Wakil Ketua DPR RI Kunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

SAMARINDA  – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menerima kunjungan kerja dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Adies Kadir dan Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud. Turut mendampingi ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanudin Mas’ud, Wakil Ketua (III) DPRD Kalimantan Timur Yenni Eviliana, Staff Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan R.P. Mulya, Direktur Kepatuhan Internal Barron Ichsan, Direktur Teknologi Informasi Keimigrasian Chicco Achmad Muttaqin, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Timur Syahrioma Delavino serta para Kepala UPT Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kalimantan Timur , Jumat (24/04/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau ayanan keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dan membangun sinergitas. Ini selaras dengan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto melalui perintah harian Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu membangun sinergitas dengan stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adies Kadir didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Yudhistira Yudha Permana  meninjau area pelayanan paspor, ruang tunggu pemohon, serta fasilitas lainnya.

Adies Kadir mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang baik dan responsif kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam bidang keimigrasian. Namun beliau melihat sarana prasarana seperti ruang pelayanan yang terbatas, area parkir yang sempit, serta lokasi kantor yang berada di daerah rawan banjir.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, juga mengapresiasi upaya Kantor Imigrasi Samarinda dalam meningkatkan mutu pelayanan.

“Kantor Imigrasi Samarinda ini sudah selayaknya representatif baik dari segi fasilitas maupun pelayanannya,” kata Rudi Mas’ud.

Rudi mencatat, terdapat kendala pada sarana dan prasarana sehingga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Lembaga legislative (DPRD) provinsi Kaltim untuk ketersediaan pengembangan lahan pembangunan kantor imigrasi yang lebih representatif dan bebas dari risiko banjir agar pelayanan publik dapat terlaksana dengan bai.

“Pelayanan publik yang baik perlu ditunjang dengan dukungan infrastruktur yang baik,” ucap Rudi.

Menurutnya, tersedianya sarana dan prasarana keimigrasian yang memadai, kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat. Fasilitas yang baik tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan, tetapi juga mendukung efektivitas dan efisiensi kerja petugas di lapangan. Pemeriksaan keimigrasian dapat dilakukan dengan lebih akurat dan cepat, sementara pengawasan terhadap lalu lintas orang asing menjadi lebih optimal.

“Kantor imigrasi yang representatif mencerminkan wajah negara dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, perbaikan fasilitas bukan hanya kebutuhan fisik, melainkan juga langkah strategis dalam memperkuat fungsi pelayanan, pemeriksaan, dan pengawasan keimigrasian secara menyeluruh,” ucap Yudhistira Yudha Permana.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai sektor, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan prima. (**)

Kabid Minerba ESDM Kaltim Minta Polda Tindak Tegas Tambang Ilegal di Bontang Barat

SAMARINDA– Aksi tambang ilegal yang merajalela di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, akhirnya menuai reaksi keras dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur. Kepala Bidang Minerba ESDM Kaltim, Achmad Prannata, secara tegas menyatakan telah menggandeng Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim untuk menindak dan menangkap pelaku tambang tanpa izin tersebut.

“Kegiatan ini jelas merusak lingkungan. Tidak ada izin yang terdaftar di wilayah itu, baik untuk mineral maupun batu bara,” tegas Achmad Prannata, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (25/4/25).

Prannata atau yang akrab disapa Nata, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk langkah hukum yang tegas.

Data yang diungkap ESDM menunjukkan aktivitas tambang ilegal tersebut telah membuka lahan seluas 37,25 hektare, terdiri dari 5,93 hektare di kawasan Hutan Lindung, dan 31,32 hektare di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Area Penggunaan Lain (APL).

“Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi juga perusakan lingkungan dalam skala besar,” kata Nata.

Pihak ESDM telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 10 April lalu, menyegel lokasi, dan memasang plang larangan aktivitas. Namun hanya berselang 12 hari, tepatnya pada 20 April, plang tersebut dicopot dan kegiatan tambang ilegal kembali beroperasi.

“Saya langsung hubungi Polda Kaltim. Kami minta pelaku segera ditangkap,” tegasnya.

Nata juga menyarankan masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas ilegal semacam ini, termasuk ke Gakkum Kehutanan dan Polres Bontang.

“Bawa bukti, tunjukkan lokasi, dan proses hukum akan berjalan,” ujarnya.

ESDM Kaltim menegaskan tidak ada kompromi terhadap aktivitas tambang ilegal. Kolaborasi dengan pihak kepolisian diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam menghentikan perusakan lingkungan di Kaltim. (yud)

ESDM Kaltim Buka Hotline Pengaduan Tambang Ilegal, Masyarakat Diminta Aktif Melapor

SAMARINDA — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur membuka layanan pengaduan khusus untuk menampung laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan ilegal yang kian marak di wilayah Kaltim. Layanan ini disampaikan Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto melalui Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) ESDM Kaltim, Achmad Prannata, Jumat (25/4/25).

Achmad Prannata menjelaskan, hotline pengaduan ini dibuka sebagai langkah cepat dalam menanggapi keresahan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal. Masyarakat bisa menyampaikan laporan langsung melalui nomor 0851-8337-5390.

“Ini adalah bentuk keterbukaan kami kepada masyarakat. Kami ingin setiap aktivitas pertambangan tanpa izin, yang merusak lingkungan dan tidak sesuai aturan, dapat segera kami ketahui dan ditindaklanjuti,” ujar nata sapaan akrabnya.

Hotline ini terbuka untuk seluruh masyarakat Kaltim yang mengetahui atau melihat langsung kegiatan pertambangan yang tidak mengantongi izin resmi, baik di kawasan hutan lindung, ruang terbuka hijau, maupun area penggunaan lainnya.

Ia menegaskan, laporan yang masuk akan langsung diverifikasi oleh tim ESDM Kaltim dan jika ditemukan unsur pelanggaran, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penindakan.

“Kami harap masyarakat jangan takut melapor. Identitas pelapor akan kami jaga kerahasiaannya. Yang penting ada data, bukti foto atau video, serta lokasi yang jelas,” imbuhnya.

Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menegakkan hukum terhadap para penambang liar yang kerap beroperasi secara sembunyi-sembunyi.

ESDM Kaltim berharap dengan adanya hotline ini, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tambang ilegal dapat semakin kuat dan efektif. (yud)

Diskon Tarif Listrik Berakhir, Kaltim Alami Inflasi

SAMARINDA – Seiring berakhirnya diskon 50 persen untuk tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA yang berlaku pada bulan Januari-Februari membuat tekanan Inflasi Kalimantan Timur pada Maret tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meski demikian, kenaikkan inflasi Kaltim masih di dalam koridor target inflasi nasional.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Timur pada periode Maret 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 2,02% (mtm), atau mengalami inflasi tahunan dan tahun kalender masing-masing sebesar 1,36% (yoy) dan 0,75% (ytd). Inflasi IHK Kaltim pada periode ini

Selain itu, inflasi juga didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau karena permintaan pada HBKN Ramadan dan Idul Fitri 2025. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi yang tetap stabil dan terkendali di tengah dinamika global,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Budi Widihartanto.

Upaya pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Kaltim oleh TPID se-Kaltim. Guna memastikan ketersediaan pasokan terus melakukan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani melalui berbagai program antara lain: mekanisasi pertanian, bantuan pupuk, bantuan sarana dan prasarana tani kepada kelompok tani di wilayah Kalimantan Timur.

Salah satu upaya untuk menjaga keterjangkauan harga selama Ramadhan adalah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) nasional yang dilaksanakan secara serentak di kantor pos kabupaten/kota se-Indonesia pada 1 – 29 Maret 2025. Selain itu, GPM pada bulan maret tercatat kurang lebih dilakukan pada 150 titik lokasi di seluruh kabupaten/kota Kalimantan Timur. Untuk mendukung kelancaran distribusi telah dilakukan upaya untuk mendukung Fasilitasi Distribusi Pangan kepada Poktan dan KWT pada kegiatan GPM dengan komoditas pangan mencakup aneka cabai dan sayur mayur.

Sebagai penguatan komunikasi efektif, Komunikasi antar TPID Se-Kaltim terus dilakukan melalui rapat koordinasi untuk mengambil langkah konkret, upaya pengendalian ekspektasi masyarakat melalui Ulama Peduli Inflasi, mensosialisasikan diversifikasi pangan dalam rangka mendukung penguatan ketahanan pangan di kalimantan timur dan peningkatan kesejahteraan petani serta keluarga serta terus melakukan Himbauan belanja bijak.

Dikatakan Budi Widihartanto, TPID Provinsi Kaltim akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K, serta mendorong realisasi investasi private sektor bisa tumbuh lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kaltim yang tinggi dan berkelanjutan serta inflasi kalimantan timur yang rendah dan stabil. (**)

Fraksi Golkar DPRD Kaltim Sambangi Kantor PWI Kaltim

SAMARINDA – Ketua fraksi Golkar DPRD Kaltim Muhammad Husni Fachruddin didampingi M. Udin anggota fraksi Golkar DPRD Kaltim berkunjung dan bersilaturahmi dengan jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim di Kantor PWI Kaltim Jalan Biola 8, Samarinda, Rabu (23/4/2025).

Kehadiran Ketua fraksi Golkar dan anggota disambut Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin, Wakil Ketua Bidang Organisasi Wiwid Marhaendra Wijaya, Wakil Ketua Bidang Aset Bayu Surya, Sekretaris Achmad Shahab, Bendahara M. Heldiyanur dan jajaran pengurus PWI Kaltim.

Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua fraksi Golkar dan anggota. Ia mengapresiasi kerja sama DPRD Kaltim dengan PWI Kaltim yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Dikatakan, pers sebagai pilar demokrasi ke empat, tidak bisa dipisahkan dengan wakil rakyat (DPRD), mengingat fungsi kedua lembaga ini sebagai kontrol dan cek balancing dalam alam demokrasi sehingga tujuan mencerdaskan dan mensejahterakan warga Kaltim semakin cepat dicapai.

“Pers Kaltim akan terus hadir sebagai sebagai bentuk dukungan fungsi kontrol dan cek balancing, sehingga informasi yang diterima pemerintah dan masyarakat Kaltim adalah informasi yang terkonfirmasi dan tervalidasi, guna mencerdaskan dan mensejahterakan Kaltim,” kata Rahman-sapaan akrab Pimpinan Redaksi Harian Samarinda Pos ini.

Sementara itu, Ketua fraksi Golkar DPRD Kaltim Muhammad Husni Fachruddin mengatakan kehadirannya bersama anggota, juga mewakili  Ketua DPD Golkar Kaltim yang juga Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, di kantor PWI Kaltim bertujuan untuk bersilaturahmi dengan PWI Kaltim guna meningkatkan kerjasama dan harmonisasi dengan Pemprov dan DPRD Kaltim.

Menurut Ayub sapaan akrab Sekretaris DPD Golkar Kaltim ini, fungsi kontrol pers oleh wartawan PWI Kaltim terhadap kebijakan Gubernur dan wakil rakyat di DPRD Kaltim tetap diperlukan, untuk menjaga ‘cek and balancing’ yang obyektif, agar Kaltim kedepan lebih baik dan maju dengan pesat.

“Untuk itu, fraksi Golkar DPRD Kaltim siap mendukung dan meningkatkan kerjasama dengan PWI Kaltim, agar PWI dan gedung kantor PWI ini menjadi berdaya guna untuk meningkatkan kapasitas profesi dan kesejahteraan wartawan,” ucapnya.

Tidak lupa, Ayub menyampaikan pesan Gubernur Rudy Mas’ud melalui pesan whatsapp kepada PWI Kaltim, bahwa Wartawan PWI tetap dan akan selalu ada di hati Gubernur Kaltim.

Ia pun mengatakan wartawan tetap mendapatkan porsi khusus, sebagai influencer media yang berintelektual, dengan kerja-kerja jurnalistiknya sebagai pilar demokrasi, yang menyuarakan dengan lebih objektif dan transparan serta tetap memberikan edukasi kepada masyarakat.

Melalui produk jurnalistik, DPRD dan Pemprov Kaltim berharap program kebijakan pemerintah akan tersampaikan, sekaligus pers terus memberikan masukkan saran yang konstruktif agar tujuan pembangunan Kaltim Emas, mencerdaskan dan mensejahterakan warga Kaltim semakin cepat tercapai.*

« Previous Page — Next Page »