Bupati Kukar Monitoring Pembangunan Berbasis RT di Kecamatan Kembang Janggut

January 22, 2024 by  
Filed under Kutai Kartanegara

TENGGARONG – Program Pembangunan Berbasis RT dengan bantuan dana sebesar Rp50 Juta Rupiah per RT telah dijalankan selama dua tahun, mulai dari tahun 2020 hingga 2023. Tahun 2024 menjadi kelanjutan dari upaya program tersebut terlaksana dengan baik.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Arianto, Kadisdukcapil Muhammad Aryanto serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya, melakukan Monitoring dan Evaluasi bantuan program pembangunan berbasis RT serta pengarahan penggunaan HP Android untuk Aplikasi Pelayanan Kependudukan bagi 119 RT se-Kecamatan Kembang Janggut di Aula Pertemuan SMA Negeri 1 Kembang Janggut, Sabtu (20/1/2024).

Edi Damansyah mengatakan, fokus utama program ini adalah meningkatkan sarana prasarana RT, kesejahteraan pengurus RT, dan peningkatan kinerja melalui berbagai kegiatan sosial dan administratif lainnya.

“Pemberian bantuan seperti sepeda motor/perahu dan ces, serta HP Android KUKAR IDAMAN diharapkan dapat meningkatkan mobilitas, aksesibilitas dan komunikasi di tingkat RT,” katanya.

Menurut Edi Damansyah, evaluasi fisik sarana prasarana ini menjadi penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar meningkatkan kualitas kinerja pengurus RT termasuk insentif bagi pengurus RT juga telah diberikan.

“Evaluasi ini perlu saya tegaskan untuk memastikan bahwa program berbasis RT telah berjalan dengan baik termasuk pemberian insentif sesuai dengan tanggungjawab dan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pengurus RT, termasuk jaminan BPJS ketenagakerjaan juga menjadi nilai tambah yang signifikan untuk kesejahteraan pengurus RT,” ujarnya.

Ditambahkan Edi Damansyah upaya peningkatan kinerja pengurus RT melalui dukungan terhadap kegiatan posyandu, penanggulangan stunting, pengentasan kemiskinan, dan pendataan administrasi penduduk adalah bagian integral dari program ini. Evaluasi akan membantu memahami sejauh mana kontribusi program ini dalam memajukan secara kewilayahan di tingkat RT.

“Saya minta profil kemiskinan di wilayahb masing-masing juga diperhatikan dan di data dengan baik guna penanganan lebih lanjut, termasuk program pada tahun 2024 menunjukkan komitmen untuk memastikan hasil positif dari program ini berlanjut,” jelas Edi Damansyah. (kk10)

Bupati Kukar Hadiri Tradisi Adat Uman Jenai Tiga Tawai Lepoq Tukung

January 21, 2024 by  
Filed under Kutai Kartanegara

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menghadiri acara Adat Uman Jenai Tiga Tawai Lepoq Tukung di Amin Bioq Desa Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Sabtu (20/1/2024).

Setibanya di depan Gerbang Lamin Adat, Bupati Kukar Edi Damansyah bersama rombongan disambut dengan upacara adat Menaka Aka (selamat datang), serta penyematan Lekuq oleh tokoh adat yang dilanjutkan dengan menaiki gong dan setelah itu menari bersama sambil berjalan hingga memasuki Lamin Adat.

Didalam lamin adat sendiri telah berkumpul para warga dayak setempat yang terdiri dari dua desa yakni Ritan Baru dan Tukung Ritan bersama suka cita atas hasil panen ladang dalam acara adat Uman Jenai dengan menyantap ubak.

Edi Damansyah dalam sambutannya mengapresiasi para kepala adat, tokoh masyarakat dayak kenyah yang ada di Ritan Baru dan Tukung Ritan terus melestarikan adat istiadat budaya.

“Saya bangga tradisi budaya leluhur dari generasi ke generasi terus terpelihara dengan baik, menjadi daya tarik dan membawa nilai tambah yang berdampak ekonomis bagi masyarakat,” apresiasnya.

Dengan demikian dapat dipastikan setiap ada event pelaksanaan pesta adat di kecamatan Tabang akan memberikan kontribusi bagi para pelaku usaha mikro, kecil yang ada di sekitar kecamatan Tabang.

“Saya juga berterima kasih, ibu-ibu yang ada di Tabang yang sudah menyampaikan suara hatinya dan ini menjadi kekuatan untuk melestarikan tradisi yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga, Edi Damansyah memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak sekalipun untuk menyusahkan rakyat melainkan terus memberikan perhatian dalam kehidupan sosial bermasyarakat dengan aman, tentram sejahtera.

“Saya pastikan kebijakan pemerintah tidak sekalipun mensensarakan rakyat dan saya jamin itu. Jika dalam pelaksanaannya ada kelemahan saya sepakat dan terus kita perbaiki secara kolaborasi agar apa yang diidam-idamkan masyarakat mendapatkan kebermanfaatan dari pembangunan secara luas,” tegas Edi Damansyah. (kk10)

Lantik Pj Kades Badak Makmur, Bupati Minta Kades Berkoordinasi  Dengan Desa Induk

January 20, 2024 by  
Filed under Kutai Kartanegara

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melantik H Muhammad Yusuf sebagai Pj Kepala Desa Persiapan Desa Badak Makmur Kecamatan Muara Badak Ulu, sekaligus menyerahkan Perbup tentang Penetapan Desa Persiapan Desa Badak Makmur, di UPT Dinas Pendidikan Desa Persiapan Desa Badak Makmur, Kamis (18/1/2024).

Edi Damansyah mengucapkan selamat kepada H M Yusuf atas dilantiknya sebagai Pj Kades Persiapan Desa Makmur Kecamatan Muara Badak serta berterima kasih kepada tim penataan desa atas ditetapkannya Badak Makmur menjadi desa persiapan.

“Banyak hal yang harus di lakukan HM Yusuf kerjakan sebagai Pj Kepala Desa Persiapan,”ucap Bupati.

Edi Damansyah mengatakan secara prinsip pemekaran Desa dibenarkan dalam Undang-undang. Desa Persiapan merupakan bagian dari desa Induk, maka pembentukan susunan organisasi tata Kerja Pemerintahan Desa Persiapan ini, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa Induk, penyiapan fasilitas sarana dan prasarana.

*Untuk itu Kepala Desa Induk dan Penjabat Kepala Desa Persiapan yang baru dilantik agar dapat saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing – masing, terutama dalam rangka memberikan dukungan bantuan anggaran operasional bagi desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Desa Induk,”ujarnya.

Dikatakan, dokumen pemerintah Kukar sejak 2004,rencana pemekaran Desa Muara Badak Ulu ini secara administratif prosesnya untuk menjadi pemekaran cukup panjang,

Sebagai Pj Kades yang baru dilantik tugas yang paling pertama yaitu menetapkan batas wilayah desa, ini harus diselesaikan, dan dalam perjalanannya mungkin sudah ada rencana wilayah itu baik desa induknya maupun desa persiapan ini.

“Jangan sampai batas desa ini mempengaruhi tidak selesainya proses menuju desa definitif,” tegas Bupati.

Sementara itu Pj Kades yang baru dilantik H M Yusuf mengatakan, Desa Persiapan Desa Badak Makmur ini sudah cukup lama perjuangannya untuk menjadi desa persiapan. Ia bersyukur berkat perjuangan tim pemekaran Desa Badak Makmur sudah berhasil ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

“Selangkah lagi kita akan menjadi Desa Definitif dan saya mengharapkan dukungan seluruh masyarakat Badak Makmur bantu saya untuk bersama sama mempersiapkan segala sesuatu yang menuju desa persiapan,”harap HM Yusuf (ll02)

Pemkab Kukar Gelar Pembekalan SPIP

January 20, 2024 by  
Filed under Kutai Kartanegara

TENGGARONG – Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat membuka Pembekalan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Serta Manajemen Risiko di Lingkungan Pemkab Kukar. Kegiatan yang digelar Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten itu dilaksanakan di Aula Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (19/1/2024).

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan Akhmad Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim yang telah memberikan kesempatan kepada Pemkab Kukar untuk mengikuti kegiatan ini.

Disebutkannya penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah.

“SPIP dan Manajemen Risiko bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah patuh pada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Diungkapkannya bertolak dari keberhasilan Pemkab Kukar meraih 8 (delapan) Panji Keberhasilan pada tahun 2023 ini, yang salah satunya adalah pada bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka melalui kegiatan Pembekalan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP serta Manajemen Risiko ini Pemkab Kukar berharap ada dampak signifikan di lingkungan Pemkab ke depannya.

Ia berharap kepada seluruh jajaran Pemkab Kukar untuk mendukung dan berkomitmen dalam penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko, sehingga Pemkab Kukar kembali Panji Keberhasilan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

“Marilah bersama-sama membangun pemerintahan yang akuntabel dan tata kelolanya baik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan kepada seluruh peserta pelatihan pembekalan untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Pahamilah materi yang disampaikan dengan baik, sehingga dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing,” harapnya.

Asisten I Akhmad Taufik Hidayat bersama Asisten III Dafip Haryanto juga menjadi peserta pembekalan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Serta Manajemen Risiko.

Sementara itu Kabag Pembangunan selaku Panitia Pelaksana Ety Erma Sumarni menyebutkan kegiatan ini diikuti para penyelenggara SPIP dan manajemen resiko, assesor Pemerintah daerah yang terdiri unsur Bappeda, BPKAD, dan OPD lainnya.

Kegiatan yang berlangsung  selama 3 hari, dari tanggal 19 – 21 Januari 2024 diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan internal asesor pemerintah daerah yang difasilitasi penyelenggaraan SPIP pemerintah daerah didalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. (kk01)

Ikuti Wawancara Paritrana Award Tingkat Provinsi Kaltim, Sekda Kukar Sampaikan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

January 19, 2024 by  
Filed under Kutai Kartanegara

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono mengikuti sesi wawancara Paritrana Award tingkat Provinsi Kaltim, pada Kamis – Jumat (18-19) Januari 2024, di Balikpapan, yang dihadiri diantaranya jajaran Pemprov Kaltim.

Paritrana Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Pelaku Usaha meliputi perusahaan skala besar – skala menengah, usaha sektor layanan publik dan usaha mikro, yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada kesempatan tersebut, Sunggono mengatakan bahwa Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan Implementasi KUKAR IDAMAN (Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri) dalam Perspektif Perlindungan Tenaga Kerja di Kukar, yang masuk dalam Perda Kukar No. 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD dalam poin mewujudkan masyarakat sejahtera dan bahagia.

Dalam program BPJS Ketehagakerjaan, Pemkab Kukar bersama BPJS menjalankan program Aparatur Negara Bahagia, yaitu Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, dan Ketua RT.

Program Kukar Bebaya, untuk memperluas jalinan kerjasama yang saling menguntungkan, agar terbangun suatu pola pembangunan terintegrasi  dengan mengutamakan kepentingan rakyat dalam jangka panjang.

Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN, yakni Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan melalui Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan sebagai simpul sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa.

Coverage Kepesertaan Penerima Upah (PU) 2023 Sektor Formal sebagian besar berasal dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Pertambangan Batu Bara dan Perkebunan Sawit.  Coverage Pekerja Sektor Formal Tahun 2023 97.351 peserta dari total 143.405 orang atau 68 %. Adapun Coverage Pekerja Sektor Nonformal Tahun 2023 mencapai 67.619 peserta dari total 102.946 orang.

Dikatakan Sunggono, Latar Belakang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai negeri (PPNPN) yaitu sebelumnya, belum ada yang memberikan jaminan perlindungan terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Ketika melaksanakan pekerjaannya. Padahal mereka memiliki resiko pekerjaan yang cukup tinggi. Penyertaan program JKK (jaminan kecelakaan kerja) dan JKM (jaminan kematian) untuk para PPNPN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk memastikan seluruh lapisan tenaga kerja di Kutai Kartanegara bisa dijamin kesejahteraan dan perlindungannya.

Bagi Pekerja Rentan, sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi, dan berpenghasilan sangat minim. Selain itu juga rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja rentan sehingga dapat memberikan rasa aman, tenang dan nyaman dalam melakukan aktivitas pekerjannya. Selain itu, jika terjadi resiko, dapat meminimalisir terciptanya keluarga miskin baru, karena akibat dari kehilangan tulang punggung dari keluarga,” paparnya.                                                                                                                                                Dalam menjalankan program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan Implementasi KUKAR IDAMAN, Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) membuat sejumlan inovasi dalam pelaksanaannya.

“Kami membuat beberapa inovasi diantaranya Aplikasi Sistem Informasi Pekerja Rentan Kukar Idaman, juga Stikerisasi Rumah Peserta,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono mengikuti sesi wawancara Paritrana Award tingkat Provinsi Kaltim, pada Kamis – Jumat (18-19) Januari 2024, di Balikpapan.

Sunggono mengatakan, Aplikasi Sistem Informasi Pekerja Rentan Kukar Idaman dibuat untuk menciptakan tata kelola data yang baik dan untuk membantu mekanisme pelaporan data, baik data usulan pekerja rentan maupun data laporan penerima manfaat, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun sebuah aplikasi yang dapat mengakomodir hal tersebut.

Selain itu, Pemkab Kukar juga menjalankan Stikerisasi Rumah Peserta Perlindungan Jaminan Sosial, hal itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, maka pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pemasangan stiker ke rumah para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh APBD.(kk04)

« Previous PageNext Page »

  • vb