Desa Batuah Segera Bentuk Koperasi Merah Putih

BATUAH – Pemerintah Desa (Pemdes) Batuah berkomitmen untuk membentuk Koperasi Merah Putih (KPM) sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala Desa Batuah Abd Rasyid menegaskan hal ini usai mengikuti “Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih” di Pendopo Gubernur Kaltim, Sabtu (24/5/2025).

Pembentukan KPM merupakan salah satu program strategis nasional untuk memperkuat perekonomian desa dan kelurahan. Rasyid menyatakan, pihaknya siap menjalankan amanah Presiden dan memastikan pelaksanaan Musdesus KPM dalam waktu dekat.

“Instruksi Presiden tentu harus dijalankan dengan baik. Apalagi Wakil Menteri (Wamen) Koperasi sudah memaparkan bagaimana dahsyatnya ketika semua desa dan kelurahan sudah membentuk koperasi,” ujar Rasyid.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, juga memastikan target Pemprov untuk pembentukan KPM. “Ketika komandan sudah menyampaikan target, kami siap menjalankan dan merealisasikan sesuai yang ditargetkan,” tegas Rasyid.

Seno Aji menambahkan, pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Kel) di Kaltim telah mencapai kemajuan signifikan, yaitu 50 persen. “Sisanya 50 persen akan dipastikan selesai akhir Mei,” ungkapnya.

Sosialisasi percepatan pembentukan KPM dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kaltim atau perwakilannya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setiap daerah, DPMD, Camat, dan perwakilan Kepala Desa se-Kaltim.

Dengan demikian, Desa Batuah siap menjalankan program strategis nasional ini dan memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih. (adv diskominfo kukar)

Pemkab Kukar Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menorehkan prestasi yang membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke tujuh kalinya Pemkab Kukar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.

LHP BPK RI atas LKPD tahun 2024 yang diserahkan Kepala BPK RI perwakilan Kaltim Mochammad Suharyanto diterima Bupati Kukar Edi Damansyah di Auditorium Nusantara BPK Kaltim Samarinda, Jumat (23/5/2025), dihadiri oleh perwakilan DPRD, Bupati, Wali kota, serta pejabat terkait.

Turut mendampingi Edi Damansyah, Sekda Sunggono, kepala BPKAD Sukoco, Kepala Inspektorat Heriansyah, Kabag Prokom Ismed dan beberapa perwakilan OPD di lingkup Pemkab Kukar.

Kepala BPK Kaltim, Mochammad Suharyanto mengapresiasi upaya Pemerintah daerah mempertahankan opini WTP, tetapi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

“Opini ini harus jadi pemicu perbaikan sistem pengendalian intern. Jika ada fraud yang terungkap nanti, tanggung jawab ada di pemda,” tegasnya.

Suharyanto, menegaskan, seluruh entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, hal ini tidak serta-merta menutup celah adanya temuan ketidaksesuaian administrasi atau potensi fraud (kecurangan) di masa depan.

WTP bukan jaminan kesempurnaan, melainkan penilaian kewajaran laporan keuangan. Masih ada 184 temuan dan 489 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.

Dijelaskannya meski ditemukan sejumlah masalah seperti pembayaran ganda, ketidakpatuhan Perpres Nomor 33/2020 tentang honorarium pengelola keuangan, dan pengelolaan hibah yang belum optimal, temuan tersebut tidak melampaui batas materialitas — nilai kritis yang menentukan dampak temuan terhadap opini.

“Contohnya, ada ketidaktepatan volume pekerjaan atau belanja hibah yang belum dipertanggungjawabkan. Namun, secara keseluruhan, laporan keuangan masih dinilai wajar,” jelasnya.

Ia mengharapkan Pemerintah daerah segera menindaklanjuti agar tidak menjadi beban di audit tahun berikutnya.

“Kami berharap tidak ada lagi temuan serupa di Tahun Anggaran 2025,” pungkasnya (kk01/adv diskominfo kukar).

Desa Batuah Jadi Fokus Pembangunan Jaringan Listrik

BATUAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan ketersediaan listrik seluruh wilayahnya. Terbaru, di Desa Batuah yang menjadi fokus penyelesaikan pembangunan jaringan listrik sejauh 5,1 kilometer.

Untuk memaksimalkan progres Pembangunan jaringan listrik, Pemkab bersama PLN Samarinda, Asisten III Pemkab Kukar, PMD, Kecamatan dan Pemdes Batuah menggelar rapat koordinasi di ruang Tuah Rimba, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (22/5/2025).

Rapat dipimpin Kabag Kerjasama yang kemudian berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melalui zoom meeting dengan paparan asisten III terkait progres Pembangunan jaringan listrik yang dibiaya melalui skema BKKD tahun 2023. Selanjutnya karena Kawasan tersebut masuk OIKN, dilakukan pertemuan dengan OIKN yang kemudian dilanjutkan dengan melengkapi kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk pengajuan kerjasama dengan OIKN.

“Kami mohon agar Pemrov Kaltim memfasilitasi koordinasi dengan OIKN, sehingga percepatan progres pembangunan jaringan listrik bisa dinikmati oleh warga Batuah,”kata Asisten III Pemkab Kukar Dafip Haryanto usai paparan.

Progres selanjutnya, percepatan Service Time Order (STO) pemasangan listrik PLN untuk wilayah Desa Batuah, karena jaringan listriknya sudah terbangun. Apalagi kegiatan ini sudah cukup lama, sehingga sangat baik Ketika program ini sudah bisa memberikan manfaat untuk warga Batuah.

“Kalau ada kelengkapan administrasi yang kurang, segera kami lengkapi, sehingga secara teknis semuanya sudah siap dijalankan,”ungkap Dafip

Senada dengan Dafip, Kadis PMD Kukar Arianto menegaskan, pertemuan ini bertujuan untuk mendorong percepatan proses pemasangan jaringan listrik di wilayah yang hingga kini masih belum teraliri listrik secara merata.

Dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah kendala teknis dan administratif yang selama ini menjadi penghambat realisasi pemasangan listrik.

“Pihak PLN menyatakan komitmennya untuk segera melakukan pemasangan jaringan begitu seluruh syarat dan proses administrasi terpenuhi,”ungkap Arianto.

Sementara itu, Camat Loa Janan Hery Rusnadi memberikan dukungan penuh agar proses percepatan ini mendapat prioritas dalam pelaksanaan di lapangan.

“Kami memohon agar kegiatan ini berjalan cepat dan tuntas. Apalagi warga Batuah sangat membutuhkan keberadaan listrik untuk kehidupan sehari dan usaha warga,”pinta Rusnadi.

Kepala Desa Batuah dan warga yang hadir berharap agar hasil dari rapat ini segera ditindaklanjuti perjanjian Kerjasama (PKS) Pemkab Kukar dengan OIKN. Bisa juga pakai skema lainnya yang menurut aturan OIKN tidak bermasalah, karena kehadiran listrik sangat dinantikan masyarakat.

Rapat ini diharapkan menjadi titik awal percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan di Desa Batuah.

Rapat ini melibatkan berbagai pihak penting, seperti Staff Deputi OIKN, Pemkab Kukar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, UPTD Tahura, PT PLN dan Kepala Desa Batuah. (adv diskominfo kukar)

Loa Raya Gelar Musdes Pembentukan Koperasi Merah Putih

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Desa Loa Raya mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) Khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Balai Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, pada Kamis (22/5/2025).

Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjalankan amanat undang-undang serta mendukung program Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Hadir dalam acara tersebut perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara, Abdul Azis, bersama Kepala Desa Loa Raya, Martin, serta perangkat desa dan masyarakat setempat.

Abdul Azis memberikan pemaparan teknis mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan koperasi. Ia menjelaskan pentingnya koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, termasuk prosedur legal dan manajemen keuangan yang harus dipatuhi.

Kepala Desa Loa Raya, Martin menyampaikan, pendirian Koperasi Merah Putih bertujuan untuk mengembangkan usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga. Ia menekankan koperasi ini tidak akan bersaing dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada.

Koperasi Merah Putih akan bersinergi dengan BUMDes untuk memajukan perekonomian desa. Musdes ini juga menjadi forum untuk merumuskan jenis-jenis usaha yang paling potensial untuk dikelola secara kolektif melalui koperasi. Martin berharap, kehadiran koperasi ini dapat mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha kecil.

“Kami ingin warga bisa memanfaatkan berbagai skema pembiayaan, termasuk Dana Desa, untuk mengembangkan usaha mereka,” jelasnya.

Dengan dibentuknya Koperasi Merah Putih, Pemerintah Desa Loa Raya berkomitmen menciptakan ekonomi yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. (adv/diskominfo-kukar)

Pemkab Kukar Komitmen Jaga Kedaulatan Bahasa Indonesia

TENGGARONG – Asisten III bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto menerima Audiensi dan Silaturahmi Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Asep Juanda, terkait Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Kamis (22/5/2025).

Dafip pada kesempatan itu didampingi diantaranya dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dispora, Kepala Badan Kesatuan Dan Politik Rinda Desianti, Dinas Pariwisata, Komunikasi Dan Informatika, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Kukar Yani Wardana.

Dafip menyambut baik audiensi tersebut, karena dikatakannya sangat penting di era globalisasi saat ini untuk menjaga Bahasa Indonesia.

“Harapan kami pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mensosialisasikan untuk menjaga Bahasa Indonesia yang baik dan benar,” ujarnya.

Sementara, Asep mengatakan tujuan audiensi itu sebagai silaturahmi dirinya yang baru bertugas di Kaltim sejak 1 Maret 2025, dan sekaligus mensosialisasikan Permendikdasmen Nomor 2 tahun 2025, yang didalamnya terdapat diksi kedaulatan Bahasa Negara yang juga merupakan simbol negara.

Sehingga perlu adanya penguatan agar bahasa berdaulat di negeri sendiri, sebagaimana amanat Sumpah pemuda, maka perlu upaya lebih kuat lagi karena bahasa bukan berwujud seperti bendera.

“Contohnya, tempatkan tulisan bahasa Indonesia diatas bahasa daerah dan bahasa asing di papan petunjuk,” ujarnya.

Untuk itu kata Asep, perlu upaya semua pihak termasuk Pemda dan masyarakat untuk menjaga kedaulatan Bahasa Indonesia.

Upaya yang telah dilakukan pihaknya diantaranya yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, untuk mendampingi dan memberikan penghargaan di akhir tahun bagi lembaga yang menjaga kedaulatan Bahasa Indonesia.

Pada acara itu juga dilakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen Menjaga Kedaulatan Bahasa Negara oleh Pemkab Kukar. (kk04/adv diskominfo kukar)

« Previous Page — Next Page »