SMK Negeri 15 Samarinda Juara Duta Pelajar Sadar Hukum

SAMARINDA – SMK Negeri 15 Samarinda yang diwakili pasangan Andi Nabila Meysha Nurfadila dan Muhammad Azka Musyaffa berhasil menjadi juara pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum jenjang SMA/SMK/MA/SLB (Tuna Daksa) Tingkat Kota/Kabupaten Tahun 2025 di Kota Samarinda yang  berlangsung di Aula SMA Negeri 10 Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (3/7/2025).

Wakil SMA Negeri 15 Samarinda ini tampil sebagai juara dengan menampilkan makalah GABRILIANKA (Generasi Briliant Anti Kekerasan) Educate to Prevent, Inspire to Protect Bersama Menjaga Generasi Briliant dengan Stop Kekerasan.

Sementara SMA Negeri 10 Samarinda meraih juara melalui Firsty Lonia Br Damanik dan M Gilang Ridwannudin dengan judul makalah Peran Atap Rumah (Aksi Terpadu Ruang Media Anti Hoaks) dalam Meningkatkan Kesadaran Pelajar Terhadap Urgensi Hoaks.

Sedangkan juara ketiga diraih Muhammad Fauzan dan Nikeisha Aurella Salviano dari SMA Negri 10 Samarinda melalui makalah Membangun Kesadaran Anti-Phising dengan PHASE (Program Help Against Scams and Exploits).

Pemilihan duta pelajar sadar hukum ini diikuti pelajar jenjang SMA sederajat se Kota Samarinda yang diikuti sebanyak 10 (sepuluh) Tim yang terdiri masing-masing tim  adalah 1 (satu) orang  pelajar laki-laki dan 1 (satu) orang pelajar perempuan.

Sebelumnya para peserta se Kota Samarinda mengajukan karya tulis inovatif yang dalam penyusunannya telah dibimbing dan didampingi oleh guru pembimbing dan pendamping dari Kejaksaan Negeri setempat melalui Bidang Intelijen. Selanjutnya dilakukan seleksi terhadap karya tulis inovatif yang diajukan, sehingga diperoleh peserta guna dipertandingkan pada tingkat Kota Samarinda.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili Kristanto Trinoviandri selaku Koordinator pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menyampaikan,  kegiatan Duta Pelajar Sadar Hukum Tingkat Kota Samarinda ini diharapkan dapat melahirkan pelajar-pelajar sadar hukum yang dapat menjadi contoh teladan di tengah masyarakat khususnya di lingkungan sekolah masing-masing. Selain itu, pelajar merupakan generasi penerus bangsa sebagai agen perubahan yang harus dikembangkan potensinya ke arah yang positif, salah satunya yakni diberikan pemahaman hukum melalui pembinaan atau pembentukan karakter pelajar sadar hukum.

Para juara I, II dan III masing-masing memperoleh uang pembinaan untuk juara I sebesar Rp4,5 juta, juara II sebesar Rp3,5 juta dan juara III sebesar Rp2,5 juta. Para juara juga memperoleh piagam dan plakat.

Juara I, II dan III dari Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum tingkat Kota Samarinda Tahun 2025 akan dipertandingkan kembali pada tingkat Provinsi bersama dengan para juara dari masing-masing Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur. (adv diskominfo kaltim)

BKKBN dan DP3A Kaltim Siap Sukseskan Pemutakhiran Data Keluarga PK-25

SAMARINDA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendugbangga)  bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3A) Kaltim menyatakan komitmen untuk menyukseskan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK-25). Pendataan ini akan menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis data, terutama dalam penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan penguatan program Bangga Kencana.

Kepala Perwakilan Kemendugbangga Kaltim, Nurizky Permanajati, menyampaikan, pendataan akan dilaksanakan secara serentak pada 22 Juli hingga 21 Agustus 2025, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014.

“PK-25 menjadi landasan penting bagi pembangunan keluarga yang lebih baik. Data ini tidak hanya digunakan oleh BKKBN, tetapi juga mendukung kebijakan percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur,” ujar Nurizky saat ditemui usai kegiatan Workshop Pemutakhiran PK-25 di Hotel Mercure, Samarinda Kota, Rabu (2/7/2025).

Ia menjelaskan, pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting (Verval KRS) pada 16 Juni–15 Juli 2025, dilanjutkan dengan pengumpulan data modul kesulitan fungsional anak pada 1–30 September 2025.

Nurizky menambahkan, data PK-25 sangat strategis karena mendukung kebijakan lintas sektor seperti perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

“Kalau datanya tidak mutakhir, maka kebijakan bisa meleset. Inilah pentingnya PK-25 sebagai fondasi arah pembangunan yang tepat dan berkeadilan,” tegasnya.

Dukungan terhadap pelaksanaan PK-25 juga disampaikan oleh Kepala Bidang Dalduk KB DP3A Kaltim, Syahrul Umar. Ia menilai, pemutakhiran data keluarga adalah elemen krusial dalam perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa bicara program yang tepat tanpa data yang akurat. Karena itu, DP3A Kaltim mendukung penuh pelaksanaan PK-25 agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Syahrul juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar proses pendataan berjalan lancar dan optimal. Ia menyebut data PK-25 akan menjadi dasar bagi kebijakan lintas sektor, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, hingga penanganan stunting.

Sebagai bagian dari persiapan, Kemendugbangga Kaltim juga telah menyurati DP3A Provinsi untuk memohon fasilitasi penerbitan surat dukungan dari Gubernur Kalimantan Timur guna menyukseskan pelaksanaan PK-25.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Perwakilan Kemendugbangga Kaltim, Novi Hendrayanti, menyampaikan, pendataan PK-25 tahun ini telah memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi khusus. Hal ini dinilai sangat membantu efisiensi dan ketepatan pengolahan data.

“Namun memang masih ada tantangan, seperti keterbatasan jaringan internet dan kurangnya pemahaman masyarakat di beberapa wilayah. Untuk itu, di daerah yang tidak terjangkau sinyal, pendataan tetap dilakukan secara manual,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah menggandeng RT dan tokoh masyarakat setempat agar masyarakat paham bahwa pendataan ini murni untuk kepentingan pembangunan.

“Kami tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memastikan informasi yang diperoleh benar-benar merepresentasikan kondisi nyata keluarga di lapangan,” tegas Novi.

Para kader pendata, lanjutnya, telah dibekali dengan tanda pengenal resmi dan pelatihan menyeluruh untuk menjaga akurasi dan kualitas data.

Workshop Pemutakhiran PK-25 yang digelar Kemendugbangga Kaltim tersebut diikuti oleh perwakilan DP3A kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, petugas pendataan, serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan data keluarga.

Dengan pelaksanaan PK-25 yang semakin dekat, sinergi antar lembaga dan kesiapan teknis di lapangan menjadi kunci keberhasilan menghadirkan data keluarga yang mutakhir, akurat, dan bermanfaat luas bagi pembangunan daerah. (ra/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Dorong ISBI Jadi Benteng Seni dan Budaya Kaltim

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya agar memperkuat peran seni dan budaya sebagai identitas daerah melalui penyiapan Institut Seni Budaya Indonesia Kalimantan Timur (ISBI Kaltim). Upaya ini diharapkan menjadikan ISBI tak hanya sekadar institusi pendidikan tinggi, tetapi juga benteng penjaga sekaligus pengembang kekayaan budaya lokal.

Pendampingan dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta kepada ISBI Kaltim. Dukungan ini dibahas diaudiensi antara sivitas akademika ISI Yogyakarta, termasuk rektornya, dengan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, di Samarinda, Rabu (1/7/2025).

“Tadi ada beberapa sivitas akademika dari ISI termasuk Pak Rektor, ketemu saya kita diskusi masalah ISBI. Saya mendukung penuh atas guideline dari ISI ke ISBI,” kata Seno Aji usai pertemuan.

Hingga kini, ISBI Kaltim masih beroperasi di Gedung UPTD Museum Mulawarman, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Dengan jumlah mahasiswa yang baru sekitar 70 orang, pemerintah daerah menilai perlu ada akselerasi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

“Kita berharap sekarang baru sekitar 70 mahasiswa, kita berharap tahun depan bisa meningkat menjadi 300, 400, 700, kita targetnya 1000 mahasiswa,” ujarnya.

Ia mengingatkan pertumbuhan jumlah mahasiswa harus dibarengi dengan peningkatan sarana prasarana serta kualitas pengajar. Pemprov Kaltim menargetkan pembangunan gedung kampus yang representatif dan program peningkatan kompetensi dosen sebagai prioritas.

Tak hanya soal akademik, peran ISBI Kaltim diharapkan menjadi motor utama pelestarian sekaligus inovasi seni dan budaya daerah. Karena itu, pemerintah ingin ISBI bisa mandiri dalam beberapa tahun ke depan.

“Mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan ISBI menjadi mandiri, menjadi satu institusi seni yang ada di Kaltim dan untuk kebudayaan Kaltim,” pungkasnya.

Dengan dukungan lintas pihak, Pemprov optimistis ISBI Kaltim dapat tumbuh menjadi pusat seni budaya yang mengakar kuat pada identitas Kalimantan Timur. (yud/adv diskominfo kaltim)

Dorong Kemandirian Pangan, Wagub Kaltim Buka Rakontekda Peternakan 2025

BALIKPAPAN – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, membuka Rapat Konsultasi dan Koordinasi Teknis Daerah (Rakontekda) Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 se-Kalimantan Timur, yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan, Rabu (2/7/2025).

Seno Aji menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakontekda yang dinilai tepat waktu karena bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 2025–2029. Ia menekankan pentingnya Rakontekda sebagai momentum strategis membangun kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota dalam pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kaltim.

“Pembangunan peternakan bukan sekadar soal ketahanan pangan, tetapi bagian dari strategi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nonmigas, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya.

Wagub juga menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi melalui sektor peternakan, terutama dalam konteks mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia memberikan apresiasi atas dua program strategis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim, yakni Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) dan pembangunan Hatchery Joper (Jowo Super) sebagai langkah konkret membangun sentra peternakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Menurut data yang disampaikan, kebutuhan konsumsi daging ruminansia di Kaltim mencapai 17.095 ton per tahun atau setara dengan 136.763 ekor sapi. Namun, pasokan dari produksi lokal baru mampu memenuhi 47 persen, sehingga sisanya masih harus didatangkan dari luar daerah seperti NTT, Sulawesi, dan Jawa. Hal serupa juga terjadi pada komoditas daging unggas dan telur, yang masing-masing pemenuhannya dari luar daerah masih mencapai 25 dan 66 persen.

Seno Aji menegaskan perlunya penguatan kawasan usaha peternakan dan peningkatan peran swasta, akademisi, asosiasi peternak, serta stakeholder lainnya agar Kaltim tidak hanya menjadi pasar, melainkan juga produsen pangan hewani yang mandiri.

“Kaltim memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi baru berbasis sumber daya terbarukan. Sektor peternakan menjadi salah satu fondasinya,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta, agar turut mendukung pembangunan peternakan melalui program kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta menjalin kerja sama riset dan teknologi dengan perguruan tinggi.

Ia berharap Rakontekda ini dapat menghasilkan kebijakan dan program nyata guna memperkuat kelembagaan peternakan, meningkatkan produksi lokal, dan membangun sentra peternakan berkelanjutan di seluruh wilayah Kaltim. (yud/adv diskominfo kaltim)

Inovasi Jadi Kunci Pariwisata Kaltim Bangkit di Tengah Efisiensi

SAMARINDA – Tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran serta kontraksi ekonomi global menjadi tantangan besar bagi sektor pariwisata di Kalimantan Timur. Dampaknya paling terasa pada perhotelan yang kini mengalami penurunan tingkat hunian secara signifikan.

Namun, di balik situasi yang menekan ini, muncul dorongan kuat agar terus maju dengan memperkuat sinergi dan melakukan inovasi. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menegaskan pentingnya langkah adaptif agar pariwisata tetap bergerak.

“Memang kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa tingkat hunian hotel mengalami penurunan. Ini bukan hanya karena efisiensi anggaran, tapi juga karena kontraksi ekonomi global yang berdampak hingga ke berbagai sektor,” ungkap Ririn, Selasa (1/7/2025).

Kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah, termasuk pembatasan perjalanan dinas dan kegiatan pemerintahan di hotel, diakui cukup memukul sektor perhotelan. Beberapa hotel di Balikpapan, Kutai Kartanegara, hingga Samarinda bahkan terpaksa memangkas jam kerja karyawan, sebagian lainnya harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Meski demikian, ia menilai kondisi ini bukan alasan untuk terus meratapi keadaan. Justru, tantangan ini mesti dijawab dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menggali ide-ide segar.

“Pak Gubernur tadi juga sudah menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan tetap bisa dioptimalkan di kabupaten dan kota seperti Balikpapan dan Kukar. Artinya, ini peluang. Kegiatan bisa kita aktivasi lagi di hotel-hotel, asal dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan,” katanya.

Ia mengajak pemerintah daerah, pelaku usaha, serta komunitas pariwisata untuk bersatu memutar roda industri ini. Menurutnya, kebangkitan pariwisata tak bisa hanya bertumpu pada satu pihak saja.

“Kita harus kembali menyalakan mesin-mesin pariwisata kita. Gelar festival, aktifkan kembali pameran budaya, adakan event olahraga dan hiburan, itu semua bisa memberikan efek domino yang besar,” pungkasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »