Gubernur Kaltim Dorong CSR Tepat Sasaran untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kutai Timur — Kehadiran perusahaan tambang PT Indexim Coalindo di Kabupaten Kutai Timur mendapat sorotan positif dikunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Senin (14/7/2025).

Didampingi Wakil Gubernur H. Seno Aji dan sejumlah kepala perangkat daerah, Rudy Mas’ud memasuki hari ketiganya menjelajahi wilayah utara Kalimantan Timur dengan menyambangi  area operasional perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Kaliorang.

Kunjungan ini disambut hangat Direktur PT Indexim Coalindo, Ricky Gowdjali, beserta jajaran manajemen dan karyawan. Gubernur menyampaikan penghargaan atas kontribusi yang diberikan perusahaan, tidak hanya hal pertambangan tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan.

“Indexim ini bukan sekadar perusahaan tambang, tetapi telah membuktikan bahwa keberadaan industri bisa berjalan seiring dengan pelestarian alam dan pengembangan masyarakat. Komitmen seperti inilah yang perlu terus kita kuatkan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, target produksi Indexim mencapai 50 juta ton batu bara per tahun, meski saat ini baru terealisasi sekitar 30 juta ton akibat beberapa faktor eksternal. Gubernur berharap kondisi pasar akan semakin membaik sehingga produksi dapat meningkat, namun tetap mengedepankan kehati-hatian dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagai simbol komitmen lingkungan, kunjungan tersebut juga diwarnai dengan penanaman pohon.

“Kegiatan ini bukan seremonial belaka, melainkan bentuk konkret tanggung jawab kita dalam menjaga kelangsungan hutan Kalimantan Timur sebagai paru-paru dunia,” tegasnya.

Dirinya mendorong agar sinergi program CSR dan PPM yang dijalankan perusahaan dapat lebih diperkuat dengan arah pembangunan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ia bahkan menyarankan agar pelaksanaan CSR dapat disalurkan melalui lembaga yang sudah terbukti kredibel.

“Kita ingin CSR tidak sekadar memenuhi kewajiban, tapi juga berdampak nyata, terukur, dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Ini juga akan memperkuat posisi perusahaan sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab secara sosial,” lanjutnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak hanya berperan mengawasi tetapi juga memastikan investasi berjalan lancar dan berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah daerah dan pelaku industri diharapkan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian alam Kaltim. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Dorong Perhutanan Sosial Jadi Motor Ekonomi Rakyat dan Lingkungan

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menaruh perhatian besar terhadap program perhutanan sosial sebagai langkah nyata menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sedikitnya 330 ribu hektare lahan perhutanan sosial akan menjadi fokus penguatan pada tahun 2025 mendatang.

Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Joko Istanto, mengatakan, target tersebut sejalan dengan upaya rehabilitasi lahan kritis serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini menjadi tantangan utama di daerah.

“Ini bukan hanya soal kelola hutan, tapi tentang bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat nyata tanpa merusak alam,” jelas Joko, Selasa (8/7/2025).

Lahan-lahan yang akan menjadi sasaran penguatan adalah area yang sudah memiliki legalitas pengelolaan lewat 179 Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan. Pemerintah provinsi akan mengarahkan dukungan dan pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat pemegang SK tersebut.

“Legalitas sudah diberikan, sekarang tinggal bagaimana kelompok-kelompok ini benar-benar didampingi agar produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pengelolaan perhutanan sosial di Kaltim akan dikembangkan melalui berbagai pendekatan berbasis potensi lokal. Salah satunya adalah sistem agroforestri yang menggabungkan tanaman kehutanan dengan pertanian, serta pengelolaan berbasis peternakan dan perikanan di kawasan pesisir seperti Delta Mahakam.

Menurut Joko, keberhasilan program ini tidak hanya akan berdampak pada pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi solusi konkret menjaga keseimbangan ekologi.

“Kita ingin masyarakat sejahtera tanpa harus mengorbankan hutan. Lewat model ini, mereka tetap bisa bertani, beternak, bahkan menangkap ikan, tapi dengan tetap menjaga fungsi hutan,” jelasnya.

Ia menegaskan, program ini bukan sekadar proyek, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola hutan yang inklusif. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat berada di garda depan dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak.

“Kami percaya, kalau masyarakat dilibatkan dan diberdayakan, kelestarian hutan akan terjaga dengan sendirinya,” pungkasnya. (lia/adv diskominfo kaltim)

Siswa SLB di Kaltim Kini Nikmati Pendidikan Gratis Lewat Gratispol

SAMARINDA — Pendidikan inklusif kini bukan lagi sekadar wacana di Kalimantan Timur. Melalui program Gratispol, Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan layanan pendidikan gratis tidak hanya menyasar siswa SMA dan SMK, tetapi juga menjangkau anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Langkah ini menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim membuka akses pendidikan yang setara bagi semua kalangan, tanpa terkecuali. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menegaskan, sesuai kewenangan, pihaknya memang bertanggung jawab atas seluruh jenjang SMA, SMK, dan SLB.

“Program pendidikan gratis ini merupakan bentuk komitmen dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, yang mencakup seluruh jenjang di bawah wewenang kami, termasuk SLB,” jelas Armin, Jumat (11/7/25).

Saat ini, ada 11 SLB yang dikelola Pemprov Kaltim dan tersebar di berbagai kabupaten/kota. Seluruhnya sudah masuk sebagai penerima manfaat Gratispol dengan prosedur pendaftaran yang sama seperti SMA dan SMK. Bahkan lulusan setara SMP di SLB tetap dapat melanjutkan ke jenjang SLB berikutnya dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung pemerintah.

“Semua layanan pendidikan kami perlakukan secara setara, termasuk bagi SLB. Tidak ada perbedaan perlakuan dalam hal dukungan,” tegas Armin.

Namun keseriusan pemerintah tidak berhenti pada pembebasan biaya pendidikan saja. Disdikbud Kaltim juga memprioritaskan peningkatan kualitas tenaga pengajar SLB, karena pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus memerlukan metode dan kompetensi yang khusus pula.

“Kami memberikan perhatian lebih kepada guru-guru SLB, salah satunya melalui program peningkatan kualitas dengan menyekolahkan mereka ke Universitas Negeri Surabaya (UNESA),” ungkap Armin.

Dirinya tak menampik masih ada pekerjaan rumah besar. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah belum meratanya tenaga pengajar berlatar belakang pendidikan luar biasa di SLB.

“Memang masih banyak tenaga pendidik di SLB yang belum berasal dari jurusan pendidikan luar biasa. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” tutupnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemprov Kaltim berharap tidak ada lagi sekat antara siswa reguler dan anak-anak berkebutuhan khusus menyangkut akses pendidikan. Semua sama-sama mendapatkan hak belajar yang layak, bermutu, dan ditanggung negara. (yud/adv diskominfo kaltim)

Kaltim Genjot Sekolah Rakyat untuk Siswa Kurang Mampu

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus bergerak memutus mata rantai kesenjangan pendidikan melalui pendirian Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui Dinas Sosial, langkah ini diwujudkan dengan mengoptimalkan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mempercepat proses perekrutan peserta didik di tiga lokasi rintisan.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan tiga titik pelaksanaan Sekolah Rakyat itu berada di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, serta SMA Negeri 16 Samarinda. Dari ketiganya, lokasi di BPMP menunjukkan progres paling signifikan.

“Sekolah Rakyat di BPMP menargetkan 50 siswa jenjang SMP dan 50 siswa jenjang SMA, yang masing-masing akan membentuk dua rombongan belajar. Proses pembelajaran direncanakan dimulai 14 Juli 2025,” jelasnya, Jumat (11/7/2025).

Dua titik lain masih berada dalam tahap percepatan rekrutmen. Khusus di SMAN 16, Pemprov Kaltim sudah menggandeng Kementerian PUPR untuk mempersiapkan sarana pendukung.

“Kami berharap paling lambat pada Jumat (11 Juli), Kementerian PUPR sudah mulai melakukan persiapan ruang kelas dan fasilitas lainnya di SMAN 16 Samarinda,” ujar Andi.

Pendamping PKH dilibatkan langsung agar melakukan identifikasi di lapangan, memverifikasi data, memvalidasi informasi, hingga memastikan kesiapan orang tua agar mendukung sistem pendidikan berasrama. Namun, menariknya, ia menyebut tantangan muncul pada jenjang sekolah dasar yang minim peminat.

“Situasi ini tidak hanya terjadi di Kaltim, melainkan juga menjadi perhatian nasional. Dalam pertemuan koordinasi di Jakarta, kami mendapati bahwa hanya tiga dari 100 lokasi yang mengusulkan jenjang SD pada tahap awal,” ungkapnya.

Sebagai langkah alternatif, Dinas Sosial akan menggandeng sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan agar menemukan anak-anak putus sekolah yang dapat direkrut sebagai siswa Sekolah Rakyat.

Demi menjaga kualitas pendidikan, seluruh tenaga pengajar dan kepala sekolah dipastikan akan disiapkan pemerintah pusat melalui skema rekrutmen nasional, sedangkan penempatannya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

“Rekrutmen guru sudah dimulai secara nasional. Nantinya, penempatan guru akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah,” tutup Andi.

Ia menambahkan, seluruh calon siswa yang diterima wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya sinkronisasi dengan basis data perlindungan sosial, sehingga program ini betul-betul menyasar keluarga yang membutuhkan. (yud/adv diskominfo kaltim)

Berburu Ilmu ke PTN Top, Mahasiswa Kaltim Disaring Ketat untuk Beasiswa Luar Daerah

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan keseriusannya agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Pemprov membuka kesempatan bagi mahasiswa asal Kaltim yang sedang menempuh pendidikan tinggi di luar provinsi, dengan skema beasiswa yang dirancang selektif dan fokus pada prioritas kebutuhan daerah.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menekankan, program ini berbeda dari bantuan pendidikan pada umumnya.

“Bagi yang kuliah di luar daerah, kategorinya adalah beasiswa. Itu artinya ada sejumlah ketentuan, antara lain harus berasal dari 10 PTN terbaik secara nasional,” ujarnya, Jumat (11/7/2025).

Perguruan tinggi negeri (PTN) tujuan menjadi syarat mutlak, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan kampus-kampus bergengsi lainnya. Tidak hanya itu, jurusan yang diambil juga dipertimbangkan secara khusus. Pemerintah lebih mengutamakan program studi yang belum ada di Kaltim, misalnya untuk mengatasi minimnya dokter spesialis di daerah.

“Kami sangat membutuhkan dokter spesialis di Kaltim. Maka, jurusan-jurusan yang belum tersedia di sini akan diprioritaskan,” tambah Dasmiah.

Menariknya, pemerintah juga memprioritaskan mahasiswa yang berasal dari daerah rentan seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Dua wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi, masing-masing mencapai 11 persen dan 9,8 persen, sehingga masuk radar utama penerima manfaat.

Ia menuturkan, penyaluran beasiswa dilakukan langsung ke rekening masing-masing mahasiswa. Namun, penerima wajib mempertahankan prestasi akademik karena sistem beasiswa ini dievaluasi tiap semester.

“Sifat beasiswanya per semester. Kalau IPK turun, bisa saja tahun depan tidak lagi menerima. Evaluasinya dilakukan berkala,” jelasnya.

Untuk tahun ini, kuota beasiswa bagi mahasiswa asal Kaltim yang kuliah di luar daerah hanya sekitar 800 orang. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan penerima bantuan pendidikan di dalam Kaltim yang mencapai lebih dari 33 ribu mahasiswa.

“Kami ingin agar peluang beasiswa ini benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Timur,” pungkas Dasmiah. (yud/asv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »