Pelatihan Pembuatan Kain Ecoprint, Pengembangan Usaha Alternatif Masyarakat Miskin Pedesaan

Paser – Sebanyak 60 peserta dari tiga desa di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser mengikuti pelatihan pembuatan kain ecoprint yang diselenggarakan di Kantor Persemaian Tahura Lati Petangis,  Kamis, 21 November 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan baru kepada masyarakat miskin pedesaan, terutama ibu rumah tangga, sebagai usaha alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi pertama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (DPMPD Kaltim) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser yang diwakili oleh Bidang Pengelolaan Taman Hutan Rakyat.

Para peserta pelatihan dilatih cara pembuatan kain ecoprint, sebuah teknik pewarnaan kain yang menggunakan bahan alami seperti daun, bunga, dan batang tanaman. Kain yang dihasilkan melalui proses ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga bebas dari bahan kimia berbahaya.

Mewakili Kepala DPMPD Kaltim, Muryanto menegaskan pentingnya pelatihan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, khususnya yang berada dalam kategori miskin. Ia juga menyampaikan bahwa kain ecoprint memiliki potensi sebagai produk usaha yang bernilai tinggi, serta memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan.

“Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat dikembangkan oleh peserta sebagai usaha berbasis ekonomi kreatif, memanfaatkan kekayaan alam sekitar untuk menciptakan produk yang bernilai,” kata Muryanto.

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan pengetahuan baru ini untuk memulai usaha mandiri yang mendukung pemulihan ekonomi lokal.

Dengan keterampilan pembuatan kain ecoprint, para peserta dapat membuka peluang pasar baru baik di tingkat lokal maupun lebih luas, serta menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga diharapkan dapat menginspirasi masyarakat desa untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sambil meningkatkan perekonomian keluarga mereka melalui produk yang ramah lingkungan dan bernilai jual tinggi.

Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi kreatif di desa, yang sejalan dengan program pemerintah dalam menciptakan keberlanjutan sosial dan ekonomi bagi masyarakat miskin pedesaan. (*/adv diskominfo kaltim)

Diskominfo Kaltim Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi 2024-2028

SAMARINDA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo Kaltim) menggelar Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024-2028. Seleksi dilakukan di Ruang Laboratorium Komputer Lt. 1 Gedung Fakultas Kesehatan (E) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kamis (21/11/2024)

Sekretaris Diskominfo Kaltim, Edi Hermawanto Noor mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah lulus seleksi administrasi dan dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Beberapa tahapan seleksi akan dilakukan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, termasuk pelaksanaan tes CPT dan psikotes, yang nantinya akan dilanjutkan dengan dinamika kelompok.

Terkait dengan pelaksanaan tes CPT, Edi mengungkapkan, tes tersebut akan dilaksanakan dalam waktu 100 menit dan menggunakan sistem gugur.

“Kami berpesan kepada Bapak/Ibu peserta untuk memberikan yang terbaik. Semoga upaya yang kita lakukan hari ini menghasilkan hasil yang terbaik,” pungkasnya. (Adv diskominfo kaltim)

 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim Evaluasi Pengembangan PDKT

SAMARINDA – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kalimantan Timur mengadakan Pertemuan Evaluasi Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT), Desa Korporasi Sapi (DKS), dan Peternak Milenial Tahun 2024, di Hotel Mesra Samarinda Rabu (20/11/2024).

Kepala DPKH, Fahmi Himawan, menyampaikan,  tahun 2025 direncanakan pembangunan 13 PDKT baru Ini merupakan bentuk komitmen memajukan indudtri ternak di daerah..

“Kami berharap peternak milenial dapat terlibat tidak hanya dalam pengembangan PDKT, tetapi juga secara lebih luas dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kaltim,” ujar Fahmi.

Inisiatif ini berawal dari kepercayaan yang diberikan kepada Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada tahun 2021 untuk mengelola DKS, sebuah program inisiatif dari Kementerian Pertanian RI.

Mengikuti kesuksesan tersebut, DPKH mulai mengtransformasi program DKS menjadi PDKT yang kini menjadi salah satu program prioritas dalam dokumen pembangunan provinsi.

“PDKT merupakan strategi pembangunan yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat desa, membentuk kelompok yang bersinergi untuk mengembangkan usaha ternak. Ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi, pendapatan peternak, serta kualitas dan kuantitas produk ternak yang berdaya saing,” tambah Fahmi.

Hingga tahun 2024, telah terbentuk 9 PDKT yang tersebar di 7 kabupaten/kota se-Kaltim, yang mencakup Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kabupaten Paser.

Selain itu, pertemuan ini juga menjadi platform untuk peternak milenial se-Kaltim mempelajari aplikasi baru yang dirancang khusus untuk mereka.

“Aplikasi peternak milenial ini dibuat sebagai wadah untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi, serta mempromosikan berbagai komoditas peternakan,” ungkap Fahmi.(adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Percepat Pembangunan Rumah Layak Huni

BALIKPAPAN– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim menggelar Rapat Kerja Percepatan Pencapaian Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang dibiayai melalui Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tahun 2024 di Hotel Platinum Grand Ballroom 2, Rabu (20/11/2024).

Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, yang diwakili Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan RLH bagi masyarakat.

“Output kita untuk Rumah Layak Huni (RLH) telah mencapai 348 unit dengan total dana sekitar Rp39 miliar. Alhamdulillah, kita sangat mengapresiasi kontribusi dari perusahaan-perusahaan dan pihak Kodam di Kaltim yang telah mendukung program ini,” ungkap Arief.

Arief menyampaikan bahwa hingga saat ini, masih banyak masyarakat Kalimantan Timur yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan penghasilan, ketiadaan lahan, serta status ekonomi yang tergolong kurang mampu.

Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus menurunkan angka kemiskinan melalui program RLH. Dirinya membeberkan, Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan secara bertahap, yaitu tahun 2022 sebesar 6,31 persen, Tahun 2023 sebesar 6,19 persen, dan diharapkan tahun 2024 Indeks angka kemiskinan menurun menjadi 5,78 persen.

“Sedangkan tahun 2025 ditargetkan menjadi 5,67 persen dan tahun 2026 menjadi 5,5 persen,”jelasnya.

Berdasarkan data Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026, Indeks angka Rumah Layak Huni mencapai 73,18 persen, naik sekitar 2,84 persen dari tahun sebelumnya.

Selain itu Pemerintah Provinsi Kaltim melalui koordinasi Badan Pengelola Rumah Layak Huni dan instansi/stakeholder terkait telah membangun sebanyak 306 Unit, pencapaian ini dapat mengurangi angka Rumah Tidak  Layak Huni sebesar 0,09 persen

“Masih terdapat 26,73 persen yang belum bertempat tinggal di rumah yang layak huni,”tambahnya.

Arief menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan stakeholder terkait dalam menyukseskan program ini.

“Dengan koordinasi yang baik, kita berharap program RLH tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Rapat dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor perbankkan serta perusahaan-perusahaan yang di Kalimantan Timur. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan RLH di Bumi Etam.(adv-kominfo kaltim)

Dishub Kaltim Tindak Tegas Pelanggar Muatan

BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan BPTD Kelas II Kaltim, Dishub Kota Balikpapan dan Polresta Balikpapan menggelar razia kendaraan Over Dimension Overload (ODOL) di depan Stadion Batakan, Balikpapan, Selasa, (19/11/2024)

Kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan kendaraan yang melanggar aturan muatan dan dimensi, yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Razia ini melibatkan petugas dari berbagai instansi terkait yang secara intensif melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas.

Sebanyak lebih dari 200 unit kendaraan pengangkut barang kecil, sedang, dan besar terkena pemeriksaan petugas, dengan lebih dari 70 persen pelanggaran administratif yang terdeteksi.

Menurut Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Lisa Hasliana operasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan kendaraan ODOL.

Selama razia berlangsung, sejumlah kendaraan terpaksa dihentikan karena diketahui melanggar batas muatan dan dimensi yang telah ditentukan. Para pengemudi yang melanggar dikenakan sanksi tegas. Kendaraan angkutan barang diarahkan ke arah Stadion Batakan untuk dilakukan pemeriksaan kapasitas muatan dan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan. Sejumlah pengemudi yang melanggar langsung ditilang di tempat oleh petugas.

Polresta Balikpapan juga turut memberikan dukungan pengamanan selama razia ini berlangsung. Keberadaan petugas kepolisian bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

Razia ODOL di depan Stadion Batakan ini mendapatkan respons positif dari masyarakat, yang berharap kegiatan serupa dapat rutin dilakukan untuk menekan pelanggaran lalu lintas dan menciptakan kondisi jalan yang lebih aman bagi seluruh pengguna. (adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »