BPSDM Kaltim Kembangkan Kompetensi Lurah

SAMARINDA – Komitmen Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim mendukung dan menyukseskan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terus dilakukan.

Terkini, BPSDM Kaltim telah mendidik dan meningkatkan kompetensi para lurah se Kaltim. Dari lurah se Kaltim yang berjumlah 197 orang, telah berhasil ditingkatkan kompetensinya sebanyak 144 orang atau lebih dari 73 persen.

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi menyampaikan, kegiatan pelatihan ini terbagi dalam tiga angkatan. Angkatan pertama berlangsung selama dua hari, yaitu tanggal 6 dan 7 Mei 2025, di BPSDM Kaltim. Jumlah peserta sebanyak 40 orang yang berasal dari Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Paser.

Angkatan kedua, berlangsung selama dua hari, yaitu tanggal 15 dan 16 Mei 2025. Bertempat di Aula Kantor Walikota Balikpapan. Jumlah pesertanya sebanyak 69 orang dari Balikpapan, Penajam Paser Utara,

terakhir) berlangsung selama dua hari, dan berakhir 21 Mei 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Bappeda Kutai Kartanegara dan diikuti oleh 35 peserta dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang.

Nina Dewi menyampaikan, kegiatan pengembangan kompetensi lurah ini merupakan bagian dari komitmen BPSDM Kaltim dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah di tingkat kelurahan, sebagai garda terdepan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dikatakan, lurah sebagai pemimpin di wilayah administratif terkecil memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi para lurah saat ini semakin kompleks. Bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga terkait pengelolaan keuangan, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDM Kaltim, yang juga sekaligus sebagai penanggungjawab kegiatan, Rina Kusharyanti menjelaskan,  materi yang diberikan meliputi overview kebijakan, peran strategis lurah dalam mewujudkan pemerintahan kelurahan yang efektif dan akuntabel, pemanfaatan teknologi informasi untuk administrasi dan layanan di kelurahan. Materi lain yang diberikan yaitu kepemimpinan transformasional bagi lurah: membangun tim kerja dan kolaborasi dengan stakeholders, pendidikan anti korupsi, pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat, inovasi pelayanan publik di tingkat kelurahan serta penguatan tata kelola keuangan dan administrasi kelurahan.

“Jumlah jam pelajaran (JP) Pelatihan Pengembangan Kompetensi Lurah selama dua hari sebanyak 20 JP dan peserta akan mendapatkan e-Sertifikat.” pungkas Rina Kusharyanti.

Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, sebagai salah satu pemateri menambahkan, narasumber selain dari para Widyaiswara, juga para pimpinan instansi atau pejabat level kabupaten/kota setempat yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, sesuai dengan materi pelatihan. (MJ/adv diskominfo kaltim)

Kaltim Berpeluang Jadi Percontohan Nasional Kopdeskel Merah Putih

SAMARINDA – Sebanyak 400 koperasi desa di Kalimantan Timur menyatakan kesiapan untuk diintegrasikan ke dalam skema Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel), program nasional yang dicanangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Langkah ini menempatkan Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang progresif dalam menindak lanjuti kebijakan nasional terkait penguatan ekonomi berbasis masyarakat desa. Pemerintah provinsi aktif mendorong transformasi koperasi desa agar menjadi institusi ekonomi yang produktif dan mandiri.

“Hingga saat ini, telah terdapat kurang lebih 400 koperasi desa yang siap mengikuti integrasi ke dalam program Kopdeskel. Kami menargetkan seluruh koperasi lainnya dapat bergabung sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, yakni pada 12 Juli 2025,” ungkap Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, dalam rapat koordinasi secara daring, Selasa (21/5/2025).

Pemerintah pusat telah menyiapkan skema pendampingan dan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan program berjalan efektif. Pendekatan ini dilakukan melalui observasi langsung dan dialog bersama pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Sebagai bentuk keseriusan implementasi, Kalimantan Timur akan menerima kunjungan dua wakil menteri pada 24 Mei 2025.

“Pada tanggal 24 Mei 2025, Wakil Menteri Desa dan Wakil Menteri Koperasi akan berkunjung ke Kalimantan Timur. Dalam kesempatan tersebut, seluruh kepala desa akan dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai pelaksanaan teknis program Kopdeskel Merah Putih,” terangnya.

Kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman serta kapasitas teknis aparat desa dalam menjalankan program. Pemerintah daerah pun menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengakselerasi pelaksanaan program ini.

“Kami percaya, dengan dukungan kolaboratif dari seluruh elemen, Kalimantan Timur berpotensi menjadi wilayah percontohan dalam pelaksanaan program Kopdeskel secara nasional. Ini merupakan peluang besar untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat mulai dari tingkat desa,” tambahnya.

Program Kopdeskel Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi tantangan ekonomi di daerah.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Kopdeskel di seluruh Indonesia sebagai pilar utama penguatan ekonomi komunitas yang inklusif dan berkelanjutan. (yud/adv diskominfo kaltim)

Bimtek Ekraf Fasyen di Samarinda Cetak Pelaku Usaha Siap Bersaing di Pasar Global

SAMARINDA– Sebanyak 31 pelaku usaha ekonomi kreatif subsektor fesyen mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang digelar di Creative Hub Temindung, Jalan Pipit, Bandara, Sungai Pinang, Samarinda, Rabu (21/5/2025).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta daya saing pelaku industri kreatif agar mampu berkembang di pasar lokal maupun global.

Bimtek berlangsung selama dua hari, sejak 19 hingga 20 Mei 2025, dengan peserta yang berasal dari Samarinda (29 orang) dan Kutai Kartanegara (2 orang). Berbagai jenis usaha kreatif seperti laundry sepatu, barber shop, hingga lini fesyen menjadi fokus pengembangan dalam kegiatan ini.

Ketua panitia pelaksana yang juga Kepala Bidang Pengembangan SDM Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur, Dahlia, menjelaskan, bimtek ini merupakan bagian dari program pengembangan ekonomi kreatif yang menyasar berbagai aspek penting, termasuk literasi keuangan, kemitraan ekonomi, dan strategi personal branding.

Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan, pelaku ekonomi kreatif di Kaltim masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia yang sebagian besar masih belajar secara otodidak, keterbatasan akses permodalan, perlindungan hak kekayaan intelektual yang minim, serta akses pasar yang belum optimal.

“Kami terus mendorong penguatan industri ekonomi kreatif dengan berbagai upaya, termasuk bimbingan teknis dan sertifikasi, agar pelaku usaha lebih siap, inovatif, dan berdaya saing. Apalagi sebagai wilayah penyangga IKN, Kaltim harus memiliki pelaku ekraf yang matang dan sejahtera,” ujar Ririn.

Metode bimtek dilaksanakan secara teori dan praktik. Para peserta mendapatkan materi terkait manajemen usaha, pemasaran digital, strategi branding, serta penguatan jejaring komunitas.

Dengan materi yang padat dan aplikatif, kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan pelaku usaha ekonomi kreatif yang tidak hanya siap bersaing, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis kreativitas dan inovasi. (yud/adv diskominfo kaltim)

Audiensi dengan Driver Ojek Online, Wagub Kaltim Tegaskan Siap Tindak Aplikator Bandel

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, menerima audiensi perwakilan mitra driver ojek online yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim. Audiensi berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Lantai 1. Selasa (20/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Seno Aji menegaskan sikap tegas Pemerintah Provinsi terhadap aplikator transportasi daring yang dinilai tidak kooperatif dan tidak mengikuti regulasi pemerintah.

“Kami akan memberikan surat peringatan ketiga (SP3) kepada aplikator yang tidak pernah memenuhi undangan Pemerintah Provinsi. Jika masih tidak hadir dan tidak mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan, maka lebih baik mereka tidak beroperasi di wilayah Kalimantan Timur,” ujar Seno Aji di hadapan para driver.

Ia menambahkan, langkah tersebut sesuai dengan regulasi yang mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Hasil audiensi juga menyepakati akan dibuat surat resmi kepada Menteri Perhubungan, yang akan dikirimkan esok hari. Surat tersebut berisi permintaan agar diterbitkan regulasi yang lebih tegas terhadap operasional aplikator transportasi daring di Indonesia.

Seno juga menyoroti praktik promosi tarif murah oleh aplikator yang dianggap merugikan driver.

“Kami mendukung agar tidak ada lagi promo yang menyebabkan driver kehilangan penghasilan. Ini juga disepakati oleh driver dan aplikator, agar tarif tetap wajar tanpa memberatkan masyarakat,” tegasnya.

Ia menyebutkan sanksi administratif yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur, yakni melalui tahapan SP1, SP2, hingga SP3. Jika setelah SP3 aplikator tetap tidak menunjukkan itikad baik, maka kantor operasional mereka akan ditutup.

Dalam kesempatan itu, para perwakilan driver meminta dukungan pemerintah untuk difasilitasi mengikuti rapat bersama asosiasi profesi transportasi daring di Jakarta. Menanggapi hal ini, Pemprov Kaltim akan membantu akomodasi bagi 3 hingga 5 perwakilan driver.

Seno menegaskan, aplikator tersebut sudah beberapa kali mangkir dari undangan DPRD dan Pemprov Kaltim.

“Kami akan mengirimkan surat teguran terakhir. Jika masih tidak hadir, maka kita akan ambil tindakan tegas. Mitra atau driver masih punya pilihan menggunakan platform lain seperti Gojek dan Grab,” tegasnya. (yud)

Momentum Harkitnas Dimaknai Bekerja Lebih Cepat, Gesit dan Energik

SAMARINDA – Semangat Kebangkitan Nasional ke-117 tetap terasa kuat meskipun hujan mengguyur Kota Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Selasa (20/5/2025).

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan, momentum Harkitnas perlu terus dihidupkan, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat luas.

“Semangat Harkitnas harus dimaknai ASN sebagai dorongan untuk bekerja lebih cepat, lebih gesit, dan lebih energik,” kata Seno Aji,

Dikatakan, peringatan Kebangkitan Nasional ke-117 ini menjadi pengingat agar semangat kebangkitan tetap hidup dalam diri ASN dan masyarakat Kaltim. Bagi Kaltim, kebangkitan yang paling mendasar adalah di bidang pendidikan. Karena itu, Pemprov terus mendorong pendidikan gratis untuk menciptakan SDM unggul demi masa depan Kaltim.

“Dengan begitu, program-program kerja pemerintah dapat diselaraskan dan disampaikan secara lebih baik kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan, Harkitnas bukan sekadar seremoni, melainkan refleksi untuk memperkuat nasionalisme dan etos kerja.

“Namanya saja Kebangkitan Nasional. Ini bukan hanya soal rasa nasionalisme, tetapi juga semangat perjuangan untuk memberikan pelayanan terbaik dan bekerja dengan lebih baik dari hari ke hari,” tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran digital di era modern ini.

“Kaltim saat ini masuk dalam tiga besar nasional dalam hal literasi digital. Namun tugas kita belum selesai. Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak menggunakannya. Jangan sampai masyarakat terjebak dalam judi online, pornografi, atau pelanggaran di media sosial yang dapat berdampak hukum,” tegasnya. (yud)

« Previous Page — Next Page »