Bupati Letakan Batu Pertama Pembangunan MPP dan UMKM Center Kutim

SANGATTA – Kutai Timur (Kutim) bersiap mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gedung UMKM Center yang representatif, nyaman dan strategis.  Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meletakkan batu pertama menandai pembangunan awal MPP dan Gedung UMKM Center yang terletak di Jalan APT Pranoto gelaran kegiatan DPMPTSP Kutim, Rabu (11/9/2024).

Didampingi Kepala DPMPTSP Kutim Darsafani dan sejumlah pejabat perangkat daerah (PD) dan Forkopimda serta undangan perusahaan, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengutarakan pembangunan MPP dan Gedung UMKM ini adalah unggulan program Pemkab Kutim, oleh karena itu diwajibkan dan terukur apa yang akan dilaksanakan.

“Pemerintah mengambil keputusan jika kita membangun gedung UMKM Center kenapa tidak dijadikan MPP sekalian. Jadi ketemulah keputusannya gedung UMKM Center sekaligus ada MPP. Dan alhamdulilah, hari ini merupakan salah satu wujud kegiatan yang ditandai dengan peletakan batu pertama,” tegasnya.

Ia pun merasa yakin Kutim menurut Bappenas sebagai salah satu dari sisi penyangga ekonomi kreatif (Ekraf) Ibu Kota Nusantara (IKN), untuk itu kita butuh kebersamaan meningkatkan apa yang menjadi tugas kita.

MPP dan UMKM Center ini dipersiapkan untuk mengkoneksikan dengan persiapan kita Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) menjadi fungsional dan alhamdulillah satu perusahaan sudah masuk di sana beroperasi. Kemudian disusul ada 3 perusahaan sudah mau masuk dan satu perusahaan mau masuk juga dari Tiongkok yang sebelumnya menemui saya didampingi oleh Staf Kedubes Tiongkok untuk Indonesia didampingi juga Asisten II Provinsi Kaltim ingin berinvestasi di KEK Maloy.

“Dari 500 hektare yang dimiliki KEK MBTK, perusahaan tersebut meminta 300 hektare untuk operasional wilayah kerja, namun maunya mereka juga mintanya 1.000 hektare. Nah mereka pun menanti jika ada MoU bersiap memperluas koordinasi dengan pihak terkait dan investasinya ingin memanfaatkan wilayah usaha (wiluh) sampai 80 tahun. Sesuai peraturan yang ada kita tinggal tunggu responnya dan saya pun diundang untuk hadir di Mahakam Expo Investment di Bali mendatang untuk berkoordinasi,” sebut Ardiansyah

Ardiansyah meminta DPMPTSP Kutim untuk bisa menghadirkan pojok cafe dan bahkan ada hiburan musik di MPP dan Gedung UMKM Center ini agar lebih menarik perhatian pengunjung. Bahkan area indoor juga bisa digunakan untuk pelayanan bekerja sama dengan Kemenag serta pelayanan haji.

 

“Hadirnya ini kita berharap sebagai salah satu icon Kutim menjadi wujud pembangunan Kutim dan terus bersemangat lebih baik lagi dalam pembangunan Kutim. Kutim harus bangga tahun ini tahun bersejarah karena Kutim menjadi bagian Kaltim dalam perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI,” urainya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kutim Darsafani melaporkan jika pembangunan MPP dan Gedung UMKM Center ini menggelontorkan dana APBD Kutim dengan total sebesar Rp 43 miliar.

“Untuk tahap pertama menggunakan anggaran pembangunan sebesar Rp 8 miliar. Untuk luasnya bangunan ini sebesar 33 x 43 meter,” tegasnya.

Berikutnya, ditambahkan Darsafani jika pembangunan MPP dan Gedung UMKM Center ini dibangun sebagai tersedianya MPP dan UMKM Center di kabupaten/kota sesuai arahan Presiden RI Jokowi melalui Perpres 89 Tahun 2021 tentang pelayanan publik.

“DPMPTSP Kutim menindaklanjuti Perpres ini dengan menghadirkan MPP yang terintegrasi dengan UMKM Center. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah melayani kebutuhan masyarakat terkait perizinan usaha. Kemudian mengintegrasikan dalam meningkatkan kecepatan menjangkau keamanan pelayanan, meningkatkan daya saing dan kemudahan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Kemudian hadirnya pembangunan ini tersusun anggaran MPP dan UMKM Center dengan membentuk tim percepatan serta melakukan koordinasi stakeholder dalam integrasi pelayanan MPP dan UMKM Center salah satunya membentuk koordinasi MoU penyelenggaraan MPP dengan 13 instansi vertikal BUMN, BUMD dan 17 perangkat daerah (PD) Setkab Kutim juga akan membuka pelayanan dan dalam proses penandatanganan,” jelasnya.

Selanjutnya, pembangunan saat ini dilakukan peletakan batu pertama di Jalan APT Pranoto. Pengerjaan pembangunan dilakukan DPUPR Kutim. Berikut beberapa PD Setkab Kutim yang akan bergabung di MPP yakni seperti DPUPR,  DLH, Disbun, Dispar, Dinas Perikanan, Dishub, Dinas Perkim, Disnakertrans, Disperindag dan lainnya dan kini sudah tengah dibuat SK-nya. Kemudian untuk instansi atau lembaga vertikal yang sudah akan bergabung yakni Kanwil Ditjen Pajak, Imigrasi, Samsat, Perumdam TTB Kutim, Pos Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, Bankaltimtara. Selanjutnya menyusul ada PLN, Pengadilan Agama, BNI dan Mandiri. (**)

Sebanyak  4.303 TK2D Jadi PPPK

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) telah menunjukkan komitmen serius dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja honorer atau Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Sebanyak 4.303 TK2D yang tersisa dipastikan akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024. Langkah ini mengakhiri era tenaga honorer di Kutim. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim Misliansyah, dalam keterangannya pada Rabu (11/9/2024), menegaskan bahwa formasi PPPK tersebut telah diterima secara resmi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Minggu lalu kita menerima formasi rinci sebanyak 4.303 PPPK dari Kemenpan-RB. Sebelumnya, kita sudah diberi kuota global pada Maret 2024, tetapi kali ini sudah spesifik. Ini merupakan komitmen Bupati Kutim (Ardiansyah Sulaiman) untuk mengangkat seluruh TK2D menjadi PPPK tahun ini,” kata Misliansyah di ruang kerjanya di Kantor BKPSDM Kutim.

Sesuai arahan Pemerintah Pusat, 2024 menjadi tahun terakhir bagi keberadaan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Mulai tahun ini, seluruh pegawai akan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK.

“Seluruh PPPK yang akan diangkat ini berstatus penuh waktu, bukan paruh waktu. Ini dilakukan karena anggaran untuk gaji dan tunjangan mereka telah dihitung dan dianggap mencukupi oleh Pemerintah Daerah,” ungkap Misliansyah yang karib disapa Ancah.

Meskipun ada anggapan bahwa tes PPPK hanya formalitas, Ancah menegaskan bahwa setiap proses tetap harus dilalui dengan cermat. Tes tersebut masih menjadi bagian penting dari tahapan pengangkatan, terutama untuk memastikan kelengkapan data dan proses administrasi berjalan sesuai aturan pusat.

“Sebutan formalitas itu kurang tepat, karena tetap ada tahapan pendaftaran dan seleksi yang harus diperhatikan. Memang, di Kutim kemungkinan besar prosesnya aman karena jumlah TK2D kita sesuai dengan formasi. Namun di daerah lain yang jumlah honorer melebihi kuota, tetap ada kompetisi,” jelasnya.

Keberlanjutan pengangkatan PPPK ini juga didukung oleh komitmen keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Ancah, sebelum pengajuan formasi ke Kemenpan-RB, Pemkab Kutim telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan ketersediaan anggaran.

“Kemenpan-RB memberikan formasi ini setelah melihat bahwa keuangan daerah mampu membiayai gaji dan tunjangan. Gaji PPPK di seluruh Indonesia disesuaikan dengan golongan, tetapi insentif di Kutim termasuk yang cukup besar, sekitar Rp4 juta per bulan,” lanjutnya.

Terkait jadwal pelaksanaan tes PPPK, Pemkab Kutim masih menunggu pengumuman resmi dari Kemenpan-RB. Namun, biasanya setelah formasi diterima, jadwal tes akan segera menyusul. Pemkab Kutim sendiri akan menggelar Rapat Koordinasi Kepegawaian dalam waktu dekat untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

“Jangan sampai formasi yang telah diterima harus dikembalikan karena ada TK2D yang tidak lulus tes. Kami sangat berharap seluruh TK2D mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengikuti arahan dari kasubag umum agar proses pendaftaran dan pemberkasan berjalan lancar,” imbuhnya.

Langkah besar ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemkab Kutim untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi ribuan tenaga kontrak yang telah lama mengabdi. Dengan pengangkatan ini, Kutim menjadi salah satu daerah yang siap mengakhiri era honorer, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional. (**)

Pemkab Kutim Dorong Reformasi Pendidikan dengan 20 Persen APBD

SANGATTA — Langkah inovatif diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam mengatasi tantangan pendidikan pascapandemi COVID-19. Melalui intevensi kebijakan Bupati H Ardiansyah Sulaiman, Kutim berhasil mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya itu, Kutim juga mencatatkan surplus APBD, sebuah pencapaian langka yang memberikan peluang lebih luas untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah ini.

Ardiansyah menegaskan, pendidikan menjadi salah satu fokus utama pembangunan pascapandemi di Kutim. Pemulihan sistem pendidikan yang sempat terhenti akibat pandemi kini menjadi prioritas.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa sistem pengajaran dapat kembali berjalan normal dengan dukungan penuh dari Pemkab Kutim, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur pendidikan maupun peningkatan kualitas tenaga pengajar,” tegas Ardiansyah saat menjadi pembina upacara di SMA Islam Terpadu Darussalam, Sangatta Utara, Senin (9/9/2024) pagi.

Salah satu program yang tengah dikembangkan adalah perpanjangan masa pendidikan gratis. Saat ini, pemerintah daerah berencana memperpanjang program tersebut dari 12 tahun menjadi 13 tahun, sebuah langkah yang belum banyak diambil oleh kabupaten lain.

“Kami ingin memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak Kutai Timur untuk mendapatkan pendidikan sejak dini. Pendidikan kini tidak lagi dimulai dari SD, melainkan kami berupaya memulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),” tambahnya.

Selain itu, Pemkab Kutim juga telah melakukan berbagai upaya fisik berupa pembangunan sekolah baru, renovasi gedung yang ada. Serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh pelosok daerah. Dengan kebijakan surplus APBD, langkah ini dapat dilakukan secara lebih optimal.

Di sisi lain, peningkatan kualitas guru juga menjadi perhatian khusus. Melalui program pelatihan dan peningkatan kompetensi, diharapkan para pendidik di Kutim dapat semakin profesional dan mampu memberikan pengajaran yang lebih baik.

“Kami percaya bahwa kualitas pendidikan di Kutai Timur tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik, tetapi juga pada kualitas tenaga pendidiknya,” tegas Ardiansyah.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas di Kutim. Sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing daerah ini di tingkat nasional.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa dengan manajemen yang tepat, sebuah daerah dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi pascapandemi dan fokus pada pembangunan jangka panjang. Pendidikan menjadi pondasi yang kokoh bagi Kutim untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. (**)

Desa Pengadan Akhirnya Bisa Nikmati Listrik PLN 24 Jam

KARANGAN – Sebuah langkah maju kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dan PT PLN dalam upaya menyediakan akses infrastruktur dasar bagi masyarakat. Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman menyalakan listrik 24 jam untuk warga di Kampung Bukit Batu Bara, Kilometer 26, Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Jumat (30/8/2024).

Peresmian ini berlangsung di Lapangan Bola Voli desa setempat dan dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Sekretaris Desa Pengadan Sudarmandullah, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten (SDA Setkab) Kutim Arief Nur Wahyuni, Manajer PLN ULP Sangatta Robertus Richard Laksana Lamania, serta perwakilan dari PT GAM dan Indexim.

Bupati Ardiansyah mengungkapkan rasa syukur dan optimisme dengan adanya listrik 24 jam di Desa Pengadan. Menurutnya, kehadiran listrik bukan hanya sekadar penerangan, tetapi menjadi pemicu semangat pembangunan bagi masyarakat setempat.

“Adanya listrik (PLN 24 jam) ini, saya yakin anak-anak sekolah akan lebih giat belajar. Karena kini mereka dapat belajar dengan nyaman pada malam hari. Guru-guru juga akan lebih mudah dalam menyiapkan bahan ajar. Selain itu, sektor UMKM di desa ini juga akan semakin berkembang dengan munculnya berbagai usaha baru, yang tentunya akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Ardiansyah.

Ardiansyah juga menyinggung tentang pentingnya keamanan dalam penggunaan listrik. Ia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik agar terhindar dari potensi bahaya, terutama kebakaran akibat korsleting listrik.

“Beberapa waktu lalu, kita dikejutkan dengan kebakaran besar di Pasar Sangkulirang yang disebabkan oleh arus pendek listrik. Oleh karena itu, mari kita semua lebih berhati-hati. Pastikan kabel yang digunakan berkualitas standar dan aman. Jangan lupa untuk merawat dan menjaga fasilitas listrik yang telah kita miliki,” pesan Ardiansyah.

Ada tiga dusun di Desa Pengadan yang kini sudah menikmati listrik 24 jam, namun masih ada satu dusun yang belum teraliri listrik. Bupati Ardiansyah berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak PLN untuk memastikan seluruh dusun di desa tersebut mendapatkan akses listrik dalam waktu dekat. Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada 22 desa lain di Kutim yang belum teraliri listrik dan berharap agar tahun depan seluruh desa tersebut sudah mendapatkan akses listrik yang memadai.

“Terima kasih kepada PLN atas kerja samanya, dan kepada masyarakat Desa Pengadan, saya ucapkan selamat menikmati listrik 24 jam. Mari kita jaga dan manfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya untuk kemajuan bersama,” pungkas Ardiansyah.

Sementara itu, Manajer PLN ULP Sangatta Robertus Richard Laksana Lamania, menjelaskan bahwa listrik di Desa Pengadan ini disalurkan melalui dua trafo PLN berkekuatan 200 KVA. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara PLN dan Pemkab Kutim dalam mewujudkan desa-desa berlistrik di wilayah tersebut.

“Komitmen kami untuk terus bersinergi dengan Pemkab Kutim melalui Bagian SDA berbuah manis. Listrik di Desa Pengadan ini adalah bukti nyata dari upaya bersama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saya berharap listrik ini dapat dimanfaatkan dengan bijak oleh warga,” harap Richard.

Richard juga meminta masyarakat untuk turut serta menjaga jaringan listrik di desa mereka, termasuk melaporkan jika ada masalah agar dapat segera ditangani oleh tim PLN sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jangan sampai ada pohon atau benda lain yang mengganggu jaringan listrik. Karena hal tersebut bisa berbahaya.

“Jika ada masalah, segera laporkan kepada kami agar tim PLN bisa menanganinya dengan cepat,” tambahnya.

Momen ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur dan kebutuhan dasar bagi masyarakat di Kutim, yang diharapkan dapat terus berlanjut hingga seluruh desa di wilayah ini teraliri listrik. Demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. (kt13/03)

Korban Kebakaran Sangkulirang Terima Bantuan

SANGKULIRANG– Musibah kebakaran yang melanda Pasar Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyisakan duka mendalam bagi ratusan keluarga yang kehilangan tempat usaha dan hunian. Kebakaran yang terjadi pada Kamis (22/8/2024) dini hari tersebut menghanguskan 408 petak kios dan rumah warga. Diduga, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Dampak dari peristiwa ini sangat signifikan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas di pasar tersebut.

Sebagai bentuk kepedulian, Bupati (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran dalam acara yang digelar di Balai Desa  Benua Baru Ilir, Sangkuliran, Kamis (29/8/2024). Bantuan ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kutim dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kutim, Perumdam TTB Kutim, serta sejumlah instansi terkait.

Di hadapan para korban, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyampaikan permohonan maaf karena baru dapat meninjau lokasi kebakaran. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah daerah telah bergerak cepat melalui pemerintah kecamatan dan perangkat daerah untuk memberikan bantuan kepada para korban.

“Kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi. Kami berharap masyarakat tetap sabar menghadapi cobaan ini,” ujar Ardiansyah.

Kepala BAZNAS Kutim Masnip Sofwan, turut hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan berasal dari zakat yang dikumpulkan dari masyarakat, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kutim. Menurutnya, kepedulian para ASN sangat tinggi berkat kebijakan Bupati yang mendorong pengumpulan zakat secara maksimal.

“Zakat ini berasal dari masyarakat yang mampu, terutama ASN. Hasil pengumpulan zakat untuk bantuan mencapai Rp 2,4 miliar dan kami salurkan kepada para korban kebakaran sesuai ketentuan BAZNAS,” jelas Masnip.

Ia menambahkan bahwa pembagian zakat dilakukan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK). Setiap KK, termasuk pemilik kios yang terdampak, mendapatkan bantuan sebesar Rp 5 juta. Setelah data di verifikasi, dana bantuan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Masnip juga menekankan pentingnya zakat dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kita akan hidup bahagia saat mengeluarkan zakat dan melaksanakan salat. Prinsip ini perlu kita pegang erat agar bisa menjadi muzaki yang membantu masyarakat lainnya,” pesannya.

Selain bantuan dari BAZNAS berbagai instansi turut serta memberikan dukungan kepada para korban kebakaran. Perwakilan Dinas Sosial Sri Rahmawati, melaporkan bahwa bantuan yang disalurkan berupa bahan pangan. Seperti beras 450 sak ukuran 5 kilogram, kornet 450 kaleng, susu 450, kue 450 kaleng, gula 450 kilogram serta mie instan 256 kardus. Kemudian 4,5 ton beras yang disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kutim. Bantuan ini diberikan kepada 450 KK dengan masing-masing menerima 10 kg beras.

Perumdam Tirta Tuah Benua (TTB) Kutim juga turut serta dalam aksi sosial ini dengan menyumbangkan paket sembako. Tak hanya itu, organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaubun turut menyampaikan bantuannya.

Tak hanya itu, Pemkab Kutim juga memberikan satu unit ambulans untuk Desa Tepian Terap guna mendukung layanan kesehatan masyarakat.

Di tempat yang sama, Kadisperindag Kutim Nora Ramadani, menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa terkait tindak lanjut penanganan pasca-kebakaran. Termasuk dalam rencana ini adalah pembangunan kembali lokasi pasar yang terbakar. Perwakilan Dishub Kutim Zulkarnaen pun melaporkan bahwa pelabuhan atau dermaga sepanjang 150 meter dengan lebar 8 meter, yang menjadi urat nadi perekonomian daerah, turut terdampak oleh kebakaran.

“Pelabuhan ini sangat vital karena menjadi jalur utama distribusi hasil bumi dan aktivitas ekonomi lainnya. Tahun ini, sebenarnya sudah dianggarkan untuk rehabilitasi melalui APBD Kutim, namun dengan adanya kebakaran, perlu ada langkah tindak lanjut yang lebih cepat,” ujar perwakilan Dishub Kutim.

Ardiansyah menegaskan bahwa pemulihan ekonomi di Pasar Sangkulirang harus menjadi prioritas utama. Ia meminta Disperindag serta Dishub segera menyusun rencana teknis untuk pembangunan kembali pasar dan pelabuhan yang terbakar.

“Pelabuhan ini adalah urat nadi perekonomian daerah, khususnya bagi masyarakat Sangkulirang, jadi kita harus segera mengambil langkah untuk membangunnya kembali,” tegas Ardiansyah.

Selain itu, Bupati juga meminta Dinas Ketahanan Pangan untuk menyiapkan regulasi agar bantuan dapat terus diberikan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan yang relevan.

“Kami juga meminta pihak kecamatan melakukan verifikasi kepemilikan lahan untuk memastikan penanganan yang tepat bagi para korban,” tambahnya.

Ardiansyah menyampaikan pula bahwa pemerintah daerah akan segera menyusun aturan tentang Hak Guna Pakai, baik untuk lahan milik Pemkab maupun lahan pribadi, guna memastikan kejelasan status lahan pasca kebakaran.

Dengan berbagai langkah yang telah disusun oleh Pemkab Kutim, diharapkan pemulihan kondisi masyarakat Pasar Sangkulirang dapat segera terwujud. Meski berat, sinergi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak diharapkan mampu membawa Kutim bangkit kembali dari musibah ini. (kt3)

« Previous Page — Next Page »