DKP3A Kaltim Gelar Rakor Dukcapil

BALIKPAPAN – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rakorda Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim tahun 2024 serta Harmonisasi Program dan Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025 di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Selasa (19/11/2024).

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni melalui Staf Ahli Gubernur Bidang III Arief Murdiyatno mengatakan, persiapan menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024 maka perlu penuntasan target perekaman wajib KTP-el sampai dengan 27 November 2024 melalui jemput bola dan kerja sama dengan berbagai stakeholder.

“Semoga pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024 di Kaltim berjalan dengan aman, lancar jujur dan adil dan partisipasi pemilih yang menyalurkan suaranya di TPS meningkat,” ujar Arief.

Arief menambahkan, progres target kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota se Kaltim berdasarkan laporan PDAK per 12 November 2024 memiliki target Perekaman KTP-el sebesar 99,40 persen.

Jumlah wajib KTP se Kaltim sebesar 2.878.769 jiwa yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.868.568 jiwa atau mencapai 99,65 persen yang telah melebihi target nasional. Sedangkan target cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 60 persen. Jumlah anak 0 – 16 tahun sebanyak 1.197.605 jiwa yang telah memiliki KIA sebanyak 912.264 jiwa atau mencapai  76,17 persen dan sudah melebihi target nasional.

Sementara target cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 99 persen. Jumlah anak 0 – 17 tahun sebanyak 1.250.088 jiwa, yang telah memiliki Akta Kelahiran Anak sebanyak 1.234.871 jiwa atau mencapai 99 persen dan sudah pula mencapai target nasional.

Selanjutnya seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota telah menerapkan Buku Pokok Pemakaman dan hampir semua Kabupaten/Kota telah mencapai target.

“Sedangkan untuk implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan Target 30 persen Wajib KTP dari Ditjen Dukcapil. Untuk Kaltim jumlah perekaman KTP sebesar  2.868.568 jiwa, yang telah melakukan aktivasi IKD sebanyak 165.439 jiwa atau mencapai 5,77 persen,” imbuh Arief.

Atas kinerja yang telah dilakukan jajaran Dukcapil se kaltim ini, Kaltim mendapatkan anugerah Dukcapil Award untuk Perekaman KTP-el dan Identitas Kependudukan Digital Tertinggi Se Indonesia kategori Jumlah Penduduk Sedang yang diberikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri pada Pembukaan Rakornas II Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal tanggal 4 November 2024.

“Saya berharap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah semakin ditingkatkan dan keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan segera ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan serta praktek pungli dan percaloan di daerah dapat dihilangkan melalui optimalisasi pelayanan online dan pelayanan sampai ke Desa/Kelurahan,” tutup Arief.

Kegiatan ini diikuti Dinas Dukcapil se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Kasubdit Wilayah III Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Adjrun Rahmad dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermades Dukcapil) Jawa Tengah Nur Kholis.(adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Apresiasi Perusahaan Laksanakan Program RLH

BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi tinggi kepada perusahaan yang beroperasi di Bumi Etam melaksanakan komitmen mendukung pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Kepala Badan Pengelola Rumah Layak Huni (BPRLH) Provinsi Kaltim, Muhammad Taufik Fauzi, menyatakan, pembangunan RLH menjadi prioritas utama daerah. Pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 27 Tahun 2021 yang mengatur Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan,” ujar Taufik Pada Rapat Kerja Percepatan Pencapaian Pembangunan RLH di Hotel Platinum Balikpapan, Rabu (20/11/2024).

Ia menyebutkan, Program RLH ini telah berjalan sejak tahun 2022, Implementasinya di lapangan dikelola oleh Badan Pengelola Rumah Layak Huni (RLH) Provinsi Kaltim, yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang beroperasi di Benua Etam.

Kepala BPRLH menyampaikan, kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan merupakan bentuk komitmen kuat dalam mengatasi masalah perumahan dan kemiskinan.

Hingga saat ini, total dana yang masuk ke Kodam mencapai sekitar Rp39 miliar, yang telah digunakan untuk membangun 346 unit rumah layak huni di 10 kabupaten/kota. Namun, masih terdapat 28 unit yang belum terealisasi, yakni 25 unit dari PT Ganda Alam Makmur dan 3 unit dari PT Berau Coal.

“Insya Allah, dalam waktu dekat, 25 unit dari PT Ganda Alam Makmur akan dibangun di Kabupaten Kutai Timur dan 3 unit di Kabupaten Berau,” tambahnya.

Program RLH ini diharapkan dapat signifikan mengurangi angka kemiskinan di Kaltim. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, target pengurangan kemiskinan adalah dari 6 persen menjadi 5,8 persen.

“Kami berharap target ini dapat tercapai melalui sinergi program ini. Masih ada 6 persen masyarakat miskin di Kaltim yang perlu kami bantu lebih maksimal,” ungkap Muhammad Taufik.

Salah satu perwakilan perusahaan yang berpartisipasi aktif dari PT Pupuk Kaltim. Suryadi, menyatakan komitmen perusahaan dalam program ini.

PT. Pupuk Kaltim berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan melalui program bedah rumah yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya sejak tahun 2020.

“Program ini bertujuan untuk memperlayak hunian di dua kelurahan terdekat dari perusahaan. Adanya program RLH dari Pemerintah Provinsi Kaltim, kami sangat terbantu dalam pengumpulan data dan pelaksanaan di lapangan,”ujarnya.

Suryadi juga berharap kerjasama ini dapat terus terjalin. “Harapan kami, Pupuk Kaltim tetap dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam program ini ke depannya untuk membantu lebih banyak masyarakat yang membutuhkan,”pungkasnya.(adv diskominfo kaltim)

Dishub Kaltim Evaluasi Perizinan dan Kesiapan Angkutan Umum Jelang Libur Natal dan Tahun Baru

SAMARINDA – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menggelar evaluasi terkait penyelenggaraan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (20/11/2024).

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 13 Tahun 2023 yang mengatur perubahan atas PM 12 Tahun 2021 mengenai standar kegiatan usaha serta prosedur dan kriteria perizinan berbasis risiko sektor transportasi darat.

Agenda tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan angkutan AKDP di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, kegiatan ini juga membahas jadwal keberangkatan bus AKDP dan rencana kegiatan ramp check kendaraan dalam rangka persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2025.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur melalui Kabid. LLAJ, Heru Santosa berharap kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas layanan angkutan umum, terutama keselamatan dan ketepatan waktu keberangkatan. Pihak Dishub juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara perusahaan angkutan dan pemerintah dalam upaya menjaga keselamatan penumpang dan kelancaran arus perjalanan pada periode libur panjang tersebut.

Ia meminta para pengusaha angkutan umum ikut berperan aktif dalam kegiatan ini. Partisipasi dari semua pihak, sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal dalam meningkatkan pelayanan angkutan umum di wilayah Kalimantan Timur.

Adanya peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum yang lebih aman dan teratur akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam menikmati perjalanan yang nyaman selama libur Natal dan Tahun Baru khususnya, umumnya dalam menggunakan transportasi umum. (adv diskominfo kaltim)

Tagana Dinsos Kaltim Dorong Kesiapsiagaan Bencana di SLB: Langkah Inklusif untuk Semua Kalangan

SAMARINDA – Menghadapi potensi bencana, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial Kalimantan Timur memberikan perhatian khusus kepada siswa berkebutuhan khusus melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan penanganan bencana di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Pembina Samarinda, Jalan Padat Karya, Sempaja Utara. Selasa (19/11/20 diskomin24).

Pelatihan ini tidak hanya berisi teori, tetapi juga simulasi langsung di lapangan, bertujuan memperkenalkan langkah-langkah menghadapi situasi darurat secara tepat. Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi, menegaskan, upaya ini adalah bagian dari komitmen untuk memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam mitigasi bencana.

“Bencana tidak pandang bulu. Karena itu, kami merasa penting melibatkan siswa berkebutuhan khusus dalam pelatihan ini agar mereka juga memiliki kesiapan menghadapi situasi darurat,” jelasnya.

Berbeda dari sosialisasi di sekolah umum, pelatihan di SLB melibatkan pendampingan khusus dari guru dan penerjemah untuk menyampaikan materi secara efektif kepada siswa dengan berbagai kebutuhan, seperti tunagrahita dan tunarungu.

“Materinya sama dengan yang diberikan di sekolah umum, tetapi disampaikan dengan metode yang lebih inklusif agar mudah dipahami oleh siswa SLB,” tambahnya.

Dirinya juga memuji semangat para siswa SLB yang antusias mengikuti kegiatan meski menghadapi tantangan unik sesuai kebutuhan masing-masing.

Kegiatan ini adalah bagian dari program Tagana Masuk Sekolah, yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran bencana di berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah umum hingga pesantren.

“Harapan kami, semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, memahami tindakan yang harus diambil saat terjadi bencana. Inklusivitas adalah kunci keberhasilan program ini,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pj Gubernur Kaltim Ingatkan Kondisi Pascapilkada

TENGGARONG – Usai melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 di Kota Bontang,  Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik lanjut ke Kabupaten Kutai Kartanegara  (Kukar).

Pj Gubernur Akmal Malik disambut Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto di Lapangan Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong, Selasa (19/11/2024).

Dari Lapangan PKM Tenggarong, Pj Gubernur Akmal Malik dan rombongan langsung menuju ke Kantor Bawaslu Kukar disambut Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo dan tim Gakkumdu Kukar.

“Apresiasi kepada Bawaslu dalam kesiapan pengawasan pilkada serentak, karena mampu mengoptimalkan digitalisasi dalam mendukung pengawasan tahapan pilkada serentak,” pesan Pj Gubernur Akmal Malik yang datang bersama Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto dan Forkopimda Kaltim.

Kepada jajaran Bawaslu Kukar, Akmal mengingatkan pentingnya antisipasi pascapilkada.  Karena, pengalaman-pengalaman di pilkada-pilkada sebelumnya, pasti ada tuntutan yang dilakukan pasangan calon atas pelanggaran saat pemungutan suara.

“Saya jujur, biasanya pascapilkada itu yang wajib diwaspadai kemungkinan-kemungkinan terjadi,” tegas Akmal.

“Pekerjaan Bawaslu tidak selesai sampai pencoblosan. Tapi juga pascapencoblosan,” sambungnya.

Ketua Bawaslu Kukar Teguh Widodo menjelaskan pilkada akan digelar di 20 kecamatan dengan kurang lebih 3.000 pengawas.  Bawaslu juga menyoroti  distribusi dan penempatan logistik, sebab kondisi luas wilayah dan cuaca ekstrem di Kukar.

Setelah mengunjungi Kantor Bawaslu Kutai Kartanegara (Kukar), rombongan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik melanjutkan kunjungan kerja dan monitoring ke lokasi penyimpanan logistik Pilkada 2024 di Lapangan Futsal, Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong.

Setelah menyaksikan kesiapan Kukar, Akmal optimis penyelenggaraan pilkada di daerah ini akan berlangsung lancar dan sukses.

“Secara umum saya melihat, kesiapan logistik di Kutai Kartanegara sangat bagus. Sudah semua disegel. Sangat cepat kerjanya. Informasi mereka penyelenggara akan mendistribusikan sejak 24 November,” ucap Akmal.

“Saya sarankan, lebih cepat dari itu lebih baik. Sebab, masih ada daerah atau wilayah di Kukar yang susah dijangkau akses transportasinya,” pesannya.

Makanya, lanjut Akmal, itu semua untuk antisipasi adanya pengurangan kertas suara. Sehingga bisa segera ditangani dengan cepat.

Selanjutnya, Akmal juga mengapresiasi kerja Bawaslu Kukar yang mampu memanfaatkan pendekatan-pendekatan digital sudah bagus.

“Artinya, meski Kukar itu memiliki wilayah yang luas, tapi kita tidak khawatir. Karena, dengan profesionalitas penyelenggara, maka kami yakin Pilkada Serentak di Kukar berlangsung sukses dan lancar,” jelasnya.

Mendampingi saat peninjauan ke gudang logistik, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Komisioner KPU Kukar Purnomo. (sam)

« Previous Page — Next Page »