Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Munculkan Masalah Baru

SANGATTA –  Anggota DPRD Kabupaten Kutim Yan Ipui mengungkapkan, kebijakan yang dikeluarkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) terkait penghapusan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan, akan menimbulkan masalah sosial baru yakni menambah jumlah pengangguran.

“Kita (DPRD) sudah menyampaikan ke pemerintah, jangan sampai tenaga honorer ini menjadi masalah baru (pengangguran), terutama di daerah,” ujarnya, Rabu (13/7/2022).

Dampak Kemen PAN-RB itu akan dirasakan terutama di daerah khusunya di Kabupaten yang masih mengandalkan tenaga honorer sebagai salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di Kutim sendiri,  jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K)  dinilai belum mencukupi dalam memberikan pelayakan masyarakat, sehingga masih memerlukan tenaga honorer.

“Kalau kebijakan ini diberlakukan, akan berdampak pada kinerja di pemerintahan, yang berimbas kepada pelayanan masyarakat yang kurang maksimal, “ terang Yan.

Katanya, jumlah penerimaan CPNS dan P3K di daerah khususnya di Kabupaten Kutim juga belum bisa memenuhi kuota yang diinginkan atau dengan kata lain masih sedikit. Sehingga alasan untuk tetap  mempertahankan tenaga honorer menjadi salah satu opsi yang tepat.

“Kita (DPRD) akan terus mendorong pemerintah daerah agar bisa mencarikan solusi apabila regulasi tersebut diberlakukan, dan jangan sampai lepas tangan, ” pintanya. (adv)

Yuliansyah  Siap Bekerja Profesional Bersikap Netral

SANGATTA –  Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang, Sekretaris DPRD Kutim Yuliansyah dan jajarannya bertekad untuk bekerja secara profesional, demikian juga jajaran di bawahnya. Meski di lembaga yang dipimpinnya itu memberikan pelayanan kepada anggota dewan, tapi pekerjaan sebagai abdi negara tetap menjadi acuan dalam menjalankan amanah.

Hal itu diutarakan Yuliansyah, terkait pernyataan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, saat rapat koordinasi di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum lama ini, Bupati meminta kepada seluruh OPD, termasuk Sekretaris Dewan harus mampu bersikap netral, menjelang musim politik tahun 2024 mendatang.

Bupati mengingatkan, Sekwan itu merupakan utusan pemerintah, sehingga harus tetap koordinasi dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) terkait kegiatan-kegiatan kelembagaan, termasuk penganggarannya.

“Kami di DPRD akan tetap bekerja sesuai aturan dan bersikap netral,” tegas Yuliansyah, Rabu, (13/7/2022).

Menurutnya, meskipun dirinya bertugas di lingkungan DPRD Kutim, tidak bisa  dijadikan alasan untuk ikut campur dalam urusan  politik. Dia juga meminta kepada semua jajaranya agar tetap bersikap netral dan mampu bekerja secara professional. (adv)

TKA Non Skill Disorot Anggota DPRD Kutim

SANGATTA– Anggota DPRD Kutim Masdari Kidang menyoroti masih banyaknya tenaga kerja asing non skill yang masih dipekerjakan di perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutim. Dia berharap ada tindakan yang tegas dari Pemerintah Daerah terkait permasalahan tersebut.

“Beberapa kali kami (DPRD) melakukan sidak di perusahaan, masih menemukan tenaga kerja asing yang cuma menjadi sopir kendaraan kecil. Kalau cuma kayak gitu tenaga kita juga banyak,” terangnya kepada awak media,  Selasa (13/7/2022).

Masdari meminta peran aktif pemerintah melalui instansi teknis, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  terkait tenaga kerja asing non skill tersebut.  Disnakertrans Kutim diminta pilitisi Partai Berkarya itu terus terlibat dan memastikan keberadaan tenaga kerja asing yang ada di perusahaan, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang di tetapkan. Menurutnya, dari  dari sisi pengawasan pemerintah daerah dinilai masih sangat lemah.

“Kami tak mempermasalahkan tenaga asing yang kerja di perusahaan di Kutim, asal memang keahlianya tidak di miliki masyarakat kita (lokal), “ jelasnya. (adv)

Program Penyediaan Lapangan Kerja Jangan Seremonial Saja

SANGATTA– Politisi Partai Persatuan Pembangunan yang duduk di Komisi D Ramadhani menyebut, program  penyediaan lapangan pekerjaan jangan hanya menjadi agenda seremonial semata. Program itu hendaknya bisa diwujudkan dengan didukung komitmen anggaran yang memadai.  Sebab, pengembangan kualitas SDM perlu proses yang panjang dan berjenjang.

Dirinya tidak melihat  adanya keseriusan Pemkab Kutim, terkait  daya dukung anggaran yang tidak memadai untuk Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertran sebagai sarana guna pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti diutarakan Sekretaris Disnakertrans, Peter Buyang yang mengaku hanya mendapatkan anggaran dari APBD tingkat dua sebesar Rp 250 juta.

“Kalau pemerintah mau meningkatkan kualitas (SDM) harusnya didukung dengan anggaran yang cukup,“ ujar Ramadhani Selasa, (12/7/2022).

Menurutnya, kalau memang program pemerintah daerah ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar termasuk mengakomodir tenaga kerja lokal yang belum mempunyai keahlian yang dibutuhkan dunia industri, seharusnya diimbangi dengan alokasi anggaran yang cukup untuk sarana pengembangan dan peningkatan kualitas SDM agar mampu bersaing dalam dunia kerja.

“Mau nggak mau anggaran harus dibesarkan, kalau memang tujuan pemerintah mau kesana,“ tegasnya.

Kutim sebagai  daerah yang sangat diminati para investor untuk melakukan kegiatan usahanya sehingga pemerintah perlu menyiapkan tenaga kerja lokal yang handal dan mumpuni agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Dia meminta Disnakertrans agar bisa menyampaikan hal tersebut ke DPRD, untuk didiskusikan bersama mencari solusi yang baik.

“Sampaikan program ini ke kami (DPRD). Di Banggar nanti saya akan perjuangkan untuk bisa memperoleh tambahan anggaran guna peningkatan SDM,“ pungkasnya. (adv)

Faisal Pesimis Kutim Bisa Turunkan Angka Stunting 14 Persen Selama Dua Tahun

SANGATTA – Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat merilis data angka stunting di Kutim cukup tinggi, mencapai 27,5 persen. Sedangkan untuk nasional saja hanya 14 persen serta Provinsi Kaltim 22,34 persen.

Pemkab Kutim sendiri berencana menurunkan angka stunting sampai 14 persen pada tahu 2024 mendatang seperti angka nasional. Namun rencana itu ditanggapai anggota DPRD Kutim Faisal Rachman. Politisi dari Partai Demnokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pesimis jika dua tahun ke depan atau sampai masa jabatan Bupati/wakil bupati berakhir Kutim bisa turun sampai 14 persen.

“Saya sedikit pesimis di tahun 2024 bisa tercapai sesuai target nasional. Namun kita harus tetap mendukung agar program ini (penurunan stunting) tetap dijalankan dan fokus, “ ujar Faisal.

Dikatakan Faisal, nasionalnya saja untuk mencapai 14 persen memerlukan waktu 10 tahun.  Jika mengacu pada data yang dirilis BKKBN itu, dia pesimis Kutim bisa menurunkan angka stunting sampai 14 persen.

Kendati demikian, Faisal sangat mendukung langkah yang ditempuh Pemkab Kutim dalam upaya menurunkan angka stunting sampai 2024 mendatang. Dia mengapresiasi bahwa Pemkab sudah menyusun program dan pedoman kerja yang akan dilaksanakan sesuai arahan pusat dan dikomandoi  Wakil Bupati Kasmidi Bulang.

“Yang terpenting bagaimana memberikan edukasi kepada generasi muda, karena itu masalah hulu yang dihadapi dalam persoalan stunting. Ini yang harus menjadi fokus,” ujar Faisal.

Menurut informasi, Pemkab Kutim sudah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga tingkat Desa di 18 Kecamatan.  Tim itu nantinya bertugas mendampingi serta memberikan edukasi kepada  masyarakat berdasarkan data dari Kegiatan Pendataan Keluarga 2021 tentang proyeksi (lokus) masyarakat yang kemungkinan mengarah pada  stunting.

Terkait adanya data lokus stunting, Faisal membeberkan, saat ini DPPK Kutim sedang menunggu data yang diminta ke BKKBN terkait lokus stunting yang ada di Kutim.  Data tersebut  akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah strategis serta proses mengambil kebijakan yang dilakukan Pemkab untuk menekan penurunan angka stunting di Kutim.

“Mudahan dalam  waktu satu sampai dua hari ini DPPK sudah dapatkan  data itu. Kami harapkan datanya bisa disampaikan ke kamis (legislatif), untuk didiskusikan bersama guna mencari solusi terbaik dan mengatasi stunting di daerah ini secara komprehensif,” ucapnya.

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DPPK) Kutim, Indra Arie Iranday menjelaskan, data yang dirilis BKKBN terkait angka stunting Kutim yang tinggu, pihaknya  masih menunggu konfirmasi dari pusat. Terutama lokus stunting di mana saja penyebarannya, sehingga secepatnya bisa ditangani dengan baik. Pemkab sendiri sudah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga tingkat Desa di 18 Kecamatan.

“Kita sudah membentuk  176 tim pendamping keluarga, terdiri  dari Tenaga Kader KB , kader TP PKK dan Bidan. Mereka nanto bertugas mendampingi serta memberikan edukasi kepada  masyarakat berdasarkan data dari Kegiatan Pendataan Keluarga 2021 tentang proyeksi (lokus) masyarakat yang kemungkinan mengarah pada  stunting,” ujar Indra Arie.

Sedangkan untuk target penurunan angka stunting di Kutim, Indra sapaan akrab Indra Arie Iranday menjelaskan, berdasarkan data prevalensi stunting Kaltim 2022-2024  yang dirilis  BKKBN pusat tahun 2022 sebesar 22,34 persen, selanjutnya tahun 2023 sebesar 18,14 persen, sedangkan untuk tahun 2024 sebesar 14,14 persen.

“Rabu (13/7) besok tim TPPS dijadwalkan melakukan rapat bersama pak Wabup guna membahas masalah ini, “ ucap Indra.  (adv)

« Previous Page — Next Page »