Banjir di Kutim, Dinsos dan BPBD Segera Salurkan Bantuan

SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman menyatakan dirinya turut prihatin, atas bencana alam (banjir) yang melanda tujuh Kecamatan di Kutim. Tujuh Kecamatan yakni Kecamatan Muara Ancalong, Muara Bengkal, Long Mesangat, Batu Ampar, Telen, Wahau dan Kongbeng. Seperti diketahui, banjir tersebut, akibat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga daerah yang dekat dengan bantaran sungai ini, memang kerap menjadi langganan banjir.

Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim segera turun ke lapangan memberikan bantuan, seperti sembako dan mobilisasi peralatan untuk evakuasi daerah yang dampaknya besar.

“Dinas Sosial, sudah mempersiapkan diri dengan memanfaatkan dana tanggap darurat. Memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir. Terutama Muara Ancalong dan Muara Bengkal, dengan konsep memanfaatkan toko sembako yang ada disana,” ungkap Ardiansyah, Kamis (20/5/2021) pada acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Kodim 0909/Sangatta dengan Tokoj Adat, Tokoh Masyarakat di Mako Kodim 0909/Sangatta.

Ardiansyah mengaku telah meminta langsung kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar dana tanggap darurat tersebut, segera digunakan mengingat kondisi banjir yang memberikan dampak cukup besar bagi warga. Untuk memantau langsung kondisi warga, Ardiansyah mengaku Jum’at (21/5/2021) bakal turun kelapangan. (*/hm15)

Masih Pandemi, Pemkab Kutim Belum Keluarkan Rekomendasi Pembelajaran Tatap Muka

SANGATTA– Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman menerima kunjungan Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB) Sangatta diruang kerjanya, Selasa (18/5/2021).

Kedatangan pihak YPPSB bertujuan untuk bersilaturahim. Dari YPPSB ada Plt Direktur YPPSB sekaligus Manager Bisnis And Support Endah Wulandari. Didampingi Manager Pendidikan Wariadi, Manager Riset Strategi dan Pengembangan Syafi’i serta Kepala Sekolah SD YPPSB 2 Marsono.

Dalam silaturahim pasca Idul Fitri ini, pihak YPPSB menyampaikan perihal progres belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Kemudian, kesiapan belajar tatap muka, apabila sudah ada kebijakan pemerintah terkait hal tersebut.

Secara umum Bupati menyambut baik dan mempersilakan pihak yayasan untuk menuangkan kreativitas atau inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan selama ini melalui sebuah proposal. Sehingga terobosan baru bidang pendidikan, terkait pembelajaran berbasis TI (teknologi informasi), bisa ditularkan kepada sekolah lain di Kutim.

Tekait kesiapan melaksanakan belajar tatap muka, Ardiansyah menyatakan saat ini pemerintah belum bisa mengeluarkan kebijakan dimaksud. Selama pandemi COVID-19 masih berlangsung, pembelajaran tatap muka memang masih riskan dilakukan. Menurutnya pemerintah harus sangat hati-hati dalam menelurkan kebijakan.

“Karena harus memperhatikan kondisi (angka penularan) COVID-19 di Kutim,” tegasnya.

Dengan pernyataan dimaksud, artinya Pemkab Kutim lebih memilih cara aman menekan pandemi COVID-19 di sektor pendidikan. Belum merekomendasi pembelajaran tatap muka dan baru memberi izin apabila situasi aman atau dapat dikendalikan.

Sebelumnya, Endah Wulandari, Plt Direktur YPPSB sekaligus Manager Bisnis And Support YPPSB mengatakan, ada sisi positif yang dapat dipetik selama masa pandemi. Salah satu, peningkatkan pengatahuan dibidang TI bagi guru maupun siswa dalam proses belajar.

Dalam kesempatan itu, pihaknya siap untuk berbagi informasi pengembangan proses belajar mengajar selama pandemi. Kepada sekolah-sekolah di Kutim. Termasuk dibidang peningkatan perpustakaan, pihak YPPSB menegaskan siap menjadi proyek percontohan bagi sekolah-sekolah yang ingin meningkatkan akreditasi ke A.

“Perpustakaan YPPSB saat ini juga diikuti pelatihan bukan hanya dari Kutim saja, namun dari Sabang sampai Marauke. Di Kutim Perpustakaan YPPSB satu-satunya yang sudah terakreditasi A,” ungkapnya Endah. (*hm15/3)

20 Rumah di Miau Baru Terendam

KONGBENG – Akibat hujan deras dalam beberapa hari terakhir ini, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terendam banjir lagi. Alhasil, sebabyak 20 rumah terendam banjir, dengan kedalaman air didalam rumah mencapai 15 – 40 cm.

Untuk kondisi secara umum, dari RT 1 – RT 7 kedalaman air mencapai 200 cm (dari tanah sampai lantai rumah warga). Demikian disampaikan, Camat Kongbeng melalui Sekretaris Camat Petrus Ivung kepada Pro Kutim.

Menurut Petrus, banjir tersebut merupakan luapan dari Sungai Melnyiu, melgun dan Seleq yang disebabkan hujan deras dalam dua hari ini.

“Untuk saat ini, Pemerintah Kecamatan telah melakukan koordinasi dengan perusahaan sekitar, agar bisa membantu warga yang terdampak banjir. Disamping itu, kita juga melakukan koordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulanhan Bencana Daerah) Kutim,” ucap Petrus disela-sela memantau banjir, didampingi FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) dan Pemuda Peduli Bencana serta Ketentraman dan Kasi Ketertiban (Tantrib) Kecamatan Kongbeng.

Lebih lanjut Petrus menambahkan, sebagai tempat pengungsian bagi warga yang rumahnya terendam banjir, sementara ini menggunakan Balai Desa (Lamin Adat) Desa Miau Baru.

Ia pun berharap, banjir segera surut, sehingga tidak banyak menimbulkan kerugian bagi warga, baik material maupun pertanian warga. Terakhir, Petrus juga berharap agar ada bantuan perahu karet, untuk memudahkan saat mengevakuasi warga saat banjir seperti ini.

Sebagaimana diketahui dalam tahun ini, Januari – Mei 2021, desa yang dinobatkan menjadi salah desa budaya di Kutim telah lima kali mengalami bencana alam (banjir), akibat hujan deras. (*/hm15)

Ketua Dekranasda Kutim Silaturahim ke Disperindag dan Diskop UKM

SANGATTA – Ketua Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Ny Siti Robiah dan jajaran pengurus Dekranasda Kutim, melaksanakan silaturahim ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM), Kamis (6/5/2021)

Dalam silaturahim tersebut, turut hadir mitra Dekranasda Kutim perwakilan manajemen PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT PAMA, Thiess dan Bank Kaltimra serta mitra lainnya.

Usai kegiatan itu, Ketua Dekranasda Kutim Ny Siti Robiah bersyukur berbagai pihak siap mendukung kemajuan Dekranasda Kutim kedepannya lebih baik.

“Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pengarajin). Agar produk-produk dari berbagai pengrajin maupun UMKM di Kutim ini dapat dikembangkan dan dipasarkan dengan baik,” ucap Robiah.

Sebagai informasi, tujuan Dekranasda diantaranya menanamkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya seni kerajinan bagi kehidupan sehari-hari. Membantu pemerintah merumuskan kebijaksanaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia.(*/hs15)

Kajari Tekankan Integritas di Lingkup Kejari Kutim

SANGATTA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kutai Timur (Kutim) Hendriyadi W Putro menegaskan jika pihaknya membuat komitmen serius terkait integritas untuk anggotanya yang berada di lingkup Kejari Kutim.

Hendriyadi menegaskan, zona integritas menjadi perhatian seluruh anggota karena berkaitan masalah moral dan saya tekankan hal itu kembali ke masing-masing individu. Sebagai pimpinan ia akan selalu memberikan tracing penekanan profesionalisme tugas dan tanggung jawab untuk fokus meningkatkan pekerjaan secara profesional sebagai ASN.

“Saya akan menindak setiap anggota jika dalam hal ini ada yang melakukan perbuatan di luar ketentuan,” katanya di sela-sela pencanangan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di halaman Kantor Kejari Kutim kawasan Bukit Pelangi, Rabu (5/5/2021) kemarin.

Hendriyadi juga mengajak dalam pencanangan ini termasuk penegak hukum lainnya secara umum maupun bagi aparat pemerintah daerah mendukung dan berkomitmen dalam WBK dan WBBM.

“Jadi dengan penandatanganan yang dilaksanakan tadi, itu sudah menjadi komitmen bagi kita bersama yang golnya bisa mencakupi peningkatan integritas moral dalam mengelola keuangan daerah, peningkatan publik sebagai pelayan masyarakat serta penanganan kasus dalam bantuan hukum dan bebas korupsi,” tegasnya.

Kejari Kutim juga akan terus bekerja secara maksimal dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Kita selaku aparat penegak hukum (APH) terjun langsung ke lapangan untuk melihat batasan mana yang dilakukan dalam administrasi keuangan negara. Kita tentunya dalam TP4D menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Jika ada temuan ya langsung ditindak,” tutupnya. (*/hm13)

« Previous Page — Next Page »