Pemkab Kutai Barat Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD 2026

SENDAWAR — Wakil Bupati Kutai Barat, H. Nanang Adriani, menghadiri dan menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna IX masa sidang III tahun 2025 yang membahas Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi mengenai Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Acara berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Kutai Barat, Kamis pagi (16/10/2025).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Agustinus, yang didampingi Wakil Ketua II Sepe dan Yudi Hermawan. Dari total 25 anggota DPRD Kutai Barat, sebanyak 21 anggota hadir dalam rapat tersebut.

Nanang Adriani mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan dukungan serta masukan konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Ia menegaskan bahwa perhatian dan dorongan DPRD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendorong Pemkab untuk meningkatkan keuangan daerah secara profesional melalui pemetaan pajak dan retribusi daerah.

“Pemkab Kutai Barat sepakat untuk meningkatkan pajak yang tidak membebani masyarakat serta mengembangkan sektor pariwisata dan menggali potensi PAD lainnya,” ujarnya.

Selain itu, Wabup Nanang juga menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja daerah dan pemangkasan anggaran pusat sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kutai Barat yang berdampak langsung kepada masyarakat dan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam penguatan komitmen antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kutai Barat dalam menyusun anggaran yang tepat sasaran dan bermanfaat luas bagi masyarakat. (adv/diskominfo/kbr).

Dinas Ketapang Kubar Gelar Pangan Murah

SENDAWAR – Menyambut Hari Pangan Sedunia yang akan diperingati pada bulan Desember 2025 mendatang, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kembali melaksanakan gerakan pangan murah serentak setiap hari Kamis.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Rion, mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam merespons kenaikan harga bahan pokok di masyarakat.

“Gerakan pangan murah ini bertujuan untuk memberikan sedikit keringanan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Kegiatan ini akan kami laksanakan setiap Kamis hingga Desember 2025,” ujar Rion, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan Gerakan Pangan Murah pada Kamis pagi ini digelar di halaman parkir Dinas Ketahanan Pangan, yang berlokasi di belakang Alun-Alun ITHO. Masyarakat terlihat sangat antusias memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

“Sembako yang kami jual diantaranya, beras SPHP, gula pasir, minyak goreng, bawang merah dan putih, telur ayam, daging ayam segar,”jelasnya.

Ia menyebut, untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga, Dinas Ketahanan Pangan meningkatkan stok beras SPHP dari sebelumnya 4,5 ton menjadi 5 ton. Selain itu, dinas juga telah menjalin kemitraan dengan Agen Ayam PKT untuk penyediaan daging ayam dengan harga di bawah pasaran.

Di katakan, untuk persyaratan bagi masyarakat yang ingin membeli pangan murah antara lain, membawa KTP,  membawa tas belanja sendiri, tidak dapat diwakilkan, dan maksimal pembelian beras SPHP 2 sak per orang, tidak diperbolehkan menjual kembali barang yang dibeli.

“Kami dari Dinas Ketapang mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini secara bijak dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan demi kelancaran dan pemerataan manfaat,”bebernya. (adv/diskominfo/kbr).

Danpusterad  Disambut Tarian Adat dan Prosesi Tepung Tawar

SENDAWAR – Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar), H. Nanang Adriani, menyambut kedatangan Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad) Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno beserta rombongan dengan prosesi adat khas Kutai Barat, di Bandara Melalan, Sendawar, Rabu (15/10/2025).

Penyambutan berlangsung meriah dan penuh khidmat. Setibanya dari pesawat Wing Air nomor penerbangan IW 1475/PK-WHH, Danpusterad disambut langsung oleh Wabup Kubar yang mengalungkan selendang Ulap Doyo, kain tenun khas Dayak Benuaq, sebagai simbol penghormatan dan penerimaan. Acara dilanjutkan dengan tarian selamat datang dan prosesi adat tepung tawar yang dipersembahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kubar.

Kunjungan Danpusterad ini dalam rangka pelaksanaan Asistensi dan Pengawasan Teritorial (Aster dan Wasgiat Ter) di satuan Yonif TP 827/Macanaya yang bermarkas di Kutai Barat.

Turut mendampingi Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno dalam kunjungan tersebut di antaranya, Danrem 091/ASN, Brigjen TNI Anggara, Kolonel Inf Khairuddin Fakri Siregar, Pamen Ahli Bidang Sishaneg Pusterad, Kolonel Inf Syahrinal, Kasubditbinpamteropslat Sdirum Pusterad, Mayor Inf Darmanto,  Kasihanjardikter Bagdiklatter Sdirdiklat Pusterad, Kolonel Kav Muhammad Arifin, Aster Kasdam VI/Mlw, Kolonel Ckm Anggiat Sahat,  Pgs Dirbindiklat Puskesad, Mayor Ckm Lestiahayu Ratma Wibowo, Kapten Inf Arief Setyawan, Kapten Inf Supardi, Sertu Bangkit.

Kehadiran rombongan disambut pula oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kutai Barat, diantaranya, Letkol Inf Doni Fransisco, Dandim 0912/kbr, Letkol Inf Syarifuddin Sinaga, Danyon TP 827/Mcy, AKBP Boney Wahyu Wicaksono,  Kapolres Kutai Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Nanang Adriani, mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung penuh keberadaan dan peran TNI di tengah masyarakat. Menurutnya, sinergi antara TNI dan rakyat menjadi fondasi dalam menjaga keamanan, mempercepat pembangunan, serta memperkuat semangat nasionalisme di daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi dan dukungan atas kerja keras dan pengabdian TNI selama ini. Jadikan kegiatan KDKMP sebagai ruang inovasi, pembelajaran, dan pengabdian terbaik untuk rakyat dan bangsa,”ujarnya.

Wabup juga menegaskan bahwa Pemkab Kutai Barat berkomitmen penuh dalam mendukung program Komunikasi, Distribusi, Konsolidasi dan Monitoring Program (KDKMP) yang digagas TNI, dengan memperkuat sinergi lintas sektor dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kita harapkan lahir komunikasi yang lebih erat, tukar gagasan, dan berbagai inovasi bersama demi tercapainya masyarakat yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dalam bingkai NKRI,”ungkapnya. (adv/diskominfo/kbr)

KDKMP Harus Bawa Manfaat Nyata bagi Masyarakat Kutai Barat

SENDAWAR – Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Andriani, menegaskan optimisme bahwa program Komando Distrik Komando Kewilayahan Model Percontohan (KDKMP)akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Barat. Pernyataan itu disampaikan dalam sambutannya pada Welcome Dinner DANPUSTERAD 2025, di Gedung ATJ, Rabu malam (15/10/2025).

“Kehadiran Bapak Danpusterad memberikan semangat baru bagi kami untuk memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat di Kabupaten Kutai Barat,” ujar Nanang.

Menurutnya, KDKMP bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan penguatan karakter kebangsaan di tingkat kampung.

Nanang memaparkan, Kutai Barat memiliki luas 20.381 km2, dengan 16 kecamatan, 190 kampung, dan 4 kelurahan. Kondisi wilayah yang berbukit dan datar serta tanah yang subur menjadi potensi strategis bagi pengembangan perkebunan dan hortikultura, sekaligus mendukung program KDKMP.

“Penetapan Kutai Barat sebagai lokasi KDKMP menunjukkan kepercayaan TNI AD terhadap potensi daerah kami,” kata Wabup Nanang.

Ia menambahkan bahwa program ini menjadi model kemanunggalan TNI dan rakyat yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Nanang menegaskan beberapa harapan. Pertama, pelaksanaan KDKMP di Kutai Barat diharapkan berjalan sukses dan menjadi contoh sinergi antara TNI AD dan pemerintah daerah. Kedua, program ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif, ketahanan pangan, lingkungan hidup, serta penguatan karakter kebangsaan.

Wabup juga mengimbau masyarakat dan jajaran pemerintah daerah untuk mendukung kehadiran TNI.

“TNI dan rakyat menjadi fondasi kebersamaan dalam menjaga keamanan, mempercepat pembangunan, dan memperkuat nasionalisme di daerah ini,” ujarnya. (adv/diskominfo/kbr).

Fraksi GDK Dorong Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD di APBD Kutai Barat 2026

SENDAWAR – Fraksi Gerindra-Demokrat-Keadilan (F-GDK) DPRD Kutai Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama, Rabu (15/10/2025).

Pada penyampaiannya, Fraksi GDK, Andrianus, menegaskan bahwa rancangan APBD 2026 merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

“Fraksi GDK mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang konsisten menjaga keterbukaan dan semangat transparansi dalam setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan APBD. Ini mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andrianus dalam pandangan umumnya.

Ia menyebut, dalam Nota Pengantar APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,81 triliun, dengan rencana belanja daerah sebesar Rp3,51 triliun. Angka tersebut menunjukkan adanya defisit anggaran, ditambah lagi dengan rencana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Menurut Andrianus, kondisi ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga stabilitas fiskal, sembari memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Karena itu, Fraksi GDK menyampaikan beberapa saran strategis kepada pemerintah daerah agar pengelolaan APBD tetap efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pertama, Fraksi GDK mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak yang lebih efisien namun tidak membebani masyarakat.

“Kami menyarankan penerapan sistem digital untuk pemungutan pajak dan retribusi guna menciptakan efisiensi dan transparansi,” kata Andrianus.

Selain itu, ia menilai pentingnya pemerintah daerah mengelola potensi sumber daya alam secara bijak, mengembangkan sektor pariwisata, serta memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berkontribusi lebih besar terhadap kas daerah.

Kedua, Fraksi GDK menyoroti pentingnya penerapan prinsip efisiensi dan prioritas belanja. Andrianus meminta agar anggaran yang tidak terlalu mendesak dialihkan ke program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang tidak produktif, dan menerapkan prinsip value for money dalam setiap perencanaan anggaran. Beberapa belanja modal yang belum mendesak juga bisa ditunda untuk menjaga efisiensi fiskal,” jelasnya.

Meski dalam kondisi fiskal yang ketat, Fraksi GDK tetap meminta pemerintah daerah menjaga kesinambungan kinerja pemerintahan dan memastikan program prioritas tetap berjalan.

“Program yang berdampak langsung pada masyarakat harus menjadi fokus utama, terutama yang terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak dan program prioritas Bupati Kutai Barat,” ujar Andrianus.

Fraksi GDK juga menekankan pentingnya meningkatkan sinergi antara Pemkab Kutai Barat dengan Kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Hal ini diperlukan agar pemerintah daerah mendapatkan dukungan tambahan, baik dalam bentuk kebijakan maupun pendanaan.

“Dalam situasi keuangan yang terbatas, sinergi dengan pemerintah pusat menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan daerah dan mencari solusi bersama atas berbagai tantangan fiskal,” kata Andrianus.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi GDK menyampaikan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami percaya, dengan semangat kebersamaan antara legislatif dan eksekutif, Kutai Barat mampu menghadapi tantangan fiskal dengan bijak. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati langkah kita dalam pengabdian untuk Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat,” pungkas Andrianus. (adv/diskominfo/kbr).

« Previous Page — Next Page »