Dinas Sosial Kukar Gelar Pelatihan Bahasa Isyarat

TENGGARONG – Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka  pelatihan Dasar Bahasa Isyarat dalam rangka peringatan hari Disabilitas Internasional tahun 2023, Jumat (15/12) di Aula lantai dasar Kantor Bappeda Kukar yang diikuti peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Kukar.

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Sosial Kabupaten Kukar tersebut, mengusung tema “Bersatu Dalam Aksi Untuk Menyelamatkan dan Mencapai SDG’s (Sustainable Development Goals) Untuk, Dengan dan Oleh Penyandang Disabilitas”.

Sunggono, mengatakan sebagai bentuk dukungan Pemkab Kukar terhadap pencapaian SDG’s penyandang Disabilitas,  Pemkab Kukar berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan penyandang Disabilitas.

Bentuk dukungan Pemkab Kukar tersebut, kata Sekda Kukar adalah pemberian alat bantu aksebilitas bagi 230 orang penyandang Disabilitas yang terdiri dari kursi roda, alat bantu dengar, tongkat kruk (kaki tiga), tongkat adaptif untuk tuna netra, kaki palsu dan motor roda 3.

Memberikan bantuan permakanan berupa paket sembako kepada 235 orang penyandang Disabilitas yang terdapat dalam data P3KE, memenuhi kebutuhan makan sehari-hari untuk 40 orang anak penyandang Disabilitas di Asrama SLB Negeri Tenggarong.

Kemudian, mendorong semua OPD untuk menyediakan sarana aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas di kantor-kantor dan tempat umum, sehingga mereka dapat mengakses pelayanan publik dengan baik.

“Peringatan hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Kukar tahun 2023 ini dilaksanakan, agar kita tahu dan merasakan hambatan yang mereka hadapi,” kata Sunggono.

Lebih lanjut, Sunggono mengatakan pemkab Kukar menyambut baik pada peringatan hari Disabilitas Internasional tahun ini, karena dinas sosial melakukan pelatihan dasar bahasa isyarat dengan harapan semua OPD nantinya bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara yang mempunyai hambatan dalam pendengaran dan berbicara.

Para penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama dengan orang yang normal dan hak untuk mendapatkan pelayanan publik oleh pemerintah. Bagi peserta pelatihan dasar bahasa isyarat yang merupakan perwakilan dari masing-masing OPD dilingkup pemkab Kukar.

“Saya minta bisa mengikuti dan memahami Bahasa Isyarat meskipun pelatihan ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Minimal bahasa isyarat secara umum bisa dipahami, agar warga kita yang mengalami hambatan dalam pendengaran dan berbicara bisa terlayani dengan baik di OPD masing-masing,” pinta Sunggono.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kukar  H. Hamly mengatakan bahwa pengenalan Bahasa Isyarat ini sangat dipandang penting. Untuk dilakukan mengingat seringkali kesulitan ketika menerima penyandang Disabikitas Tuna Rungu dan Tuna Wicara yang membutuhkan pelayanan. Hambatan kemampuan dalam berbahasa ini menjadi hambatan bagi dinas sosial untuk mengetahui pelayanan yang dibutuhkan.

“Kepada seluruh OPD terutama yang berhubungan dengan pelayanan langsung ke masyarakat, agar menyediakan fasilitas yang mendukung para Disabilitas guna memperoleh pelayanan dengan mudah. Dengan demikian kita dapat bersama-sama mewujudkan kesejahteraan penyandang Disabilitas di Kabupaten Kukar,” imbuh Hamly.

Usai pembukaan, Sunggono didampingi Hamly dan Sekretaris Dinas Sosial Kukar Yuliandris Suherdiman foto bersama dengan para narasumber dan peserta pelatihan.

Yang kemudian, dilanjutkan pemberian materi dan pelatihan Bahasa Isyarat kepada peserta oleh narasumber, Anita Rahayu dibantu Lina Oktaviani Meriana dan Febrina Hermawaty. (kk05)

Wabup Targetkan Penurunan Angka Stunting di Kukar

TENGGARONG – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin memastikan target penurunan angka  stunting 14 persen di Kukar dapat tercapai di tahun 2024. Hal itu ia katakan saat mencanangkan Desa Loa Janan Ulu sebagai Desa Bebas Stunting (D’Best)  di Balai Pertemuan Umum (BPU) desa setempat, Jum’at (15/12).

Tiga desa di Kukar yang dicanangkan sebagai D’Best yaitu Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu, Desa Kuala Samboja kecamatan Samboja dan Desa Loa Janan Ulu kecamatan Loa Janan. Acara dirangkai penyerahan bantuan  Tandon dan Sapras, Penyerahan Dana Hibah Kukar Berkah bagi Pesantren dan Rumah Ibadah, serta Penyerahan Bantuan Majelis Taklim.

Rendi mengatakan berdasarkan data di tahun 2021 angka stunting di Kukar mencapai angka 26,4 persen, kemudian di tahun 2022 karena adanya pandemi covid 19 meningkat menjadi 27,1 persen.

“Tahun 2023 ini di Kukar walau belum dirilis, namun sedikit ada kabar baik ini semua berkat kerjasama lintas stakeholder yang ada di Kukar khususnya teman – teman TPPK yang ada di Posyandu yang ada di seluruh Kukar angka yang dirilis kementerian Kesehatan mudah – mudahan bisa  menembus diangka 16 persen,kita tunggu rilis resminya diakhir Desember nanti,” ujar Rendi.

Rendi berharap penurunan angka stunting di Kukar bisa menembus angka nasional,  karena saat ini Kukar sudah mengalami kemajuan yang luar biasa.

“Mudahan – mudahan Target 14 persen di tahun 2024 itu sangat optimis dapat kita capai, berkat dukungan dari semua stakeholder ” harapnya.

Wabup Rendi mengungkapkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting sebesar lebih kurang Rp.300 milyar tahun 2024.

“Ini kita tempatkan dibeberapa sektor atau OPD yang mengurusi secara bergotong royong atau betulungan, karena ini menjadi fokus kita ke depan” ungkapnya.

Sementara itu Camat Loa Janan Herry Rusnadi menyebutkan Kecamatan Loa Janan terdiri dari 8 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 71.937 jiwa, sementara untuk Desa Loa Janan Ulu sendiri jumlah penduduknya sebanyak 13.447 jiwa.

“Dari 8 desa yang ada di Kecamatan Loa Janan hanya dilayani 3 Puskesmas, kebetulan Puskesmas Loa Janan melayani 3 desa, yaitu Desa Loa Janan Ulu, Desa Purwajaya dan Desa Tani Bhakti, Alhamdulillah Desa Purwajaya meraih juara tiga tingkat nasional, ” ujarnya. (kk01).

DPMD Kukar Lakukan Konsultasi Publik Penetapan Pembangunan  Kawasan Perdesaan

TENGGARONG  – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)  Kabupaten  Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan Konsultasi Publik Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kukar, Konsultasi publik dibuka  Sekda Kabupaten Kukar H Sunggono, di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Rabu (14/12/2023).

Bupati Kukar Edi Damansyah yang disampaikan Sekda H Sunggono mengatakan tujuan pembangunan kawasan perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.Dalam rangka pembangunan desa dibutuhkan pembicaraan yang matang agar pembangunan yang dirasakan kelak  akan benar – benar  tepat sasaran efektif dan efisien.

“Tidak bisa dipungkiri masih ada beberapa  desa yang  pembangunannya belum berkembang maka dari itu perlu dilakukan stimulant dari pemerintah  agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun kawasan perdesaan”,katanya.

Konsep pembangunan kawasan perdesaan adalah salah satu upaya percepatan untuk mengupayakan pembangunan desa bisa berjalan secara linear. Kawasan perdesaan mempunyai kegiatan utama termasuk pertanian, pengelolaan SDA dan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan pemerintahan desa,social dan ekonomi.

Desa dibangun dilihat dari pendekatan geografis dan kultural, pembangunan didesa akan memberikan dampak secara signifikan  dalam ruang lingkup wilayah yang lebih luas sehingga pembangunan desa harus didorong agar akselarasi pembangunan lebih cepat.

“Ini adalah sebuah upaya percepatan atas apa yang sedang dilaksanakan  melalui kebijakan ketahanan pangan, dimana telah menetapkan kawasan pertanian dikukar yang akan kita kembangkan jadi sentra – produksi pangan,” ujarnya.

Kedepan diharapkannya melalui DPMD akan  ada kawasan – kawasan pembangunan perdesaan yang ditetapkan agar percepatan pembangunan perdesaan bisa terlaksana dengan baik. DPMD harus bisa memberikan fasilitasi dan upaya percepatan sehingga desa tidak merasa harus berkembang sendiri.

Sementara Kepala DPMD Kukar  Arianto menjelaskan Konsultasi public adalah bagian dari tahapan pelaksanaan penyusunan pembangunan rencana kawasan perdesaan diKabupaten Kukar.  Pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal nomor 5 Tahun 2016, Pemerintah Daerah diminta untuk merencanakan pembangunan kawasan perdesaan. Sejak tahun 2017 Kukar sudah menindaklanjuti dengan membentuk tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan tingkat kabupaten yang sesuai dengan ketentuan. Sudah terbentuk 1 kawasan pembangunan pedesaan dikecamatan Loa Kulu yang disebut dengan kawasan agrowisata bahari. Pemerintah Daerah melalui Bappeda sudah menyampaikan bahwa untuk pembangunan kawasan perdesaan ini ditindaklanjuti lagi dengan membentuk beberapa kawasan pembangunan perdesaan lainnya.

Ada 6 kawasan pembangunan perdesaan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Kukar,yaitu kawasan Agrowisata Bahari meliputi, Desa Jembayan Tengah, Loh Sumber, Sumber Sari, Ponoragan, Sepakat dan Rempanga. Selanjutnya Kawasan Perdesaan Pangan Lestari Benua Tuha meliputi kecamatan Sebulu, Muarakaman, dengan desanya Manunggal Jaya, Sumber Sari, Panca Jaya, Sido Mukti, Separi Makmur dan Bunga Jadi. Kawasan Perdesaan Agrowisata Transpolitan meliputi Kecamatan Tenggarong Seberang dengan lokus desanya Embalut, Bangun Rejo, Manunggal Jaya, Karang Tunggal, Bukit Raya, Tanjung Batu  dan Waluku. Kawasan Perdesaan Agrowisata Separi Sejahtera meliputi desa Kerta Buana, Buana Jaya, Bukit Pariaman, Suka Maju dan Separi. Kawasan Perdesaan Agroindustri 3S yaitu Kecamatan Marangkayu dengan desa Semangkok, Sebuntal dan Santan Ulu. Kawasan Perdesaan Pir Lestari di Kecamatan Marangkayu desaPerangat Baru, Makarti, Perangat Selatan, Bunga Putih dan Sambera Baru.

“Untuk Tahun 2023 ini dengan 3 target  pembentukan kawasan perdesaan sudah kita selesaikan semua dengan  tahapan konsultasi public yang dibantu oleh OPD terkait dalam menyusunkan konsep pembangunan kawasan perdesaan Agrowisata Transpolitan, Kawasan Perdesaan Separi Sejahtera dan kawasan Perdesaan Agroindustri 3S,” ungkapnya.

Adapun yang telah dilakukan tahapan pertama identifikasi kondisi lokasi sudah dilakukan semua kecamatan dan desa. Tahap kedua menyusun matrik kegiatan dan tahap terakhir yaitu konsultasi publik.

“Kami ucapkan terima kasih atas para undangan yang hadir termasuk semua OPD terkait sesuai dengan identifikasi tim penyusun yang diperlukan dalam mengetahui dan ikut berpartisipasi terhadap pembangunan kawasan perdesaan ini seperti Bappeda,PU, Perkim, Distanak,DKP, Disperindag, Ditransnaker, Disketapang, Kecamatan dan tim pemateri, Kades serta undangan lainya.” sebut Arianto.(kk06)

Pemkab Kukar Gelar Rakor Ketahanan Pangan

TENGGARONG – Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Setdakab Kutai Kartanegara (Kukar) Wiyono menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan, bertempat di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Selasa (12/12/2023).

Kegiatan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kukar dalam rangka kesiapsiagaan krisis pangan tersebut, juga turut dihadiri diantaranya Kadis Ketahanan Pangan Kukar Sutikno, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Kaltim Siti Farisyah Yana, serta para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Kukar, baik secara langsung maupun melalui zoom meeting.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan nrasumber Rektor Unikarta Prof Dr Ince Raden dengan materi “Membangun Ketahanan Pangan Melalui Pengelolaan Food Loss and Food Waste”. dan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Kaltim Siti Farisyah Yana.

Kadis Ketapang Kukar Sutikno dalam laporannya mengatakan kegiatan ini didasari oleh peraturan Badan Pangan Nasional RI nomor 19 tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan, dn terkait antisipasi ancaman krisis pangan global.

“Adapun tema yang kita angkat pada hari ini ialah kesiapsiagaan krisis pangan merujuk pada peraturan Bapenas nomor 19 tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan merujuk pada juknis tentang penafsiran kesiapsiagaan krisis pangan,” ujar Sutikno.

Sementara, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten II Setdakab Kukar Wiyono mengatakan bahwa rakor tersebut merupakan upaya penyamaan persepsi antara pihak-pihak terkait bersama Dinas Ketapang Kukar, guna memastikan ketahanan pangan dapat terjamin tanpa adanya kendala yang signifikan di tahun 2024.

“Hal ini menjadi penting untuk dipikirkan bersama sebab Kabupaten Kukar adalah lumbung pangan di Provinsi Kaltim,” ujar Edi Damansyah dalam sambutannya.

Terjaminnya ketahanan pangan di tahun 2024 mendatang merupakan isu penting untuk dibicarakan di tengah krisis pangan saat ini, menurutnya krisis pangan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dn lingkungan, serta konflik sosial.

Edi berharap agar semua upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan menyambut potensi kerawanan pangan tidak melupakan target kerja dari Disketapang Kukar sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar tahun 2021-2026.

“Dengan demikian maka rakor ketahanan pangan ini menjadi indikator dilakukannya penyamaan persepsi antara pihak-pihak terkait dalam kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kukar,” pungkas Edi Damansyah.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan buka peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan, dan buku direktori PPH, serta penyerahan surat edaran “Stop Boros Pangan” kepada pihak OPD, Restoran, serta hotel secara simbolis.(kk07)

Pemkab Kukar Terima Penghargaan Pengelolaan dan Penyaluran TKD Pertanggungjawaban Terbaik

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menerima piagam penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan pengelolaan dan penyaluran TKD dan pertanggungjawaban terbaik di lingkup kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim katagori pagu TKD Besar. Penghargaan diserahkan Pj. Gubernur Kaltim kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (12/12/2023).

Sunggono juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada jajarannya atas kerja kerasnya sehingga pengelolaan dan penyaluran TKD dan pertanggungjawabannya mendapatkan penghargaan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Kaltim untuk kategori pagu TKD besar.

Sunggono terkait DIPA Pemkab Kukar sebesar Rp 7,3 Triliun lebih didapat dari bagi hasil migas dari produksi minyak dan bahan galian lainnya yang potensinya memang besar, termasuk diantaranya beberapa sumber potensi pendapatan pajak lainnya yang setiap tahunnya meningkat.

“Tahun ini Alhamdulillah untuk besarannya telah sesuai dengan prediksi kami, yaitu sekitar tujuh koma tiga atau empat triliun ya, mudahan – mudahan ini bisa kami maksimalkan pemanfaatannya” ujarnya (kk01).

« Previous Page — Next Page »