Mahyunadi Pastikan Pelaku Joget PUPR Kutim Bakal Disanksi

SANGATTA – Kasus viral “Joget PUPR Kutim” yang menyedot perhatian publik akhirnya mendapat tanggapan dari Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) H Mahyunadi. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap aspek pemerintahan harus diperbaiki, termasuk disiplin aparatur sipil negara (ASN).

Pada acara ramah tamah di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, yang digelar sebagai ajang silaturahmi perkenalan Wabup baru, Mahyunadi menyoroti dampak dari video joget ASN yang tersebar luas di media sosial. Menurutnya, kejadian tersebut sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Mempengaruhi ‘trust’ (kepercayaan) masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” ujar Mahyunadi, Senin (24/2/2024), di hadapan ratusan pegawai lingkup Kantor Bupati Kutim.

Meskipun aksi joget tersebut dilakukan di luar jam kerja, Mahyunadi mengakui bahwa banyak masyarakat yang langsung menghubunginya dan menuntut agar para pegawai yang terlibat diberi sanksi tegas. Protes dari masyarakat dan aksi demonstrasi mahasiswa semakin memperkuat tuntutan agar ada tindakan disipliner.

Mahyunadi memastikan bahwa Bupati Kutim telah menginstruksikan Sekretaris Kabupaten (Seskab) untuk melakukan investigasi melalui tim Majelis Kode Etik ASN.

“Bupati langsung memberikan instruksi kepada Pak Sekretaris Kabupaten untuk melakukan investigasi melalui tim Majelis Kode Etik ASN,” tegasnya.

Ia yakin tim investigasi akan bekerja secara profesional dan transparan. Hasil investigasi nantinya akan menentukan jenis sanksi yang diberikan, mulai dari teguran ringan hingga pemecatan. Sementara ini Tim Majelis Kode Etik masih melaksanakan investigasi.

Menurut peraturan yang berlaku, hukuman disiplin ASN terbagi dalam tiga kategori. Yaitu Hukuman Disiplin Ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman Disiplin Sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja hingga 25 persen selama 6-12 bulan, penundaan kenaikan pangkat atau gaji berkala. Serta Hukuman Disiplin Berat berupa penurunan jabatan selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan ke posisi lebih rendah, hingga pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Mahyunadi menekankan bahwa sebagai abdi negara, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat. Ia memahami bahwa para pegawai hanya ingin merayakan keberhasilan menyelesaikan pekerjaan akhir tahun, tetapi dampak dari viralnya video tersebut tidak bisa diabaikan.

“Walaupun mereka hanya menikmati euforia karena telah menyelesaikan pekerjaan, karena ada yang merekam dan membagikan, akhirnya menjadi viral,” ujarnya.

Selain itu, Mahyunadi juga menyoroti perlunya perbaikan lingkungan kerja ASN. Menurutnya, kantor pemerintahan harus tetap menjadi tempat pelayanan masyarakat yang profesional, tanpa perlu dilengkapi fasilitas hiburan seperti karaoke.

“Ini adalah isyarat alam yang harus kita benahi. Transformasi pribadi sebagai abdi negara harus terus dilakukan, termasuk oleh kepala daerah. Seperti ulat yang menjadi kepompong sebelum akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik,” ucapnya.

Ia pun mengingatkan bahwa jabatan hanyalah titipan dan tidak kekal, sehingga setiap pegawai harus bekerja dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat Kutim. Demi perbaikan, Mahyunadi membuka ruang bagi kritik dan saran dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa semua masukan yang membangun akan diterima dan dipertimbangkan demi kemajuan daerah.

“Silakan sampaikan kritik dan saran, baik langsung kepada saya maupun jajaran Pemkab Kutim. Jika perlu berdebat, mari kita berdebat, tapi harus dengan etika dan mengikuti hasil debat tanpa ada permainan di belakang,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi ASN dan pejabat daerah untuk selalu menjaga etika dan profesionalisme dalam bekerja. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan untuk menegakkan disiplin ASN sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. (kp3)

Pesta di Kantor, ASN PUPR Kutim Terancam Sanksi

JAKARTA – Sebuah video berdurasi 51 detik yang memperlihatkan sejumlah pegawai diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berpesta di kantor, viral di media sosial. Dalam video tersebut, beberapa orang tampak berjoget di atas meja, diiringi musik dan aksi sawer uang, sementara botol-botol minuman keras terlihat di atas meja.

Gelombang kritik pun mengalir deras dari warganet yang menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika seorang abdi negara. Desakan agar ada tindakan tegas semakin menguat, mendorong Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman, angkat bicara.

“Saya sudah instruksikan Komisi Disiplin Pegawai (Pemkab Kutim), untuk melakukan investigasi guna menyelidiki dugaan pelanggaran disiplin pegawai lingkup Dinas PUPR Kutim,” tegas Ardiansyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Didampingi Wakil Bupati terpilih H Mahyunadi, usai menghadiri pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri, Ardiansyah menjelaskan bahwa investigasi akan dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim selaku pembina kepegawaian. Tim ini terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat Wilayah (Ilwil), Bagian Hukum hingga Dinas PUPR sendiri.

“Hari ini (Komisi Disiplin sudah mulai melakukan investigasi,” ujarnya, Senin (17/2/2025)

Hasil investigasi ini akan menjadi dasar penilaian untuk menentukan sanksi bagi para pegawai yang terlibat. Sanksinya bisa ringan, sedang atau berat, menurut Ardiansyah tergantung hasil investigasi nanti. Namun, setelah melihat langsung video tersebut, ia menilai bahwa aksi para ASN itu sudah di luar batas kewajaran.

“Kalau hanya melepas penat dengan karaoke biasa, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sampai naik ke meja dan melakukan hal yang tidak pantas, itu keterlaluan,” tegasnya.

Sebagai langkah preventif, ia mengingatkan seluruh ASN di Kutim, baik PNS maupun PPPK, untuk selalu menjaga etika di manapun berada. ASN bukan hanya pelayan masyarakat, tetapi juga harus menjadi pribadi yang bersahaja.

Di tengah sorotan publik, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kutim Joni Setia Abadi, membenarkan peristiwa dalam video tersebut memang terjadi di kantornya. Namun, ia memberikan konteks kegiatan itu merupakan bentuk hiburan setelah pegawai lembur berhari-hari.

“Sebenarnya ini hanya nyanyi-nyanyi karaoke setelah lembur berminggu-minggu. Itu terjadi di ruang rapat karena memang sudah larut malam,” kata Joni saat dihubungi, Sabtu (15/2/2025).

Ia juga mengklarifikasi kejadian tersebut berlangsung pada akhir Desember 2024. Saat itu pekerjaan sangat padat, jadi mungkin suasana ruang rapat menjadi seperti itu. Terkait keberadaan botol minuman keras, Joni menyebut hal itu di luar jam kerja dan bukan bagian dari acara resmi kantor.

“Mungkin ada yang bawa sendiri. Tapi tetap, saya akan menegur mereka,” ujarnya.

Joni menegaskan pihaknya akan melakukan pembinaan disiplin secara internal agar kejadian serupa tidak terulang. (k3)

BKPSDM Jadwalkan Seleksi PPPK dan CPNS Pemkab Kutim

SANGATTA – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemkab Kutai Timur (Kutim) telah dijadwalkan dan akan segera dimulai. Meski belum diumumkan secara resmi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim Misliansyah, memastikan pelaksanaannya akan berlangsung pada 3–16 Desember 2024. Kepastian ini disampaikan Misliansyah, yang akrab disapa Ancah, usai menghadiri rapat daring bersama jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi Zoom, Kamis (28/11/2024).

“Tes seleksi penerimaan PPPK dari formasi TK2D Pemkab Kutim akan dilaksanakan tanggal 3–16 Desember 2024,” ujar Ancah dari ruang kerjanya di BKPSDM.

Pelaksanaan tes akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) di Laboratorium Komputer atau ruang CAT di Komplek Kantor BKPSDM Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta Utara. Setiap hari akan ada tiga sesi ujian, dengan kapasitas peserta 100 orang per sesi. Demi kelencaran menghadapi ujian, Kepala BKPSDM Kutim mengimbau seluruh peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik.

“Jaga kesehatan, pantau terus informasi dan teknis pelaksanaan melalui situs resmi maupun media sosial BKPSDM. Hal ini penting agar tidak terjadi kendala saat hari pelaksanaan,” pesan Ancah.

Pesan tersebut ditegaskan lantaran ketidakhadiran peserta dalam tes akan berdampak serius. Sebab jika tidak hadir, maka TK2D bersangkutan otomatis tidak lulus.

Selain seleksi gelombang pertama, BKPSDM merencanakan seleksi PPPK gelombang kedua pada Juni 2025. Namun, informasi teknis terkait pelaksanaan tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Untuk diketahui, sebanyak 4.303 tenaga kontrak daerah (TK2D) Kutim akan mengikuti seleksi PPPK ini. Mereka yang dinyatakan lolos akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Setelah seleksi PPPK rampung pada 16 Desember 2024, BKPSDM juga telah menjadwalkan tes lanjutan untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 dari jalur umum. Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tersebut akan dilaksanakan pada 17 Desember 2024. Peserta tes PPPK maupun CPNS diwajibkan hadir mengenakan pakaian rapi sesuai ketentuan, yaitu kemeja putih dan bawahan hitam.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kutim untuk memastikan transparansi dan kualitas dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Dengan jadwal yang telah ditetapkan, para peserta diharapkan mempersiapkan diri secara maksimal untuk mencapai hasil terbaik. (kop3)

Bentuk Generasi Muda Berkualitas, PT KED Dukung Sekolah Selenggarakan Kegiatan Kepemimpinan

SANGATTA – Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) adalah program pelatihan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan para peserta, terutama mereka yang akan menjadi pengurus dalam organisasi. Tujuan utama LDK adalah untuk membekali peserta dengan keterampilan dan wawasan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif, baik di dalam organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari.

PT Karyanusa Ekadaya (PT KED) mendukung penuh kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) yang diselenggarakan SMP Karya Nusa Lestari, Kecamata Telen Kabupaten Kutai Timur, Rabu dan Kamis (30-31/10/24).

Kegiatan ini bertujuan mengembangkann karakter generasi muda dan menanamkan sikap kepemimpinan, kerjasama, serta tanggung jawab pada siswa yang tergabung dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Rizal Taufiq, Kepala Sekolah SMP Karya Nusa Lestari, mengatakan jika kegiatan ini memberikan bekal dasar yang diperlukan dalam kepemimpinan, yang diharapkan dapat menciptakan generasi pemimpin yang tangguh, adaptif, dan mampu membawa pengaruh positif bagi perusahaan serta komunitas di sekitarnya.

“Sebagai Kepala Sekolah, saya sangat mendukung kegiatan yang dapat mengembangkan potensi siswa dalam berorganisasi. Dengan LDK ini, kami berharap pengurus OSIS dapat semakin matang dalam menjalankan program-program sekolah,” jelas Rizal.

Pada kegiatan LDK yang melibatkan 32 siswa tersebut telah dilantik sebagai pengurus OSIS pada awal tahun ajaran 2024/2025. Berlangsung selama dua hari, rangkaian kegiatan ini meliputi pembekalan materi ruang, diskusi kelompok, kegiatan outbond, jalan sehat, serta sesi refleksi melalui pemutaran film bertema cyber bullying. Dengan kegiatan ini, SMP Karya Nusa Lestari berharap siswa dapat membangun karakter kepemimpinan yang tangguh serta kemampuan berorganisasi yang baik.

Pada hari pertama, kegiatan dimulai dengan berbagai materi ruang tentang manajemen organisasi dan prioritas, leadership, visi misi sekolah, serta peran OSIS yang dibawakan langsung oleh Kepala Sekolah, Rizal Taufiq, serta beberapa pemateri dari kepengurusan OSIS sebelumnya sebagai tutor. Malam harinya, peserta diajak menonton film berjudul Budi Pekerti yang mengangkat isu cyber bullying dan pengaruh media sosial. Setelah itu, dilakukan refleksi film bersama Guru Bimbingan Konseling, Irfan Nugroho, serta sesi renungan malam untuk membangun kesadaran diri siswa agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Hari kedua, peserta mengikuti jalan sehat dan kegiatan outbond yang menyenangkan dan bertujuan mempererat kerja sama antara anggota OSIS. Kegiatan ini disusun oleh tim OSIS dengan bimbingan dari tim guru dan pembimbing OSIS.

Fadilla Lestya Rusyanto, CSR PT KED, mengatakan jika perusahaan mendukung penuh kegiatan LDK ini sebagai upaya membentuk karakter kepemimpinan siswa yang kuat.

“Tanpa adanya sosok berjiwa kepemimpinan, suatu organisasi akan kurang termotivasi atau bersemangat dalam mencapai tujuannya. Kegiatan seperti ini sangatlah bagus, sehingga siswa memiliki bekal yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas di OSIS serta menjadi pemimpin di masa depan,” kata  Fadilla.

“LDK adalah bekal penting bagi siswa dalam mempersiapkan diri sebagai pemimpin di sekolah dan kelak di masyarakat,” tambah Kurnia Annisa, Pembimbing OSIS.

Dengan terlaksananya LDK ini, PT KED berharap agar generasi muda yang terlibat dalam OSIS, dapat terus mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kolaborasi yang solid. Kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan untuk mencetak generasi yang siap berkontribusi dalam dunia pendidikan dan menjadi kebanggaan masyarakat sekitar. (*)

Pjs Bupati Kutim Siapkan Sinergi Lintas Daerah

BONTANG – Penuh optimisme dan semangat sinergi, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) HM Agus Hari Kesuma (AHK), menyambangi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Kamis (31/10/2024) pagi.  Kunjungan silaturahmi di Hotel Bintang Sintuk, Kota Bontang ini bertujuan mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Agenda ini menjadi ajang kolaborasi lintas daerah guna memastikan pelaksanaan Pilkada yang damai, aman, dan demokratis, khususnya di wilayah perbatasan.

Kehadiran Agus disambut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Bontang Dasuki, didampingi sejumlah pejabat seperti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Ahmad Yani, Kepala Bagian Pemerintahan, Kabag Hukum, serta perwakilan Kesbangpol Bontang. Sekretaris Kota Bontang Aji Erlynawati, turut serta dalam pertemuan ini melalui sambungan daring Zoom.

Agus menjelaskan, salah satu tujuan utama kunjungan ini adalah memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menyukseskan pesta demokrasi. Terutama di wilayah Kampung Sidrap, yang berada di perbatasan Kutim dan Bontang. Menurutnya, komunikasi yang solid antara pemerintah daerah menjadi kunci utama kelancaran Pilkada.

“Kami datang untuk memastikan hak suara masyarakat dapat tersalurkan tanpa hambatan. Ini adalah komitmen kami demi mewujudkan Pilkada yang lancar dan bebas dari kendala teknis,” ujar Agus penuh tekad.

Agus menegaskan, kunjungan ini bukan sekadar membahas batas wilayah, tetapi lebih kepada upaya memastikan semua hak suara masyarakat di wilayah perbatasan dapat terlindungi.

“Kami tidak mempersoalkan siapa yang mendapat dukungan masyarakat. Yang utama, semua warga, khususnya di Kampung Sidrap, harus berpartisipasi dan tidak ada hak suara yang terabaikan,” ungkapnya.

Selain itu, Agus juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi tantangan Pilkada. Dengan koordinasi yang baik, menurutnya, segala potensi konflik dapat diminimalisir.

“Ini demi menjaga iklim demokrasi yang sehat dan harmonis,” tambahnya.

Di sisi lain, Asisten Pemkesra Kota Bontang Dasuki, menyatakan bahwa Pemkot Bontang telah mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebagaimana yang dilakukan pada pemilihan-pemilihan sebelumnya. Menurut Dasuki, Pemkot berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kondusivitas selama proses Pilkada berlangsung.

“Terkait Pilkada, kami terus menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif, sejalan dengan pengalaman pada pemilihan sebelumnya,” tutur Dasuki, menegaskan komitmen Pemkot Bontang untuk mengawal Pilkada dengan baik.

Dalam pertemuan ini, Dasuki juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas, terutama di Kampung Sidrap. Disampaikan komitmen Pemkot Bontang adalah menjalankan kewenangan dengan maksimal demi kelancaran Pilkada. Artinya Kampung Sidrap sebagai daerah perbatasan dengan Kutim harus tetap kondusif.

Kunjungan ini menunjukkan bagaimana keselarasan lintas daerah dalam mengawal proses demokrasi di tengah dinamika perbatasan. Harapan besar agar pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 dapat berjalan sesuai rencana, dengan hak demokrasi setiap warga tetap terlindungi. (kopi14/kopi3)

« Previous Page — Next Page »