Bangun Budaya Digital ASN, Kaltim Siapkan Birokrasi Unggul Lewat Pelatihan IT

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat transformasi digital birokrasi dengan menanamkan budaya kerja berbasis teknologi kepada aparatur sipil negara (ASN). Melalui Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis IT Angkatan I para ASN dibekali tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga cara berpikir dan sikap kerja digital. Pelatihan ini berlangsung di BPSDM Provinsi Kaltim, jalan HM. Rifadin, Loa Janan Ilir, Samarinda. Kamis (17/7/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov Kaltim agar mendorong pelayanan publik yang responsif, efisien, dan akuntabel di era digital.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal, yang hadir sebagai narasumber, menekankan, transformasi digital tidak semata soal teknologi, melainkan soal cara berpikir yang modern dan terbuka.

“Kalau mindset kita sudah digital, maka kita bisa menjalankan digital leadership dengan lebih baik. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal sikap dan cara berpikir yang modern,” tegas Faisal, Kamis (17/7/25).

Faisal mendorong ASN agar tidak ragu memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran, berbagi informasi, hingga mempromosikan program pemerintah secara positif. Ia menyebut ada empat pilar penting dalam digitalisasi pemerintahan, yaitu mindset digital, skill yang terus diasah, budaya kerja digital, serta keamanan informasi dan etika digital.

“Data jangan hanya disimpan. Harus dikelola, dianalisis, agar bisa menjadi dasar keterbukaan informasi dan pengambilan keputusan publik yang lebih baik,” tambahnya.

Kapasitasnya sebagai Ketua Umum Askompsi (Asosiasi Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia), Ia juga memaparkan inisiatif Aparatur Digital Government Leadership Awards (ADGLA). Ajang ini bertujuan memberikan penghargaan kepada para Sekretaris Daerah (Sekda) yang menunjukkan komitmen memimpin transformasi digital di lingkungan birokrasi.

“Kami ingin mendorong pemimpin birokrasi, khususnya para Sekda, untuk benar-benar menjadi role model dalam transformasi digital pemerintahan,” jelasnya.

Ia menutup materinya dengan pesan kolaboratif kepada seluruh ASN.

“Digitalisasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Mari saling support dan kolaborasi agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” tutupnya.

Pelatihan ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya digital yang kuat di lingkungan Pemprov Kaltim. ASN pun dipersiapkan tidak hanya beradaptasi dengan perubahan teknologi, tetapi juga menjadi motor penggerak reformasi birokrasi digital yang unggul dan inklusif. (yud)

SMA Negeri 3 Samarinda Terima 360 Siswa Baru Sesuai Juknis

SAMARINDA — SMA Negeri 3 Samarinda tahun ini menerima 360 siswa baru di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Proses penerimaan dilakukan sepenuhnya mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, serta pemerintah provinsi, sama seperti SMA negeri lainnya.

“PPDB kami semua mengacu juknis, tidak berbeda dengan SMA negeri lain seperti SMA 1, 2, 3, 4, dan 5. Kecuali memang SMA 10 punya sedikit perbedaan,” kata Rabiatul Adawiyah, Humas SMA Negeri 3 Samarinda, Rabu (16/7/2025).

PPDB di SMA 3 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup jalur prioritas, jalur prestasi, jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu, serta jalur mutasi. Sedangkan tahap kedua adalah jalur reguler, yang tetap menggunakan sistem rayonisasi.

“Kami termasuk dalam Rayon 3 bersama SMA 1, 5, 8, dan 14. Jadi pilihan rayon sudah ditentukan,” jelasnya.

Untuk tahun ajaran ini, SMA Negeri 3 Samarinda hanya membuka 9 rombongan belajar (rombel) dengan masing-masing kelas diisi 40 siswa. Totalnya sebanyak 360 siswa. Keputusan mempertahankan jumlah rombel ini, menurutnya, lantaran mempertimbangkan beban kerja guru.

“Tahun lalu juga hanya sembilan kelas, itu pun guru-guru sudah kewalahan. Ada yang hampir tidak punya jam istirahat kecuali saat isoma. Mengajar kan harus bicara terus, kalau ditambah kelas, kami khawatir kualitas pengajaran menurun,” terangnya.

Terkait seragam, pihak sekolah hingga saat ini masih menunggu kejelasan distribusi bantuan seragam dari pemerintah provinsi. Pasalnya, anggaran berada pada masa transisi dari tahun 2024 ke 2025.

“Kami sudah menanyakan ke Dinas Pendidikan, katanya prosesnya masih menunggu karena anggaran baru bisa digunakan 2025. Mungkin bantuan seragam dan tas akan banyak turun nanti di 2026,” ujarnya.

Sementara, semua biaya seragam masih ditanggung orang tua secara mandiri. Pihak sekolah juga tidak menyediakan baju seragam umum seperti putih abu-abu, karena sudah banyak dijual bebas di pasar atau toko.

“Yang kami sediakan hanya baju olahraga, batik, emblem, dan topi. Itupun tidak diwajibkan keras harus beli di sini. Kalau topi, asal bukan topi SMA lain, bebas saja. Dari dulu memang begitu,” ungkapnya.

Selain itu, SMA 3 memiliki tradisi sosial dengan mengajak siswa kelas 3 yang lulus menyumbangkan seragam lama yang masih layak pakai. Ini diperuntukkan bagi siswa baru yang membutuhkan.

“Banyak juga siswa yang meminjam atau menerima baju dari saudara, tetangga, tidak harus beli baru. Kami bahkan menyiapkan seragam bekas sumbangan kakak kelas bagi yang mau,” katanya.

Dengan demikian, SMA Negeri 3 Samarinda menegaskan komitmennya menjalankan PPDB sesuai aturan, sambil tetap mengedepankan prinsip kepedulian bagi siswa yang kurang mampu agar tak terkendala hanya karena soal seragam. (yud/adv/diskominfo)

Jaksa Agung RI Lantik Supardi Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah jabatan, serta serah terima jabatan sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi termasuk Supandi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim dan pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung, di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Rabu (16/7/2025).

Jaksa Agung menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa para pejabat yang dipilih merupakan insan terbaik Adhyaksa yang telah melalui proses kajian mendalam dan penilaian objektif.

“Pergantian pejabat melalui mutasi, rotasi, dan promosi merupakan langkah strategis dalam penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja institusi. Ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kejaksaan,” ujar Burhanuddin.

Jaksa Agung pun memberikan memberikan sejumlah penekanan tugas, di antaranya, segera beradaptasi dan memetakan dinamika penugasan baru guna meningkatkan kinerja jajaran, menjaga profesionalitas dan proporsionalitas dalam pelaksanaan tugas serta menjunjung tinggi keadilan dan marwah institusi, melakukan pengawasan menyeluruh untuk memastikan perilaku aparatur sejalan dengan doktrin Tri Krama Adhyaksa dan menjaga integritas pribadi dan keluarga serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, kepada Pejabat Eselon II yang baru dilantik di lingkungan Kejaksaan Agung, ia menekankan pentingnya melakukan review menyeluruh terhadap tugas dan fungsi sesuai regulasi. Selain itu juga melaksanakan evaluasi kinerja yang komprehensif untuk memperkuat perumusan strategi ke depan serta membangun sinergi dan komunikasi antarbidang.

Adapun daftar pejabat yang dilantik tersebut, yaitu:

– Undang Mugopal selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

– Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

– Sugeng Riyanta selaku Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

– Idianto selaku Sekretaris Badan Pemulihan Aset.

– Harli Siregar selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

– Anang Supriatna selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum.

– Iman Wijaya selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

– Teguh Subroto selaku Inspektur Keuangan III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

– Jehezkiel Devy Sudarso selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

– Andi Darmawangsa selaku Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

– Sukarman Sumarinton selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

– Enen Saribanon selaku Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

– Wahyudi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

– I Gde Ngurah Sriada selaku Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

– I Dewa Gede Wirajana selaku Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

– Riyono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

– Setiawan Budi Cahyono selaku Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

– Muhammad Syarifuddin selaku Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

– Basuki Sukardjono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

– Subeno selaku Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

– Pipuk Firman Priyadi selaku Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Aset pada Badan Pemulihan Aset.

– Sufari selaku Direktur E pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

– Rini Hartatie selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

– Teuku Rahman selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

– Sugeng Hariadi selaku Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

– Yudi Indra Gunawan selaku Direktur C pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

– RD Muhammad Teguh Darmawan selaku Kepala Biro Umum pada Jaksa Agung Muda Pembinaan.

– Sila Haholongan selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.

– Rudy Irmawan selaku Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

– Muhibuddin, selaku Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

– Abd Qohar AF selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

– Nurcahyo Jungkung Madyo selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

– N Rahmat R sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.*

Pembangunan Penahan Abrasi di Pantai Biduk-Biduk Jaga Ekonomi Warga Pesisir

BERAU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir dari ancaman abrasi yang terus mengintai. Hal ini terlihat saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, meninjau proyek pembangunan penahan abrasi di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Selasa (15/7/2025).

Kunjungan yang merupakan rangkaian perjalanan kerja ke wilayah utara Kaltim, Rudy Mas’ud menekankan, kawasan pesisir Biduk-Biduk bukan hanya destinasi wisata andalan, tetapi juga tumpuan hidup masyarakat lokal yang harus dijaga dari kerusakan.

“Kita sepakat, jalur pesisir sepanjang 12 kilometer ini akan terus kita benahi dengan berbagai cara yang preventif. Kita tidak bisa menunggu sampai kerusakan makin parah,” tegasnya.

Ia bersama rombongan meninjau berbagai segmen proyek, mulai dari pembangunan breakwater (pemecah gelombang) hingga penanaman vegetasi pantai yang berfungsi memperkuat kawasan secara alami. Ia menegaskan, percepatan pembangunan harus terus diupayakan sesuai dengan target waktu dan spesifikasi teknis.

“Jalur pantai sepanjang 12 km tetap harus ditangani secara intensif, terutama titik-titik kritis abrasi. Kita harus membangun penahan ombak yang kuat,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini merupakan investasi penting agar menjamin keberlanjutan lingkungan sekaligus menjaga roda ekonomi warga pesisir. Sebab, jika abrasi dibiarkan, maka akan berdampak langsung pada permukiman, aktivitas nelayan, hingga sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Proyek pembangunan pengaman Pantai Biduk-Biduk telah berjalan sejak 2021 hingga 2024 dengan penanganan meliputi enam kampung yang memiliki total pantai kritis sepanjang 5 kilometer. Namun demikian, masih tersisa 2,7 kilometer pantai yang belum tertangani. Tahun ini, pemerintah telah mengucurkan dana Rp4 miliar menangani sepanjang 165 meter sebagai kelanjutan proyek.

Dirinya turut didampingi Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Bupati Berau Sri Juniarsih, Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Sarifah Suraidah, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda. (yud/adv diskominfo kaltim)

BUMN/BUMD Diperkuat agar Sukseskan Koperasi Merah Putih di Kaltim

SAMARINDA – Upaya mempercepat program nasional Koperasi Merah Putih terus dimatangkan di Kalimantan Timur. Hal ini tampak dalam rapat persiapan launching Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur di lantai 3 kantor dinas tersebut, Lempake, Samarinda. Senin (14/7/2025).

Rapat dipimpin Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih menegaskan pentingnya sinergi semua pihak agar persiapan acara launching kelembagaan Koperasi Merah Putih pada 19 Juli 2025 berjalan lancar. Ia memaparkan potensi besar gerakan koperasi ini yang tersebar di seluruh nusantara.

“Total koperasi desa/kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia mencapai 80 ribu. Sementara itu, untuk wilayah Kalimantan Timur sendiri terdapat 1.338 koperasi yang tersebar di desa dan kelurahan,” ujar Heni.

Ia menjelaskan,pelaksanaan launching di Kalimantan Timur merupakan tindak lanjut dari arahan surat Kementerian Koperasi dan UKM yang menunjuk Kaltim agar mempersiapkan dua lokasi mockup, yakni di Pasir Balengkong dan Lempake.

“Kami berharap Bapak/Ibu dari mitra BUMN maupun BUMD dapat menyesuaikan diri terkait penyiapan lokasi di dua mockup tersebut,” katanya.

Dirinya mengungkapkan, acara launching di Lempake nantinya juga direncanakan akan dihadiri Gubernur Kalimantan Timur. Karena itu, ia mengimbau semua pihak yang terlibat untuk saling membantu menuntaskan persiapan.

“Kita berharap penyiapan lokasi koperasi bisa dilakukan bersama-sama, mengingat mitra juga sudah sering bolak-balik ke lokasi,” tutupnya.

Melalui kerja sama erat antara pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD ini, diharapkan pelaksanaan launching Koperasi Merah Putih tidak hanya sekadar seremoni, tetapi juga mampu menjadi awal penguatan ekonomi kerakyatan yang lebih merata di Kalimantan Timur. Program ini sekaligus menjadi wujud konkret komitmen pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan melalui kelembagaan koperasi yang sehat dan berkelanjutan. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »