Pjs Bupati Kukar Tinjau Penanggulangan Jalan Longsor di Margasari Loa Kulu

TENGGARONG – Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bambang Arwanto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan sementara ruas jalan utama Tenggarong – Loa Kulu di Desa Margasari Kecamatan Loa Kulu di Kantor Camat Loa Kulu, Senin (15/10/2024).

Usai rapat, Bambang Arwanto meninjau ke lokasi jalan rusak didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar Ahmad Junaidi, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, perwakilan Pemerintahan Desa Jembayan, serta perwakilan pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah terdekat dilokasi jalan longsor.

Bambang Arwanto mengatakan peninjauan dilakukan untuk melihat langsung pengerjaan yang dilakukan pengelola jalan nasional.

Bambang mengatakan, jalan yang terputus tersebut merupakan urat nadi perekonomian daerah, yang keberadaannya tidak bisa dihentikan atau ditutup sepenuhnya, meskipun kondisinya saat cukup parah.

“Sebagai Pemerintah Daerah kita harus memberikan alternatif jalan lain. Kita sudah coba untuk alternatifnya yaitu Jalan Singalawang, Ukung, sampai ke Margasari,” ujarnya.

Untuk jalur alternatif tersebut, menurutnya jarak tempuh dari jalur tersebut masih terlalu jauh dan memerlukan beberapa perbaik di beberapa ruas titik jalan. Bambang menyebut kondisi jalan yang berada dipinggir sungai itu akan semakin parah ketika kondisi air pasang sungai Mahakam terjadi. Hal tersebut membuat jalan terendam air sungai, sehingga tidak bisa dilalui.

“Kami menargetkan perbaikan jalan bisa selesai pada Desember 2024, sehingga jalur ini bisa kembali dilalui kendaraan,” pungkasnya. (kk07).

Sekda Buka Sosialisasi Pemberian Makan Bergizi Sebagai Intervensi Stunting

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka Sosialisasi Pemberian Makanan Bergizi (PMB), Ahad (13/10/24) malam di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) beserta jajaran selaku penyelenggara kegiatan. Sosialisasi itu diikuti Camat dan Ketua TP PKK Kecamatan beserta jajaran, Kepala Puskesmas, serta Aparatur Desa se Kukar.

Sunggono dalam sambutannya mengatakan, untuk menggelar program PMB ini, Pemkab Kukar telah beberapa kali melakukan rapat dengan semua pemangku kepentingan hingga tingkat desa. Hal tersebut untuk mendorong semua stakeholder melaksanakan kegiatan ini.

Diharapkan setelah sosialisasi ini peserta mendapatkan pengetahuan yang baik terkait penyelenggaraan PMB. Jangan sampai ada ego sektoral dalam pelaksanaannya, pentingkan Output dari program ini yakni intervensi kasus stunting pada balita.

“Program ini merupakan intervensi Pemerintah Daerah yang diharapkan untuk mengatasi dan mencegah agar tak ada kasus stunting baru di Kukar,” ujarnya.

Sekda juga mengingatkan agar memperhatikan waktu pelaksanaannya, karena sudah memasuki penghujung tahun.

Selain itu, diingatkan juga agar PMB tepat sasaran, untuk itu harus didukung dengan data yang valid sesuai

Ia juga menegaskan agar semua stakeholder satu pemahaman tentang PMB ini tidak ada hubungannya dengan politik. Ditegaskannya, program ini ada sudah sejak beberapa waktu lalu bukan karena Pilkada.

“Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman yang tidak perlu. Jadi fokus saja berpikir untuk melaksanakan program ini dengan baik,” demikian tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Arianto selaku leading sector program ini, mengatakan bahwa Pemberian Makanan Tambahan merupakan tindakan lanjut dari pengukuran serentak kepada balita yang telah dilakukan beberapa waktu lalu se Kukar.

Kegiatan ini merupakan intervensi Pemkab dalam mengatasi balita kekurangan gizi, dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait hingga tingkat Desa.

“Hal ini guna memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.Maka diperlukan dukungan semua pihak untuk melaksanakan program ini dengan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.

Peserta sosialisasi itu 250 orang, terbagi dua kelas. Dengan Narasumber dari Dinas Kesehatan dan Tenaga ahli DPMD Kukar. PMB ini dijadwalkan berakhir pada Desember 2024 mendatang. (kk04)

ASN Harus Netral dan Tidak Berafiliasi Pada Partai Politik

TENGGARONG – ASN sebagai pelayan publik tidak boleh memiliki nilai – nilai yang berafiliasi pada partai politik tertentu tidak boleh partisan dan harus netral.

“Karena yang kita layani ini masyarakat banyak dari berbagai lapisan, apa jadinya kalo kita ada keberpihakan dan tidak netral,” ujar Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bambang Arwanto ketika membuka Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Camat Muara Jawa, Kamis (10/10/2024).

Sosialisasi ini diikuti unsur ASN Kecamatan Muara Jawa, unsur ASN Kelurahan se Kecamatan Muara Jawa, dan ASN Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT dinas Pendidikan, Pertanian dan UPT dinas Perkebunan.

Dengan narasumber Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kukar Akhmad Jais, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar Teguh Wibowo.

Bambang Arwanto menjelaskan dirinya dilantik sebagai Pejabat sementara dengan tugas yang pertama melaksanakan tugas pembangunan, kedua memfasilitasi pelaksanaan Pilkada 2024 dan yang ketiga menjaga netralitas ASN.

Ia memahami netralitas ASN suatu dilema, satu sisi diberi hak pilih namun tidak boleh berafiliasi atau partisan terhadap partai atau calon tertentu, berbeda dengan TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih.

“Saya berharap ASN agar selalu berupaya terus menerus dalam meneguhkan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga netralitas dan profesionalisme, serta berkomitmen tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan negara dalam mewujudkan tujuan nasional” harapnya.

Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol melalui kepala Bidang Politik Dalam Negeri Rini Sulistiyowati mengatakan maksud dilaksanakannya sosialisasi netralitas ASN yakni untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada ASN agar tetap menjaga netralitasnya pada penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Tujuan dari sosialisasi yang kita selenggarakan ini untuk mewujudkan pemilihan yang berkualitas dan demokratis, terwujudnya ASN yang netral dan profesional serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2024” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rinda Desianti, Camat Muara Jawa Muhammad Ramli dan unsur Forkopimcam Muara Jawa. (kk01)

BMKG Gelar Sekolah Cuaca Bagi Nelayan

TENGGARONG – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi SAMS Sepinggan Balikpapan sebagai UPT BMKG mandatori maritim, mengadakan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Kalimantan Timur Tahun 2024, dibuka Sekda Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono, ditandai dengan pengalungan peserta secara simbolis, di Kaltim Park Kecamatan Samboja, Kamis (10/10/24).

Dihadapan 100 nelayan yang mengikuti SLCN, Sekda H Sunggono mengatakan untuk mencapai Visi,Misi, tujuan dan sasaran Kukar Idaman, telah disusun 23 program dedikasi. Untuk sektor pertanian dalam arti luas melalui program pembangunan pertanian dalam arti luas berbasis kawasan dan program hilirisasi produk pertanian.

Di Kukar terdapat 25 ribu nelayan dan pembudidaya perikanan produktif dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kukar telah menyalurkannya melalui 4 program prioritas yang tercantum dalam Renstra OPD , yaitu program nelayanku hebat yang merupakan program peningkatan kapasitas 6 ribu nelayan wilayah pesisir agar mampu mengakses wilayah pengelolaan perikanan (WPP), program ikanku lestari merupakan program untuk menjaga dan mempertahankan stock sumber daya ikan di peraian umum dengan maksud mempertahankan keberlanjutan usaha perikanan tangkap bagi 9 ribu nelayan diperairan umum, program mandiri benih untuk meningkatkan kapasitas produksi benih unggul bagi 6.500 pembudidaya ikan air tawar dan 3000 pembudidaya ikan air payau dan program rumput laut bersinar untuk peningkatan kapasitas produksi rumput laut melalui intensifikasi 200 pembudidaya dan penumbuhan 800 pembudidaya baru.

Selanjutnya kata Sunggono, melalui SLCN diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi para peserta khususnya nelayan dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi cuaca dalam melaksanakan penangkapan ikan.

“Semoga dengan adanya kegiatan SLCN ini para nelayan bisa lebih mudah menerima ilmunya dan menerapkannya pada saat menangkap ikan di laut, untuk itu ikuti ini dengan baik, karena dari 25 ribu nelayan yang ada di Kukar anda yang 100 inilah yang terpilih untuk mendapatkan ilmunya dan nantinya diharapkan ilmu yang didapat ini bisa dibagi kepada nelayan lainnya”,harap Sunggono.

Sementara Direktur Meteorologi Maritim Eko Prasetyo mengatakan kegiatan SLCN diadakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman nelayan setempat terhadap informasi cuaca yang penting bagi keselamatan dan kesejahteraan para nelayan..

“Informasi cuaca maritim sangat krusial bagi nelayan. Dengan memahami kondisi cuaca dapat mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan hasil tangkapan, dan menjaga keselamatan jiwa.” Ujarnya.

SLCN bertujuan untuk membekali para nelayan dengan pengetahuan tentang prakiraan cuaca, kondisi gelombang, dan angin yang sangat esensial dalam aktivitas melaut. Para peserta diberikan materi pelatihan tentang cara membaca peta cuaca, mengenali simbol-simbol cuaca, serta memanfaatkan berbagai platform BMKG untuk mengakses informasi cuaca terkini.

BMKG mengajak nelayan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi demi meningkatkan keamanan dan kesejahteraan saat berlayar mencari ikan. “BMKG saat ini memiliki sebuah aplikasi bernama Indonesian Weather Information for Shipping (INA-WIS). Aplikasi ini dibuat sebagai acuan bagi nelayan untuk melaut dan mencari ikan.Ayo silahkan didownload aplikasinya dan mari kita belajar disini dalam penggunaannya”,jelas Eko.

Kegiatan ini juga menjadi forum bagi para nelayan untuk berbagi pengalaman terkait cuaca dan membahas bagaimana informasi cuaca dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di laut nantinya.

Hadir dalam acara Kepala Stasiun Meteorologi SAMS Sepinggan Balikpapan Kukuh Ribudiyanto, Kepala DKP Kukar Muslik, Camat Samboja Damsik, Kapolsek dan Danramil Kecamatan Samboja.(kk06)

Kutai Kartanegara Siapkan SDM Pelayanan Digital

JAKARTA- Penjabat sementara (Pjs)  Bupati Kutai Kartanegara Bambang Arwanto mengatakan, Mall Pelayanan Publik (MPP) digital tahun ini sudah ditetapkan, dan saat ini langkah -langkah yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan stakeholder yang terkait dengan pelayanan publik, karena MPP Digital harus memiliki protokol komunikasi standar yang menjamin setiap pelayan publik dapat memberikan produk yang standar dan terjamin untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bambang Arwanto saat menghadiri Gebyar Pelayanan Prima 2024 dengan Tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif dan Inklusif”, Selasa (8/10/24) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta.

Acara tersebut juga dihadiri Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta sejumlah Pj Gubernur, Bupati, Walikota, pimpinan instansi lainnya dan juga pejabat tinggi Madya dan Pratama, Kepala Daerah serta pimpinan unit pelayanan publik, baik secara langsung maupun virtual melalui kanal YouTube Kementerian PANRB.

Rangkaian acara meliputi Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik, Soft Launching Mall Pelayanan Publik, Penetapan Mall Pelayanan Publik Digital serta Penetapan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP).

Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori seperti Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) lingkup kementerian/lembaga tahun 2024.

Sebanyak 22 Mall Pelayanan Publik (MPP) diluncurkan secara resmi, menyusul 284 MPP yang telah ada sebelumnya. Penambahan MPP diharapkan dapat semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi layanan publik di berbagai daerah. Selain itu, 110 Mall Pelayanan Publik Digital juga diresmikan dengan integrasi layanan yang mencakup berbagai sektor termasuk jaminan pensiun dari Taspen.

SDikatakan Bambang, salah satu terpenting adalah persiapan SDM yang handal dan paham akan digitalisasi . “Perlu adanya Staf IT yang Ekspert dalam pelayanan ini,” imbuhnya.

Ia juga meminta kepada seluruh stakeholder untuk sama-sama mengedukasi masyarakat untuk lebih melek terhadap IT (melek digital) karena sampai saat ini Kutai Kartanegara masih belum merata di seluruh kecamatan terhadap teknologi IT.

Dengan adanya MPP digital maka masyarakat tidak perlu membawa berkas bermacam-macam cukup satu data saja maka sudah bisa mengakses seluruh kebutuhan.

“Nantinya dengan MPP digital Masyarakat hanya perlu membawa KTP saja maka semua fasilitas pelayanan sudah bisa dilakukan,”ungkapnya mengakhiri. (kk08)

« Previous Page — Next Page »