Desa Lapak Lambur Lakukan Optimalisasi Lahan

Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menetapkan Desa Rapak Lambur sebagai wilayah Optimalisasi Lahan (Oplah). Langkah ini diambil untuk mendorong peningkatan produksi pertanian dengan target panen hingga tiga kali dalam setahun.

Penetapan tersebut disampaikan Edi Damansyah saat bersilaturahmi dan berdialog dengan anggota KTNA (Kelompok Tani dan Nelayan) di Desa Rapak Lambur, yang berlangsung di Gapoktan Rapak Lambur pada Rabu (23/04/2025).

Edi menjelaskan, program optimalisasi lahan pertanian merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini juga selaras dengan visi misi Kukar Idaman, yang berkomitmen meningkatkan produksi pangan, termasuk padi dan komoditas lainnya.

“Sebelum menetapkan desa ini sebagai wilayah Oplah, kami pastikan dulu kesiapan kelompok tani. Apakah mereka siap meningkatkan produksi hingga tiga kali panen dalam setahun? Jika siap, kami akan sepakati bersama dan jadikan Desa Rapak Lambur sebagai pilot project,” ujar Edi.

Ia berharap, program ini dapat menghasilkan panen melimpah dengan kualitas baik, sekaligus mendongkrak perekonomian daerah dan kesejahteraan petani.

Selain mengoptimalkan sarana prasarana pertanian yang ada, Pemda Kukar juga akan menambah fasilitas pendukung serta mengevaluasi kendala di lapangan.

“Tingkatkan sinergi dan kekompakan dalam membangun sektor pertanian. Pemda Kukar akan terus memantau kebutuhan petani melalui dinas terkait untuk memastikan ketahanan pangan dan peningkatan produksi,” tegasnya. (adv/diskominfo-kukar)

Kelompok Tani Kelurahan Maluhu Panen Jagung dan Ikan Bersama Bupati

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah didampingi Camat Tenggarong Sukono dan Lurah Maluhu Tri Joko Kuncoro melakukan panen jagung dan ikan milik Kelompok Tani (Poktan) Tri Rukun Kelurahan Maluhu, tepatnya di RT 19 Jalan Barong Tongkok, Gang Kenanga, Rabu (23/4/2025)

Bersama anggota Poktan Tri Rukun Kelurahan Maluhu, Bupati Edi memanen jagung di area seluas 1,5 hektar (ha) dan memanen ikan lele dan ikan patin hasil budidaya kelompok tersebut.

“Panen ikan sudah bagus hasilnya, sedangkan panen jagung kebun milik Poktan Tri Rukun, jagung manis yang sesuai dengan kebutuhan pasar,” ungkap Edi Damansyah.

Edi meminta petani di Kukar, khususnya di Kelurahan Maluhu untuk meningkatkan dan mengubah budaya kerja, yakni  langsung menanam pasca panen, sebagai upaya optimalisasi dan peningkatan produktivitas petani.

Disebutkannya pemerintah siap melengkapi semua infrastruktur penunjangnya, oleh karena  itu tinggal para petani mengelola dengan manajemen yang baik

“Agar dirubah pola manajemen tanamnya, memang saat ini budayanya itu setelah panen ada jeda waktu. Dengan manajemen baru ini, sudah panen langsung dipersiapkan masa tanam selanjutnya,” lanjut Edi.

Terkait peningkatan produktivitas pertanian di Kukar, Pemkab Kukar terus bersinergi bersama Polres Kukar dan Kodim 0906/Kukar, hal Ini dilakukan untuk memastikan program pangan secara nasional terhubung dengan program Pemkab Kukar. Seperti menyalurkan pupuk, alat mesin pertanian (alsintan) dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ini tujuannya untuk meningkatkan produktivitas petani di Kukar. Dengan penguatan dari kodim dan polres kita sinergi bersama,” pungkasnya

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Slamet Hadiraharja, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Fadli, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan dinas terkait lainnya. (kk01/adv diskominfo kukar)

Bupati Kukar Tekankan Musrenbang Fokus Terhadap Kebutuhan

Tenggarong – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kukar tahun 2026 bertempat di Ruang Rapat Ing Martadipura Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kukar, Selasa (22/4/2025).

Edi Damansyah dalam arahannya saat membuka musrenbang RKPD mengatakan pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara terus menerus, fokus, gradual dan berkesinambungan.

Atas dasar prinsip tersebut menurutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus membangun komitmen agar seluruh kebijakan pembangunan daerah tetap berada pada koridor kaedah perencanaan pembangunan yang baik dan benar.

Edi berharap musrenbang menjadi bagian penting dalam proses partisipatif sebagaimana peraturan perundang-undangan, untuk itu proses yang dilaksanakan itu menjadi sangat penting guna memastikan seluruh program yang direncanakan telah terkomunikasi dengan baik kepada seluruh masyarakat, dan sekaligus menjaring aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan dalam penetapan rencana kerja tahun 2026.

“Tentunya harapan saya tolong nanti betul-betul ditajamkan alokasi anggaran dan filter baik-baik antara keinginan dan kebutuhan, ” ucap Edi Damansyah.

Dikatakannya tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan priode jangka menengah 2025-2029, Pemkab Kukar mengusung tema pembangunan yang lebih menekankan pada penguatan fondasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, dan pencapaian visi “Kukar Maju, Tangguh dan Berbudaya 2045”. yang mana menurutnya visi Kukar tersebut telah dilegalkan dalam peraturan daerah nomor 16 tahun 2024.

“Kita membangun komitmen bersama bahwa Kutai Kartanegara 20 tahun kedepan akan menjadi pusat pangan, pariwisata dan industri hijau yang sejahtera dan berkelanjutan, ” ujar Edi Damansyah.

Berkenan dengan hal tersebut menurutnya Pemkab Kukar merumuskan tema pembangunan tahun 2026 yakni “Penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan”.

Pada kesempatan itu, Edi Damansyah memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan secara terus menerus untuk menjamin agar proses pembangunan Kukar berjalan dengan tertib dan berdampak positif diantaranya kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kukar agar dapat menjalankan seluruh program pembangunan daerah secara sinergi dan kolaboratif, serta terus membangun pola kerja kemitraan dengan seluruh stakeholder dengan prinsip bahwa masyarakat bukan menjadi objek namun sebagai subjek pembangunan.

Kepada seluruh masyarakat, dirinya berharap agar terus ikut berkontribusi dalam menjaga kondusifitas Daerah, jalankan fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan optimal, bangun kolaborasi, sampaikan kritik, ide dan gagasan kepada pemerintah secara konstruktif dan tiada henti.

Turut hadir pada kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar diantaranya Plt Ketua DPRD Kukar Junadi, Dandim 0906/KKR Letkol (CZI) Damai Adi Setiawan, Kapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra, Perwakilan Bappeda Provinsi Kaltim, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, perwakilan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), serta peserta Musrenbang secara daring seperti Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Prof. Muh. Aris Marfai, Direktur Regional II Bappenas Republik Indonesia Muhammad Roudo. (kk07/adv diskominfo kukar).

Bupati Kukar Letakkan Batu Pertama Pembangunan Jembatan Pendamping Jembatan Besi

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meletakkan batu pertama pembangunan Jembatan pendamping Jembatan Besi yang diawali dengan prosesi tempong tawar oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura H Aji Muhammad Arifin. Bertempat di Area Pembangunan Jembatan Pendamping Jembatan Besi Simpang Jalan Danau Semayang Tenggarong, Senin (21/4/2025).

Peletakkan batu pertama tersebut juga melibatkan Plt Ketua DPRD Kukar Junadi, Dandim 0906/Kkr Letkol (CZI) Damai Adi Setiawan, Perwakilan Polres Kukar dan disaksikan  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar Wiyono, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kukar, Forkopimda Kabupaten Kukar, serta pimpinan dan jajaran Direksi dari PT. Putra Nanggroe Aceh, PT. Celebes Sarana Jasa dan undangan penting lainnya,

Dalam sambutannya Bupati Edi Damansyah menegaskan setelah meletakkan batu pertama pembangunan Jembatan pendamping Jembatan Besi, kontraktor yang sudah terpilih harus segera mengerjakan pembangunan Jembatan pendamping. Ia minta pembangunan Jembatan pendamping jangan ditunda – tunda dan harus segera dikerjakan serta selesai tepat waktu.

“Setelah batu ini diletakkan, kontraktor jangan molor pengerjaannya, ditunda beberapa hari, minggu hingga bulan. Kalau bisa dalam beberapa hari kedepan harus memulai pengerjaan, biar pengerjaan Jembatan pendamping ini bisa selesai tepat waktu, ” tegasnya.

Dikatakan Edi, pembangunan Jembatan Pendamping Jembatan Besi Tenggarong, sebuah proyek strategis yang bukan hanya menjawab kebutuhan infrastruktur modern, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah dan kearifan lokal.

Pembangunan Jembatan Pendamping merupakan upaya sinergis antara pelestarian warisan budaya dan modernisasi kota. Sebelumnya, Jembatan Besi Tenggarong direncanakan untuk direhabilitasi. Namun, setelah ditetapkan sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), fungsinya dialihkan, dan pemerintah memilih membangun jembatan pendamping sebagai solusi bijak.

“Jembatan Besi ini mempunyai nilai historis sejarah dan kami tidak melupakan nilai sejarah tersebut, oleh karenanya Pemerintah melihat nilai sejarah itu dan membuat jembatan pendamping sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian ,” Katanya.

Ia berharap pembangunan jembatan pendamping, tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis transportasi yang terus berkembang dan meningkat, tetapi juga menjadi simbol kota yang berbudaya, modern, dan menghargai sejarahnya. Dimana kedepannya kawasan tersebut akan ditetapkan sebagai kawasan budaya dan sejarah Tenggarong.

“Di Tenggarong ada Jembatan Besi, Simbol kota dan jati diri. Kita bangun jembatan pendamping sebagai solusi, agar masa depan yang modern dan sejarah bisa berdampingan membentuk nilai kota yang terus berkembang dengan kemajuan dimasa mendatang”, pungkasnya. (kk06/adv diskominfo kukar).

Kukar Siap Sukseskan Sekolah Rakyat

JAKARTA– Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara H Sunggono menghadiri acara Pembahasan usulan Sekolah Rakyat dan Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin(21/4/2025).

Turut menghadiri acara tersebut Plt Kadis Sosial Kukar Yuliandris Suherman, Kabid Aset Daerah BPKAD Toni Bowo Satoto serta Perwakilan Bappeda Kukar dan dinas terkait lainnya.

Ditemui diacara tersebut Sunggono mengatakan Pemkab Kukar melalui Dinas Sosial beberapa waktu lalu telah mengajukan proposal mengenai Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program Kabinet Merah Putih yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Soebianto.

Prosesverifikasi dokumen usulan sekolah Rakyat tersebut telah mendapat persetujuan dari tim verifikator perwakilan Kementrian atau lembaga yang terdiri dari Kemensos RI (Agung Hendrawan-Valerina Gloria), Tut Wijayanti (Kemendagri) Ghina Febriana Khairunisa, (Kementerian PU), Budi Darma (Kemen dikdasmen) ,Raymon Yoesef (BPN ATR), serta Yuyun Maryuna (Kemenag).

Dalam usulan tersebut Pemkab Kukar mengusulkan 3( tiga) lokasi untuk sekolah Rakyat ini yaitu 2 di Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu dan 1 di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak. Dari hasil verifikasi Kemensos RI siap melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekruitmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai permasalahan dan daerah bisa mengajukan pertanyaan seputar sekolah rakyat,”

Saat ini, para Kepala daerah dari beragam wilayah memang mulai mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat. P ara kepala daerah mengajukan permohonan ke Kemensos untuk selanjutnya dilakukan asesmen. Kegiatan ini dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antar generasi.

“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” Sunggono juga menambahkan Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin. Dan telah masuk dalam APBN 2025 oleh

Presiden Prabowo dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Yang merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan sekolah rakyat tersebut bertujuan memberikan pendidikan untuk siswa miskin.

Dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui program unggulan, pemerintah antara lain bakal melaksanakan renovasi dan revitalisasi sekolah; pelaksanaan sekolah unggulan, sekolah taruna Indonesia. Pembentukan Sekolah Rakyat semua masih harus berproses, terutama melalui tahapan verifikasi dari tim yang akan berkoordinasi dengan masing-masing pemda.

Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi Kementerian Sosial untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak khususnya dari keluarga miskin, ataupun miskin ekstrem.

“Program ini merupakan salah satu upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, jelas Sunggono. (kk03/adv diskominfo kukar).

« Previous Page — Next Page »