Sinergi Dispora dan DMI Kukar, Hidupkan Semangat Pemuda Lewat Masjid

TENGGARONG – Pelantikan Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masa bakti 2025-2030 berlangsung khidmat di Sekretariat DMI Kukar, Rabu (5/11/2025).

Suasana penuh kehangatan itu menandai langkah baru dalam menghidupkan kembali semangat kebersamaan umat lewat peran masjid. Sejumlah tokoh agama, pengurus masjid, dan pejabat daerah turut hadir, memperlihatkan dukungan kuat terhadap gerakan pemberdayaan berbasis masjid.

Edi Damansyah, mantan Bupati Kukar, kini dipercaya menakhodai DMI Kukar. Sosok yang dikenal dekat dengan kegiatan sosial dan keagamaan ini diharapkan dapat membawa warna baru dalam pengelolaan masjid sebagai pusat aktivitas umat.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, Aji Ali Husni, yang juga hadir dalam pelantikan tersebut, menegaskan komitmen Dispora untuk bersinergi bersama DMI.

Menurutnya, potensi anak muda di sekitar masjid perlu difasilitasi agar berkembang menjadi generasi aktif dan berdaya.

“Masjid bisa menjadi tempat yang menumbuhkan semangat, bukan hanya ibadah, tapi juga kreativitas dan kepemimpinan,” kata Aji Ali.

Ia menjelaskan, Dispora siap mendukung kegiatan-kegiatan remaja masjid melalui program pelatihan kepemimpinan, olahraga, dan kewirausahaan. Dengan begitu, masjid dapat berfungsi lebih luas sebagai ruang pembinaan karakter dan kemandirian ekonomi.

Aji Ali juga memandang sinergi dengan DMI penting untuk membangun kultur kolaboratif di kalangan pemuda. Ia berharap ke depan, remaja masjid bisa menjadi pelopor kegiatan sosial yang menebarkan nilai religius dan produktif.

Dengan semangat kolaborasi itu, Aji Aliberharap hubungan antara masjid dan generasi muda terus tumbuh, menjadikan rumah ibadah juga sebagai rumah kreativitas dan kebersamaan.

“Kami ingin lihat masjid ramai dengan kegiatan positif, tempat anak muda belajar kerja sama dan berbagi ide,” ujarnya. (Adv/Dispora Kukar/Rd)

Bupati Kukar Ikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan II Lemhanas RI

Jakarta – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 bersama 25 Kepala Daerah se Indonesia yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diawali dengan pendaftaran peserta, di Gedung Panca Gatra Lemhanas RI, Selasa (4/11/25).

Kegiatan KPPD itu dijadwalkan berlangsung mulai 4 hingga 18 November 2025, sejak pendaftaran peserta dan apel penerimaan peserta. Agenda utama dilaksanakan di Lemhannas RI Jakarta, dilanjutkan dengan sesi pendalaman serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Dikatakan Aulia Rahman Basri, kegiatan KPPD merupakan program yang dirancang untuk memperkuat kemampuan strategis para pemimpin daerah, agar tidak hanya mampu menjalankan pembangunan di tingkat lokal, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan, geopolitik, serta daya adaptasi terhadap dinamika global.

Tujuan dari kegiatan KPPD merupakan penguatan kapasitas Kepala Daerah untuk peningkatan kemampuan di bidang pelayanan publik, manajerial, dan kepemimpinan.

“Bersama dengan Kepala Daerah lainnya, kami mendapatkan ilmu dan pengalaman yang di peroleh dari KPPD, ini akan segera diimplementasikan dan menjadi modal penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah khususnya di Kukar, ” ungkapnya.

Ia memandang perlunya penerapan ilmu tersebut untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik seiring dengan program Kukar Idaman Terbaik.

Untuk diketahui dari KPPD tersebut ada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), perlu dipahami oleh Kepala Daerah, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) serta sosial.

Pelatihan bagi Kepala Daerah perlu mengkombinasikan materi kebangsaan, manajerial, dan praktik langsung di lapangan. Guna mendorong kegiatan, KPPD juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar dari negara lain yang telah sukses membangun sistem pemerintahan yang efisien. Melalui pembelajaran tersebut, diharapkan kepala daerah dapat melahirkan banyak ide untuk membangun wilayahnya dengan inovasi – inovasi baru. (kk06)

Dispora Kukar Gencarkan Sosialisasi PPLPD untuk Jaring Atlet Muda

TENGGARONG – Semangat membina generasi atlet muda terus digelorakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara. Tahun ini, Dispora mulai membuka sosialisasi rekrutmen atlet untuk program Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) 2025.

“Kami ingin menjaring lebih banyak atlet muda yang punya potensi. Sosialisasi ini terus kami lakukan ke sekolah-sekolah,” ujar Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kukar, Aji Muhammad Ari Junaidi.

Program yang akan digelar pada November ini menjadi wadah penting bagi pelajar berpotensi di bidang olahraga untuk mendapat pembinaan profesional.

Sebanyak 13 cabang olahraga disiapkan, mulai dari Persani (senam artistik), PABSI (angkat berat), Perpani (Panahan), Perbakin (menembak), ISSI (balap sepeda), PSOI (selancar ombak), FPTI (panjat tebing), dan PBSI (bulu tangkis), PODSI (dayung), TI (taekwondo), PBVSI (voli), PASI (atletik), dan Akuatik Indonesia.

Ari menjelaskan, tahun ini jumlah peserta akan ditingkatkan menjadi 65 orang termasuk pelatih. Regenerasi dilakukan dengan memperhatikan usia dan jenjang pendidikan agar pembinaan berjalan berkelanjutan.

“Kami sesuaikan juga dengan kalender kejuaraan nasional supaya anak-anak bisa berprogres secara terarah,” katanya.

Sejumlah sekolah di Tenggarong seperti SMA Negeri 2, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 3 telah menjadi lokasi sosialisasi awal. Dispora berencana memperluas ke wilayah kecamatan lain agar kesempatan terbuka lebih luas.

“Kami akan terus bergerak agar informasi program ini sampai ke seluruh wilayah Kukar,” ucapnya.

Ari berharap program ini mampu melahirkan atlet muda potensial yang bisa membawa nama daerah ke tingkat nasional hingga internasional.

“Kalau pembinaan dilakukan sejak dini dan berkelanjutan, prestasi besar akan mengikuti,” tutupnya. (Adv/Dispora Kukar/Rid)

Stadion Aji Imbut Tetap Jadi Simbol Prestasi Daerah

TENGGARONG – Kompleks Stadion Aji Imbut masih menjadi kebanggaan masyarakat Kukar. Megah dan bersejarah, stadion ini menjadi saksi banyak momen olahraga besar, termasuk saat ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) digelar di Kalimantan Timur beberapa tahun silam.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar kini fokus menjaga agar kebanggaan itu tetap terawat.

“Kita manfaatkan anggaran yang ada dengan sebaik mungkin. Perawatan di kompleks Aji Imbut tetap jalan sesuai rencana,” ujar Sekretaris Dispora Kukar, Syafliansah, Selasa (4/11/2025).

Salah satu yang masuk prioritas tahun ini adalah pengecatan ulang stadion. Meski dilakukan secara bertahap, Syafliansah memastikan program itu sudah direncanakan dan akan dijalankan setelah evaluasi anggaran.

“Pengecatan dan perbaikan kecil tetap kami lanjutkan. Saya belum cek pembaruannya, tapi mudah-mudahan sesuai jadwal,” katanya.

Menurutnya, merawat stadion sekelas Aji Imbut bukan hal mudah. Fasilitas ini dibangun dengan standar tinggi dan membutuhkan perawatan berkelanjutan agar tetap layak digunakan.

“Kita ingin Aji Imbut tetap memenuhi standar PON. Tapi tentu butuh biaya besar,” ujarnya.

Dispora Kukar juga menerapkan strategi efisiensi dengan menangani kerusakan kecil sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan besar. Selain itu, pihaknya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pemanfaatan stadion.

“Kami ingin masyarakat ikut memiliki rasa tanggung jawab terhadap stadion ini. Karena ini bukan hanya milik pemerintah, tapi kebanggaan kita bersama,” tutur Syafliansah.

Ia berharap, Stadion Aji Imbut bisa terus menjadi simbol prestasi dan semangat kejayaan olahraga di Kukar. (Adv/Dispora Kukar/Rid)

Pemerintah Provinsi Kaltim Sepakat Tingkatkan Status Tiga Desa Tertinggal

TENGGARONG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepakat untuk meningkatkan status tiga desa tertinggal di Kabupaten Kutai Barat. Kesepakatan ini diambil dalam rapat monitoring dan evaluasi yang digelar di Hotel Grand Patma, Tenggarong, pada 3 November.

Rapat yang diinisiasi Biro Kesra Setda Prov Kaltim ini menghadirkan beberapa narasumber kompeten, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov Kaltim, M. Syirajuddin. Dalam paparannya, Syirajuddin menyoroti masih adanya ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama di wilayah barat, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat.

“Transformasi pembangunan desa perlu disinergikan dengan arah kebijakan RPJMD 2025-2029,” kata Syirajuddin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim, Puguh Harjanto juga menyampaikan materi tentang pemberdayaan masyarakat desa melalui indeks desa. Menurut Puguh, ada enam komponen dasar yang diukur dalam indeks desa, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Saat ini, dari 841 desa di Kaltim, sudah tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal. Namun, masih ada tiga desa (0,36%) dengan status desa tertinggal. Puguh menjelaskan bahwa posisi status desa dengan kategori maju adalah yang terbesar, yaitu sebanyak 347 desa (41,26%).

Dalam sesi tanya jawab, Kepala Kampung Deraya dan Kepala Kampung Gerunggung menyampaikan upaya untuk meningkatkan status kampung dari tertinggal menjadi berkembang sudah sering dilakukan, namun kemampuan kepala kampung sangat terbatas.

“Kami sudah sering melakukan diskusi dan rapat, tetapi hasilnya nihil,” kata mereka.

Niko Herlambang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Penajam Paser Utara, menanggapi hal tersebut dengan menyampaikan pengalamannya memperjuangkan status tanah kawasan budidaya kehutanan (KBK) menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK).

Sementara itu, Jauhar Efendi, yang hadir mewakili Kepala BPSDM Kaltim, menyampaikan usul konkrit untuk segera dilakukan pertemuan khusus yang dipimpin Gubernur Kaltim dan dihadiri para pihak, termasuk Bupati Kubar, Kepala Dinas Kehutanan, dan Kementerian Kehutanan.

Diharapkan status lahan masyarakat dapat dipastikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pengadaan listrik untuk ketiga desa tertinggal tersebut dapat dilakukan. (*/JE)

« Previous Page — Next Page »