Kukar Jadi Tujuan Studi Tiru Penanganan Stunting

TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi tujuan studi tiru Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat. Kunjungan diterima Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto menerima kunjungan studi tiru Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Rabu (4/9/2024).

Arlina yang memimpin rombongan mengatakan, BBPMP merupakan UPT di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI. Kunjunngan dilakukan untuk mencontoh praktek baik yang telah dilakukan Pemkab Kukar dalam penanganan stunting. Dipilihnya Kabupaten Kukar menjadi lokasi studi tiru tidak terlepas dari referensi data yang telah direkomendasikan oleh pusat, serta beberapa referensi yang ada.

Arlina mengatakan ke depan melalui data yang telah diperoleh melalui kegiatan studi tiru tersebut akan dijadikan bahan rujukan bagi 31 kabupaten dan kota yang menjadi daerah binaan BBPMP Jawa Barat, dalam melaksanakan penangan percepatan penurunan stunting.

Sementara itu, Dafip saat membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan atas nama Pemkab Kukar menyambut baik kedatangan BBPMP Provinsi Jawa Barat, semoga melalui kunjungan tersebut bisa menjadi ajang bertukar pikiran, dan pengalaman yang berharga bagi kedua belah pihak khususnya dalam upaya bersama menurunkan angka stunting.

Stunting merupakan masalah serius yang mengancam kualitas generasi penerus bangsa. dimana menurutnya anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya memiliki pertumbuhan fisik yang terhambat, tetapi juga perkembangan kognitif yang kurang optimal, yang mana hal tersebut menurutnya akan berdampak pada kemampuan anak-anak di masa depan.

Edi Damansyah mengatakan, Pemkab Kukar telah melakukan beberapa upaya dalam program percepatan penurunan stunting di antaranya, Penetapan lokus intervensi penurunan stunting sejak tahun 2021-2024. Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting (KP2S) melalui Surat Keputusan Bupati. serta beberapa inovasi dalam prevalensi stunting antara lain, yaitu Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting Paket Lima Pantas (Bakti Pantas). Gerakan keluarga peduli pencegahan dan atasi stunting (Raga Pantas), dan Pendekatan keluarga melalui gerakan terstruktur dan sistematis dari kabupaten, Kecamatan, sampai ke desa/kelurahan secara konvergen dan terintegrasi dengan melakukan pemetaan dan intervensi terhadap sasaran keluarga berisiko yang berada di desa/kelurahan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada BBPMP Provinsi Jawa Barat, atas kesediaannya untuk melakukan studi tiru ke daerah kami, serta mau berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kami, semoga kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut di masa mendatang,” ucap Edi Damansyah dalam sambutannya.

Turut mendampingi Asisten III pada kesempatan tersebut diantaranya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kukar, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemkab Kukar, dimana kegiatan dirangkai dengan diskusi bersama dan penyerahan cinderamata Pemkab Kukar kepada BBPMP Jawa Barat.(kk07)

Bupati Minta Pramuka Kukar Terus Tingkatkan Kinerja dan Prestasi

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara yang juga Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kukar Edi Damansyah berharap , Pramuka terus berkembang dan selalu menjadi organisasi yang membentuk karakter generasi muda yang handal dan kreatif. Edi juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Pemkab Kukar, camat, semua keluarga besar Pramuka Kukar, karena Gerakan Pramuka Kukar terus meningkat kegiatannya.

Harapan tersebut disampaikan Edi Damansyah saat menjadi Inspektur Upacara dalam rangka Peringatan Hari Pramuka ke 63, di Lapangan Objek Wisata Emastri Park Batuah Kecamatan Loa Janan, Rabu (4/9/2024 ).

Edi Damansyah juga bangga dengan prestasi yang telah diraih. Tidak hanya dilingkup jajaran Kwarcab Kukar saja namun juga mampu mendapat prestasi Kwarda Provinsi Kaltim sebagai Gerakan Pramuka Tergiat.

Melalui Peringatan Hari Pramuka ini, Edi mengajak terus bersama bekerja dengan tulus dan ikhlas di semua cabang lini. Karena Gerakan Pramuka merupakan salah satu organisasi yang menjadi mitra Pemkab Kukar. Organisasi Pramuka dibentuk oleh pemerintah, sangat spesifik karena struktur Pramuka juga diisi oleh para pejabat yang ada distruktur Pemerintah sesuai dengan tingkatannya diberikan mandat.

“Pemerintah Kabupaten Kukar sangat memperhatikan Pramuka, saya harap kinerja dan prestasi yang kita capai sampai saat ini, agar terus dipertahankan dan terus tingkatkan lagi di tahun tahun mendatang,” harapnya.

Rangkaian kegiatan tersebut, diawali pemberian penghargaan kepada 23 Kakak-kakak yang berjasa dalam Gerakan Pramuka Kukar.

Di Penghujung kegiatan, Bupati Kukar dan para tamu undangan yang hadir menyaksikan simulasi para anggota Pramuka dalam memadamkan kebakaran rumah penduduk.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kukar sementara Farida, Sekda Kukar Sunggono, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Kaltim Fachruddin Djaprie, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Saka, Camat selaku Ketua Mabiran se Kukar, Ketua Kwarran se Kukar, Para Wakil Ketua Kwarcab Kukar serta para Penegak dan Pandega se Kukar. Adapun tema peringatan yaitu “Pramuka Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI”.

Usai peringatan Hari Pramuka, dilanjutkan Rapat Koordinasi Majelis Pembimbing Rapat Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kukar yang dibuka Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kukar. (kk05)

Perilaku Korupsi Terkait Penyuapan serta Pengadaan Barang dan Jasa

TENGGARONG – Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK-RI mengungkapkan, perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan pihak swasta dan pegawai pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah ketika membuka Sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi untuk seluruh anggota Legislatif (DPRD), Eksekutif (Eselon II) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, di Ruang Rapat Paripurna DPRD kukar, Selasa (3/9/2024).

Acara menghadirkan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Kaltara, Kaltim, Gorontalo dan Sulut KPK RI  yaitu Ismail Hindersah Pemangku Wilayah Kaltim dan Basuki Haryono Pemangku Wilayah Kaltara dan Gorontalo sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Dikatakan, SPI memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.

Survei ini, kata Edi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Hasil survei berupa indeks SPI dan rekomendasi perbaikan/penguatan pencegahan korupsi yang disampaikan kepada setiap kementerian/lembaga/ pemerintahan daerah (K/L/PD), yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi.

“Hasil SPI tahun 2023 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 70,97, di mana Pemkab Kukar mendapatkan skor sebesar 67,69 atau masuk dalam kategori rentan,” ujarnya.

Edi Damansyah mengatakan hasil SPI oleh KPK-RI pada Pemkab Kukar mengungkap simpulan, diantaranya menyatakan bahwa risiko korupsi pada integritas pelaksanaan tugas dapat dikatakan masih sangat tinggi.

Namun demikian, upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Kukar sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Meskipun capaian nilai MCP (Monitoring Center of Prevention) KPK telah dapat ditingkatkan secara konsisten, upaya Pemkab Kukar untuk mencegah korupsi tidak akan berakhir.

“Peningkatan kualitas pencegahan wajib terus ditingkatkan hingga korupsi benar-benar dapat dikendalikan pada titik korupsi tidak terjadi di tempat kita. Hal tersebut karena upaya pemberantasan korupsi diharapkan berdampak bagi masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan layanan publik tanpa praktik korupsi,” harapnya.

Untuk tujuan tersebut diatas, peningkatan komitmen dengan berbagai pihak, baik di internal maupun eksternal Pemkab Kukar perlu terus ditingkatkan. Komitmen dimaksud, diantaranya Membangun Komitmen Bersama DPRD (Berkomitmen untuk menyusun APBD sesuai aturan, Tidak merubah rincian kegiatan/paket pokir setelah RKPD ditetapkan dan Penandatanganan Pakta Integritas).

Membangun Komitmen Bersama Seluruh Perangkat Daerah (Peningkatan pengendalian oleh kepala perangkat daerah terhadap pelaksanaan kegiatan agar lebih konsisten dan mematuhi aturan, Melaksanakan aksi nyata pencegahan korupsi sesuai pedoman MCP-KPK pada seluruh fokus area pencegahan korupsi, yang bertujuan tidak saja hanya untuk peningkatan nilai capaian hasil penilaian namun peningkatan kualitas aksi pencegahan korupsi,  dan Penandatanganan Pakta Integritas). (kk05)

Rakor Lintas Sektoral Wujudkan Pilkada Serentak 2024 Aman Berkualitas

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Selasa (3/9/2024) di Gedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang.

Sunggono menyampaikan, pada tahun ini Pilkada serentak akan kembali digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota se Indonesia, termasuk Kukar yang akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim serta memilih Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Upaya mewujudkan pelaksanaan Pilkada langsung yang lebih berkualitas, merupakan tanggungjawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

Meskipun teknis pelaksanaan Pilkada merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun Pemda juga berkewajiban untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk dukungan sekaligus peran dan kewajiban pemerintah daerah bersama dengan KPU, Bawaslu, TNI dan POLRI agar Pilkada Serentak Tahun 2024 berjalan kondusif, maka  digelar Rakor lintas sektoral.

“Dengan Rakor ini saya sangat mengharapkan terjalinnya hubungan yang saling mendukung antara Pemda dengan KPU, Bawaslu, TNI dan Polri dalam rangka menyukseskan dan mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak agar berjalan aman, kondusif dan sesuai tahapan penyelenggaraannya,” ujarnya saat membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah.

Dikatakannya, Pemkab Kukar telah memberikan dukungan dana hibah melalui APBD dalam rangka Pilkada Serentak 2024 sebesar Rp 103 Miliar.

“Dengan telah terealisasinya anggaran tersebut maka pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 Insyaallah dapat terlaksana sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ia mengajak dan mengimbau seluruh komponen untuk bahu membahu menciptakan kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat Kukar melalui upaya-upaya pembelajaran politik yang benar dan bertanggung jawab, karena pembangunan politik merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat Kukar.

“Kita tentu sepakat salah satu parameter utama kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada adalah tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara,” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri meminta peran pemerintah daerah lebih optimal lagi untuk meningkatkan partisipasi pada pemilu dan pilkada tahun 2024. Target nasional tingkat partisipasi pemilih dipatok sebesar 79,5 %. Peran pemerintah ialah melakukan sosialisasi yang masif untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat tersebut agar dapat tercapai.

“Semoga acara ini dapat meningkatkan sinergi kita untuk mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman, damai dan partisipatif, dan semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah SWT,” ujarnya.

Hadir pada Rakor itu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kukar, juga Polres Bontang, Kodim 0908/Bontang, KPU Kukar, Bawaslu Kukar, Kepala Badan Kesbangpol Kukar Rinda Desianti, Polisi Pamong Praja Kukar, para Camat, Kapolsek, Danramil se Kukar, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwascam se Kukar.(kk04)

Distanak Kukar Gelar Diseminasi Teknologi Pertanian

TENGGARONG – Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Diseminasi Teknologi Pertanian Kukar di Lokasi Ex Tanjung Tenggarong, Selasa (3/9/2024).

Bupati Kukar Edi Damansyah melalui Asisten I Akhmad Taufik Hidayat saat membuka acara mengatakan Pemerintah Kabupaten Kukar memberi mengapresiasi terselenggaranya Diseminasi Teknologi Pertanian Kabupaten Kukar Tahun 2024.

Kegiatan ini mengusung tema “Dengan Diseminasi Teknologi Pertanian Kita Tingkatkan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian dan Teknologi Tepat Guna Untuk Pelaku Utama Menuju Pertanian Kutai Kartanegara Yang Maju“.

“Harapan kami tema tersebut di atas bukan hanya slogan semata, namun harus dapat diimplementasikan atau dioperasionalkan”, kata Taufik.

Dikatakan, kegiatan diseminasi teknologi pertanian memberikan informasi yang terdiri dari inovasi peralatan pertanian,pupuk organik dan pestisida, benih tanaman unggul serta produk turunan komoditi pangan yang dihasilkan atas pendampingan dari penyuluh.

Diharapkan , melalui kegiatan ini ada proses transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi serta menjadi forum untuk bertukar informasi dan pengalaman diantara pelaku pertanian (petani/praktisi), penyuluh pertanian (PPL), produsen alsintan dan sarana produksi pertanian termasuk tentunya para peneliti.

Melalui forum ini ada proses Amati, Tiru dan Modifikasi atau seringkali disebut dengan istilah ATM. Tentunya dalam proses ini dibutuhkan pendampingan dan pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan khususnya oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), baik PPL ASN (PNS dan P3K) maupun Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS).

Salah satu masalah utama yang dihadapi sekarang berkaitan dengan pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah terkait dengan regenerasi petani. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa dalam satu atau dua dekade terakhir ini terjadi penurunan jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) secara signifikan. Termasuk mereka yang saat sekarang masih berprofesi sebagai petani sebagian besar adalah mereka dengan usia rata-rata di atas 50 tahun.

Masalah tersebut harus menjadi perhatian khusus bersama. Salah satu Pekerjaan Rumah (PR) bagi PPL sekarang adalah bagaimana menumbuhkan kelompok-kelompok petani muda (petani milenial). Ke depan melalui optimalisasi fungsi dan peran PPL, diharapkan dapat mendorong pembentukan dan pembinaan Kelompok Tani Milenial di wilayah kerja masing-masing.

Pola pikir (mindset) dan motivasi kerja generasi muda harus diubah. Tidak lagi berpikir bahwa kerja yang menjanjikan hanya menjadi pegawai termasuk menjadi PNS/ASN atau THL/Honorer. Sektor pertanian diasumsikan sebagai sektor tidak menjanjikan masa depan yang lebih baik, termasuk identik dengan hal-hal yang sifatnya kotor dan berlumpur.

Untuk menarik minat anak-anak muda agar mau terjun dan bekerja dalam bidang pertanian tentunya harus dilakukan antara lain dengan Modernisasi Sistem Pertanian melalui Mekanisasi dan Pertanian Cerdas (Smart Farming).

Sistem pertanian tradisional/konvensional harus diubah dengan Pertanian Modern dengan penggunaan alat dan mesin pertanian mulai dari pengolahan lahan sampai dengan panen dan pasca panen sehingga pertanian lebih efektif dan efisien. Kemudian harus diberikan insentif khusus untuk modal usaha bagi mereka.

Sebagai contoh misalnya Penggunaan Drone dalam Penyemprotan Pestisida dan Pemupukan yang mulai dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar. Jika menggunakan penyemprotan secara manual/konvensional membutuhkan waktu bisa mencapai 3 jam/hektar. Namun jika menggunakan drone hanya membutuhkan waktu 15-20 menit/hektar. Tentunya penggunaan alat canggih (drone) selain lebih efektif (prosesnya lebih cepat) dan juga lebih efisien (lebih menghemat pengeluaran baik tenaga kerja maupun bahan) serta yang lebih utama adalah tepat sasaran utamanya dalam pengendalian hama dan penyakit yang serangannya masif.

” Inilah salah satu upaya yang kita lakukan untuk mendorong dan menarik minat anak muda untuk menjadi petani milenial”,tuturnya.

Penumbuhan dan pembinaan Kelompok Pemuda Tani Milenial di Kabupaten Kukar ke depan harus mendapat perhatian khusus dan serius untuk menjawab masalah regenerasi sumber daya petani di Kabupaten Kukar.

Diharapkan agar Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar dapat menyusun Strategi dan Kebijakan dalam kaitan penumbuhan dan pembinaan Kelompok Pemuda Tani Milenial dengan Program/Kegiatan dan Target yang jelas dan terukur, misalkan

minimal satu Poktan Pemuda Tani Milenial dalam satu Desa/Kelurahan, pembinaan Poktan Pemuda Tani Milenial menjadi salah satu Target Kinerja dari PPL, program Magang Pemuda Tani Milenial.L, program Bantuan Modal dan Alsintan bagi Poktan Pemuda Tani Milenial,minimal perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kukar didorong untuk membina dan menjadi mitra bagi 1 (satu) Poktan Pemuda Tani Milenial.

Pelaksanaan Jambore Pemuda Tani Milenial Tingkat Kabupaten Kukar setiap tahun secara reguler.

Sekarang sudah mulai tumbuh beberapa Kelompok Tani Milenial yang dapat diandalkan antara lain Gapoktan Pemuda Tani Milenial Burung Enggang di Muara Jawa, Gapoktan Kolong Langit di Samboja atau yang ada di Desa Bendang Raya dan wilayah Anggana.

“Mereka-meraka ini harus dijadikan sebagai contoh (Role Model) untuk memotivasi dan menginspirasi bagi anak-anak muda di Kabupaten Kukar”,harapnya.

Acara dirangkai dengan peninjauan stand pameran hasil karya Kelompok pertanian dan KWT setiap 20 kecamatan di Kukar oleh Asisten I Akhmad Taufik Hidayat didampingi Kepala Distanak Kabupaten Kukar Muhamad Taufik, Kepala DKP Kukar Muslik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar Sutikno, PPL se-Kukar, jajaran Pengurus KTNA Kabupaten Kukar, perwakilan Gapoktan, Poktan, KWT dan Petani Milenial. (kk06)

« Previous Page — Next Page »