Joni : Semoga Prosesi Pelaksanaan Ibadah Haji Lancar

SANGATTA– Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) H Joni  mendoakan kepada calon  jamaah haji (Calhaj) Kutim yang hari ini, Jumat (1/7/2022) bertolak ke tanah suci Mekkah, semuanya menjadi haji yang mabrur.

“Semoga dalam proses pelaksanaan ibadah berjalan lancar dan selamat kembai ke tanah air serta bertemu keluarga lagi. Kemudian menjadi haji yang mabrur,” kata Joni.

Ketika jamaah haji dilepas Bupati di Masjid Agung, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga tampak hadir ikut melepas rombongan calhaj Kutim menuju asrama haji di Balikpapan.

Calhaj Kutim yang tergabung dalam kloter 8 itu, berjumlah 83 orang  83 dan bergabung dengan jamaah asal Balikpapan. Jamaah asal Kutim malam  ini, tanggal 1 Juli 2022, bertolak ke tanah suci Mekkah menuju ke Jeddah, kemudian melaksanakan umroh wajib dan tak lama menunaikan kewajiban prosesi haji di Arafah, Mina dan Musdalifah.

Ketua DPRD H Joni mengucapkan, rasa syukur  karena umat muslim Kutim dan Indonesia kembali melaksanakan ibadah haji setelah dua tahun absen, lantaran lagi pandemi covid-19. “Kerinduan dan keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah rukun islam yang ke lima, akhirnya bisa dilaksanakan walaupun dengan beberapa ketentuan yang harus di patuhi.  Diantaranya setiap calhaj harus melakukan vaksin serta melakukan  tes polymerase chain reaction (PCR) dengan hasil negatif sebelum keberangkatan menuju Baitullah (rumah Allah).

“Alhamdulillah akhirnya masyarakat kita bisa kembali melaksanakan  ibadah haji, mereka sudah sangat rindu, “ ujarnya.(adv)

Sobirin Bagus Nilai Penanganan Banjir Dinilai Sudah Sesuai Prosedur

SANGATTA – Penanganan musibah korban banjir di Sangatta pada Maret lalu,  dinilai Sobirin Bagus, anggota DPRD Kutim sudah seseuai prosedur.

“Sangatta kan wilayah tambang. Terkait penilaian bahwa terjadi kelalaian Pemkab saya pikir tidak seperti itu. Perusahaan tambang PT KPC pun dalam penangannya juga sudah sesuai prosedur, “ ujar anggota DPRD Kutim, Sobirin Bagus, Kamis (30/6/2022).

Dikatakannya, Kutim secara umum merupakan daerah yang wilayahnya  didominasi oleh industri Batu bara dan Kelapa Sawit. Perusahaan yang mengelola perkebunan sawit juga banyak. Demikian juga areal lahannya cukup luas. Hingga sekarang sekitar 450.000 hektare tanamam sawit di Kutim. Terkait hal ini, Sobirin meminta, agar dilakukan peninjauan kembali terkait tata kelolanya.

“Banjir ini, karena sawit atau tambang ini yang harus kita cari tau dulu.  Saya pikir Pemkab Kutim sudah berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai banjir ini,” terangnya.

Dia menambahkan, musibah banjir yang dialami warga Kutim, juga dialami sebagian masyarakat yang daerahnya juga terdapat industri pertambangan dan perusahaan kelapa sawit. Sehingga kurang bijak apabila  hanya menyalahkan salah satu pihak saja.

Terkait laporan masyarakat ke pihak Ombudsman mengenai lambatnya penanganan yang di lakukan oleh Pemkab Kutim kepada korban banjir, dirinya mengaku belum mengetahui terkait isi laporan itu.

“Memang musibah ini (banjir) kan tidak ada yang memprediksi akan terjadi. Saya 28 tahun di Sangatta baru kali ini mengalami bencana banjir yang begitu besar, “ pungkasnya. (adv)

Sektor Pariwisata Perlu Penanganan Serius

SANGATTA– Pengembangan sektor pariwisata yang begitu gencar dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya dari anggota DPRD Kutim dari Fraksi Partai Golkar, Sayid Anjas.

Menurut Sayid Anjas, pengembangan sektor pariwisata di Kutim  perlu penanganan serius. Sebab,  bisa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi daerah. Apalagi Kutim banyak menyimpan potensi wisata yang sangat beragam.

“Beberapa hari yang lalu saya juga ikut terlibat acara  offroad  bersama Wabup dan Kapolres untuk memperkenalkan Danau Tadoan Kecamatan Sandaran, ” ujarnya kepada media ini, Selasa (28/6/2022).

Namun Anjas menggaris bawahi, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya membangun objek-objek wisata yang ada. Tetapi yang perlu dipikirkan bagaimana supaya wisatawan lebih mudah menjangkau objek wisata tersebut. Seperti menyediakan infrastruktur yang memadai atau membuka akses untuk meudahkan wisatawan.

“Infrastruktur penunjang juga harus jadi perhatian, jangan hanya memperkenalkan saja, tapi daya dukungnya tidak diperhatikan, ” kata Anjas.

Dikatakannya, pembangunan sektor pariwisata sangat penting, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakaat. Kemudian dapat mendorong Pemkab) membangun dan memelihara infrastruktur, sehingga kualitas hidup masyarakat setempat juga meningkat. (adv)

Arang Jau Programkan Perbaikan Infrastruktur Pedalaman

SANGATTA – Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arang Jau memiliki program infrastruktur. Mulai perbaikan jalan hingga rehab jembatan untuk Desa Mekar Baru, Kecamatan Busang menuju tempat pemakaman umum (TPU).

Melalui dana pokok pikiran, alokasi anggaran diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Dia berharap, tahun ini program itu bisa terealisasi.

“Tahun ini masyarakat Desa Miau Baru Utara minta diperbaiki jalannya dengan semenisasi,” ungkapnya saat ditemui di awak media, Senin (27/6/2022)

Selain itu, di dapil III Kutim ia juga memiliki program membangun jembatan untuk menghubungkan Desa Mekar Baru, Kecamatan Busang dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

“Selama ini sudah ada jembatan menggunakan dana swadaya masyarakat dan kondisinya sudah tidak layak. Sehingga perlu perbaikan,” urai politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Selanjutnya, ada pembangunan pagar untuk Kantor Desa Wahau Baru di Kecamatan Muara Wahau. Lalu ada pembangunan pondasi  tempat ibadah, gereja dan musholla di Desa Wonosari Muara Wahau, Kongbeng dan Long Mesangat.

“Dari sektor pertanian ada pemberian bantuan alat pertanian berupa handsprayer untuk masyarakat Desa Long Lees Kecamatan Busang,” jelasnya.

Diterangkannya, programnya diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui dana pokok pikiran (pokir). Hingga saat ini belum ada realisasi lantaran masih dalam tahap pelelangan.

“Pasti akan terealisasi karena ada anggarannya. Kalau tidak selesai akan dilanjut pada tahun selanjutnya karena kebutuhan masyarakat harus terpenuhi,” tutupnya. (adv)

Basri Sanggalami Minta Setelah Perda Disahkan Segera Direalisasikan

SANGATTA– Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan ketenagakerjaan sudah disahkan DPRD  menjadi Peraturan Daerah (Perda), sudah selayaknya segera direalisakan di lapangan oeh eksekutif. Sebab, proses pengesahan Perda cukup panjang melalui beberapa tahapan yang kemudian disepakati bersama, baik oleh DPRD selaku inisiator maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) selaku pelaksana dari Perda tersebut.

Basti Sanggalani, anggota DPRD Kutim, kepada awak media, menyatakan, setelah Perda dimaksud disahkan, dia meminta agar peraturan tentang  pemberdayaan tenaga kerja tersebut bisa segera direalisasikan di perusahaan yang ada di Kutim.

“Kita (DPRD) tidak mau bilang tenaga kerja lokal karena di Kutim ini, beragam latar belakang daerah yang berbeda tinggal di sini, sehingga semua diakomodir, “ terangnya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga memahami, apabila ada perusahaan di Kutim, yang memerlukan tenaga kerja dengan syarat dan keahlian tertentu, dirinya mempersilahkan perusahaan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja dari luar daerah, apabila ketentuan dimaksud tidak bisa dipenuhi oleh  tenaga kerja daerah.

“Fleksible aja, silahkan saja kalau ada  perusahaan mengambil kebijakan tersebut, “ terangnya.

Basti meminta agar pihak perusahaan  turut  berkontribusi serta berperan secara aktif untuk membantu pemerintah dalam upaya peningkatan serta pengembangan  Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang produktif sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.

“Jangan sampai kuotanya belum terpenuhi, perusahaan sudah ambil dari luar,“ pungkasnya. (adv)

« Previous Page — Next Page »