Pemprov Kaltim Siap Bersinergi Bersama Mahasiswa

SAMARINDA — Kalangan mahasiswa mendapat pengakuan penting sebagai elemen strategis pembangunan bangsa dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) XI Forum Nasional Sosial Masyarakat (Fornassosmas) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Indonesia yang digelar di Universitas Mulawarman, Kamis (26/6/2025).

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang membuka acara tersebut, menyampaikan, mahasiswa memiliki peran besar tidak hanya mengawal kebijakan, tetapi juga memberi solusi.

“Kita harapkan BEM tidak hanya dikenal karena demonstrasinya, tetapi juga karena kontribusinya lewat penelitian, kajian, dan program nyata yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.

Mukernas ini menjadi wadah bagi mahasiswa dari seluruh Indonesia agar memperkuat jaringan advokasi sosial, menyusun arah gerakan, serta memberikan masukan terhadap isu pembangunan daerah dan nasional.

Seno Aji menegaskan, Pemprov Kaltim terbuka terhadap kolaborasi dan sinergi bersama dunia kampus, demi menghasilkan kebijakan yang lebih responsif.

“Saya percaya peran mahasiswa ke depan sangat strategis. Mereka bisa menjadi mitra pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat,” jelasnya.

Dengan potensi intelektual dan semangat idealisme yang dimiliki, mahasiswa diharapkan mampu menyumbangkan gagasan kritis namun tetap solutif. Forum seperti Mukernas Fornassosmas dinilai penting untuk mengubah gerakan mahasiswa dari yang reaktif menjadi lebih konstruktif.

“Kalau Mukernas ini berjalan dengan baik, maka akan muncul gagasan-gagasan segar yang bisa menjadi bagian dari pembangunan, baik untuk Kalimantan Timur maupun Indonesia secara luas,” tutupnya.

Mukernas XI Fornassosmas ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar melahirkan rumusan kerja nyata yang bisa diimplementasikan dan berdampak langsung di masyarakat. (yud/adv diskominfo kaltim)

Disdikbud Kaltim Tegaskan Tidak Ada Pungutan di Sekolah Negeri

SAMARINDA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kembali, sekolah-sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada siswa maupun orang tua.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmad Ramadhan, menyikapi masih adanya laporan di lapangan tentang dugaan pungutan di sejumlah sekolah negeri.

Dijelaskan, sudah sejak lama Disdikbud Provinsi tidak membolehkan pungutan. Buku disiapkan.

“Bahkan program GratisPol juga mencakup seragam, sepatu, dan tas,” ujar Rahmad, Rabu (25/6/2025).

Dikatakan, seluruh kebutuhan dasar operasional pendidikan sudah ditanggung melalui Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dialokasikan pemerintah. Anggaran tersebut tidak hanya mencakup fasilitas siswa, tetapi juga diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana pendukung pembelajaran.

Ia menambahkan, program GratisPol yang telah dijalankan Pemprov Kaltim bertujuan agar menghapus semua bentuk hambatan ekonomi yang mengakses pendidikan, khususnya di jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi.

“Harapannya, dengan adanya program ini, tidak ada lagi alasan anak-anak tidak sekolah karena persoalan biaya. Semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah,” tegasnya.

Mengenai adanya laporan pungutan di tingkat sekolah, Rahmad menyebut pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pengawas dan kepala sekolah di masing-masing wilayah untuk memastikan kebijakan ini dijalankan sepenuhnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar di sekolah-sekolah negeri.

“Transparansi dan pengawasan publik sangat penting agar kebijakan pendidikan gratis bisa terlaksana dengan baik,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Disdikbud Kaltim Perkuat Sinergi Lintas Dinas untuk Lestarikan Budaya

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian budaya dan pengembangan seni daerah. Sinergi ini melibatkan sejumlah instansi, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Pariwisata, guna memperluas dampak program kebudayaan di masyarakat.

Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmad Ramadhan, menegaskan, sinergi antar dinas menjadi hal mutlak dalam menjaga kelestarian budaya lokal. Ia mencontohkan berbagai kegiatan seperti lomba permainan tradisional gasing dan egrang, yang tak hanya menjadi bagian dari pelestarian budaya, tetapi juga olahraga tradisional.

“Lomba-lomba tradisional seperti gasing dan egrang, tentu kami terus berkoordinasi dengan Dispora. Sinergi sangat penting karena kebudayaan tidak berdiri sendiri,” ujar Rahmad, Rabu (25/6/2025).

Dirinya juga menyoroti sejumlah event berskala besar yang menjadi hasil kolaborasi antar dinas, seperti Dialog Serantau Borneo Kalimantan (DSBK) dan East Borneo International Folklore Festival (EBIFF). Kedua event tersebut menjadi ajang promosi budaya yang bukan hanya berskala lokal, tetapi juga regional dan internasional.

Menurutnya, pelestarian budaya harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya Disdikbud semata. Keterlibatan sektor pariwisata dan olahraga dinilai penting karena mampu menarik minat generasi muda serta wisatawan, sekaligus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Kita ingin menjadikan budaya sebagai kekuatan daerah, bukan hanya dari sisi pelestarian, tapi juga pengembangan ekonomi kreatif dan diplomasi budaya,” tambahnya.

Disdikbud Kaltim berharap upaya pelestarian budaya di Kalimantan Timur bisa berjalan lebih masif, terstruktur, dan berkelanjutan, sekaligus mampu memperkuat identitas daerah di tengah arus globalisasi. (yud/adv diskominfo kaltim)

Guru Honorer Sambut Insentif Gratispol dengan Haru

SAMARINDA — Program insentif bulanan yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam skema Gratispol disambut antusias para tenaga pendidik, khususnya guru honorer. Sebanyak 31.525 guru dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK sederajat akan menerima insentif sebesar Rp 500 ribu per bulan.

Salah satu guru yang mengaku sangat terbantu dengan program ini adalah Tantri Lidya Paramita, pengajar di TK Negeri Tenggarong, Kutai Kartanegara.

“Saya sangat senang sekali, apalagi terutama bagi kami para guru honorer. Bantuan ini sangat berarti,” ujarnya saat ditemui usai kegiatan Penyerahan Penghargaan Gratispol Umrah dan Perjalanan Religi serta Insentif Guru Jospol di Plenary Hall GOR Kadrie Oening, Samarinda, Rabu (25/6/2025).

“Semoga program ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dan kalau bisa nilai bantuannya juga meningkat,” timpalnya.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan, insentif ini merupakan bentuk penghargaan atas peran guru dalam membentuk generasi emas masa depan.

“Insentif ini kami berikan kepada guru-guru dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK dan MA di seluruh Kaltim, termasuk guru honorer dan guru swasta. Besarannya Rp 500 ribu per bulan. Ini sudah kami siapkan melalui Pergub dan mekanisme anggarannya juga jelas,” ujar Seno.

Dana insentif akan disalurkan langsung ke rekening penerima melalui Bankaltimtara, dengan pengaturan dari Biro Kesejahteraan Rakyat. Melalui program ini, Pemprov Kaltim berharap bisa membangun ekosistem pendidikan yang adil dan sejahtera, serta memotivasi para guru untuk terus berkontribusi dalam pencapaian target generasi emas 2045. (yud/adv diskominfo kaltim)

Dinas ESDM Kaltim Tindak Lanjuti Longsor Batuah

KUTAI KARTANEGARA — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meninjau lokasi longsor di kilometer 28, Desa Batuah, pada Selasa (24/6/2025).

Kunjungan ini sebagai respons atas keluhan warga terkait dampak longsor yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan di sekitar wilayah tersebut.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menjelaskan, pertemuan dengan masyarakat dan pemerintah daerah, terdapat tiga poin penting yang menjadi kesepakatan bersama.

“Pertama, warga meminta adanya santunan dari PT BSSR. Kedua, mereka ingin relokasi rumah pinjam pakai yang diberikan pemerintah menjadi hak milik. Ketiga, masyarakat ingin mengetahui penyebab pasti longsor ini,” ujarnya.

Dirinya menyebutkan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar menurunkan tim Inspektur Tambang guna melakukan investigasi independen. Menurutnya, keterlibatan Inspektur Tambang merupakan langkah penting dalam menjawab keresahan masyarakat secara objektif.

“Inspektur Tambang harus minta persetujuan dari Jakarta dulu, jadi belum bisa langsung turun. Kami terus percepat koordinasi agar masalah ini segera tuntas,” tegasnya.

Terkait hasil kajian sebelumnya yang dilakukan tim dari Universitas Mulawarman (Unmul), ia menilai belum mengungkap secara menyeluruh penyebab utama longsor.

“Tim dari UNMUL hanya membahas aspek permukaan, sementara aspek pengurukan (disposal) belum dikaji mendalam,” ungkapnya.

Ia menegaskan, penyelidikan harus dilakukan pihak independen, mengingat regulasi telah menetapkan Inspektur Tambang sebagai pihak berwenang menentukan apakah longsor tersebut disebabkan aktivitas tambang atau faktor lainnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »