tahap berikutnya.

“Kita selesaikan di bulan November ini,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh proses verifikasi oleh pihak akademik dan universitas ditargetkan rampung paling lambat akhir November 2025. Ia mengingatkan agar sejumlah universitas segera merampungkan proses administrasi agar anggaran tidak kembali ke negara.

“November ini atau setidaknya awal Desember semua verifikasi bisa selesai. Dan kita wajibkan untuk selesai. Karena kalau tidak, anggaran akan kembali ke negara. Kami tidak ingin itu terjadi. Anggaran adalah untuk rakyat,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta dukungan penuh kepada pimpinan perguruan tinggi. Ia berharap dengan adanya dukungan dari pemilik akademik, rektor, dan semua pihak yang terkait dengan Gratispol dapat mempercepat pelaksanan program ini berjalan. (Adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Pastikan Gratispol Terus Berlanjut

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memastikan dua program prioritas di bidang pendidikan dan sosial, yaitu Gratispol (UKT Gratis) dan Jospol, berlanjut pada tahun 2026. Meskipun saat ini sejumlah daerah teramasuk Kaltim menghadapi pemangkasan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) pihak sudah memiliki strategi agar tetap berjalan sesuai prioritas daerah.

“Kalimantan Timur terkena potongan kurang lebih Rp7 triliun dari Rp21 triliun, sehingga kapasitas fiskal kita tersisa Rp14 triliun,” jelasnya Kamis (20/11/2025).

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan strategi khusus agar pemangkasan ini tidak mengganggu pelayanan pendidikan, terutama program Gratispol dan Jospol. Wagub menjelasakan dibutuhkan upaya ekstra diperlukan agar anggaran yang tersedia tetap mampu menutupi kebutuhan program-program prioritas.

Seno menjelaskan dalam pembahasan anggaran pertama untuk 2026, hal utama yang dipastikan ialah alokasi untuk program Gratispol. Melalui diskusi bersama Kadis Pendidikan, Kepala Biro Kesra, TP2G, dan para praktisi pendidikan, Pemprov menetapkan kebutuhan anggaran berada pada kisaran Rp1,4 hingga Rp2 triliun.

“Anggaran itu langsung kita sisihkan untuk memastikan Gratispol tetap berjalan tahun 2026,” tegasnya.

Untuk 2026, Pemprov memastikan pembiayaan UKT diberikan untuk mahasiswa semester 1 hingga semester 8, mencakup sekitar 130.000 sampai 140.000 mahasiswa. Jumlah penerima meningkat signifikan, kebutuhan anggaran juga melonjak dari sebelumnya sekitar Rp200 miliar menjadi hingga Rp1,4 triliun.

Seno menekankan  besarnya investasi pendidikan ini harus menghasilkan dampak nyata. Ia meminta para akademisi, rektor, dan seluruh institusi pendidikan terlibat dalam menjaga kualitas pelaksanaan program. Pemprov juga merencanakan evaluasi besar di tahun 2027 dan 2028 untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Gratispol. (Adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »