Listrik PLN 24 Jam Terangi Desa Pengadan Baru

KAUBUN — Antusiasme dan kebahagiaan menyelimuti warga Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, saat Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, meresmikan listrik 24 jam di desa tersebut, Kamis (12/9/2024). Peresmian ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat setempat yang selama ini mengalami keterbatasan akses listrik. Bertempat di halaman Kantor Desa Pengadan Baru, seremoni simbolis penekanan tombol penyalaan lampu menandai dimulainya operasional listrik tanpa henti.

Hadir dalam acara tersebut Manajer PT PLN UP3 Bontang Dodi Suhendra, Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Arief Nur Wahyuni, Camat Kaubun Safrani, Kepala Desa Pengadan Baru Rahman, sejumlah tokoh masyarakat. Serta ratusan warga yang berbondong-bondong menyaksikan momen yang dinanti-nantikan itu.

Peresmian ini menjadi tonggak penting bagi pembangunan di wilayah tersebut, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sebelumnya harus beradaptasi dengan keterbatasan listrik. Kini, dengan aliran listrik yang stabil, berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi diprediksi akan tumbuh pesat.

Ardiansyah Sulaiman memberikan pesan penting kepada warga untuk bijak dalam menggunakan listrik. Ia meminta masyarakat bisa memanfaatkan momen ini dengan baik dan berhati-hati.

“Jangan sembarangan dalam penggunaannya. Jika ingin memasang instalasi listrik di rumah, serahkan pada ahlinya dan pastikan kualitas kabel yang digunakan memenuhi standar. Perawatan instalasi juga perlu diperhatikan, jangan boros,” pesan Ardiansyah.

Ardiansyah juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, terutama PT PLN UP3 Bontang dan Bagian SDA. Pemkab Kutim, menurutnya, akan terus berupaya meningkatkan infrastruktur dasar, terutama listrik, air bersih, jalan, pendidikan dan kesehatan.

“Hingga saat ini, elektrifikasi di Kutai Timur telah mencapai 70 persen, tetapi masih ada 21 desa yang belum teraliri listrik 24 jam. Kami (Pemkab Kutim dan PT PLN) akan terus bekerja keras agar seluruh desa di Kutim dapat menikmati listrik 24 jam. Dengan adanya listrik, saya yakin generasi muda kita akan semakin giat belajar, dan industri rumah tangga pun akan berkembang lebih banyak,” tambahnya.

Manajer PT PLN UP3 Bontang Dodi Suhendra, menjelaskan bahwa jaringan listrik di Desa Pengadan Baru disalurkan melalui dua trafo berkapasitas 200 kVA. Ia mengingatkan pentingnya menjaga keamanan di sekitar jaringan listrik untuk mencegah potensi bahaya.

“Pastikan tidak ada tumbuhan yang tumbuh dekat jaringan, minimal berjarak tiga meter. Jika jaringan terawat, risiko induksi atau korsleting yang bisa menyebabkan kebakaran dapat diminimalisir. Kami berharap warga bisa bekerja sama dengan petugas PLN dalam menjaga keselamatan jaringan listrik,” ujar Dodi.

Dodi juga berharap sinergi antara Pemkab Kutim dan PT PLN terus terjalin dengan baik guna memastikan seluruh desa di Kutim dapat menikmati listrik 24 jam. Ia menekankan agar masyarakat segera melaporkan permasalahan jaringan listrik kepada petugas PLN dan tidak mengambil tindakan sendiri yang dapat berisiko. (**)

Terang di Ufuk Pengadan Baru, 290 Rumah Nikmati Listrik

KAUBUN – Harapan baru mulai berpendar di Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kutai Timur (Kutim). Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya 290 dari 315 rumah kini resmi menikmati aliran listrik 24 jam penuh dari PT PLN. Namun, masih ada 25 keluarga yang terpaksa menunggu sedikit lebih lama akibat kendala administratif. Proyek elektrifikasi ini diresmikan langsung oleh Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman.

Kepala Desa Pengadan Baru Rahman, menyampaikan bahwa meskipun instalasi listrik sudah terpasang di seluruh rumah, belum semua warga dapat menikmati fasilitas tersebut.

“Meteran listrik sudah terpasang di semua rumah, tinggal menghubungkan kabel ke instalasi dalam rumah. Kendalanya hanya terkait kelengkapan administrasi pembayaran. Kami berharap masalah ini bisa segera terselesaikan,” ungkap Rahman di depan para pejabat dan warga yang hadir.

Kendala administrasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi 25 keluarga yang belum dapat menikmati aliran listrik. Menurut Rahman, masalah ini sebenarnya bisa diatasi dalam waktu dekat asalkan dokumen pembayaran yang dibutuhkan segera dilengkapi oleh pihak keluarga. Dia berharap dalam beberapa minggu ke depan, semua kepala keluarga bisa menyelesaikan administrasi sehingga seluruh warga bisa merasakan listrik tanpa ada yang tertinggal. Namun, meskipun masih ada sebagian kecil warga yang belum terlayani, Rahman tetap optimis.

Dia menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kutim, khususnya ke Bupati dan PT PLN yang terus mengupayakan terealisasinya program listrik 24 jam ini. Kemudian apresiasi yang mendalam kepada warga yang telah memberikan dukungan, termasuk mereka yang rela menyerahkan sebagian lahannya untuk pemasangan tiang dan jaringan listrik.

“Tanpa dukungan warga, proyek ini tentu akan lebih sulit terealisasi. Ini adalah bukti bahwa gotong royong masih hidup di desa kami,” ujarnya dengan penuh harap.

Peresmian listrik ini tidak hanya soal memberikan penerangan di malam hari. Bagi masyarakat desa yang selama ini hanya mengandalkan sumber listrik terbatas, hadirnya listrik 24 jam membawa perubahan signifikan. Lampu yang menyala sepanjang waktu akan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti industri rumah tangga dan usaha kecil, yang selama ini terhambat oleh keterbatasan akses energi.

“Kami sangat bersyukur karena dengan adanya listrik ini, banyak warga yang kini bisa menjalankan usaha mereka lebih lancar. Ini adalah langkah awal menuju pertumbuhan ekonomi desa kami,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, sektor pendidikan di Desa Pengadan Baru juga diyakini akan ikut terdongkrak dengan ketersediaan listrik. Anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman di malam hari, dan akses terhadap teknologi informasi seperti internet menjadi lebih mudah. Ini adalah kemajuan penting yang diharapkan mampu mendorong generasi muda desa untuk bersaing di dunia yang lebih luas.

Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman,  menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan PT PLN dalam mewujudkan visi listrik bagi seluruh desa di Kutai Timur.

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan PT PLN agar tidak ada lagi desa di wilayah ini yang tertinggal dalam hal akses listrik. Listrik adalah kunci utama dalam memacu pembangunan daerah, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Pengadan Baru,” tegas Ardiansyah.

Sementara itu, pihak PT PLN yang turut hadir dalam peresmian ini juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh proses pemasangan dan memastikan bahwa listrik dapat dinikmati oleh seluruh warga desa. Mereka juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif dalam mendukung proyek ini.

Dengan demikian, Desa Pengadan Baru kini perlahan namun pasti menuju kehidupan yang lebih baik. Harapan akan desa yang sepenuhnya terang, baik secara harfiah maupun kiasan, semakin dekat. Listrik bukan hanya soal penerangan, melainkan juga langkah menuju masa depan yang lebih cerah, dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

Kini, masyarakat Pengadan Baru hanya tinggal menunggu penyelesaian kendala administrasi dari 25 keluarga yang tersisa. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari semua pihak, harapan untuk seluruh warga desa bisa menikmati listrik 24 jam bukan lagi sekadar impian.

Setelah bertahun-tahun dalam kegelapan, sinar terang akhirnya datang ke Pengadan Baru. Namun, harapan terbesar tetap terletak pada sinergi dan komitmen semua pihak untuk terus bergerak maju, memastikan bahwa setiap keluarga dapat merasakan dampak positif dari pembangunan yang sejatinya adalah hak semua warga. (**)

Bupati Letakan Batu Pertama Pembangunan MPP dan UMKM Center Kutim

SANGATTA – Kutai Timur (Kutim) bersiap mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gedung UMKM Center yang representatif, nyaman dan strategis.  Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meletakkan batu pertama menandai pembangunan awal MPP dan Gedung UMKM Center yang terletak di Jalan APT Pranoto gelaran kegiatan DPMPTSP Kutim, Rabu (11/9/2024).

Didampingi Kepala DPMPTSP Kutim Darsafani dan sejumlah pejabat perangkat daerah (PD) dan Forkopimda serta undangan perusahaan, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengutarakan pembangunan MPP dan Gedung UMKM ini adalah unggulan program Pemkab Kutim, oleh karena itu diwajibkan dan terukur apa yang akan dilaksanakan.

“Pemerintah mengambil keputusan jika kita membangun gedung UMKM Center kenapa tidak dijadikan MPP sekalian. Jadi ketemulah keputusannya gedung UMKM Center sekaligus ada MPP. Dan alhamdulilah, hari ini merupakan salah satu wujud kegiatan yang ditandai dengan peletakan batu pertama,” tegasnya.

Ia pun merasa yakin Kutim menurut Bappenas sebagai salah satu dari sisi penyangga ekonomi kreatif (Ekraf) Ibu Kota Nusantara (IKN), untuk itu kita butuh kebersamaan meningkatkan apa yang menjadi tugas kita.

MPP dan UMKM Center ini dipersiapkan untuk mengkoneksikan dengan persiapan kita Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) menjadi fungsional dan alhamdulillah satu perusahaan sudah masuk di sana beroperasi. Kemudian disusul ada 3 perusahaan sudah mau masuk dan satu perusahaan mau masuk juga dari Tiongkok yang sebelumnya menemui saya didampingi oleh Staf Kedubes Tiongkok untuk Indonesia didampingi juga Asisten II Provinsi Kaltim ingin berinvestasi di KEK Maloy.

“Dari 500 hektare yang dimiliki KEK MBTK, perusahaan tersebut meminta 300 hektare untuk operasional wilayah kerja, namun maunya mereka juga mintanya 1.000 hektare. Nah mereka pun menanti jika ada MoU bersiap memperluas koordinasi dengan pihak terkait dan investasinya ingin memanfaatkan wilayah usaha (wiluh) sampai 80 tahun. Sesuai peraturan yang ada kita tinggal tunggu responnya dan saya pun diundang untuk hadir di Mahakam Expo Investment di Bali mendatang untuk berkoordinasi,” sebut Ardiansyah

Ardiansyah meminta DPMPTSP Kutim untuk bisa menghadirkan pojok cafe dan bahkan ada hiburan musik di MPP dan Gedung UMKM Center ini agar lebih menarik perhatian pengunjung. Bahkan area indoor juga bisa digunakan untuk pelayanan bekerja sama dengan Kemenag serta pelayanan haji.

 

“Hadirnya ini kita berharap sebagai salah satu icon Kutim menjadi wujud pembangunan Kutim dan terus bersemangat lebih baik lagi dalam pembangunan Kutim. Kutim harus bangga tahun ini tahun bersejarah karena Kutim menjadi bagian Kaltim dalam perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI,” urainya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kutim Darsafani melaporkan jika pembangunan MPP dan Gedung UMKM Center ini menggelontorkan dana APBD Kutim dengan total sebesar Rp 43 miliar.

“Untuk tahap pertama menggunakan anggaran pembangunan sebesar Rp 8 miliar. Untuk luasnya bangunan ini sebesar 33 x 43 meter,” tegasnya.

Berikutnya, ditambahkan Darsafani jika pembangunan MPP dan Gedung UMKM Center ini dibangun sebagai tersedianya MPP dan UMKM Center di kabupaten/kota sesuai arahan Presiden RI Jokowi melalui Perpres 89 Tahun 2021 tentang pelayanan publik.

“DPMPTSP Kutim menindaklanjuti Perpres ini dengan menghadirkan MPP yang terintegrasi dengan UMKM Center. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah melayani kebutuhan masyarakat terkait perizinan usaha. Kemudian mengintegrasikan dalam meningkatkan kecepatan menjangkau keamanan pelayanan, meningkatkan daya saing dan kemudahan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Kemudian hadirnya pembangunan ini tersusun anggaran MPP dan UMKM Center dengan membentuk tim percepatan serta melakukan koordinasi stakeholder dalam integrasi pelayanan MPP dan UMKM Center salah satunya membentuk koordinasi MoU penyelenggaraan MPP dengan 13 instansi vertikal BUMN, BUMD dan 17 perangkat daerah (PD) Setkab Kutim juga akan membuka pelayanan dan dalam proses penandatanganan,” jelasnya.

Selanjutnya, pembangunan saat ini dilakukan peletakan batu pertama di Jalan APT Pranoto. Pengerjaan pembangunan dilakukan DPUPR Kutim. Berikut beberapa PD Setkab Kutim yang akan bergabung di MPP yakni seperti DPUPR,  DLH, Disbun, Dispar, Dinas Perikanan, Dishub, Dinas Perkim, Disnakertrans, Disperindag dan lainnya dan kini sudah tengah dibuat SK-nya. Kemudian untuk instansi atau lembaga vertikal yang sudah akan bergabung yakni Kanwil Ditjen Pajak, Imigrasi, Samsat, Perumdam TTB Kutim, Pos Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, Bankaltimtara. Selanjutnya menyusul ada PLN, Pengadilan Agama, BNI dan Mandiri. (**)

Sebanyak  4.303 TK2D Jadi PPPK

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) telah menunjukkan komitmen serius dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja honorer atau Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Sebanyak 4.303 TK2D yang tersisa dipastikan akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024. Langkah ini mengakhiri era tenaga honorer di Kutim. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim Misliansyah, dalam keterangannya pada Rabu (11/9/2024), menegaskan bahwa formasi PPPK tersebut telah diterima secara resmi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Minggu lalu kita menerima formasi rinci sebanyak 4.303 PPPK dari Kemenpan-RB. Sebelumnya, kita sudah diberi kuota global pada Maret 2024, tetapi kali ini sudah spesifik. Ini merupakan komitmen Bupati Kutim (Ardiansyah Sulaiman) untuk mengangkat seluruh TK2D menjadi PPPK tahun ini,” kata Misliansyah di ruang kerjanya di Kantor BKPSDM Kutim.

Sesuai arahan Pemerintah Pusat, 2024 menjadi tahun terakhir bagi keberadaan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Mulai tahun ini, seluruh pegawai akan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK.

“Seluruh PPPK yang akan diangkat ini berstatus penuh waktu, bukan paruh waktu. Ini dilakukan karena anggaran untuk gaji dan tunjangan mereka telah dihitung dan dianggap mencukupi oleh Pemerintah Daerah,” ungkap Misliansyah yang karib disapa Ancah.

Meskipun ada anggapan bahwa tes PPPK hanya formalitas, Ancah menegaskan bahwa setiap proses tetap harus dilalui dengan cermat. Tes tersebut masih menjadi bagian penting dari tahapan pengangkatan, terutama untuk memastikan kelengkapan data dan proses administrasi berjalan sesuai aturan pusat.

“Sebutan formalitas itu kurang tepat, karena tetap ada tahapan pendaftaran dan seleksi yang harus diperhatikan. Memang, di Kutim kemungkinan besar prosesnya aman karena jumlah TK2D kita sesuai dengan formasi. Namun di daerah lain yang jumlah honorer melebihi kuota, tetap ada kompetisi,” jelasnya.

Keberlanjutan pengangkatan PPPK ini juga didukung oleh komitmen keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Ancah, sebelum pengajuan formasi ke Kemenpan-RB, Pemkab Kutim telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan ketersediaan anggaran.

“Kemenpan-RB memberikan formasi ini setelah melihat bahwa keuangan daerah mampu membiayai gaji dan tunjangan. Gaji PPPK di seluruh Indonesia disesuaikan dengan golongan, tetapi insentif di Kutim termasuk yang cukup besar, sekitar Rp4 juta per bulan,” lanjutnya.

Terkait jadwal pelaksanaan tes PPPK, Pemkab Kutim masih menunggu pengumuman resmi dari Kemenpan-RB. Namun, biasanya setelah formasi diterima, jadwal tes akan segera menyusul. Pemkab Kutim sendiri akan menggelar Rapat Koordinasi Kepegawaian dalam waktu dekat untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

“Jangan sampai formasi yang telah diterima harus dikembalikan karena ada TK2D yang tidak lulus tes. Kami sangat berharap seluruh TK2D mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengikuti arahan dari kasubag umum agar proses pendaftaran dan pemberkasan berjalan lancar,” imbuhnya.

Langkah besar ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemkab Kutim untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi ribuan tenaga kontrak yang telah lama mengabdi. Dengan pengangkatan ini, Kutim menjadi salah satu daerah yang siap mengakhiri era honorer, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional. (**)

Pemkab Kutim Dorong Reformasi Pendidikan dengan 20 Persen APBD

SANGATTA — Langkah inovatif diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam mengatasi tantangan pendidikan pascapandemi COVID-19. Melalui intevensi kebijakan Bupati H Ardiansyah Sulaiman, Kutim berhasil mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya itu, Kutim juga mencatatkan surplus APBD, sebuah pencapaian langka yang memberikan peluang lebih luas untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah ini.

Ardiansyah menegaskan, pendidikan menjadi salah satu fokus utama pembangunan pascapandemi di Kutim. Pemulihan sistem pendidikan yang sempat terhenti akibat pandemi kini menjadi prioritas.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa sistem pengajaran dapat kembali berjalan normal dengan dukungan penuh dari Pemkab Kutim, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur pendidikan maupun peningkatan kualitas tenaga pengajar,” tegas Ardiansyah saat menjadi pembina upacara di SMA Islam Terpadu Darussalam, Sangatta Utara, Senin (9/9/2024) pagi.

Salah satu program yang tengah dikembangkan adalah perpanjangan masa pendidikan gratis. Saat ini, pemerintah daerah berencana memperpanjang program tersebut dari 12 tahun menjadi 13 tahun, sebuah langkah yang belum banyak diambil oleh kabupaten lain.

“Kami ingin memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak Kutai Timur untuk mendapatkan pendidikan sejak dini. Pendidikan kini tidak lagi dimulai dari SD, melainkan kami berupaya memulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),” tambahnya.

Selain itu, Pemkab Kutim juga telah melakukan berbagai upaya fisik berupa pembangunan sekolah baru, renovasi gedung yang ada. Serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh pelosok daerah. Dengan kebijakan surplus APBD, langkah ini dapat dilakukan secara lebih optimal.

Di sisi lain, peningkatan kualitas guru juga menjadi perhatian khusus. Melalui program pelatihan dan peningkatan kompetensi, diharapkan para pendidik di Kutim dapat semakin profesional dan mampu memberikan pengajaran yang lebih baik.

“Kami percaya bahwa kualitas pendidikan di Kutai Timur tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik, tetapi juga pada kualitas tenaga pendidiknya,” tegas Ardiansyah.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas di Kutim. Sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing daerah ini di tingkat nasional.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa dengan manajemen yang tepat, sebuah daerah dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi pascapandemi dan fokus pada pembangunan jangka panjang. Pendidikan menjadi pondasi yang kokoh bagi Kutim untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. (**)

« Previous Page — Next Page »