Pemerintah Diminta Tertibkan Anak Jalanan dan Badut di Sangatta

SANGATTA – Maraknya anak jalanan, pengemis dan badut yang mulai banyak ditemukan di sepanjang jalan Yos Sudarso, Sangatta, Kutim menjadi perhatian berbagai pihak. Diharapkan, hal tersebut bisa segera ditertibkan, agar tidak mengganggu arus lalu lintas maupun yang lainnya.

Salah satu yang menyoroti kondisi tersebut anggpta DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan. Dia meminta kepada pemerintah untuk segera turun ke lapangan melakukan penertiban, sehingga masyarakat penyandang kesejaheraan sosial ini bisa diatasi dengan baik.

“Daerah ini kan punya instrument untuk pelaksanaan penertibaan. Seperti Satpol PP maupun Dinas Sosial. Diharapkan instansi teknis itu memiliki tanggung jawab untuk  segera melakukan tindakan yang baik dan bijak dalam menyelesaikan sosial tersebut,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Dikatakan, saat ini Kutim  sudah memiliki regulasi yang mengatur terkait penegakan menyangkut ketertiban umum, yakni Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2007. Sehingga dalam melakukan penertiban tidak ada masalah, lantaran landasan hukuknya sudah jelas.

Jika keberadaan anak jalanan, badut dan sebagainya terus dibiarkan dan tidak segera ditertibkan, Novel khawatir, menggangu pengguna jalan yang melintas. Atau mungkin terjadi kecelakaan di jalan, tentunya ada yang dirugikan, baik korban atau yang lainnya.

“Sudah tidak ada lagi alasan bagi mereka (pemerintah) untuk tidak bisa bekerja secara maksimal. Sebab, daya dukung anggaran kita saat ini juga sudah memadai. Terus apalagi alasanya,“ ucapnya.

Salah satu solusinya adalah, menurut Ketua DPC Partai Gerindra Kutim ini, membangunan rumah panti. Sehingga nantinya bisa menampung  dan membina penyandang kesejahteraan sosial, baik anak jalanan, pengemis, badut maupung gepeng. Selain itu, juga bsa menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melalui Balai Latihan Kerja (BLK), untuk dididik menjadi tenaga kerja terampil. Sehingga mereka tidak lagi di jalanan, namun bisa bekerja dengan baik.

“Nah, kembali lagi bagaimana keseriusan pemerintah dan rasa empati untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya yakin mereka (penyandang kesejahteraan sosial) pasti mau, lantaran yang saat ini mereka lakukan menjadi opsi terakhir, karena tidak ada pilihan lagi,” ujarnya. (adv)

Pengukuhan Camat Muaca Ancalong Dihadiri Anggota DPRD Kutim

MUARA ANCALONG – Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman mengukuhkan Camat Muara Ancalong (Ancol) Muhammad Aharun Al Rasyid, Senin (29/5/2023) dihadiri anggota DPRD Kutim Imam Turmuzi. Sejumlah undangan juga hadir pada acara tersebut.

“Mudah-mudahan pak camat dapat  mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan pembangunan agar lebih bagus lagi. Sehingga tingkat kesehateraan masyarakat bisa lebih baik lagi di masa mendatng,” pintanya.

Pengukuhan dilaksanakan di Lamin Datun, area kantor Camat Muara Ancalong. Turut hadir pada kesempatan itu, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa dan muspika serta masyarakat maupun undangan lainnya.

Usai menyaksikan pengukuhan Camat tersebut, anggota DPRD Kutim Imam Turmudzi ditemui awak media menyampaikan, pihaknya menaruh harapan besar kepada Camat yang baru dikukuhkan tersebut. Ia berharap camat ini bisa terus intensif mengawal pembangunan di salah satu kecamatan tertua di Kutim ini.

Dia sangat terbuka kepada masyarakat dan Camat untuk selalu berkomunikasi dengan baik. Jika ada yang perlu dibantu, silakan untuk berkomunikasi, dia siap untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Muara Ancalong melalui lembaga legislatif.

Sehingga harapan warga dan pihak yang mendukung bisa merasakan semangat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, Imam mengatakan untuk mendukung pembangunan di Muara Ancalong. Sala satu dukungannya adalah, ia telah memberikan program sepuluh paket untuk tahun ini saja.

“10 paket itu untuk peningkatan ekonomi di Muara Ancalong, infrastruktur kesejahteraan sosial,” ungkapnya.

Dikatakan, paket itu sebagai salah satu wujud kepeduliannya untuk pembangunan dan kemajuan di Kecamtan Muara Ancalong. Sebagai wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan di kawasan pedalaman Kutim, dia memiliki rasa tanggung jawab moral, untuk ikut memajukan daerah tersebut. (adv)

Tenaga Honorer di Kutim Masih Dibutuhkan

SANGATTA– Anggota DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan mengatakan, pada dasarnya keberadaan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan, khusunya di Kutai Timur (Kutim) masih dibutuhkan, untuk membantu memberikan pelayanan kepada masayarakat. Namun, perlu adanya landasan dan perhitungan yang tepat.

“Perlu adanya suatu sistem maupun ramuan yang efektif, efisien dan transparan, tentunya, tidak melanggar regulasi yang sudah ada, agar kehadiranya bisa memberikan dampak maksimal dalam pelayanan,” ujarnya.

Politisi sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kutim ini juga tidak menampik, saat ini, jumlah pegawai dengan status tenaga honorer cukup banyak. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM)  berjumlah 6.168 orang, tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Kutim.

“Faktanya, kita tidak bisa pungkiri. Kutim masih memerlukan tenaga honorer. Hanya saja, kebutuhan mereka (tenaga hononer) harus kita hitung dan perlu dievaluasi sesuai kebutuhan,  agar keberadaannya bisa efektif,” imbuhnya.

Anggota komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kutim ini menambahakan, alasan pemerintah daerah diminta perlu melakukan evaluasi bagi tenaga honorer bukan tanpa sebab. Alasannya, faktanya di lapangan masih banyak ditemukan tenaga honorer yang hanya hadir untuk mengisi absensi kemudian pulang. Bahkan, ada yang datang cuma memanfaatkan fasilitas tempat ia bekerja untuk keperluan pribadinya saja. Contohnya bermain game online menggunakan wifi kantor.

“Untuk apa daerah keluarkan anggaran kalau mereka (tenaga honorer) tidak bekerja. Nah, kita mau bahwa mereka yang bekerja diapresiasi karena melaksanakan kewajibannuya dengan baik, ya kan,” ujarnya. (adv)

Pemkab Diminta Maksimalkan Peran RPH

SANGATTA– Anggota DPRD Kutim Faizal Rachman meminta kepada  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim agar bisa memakasimalkan peran Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Menurutnya RPH memiliki potensi besar untuk mencetak keuntungan guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya lihat, masih belum dimanfaat secara baik, padahal kita tahu kebutuhan daging di Kutim ini cukup besar“ ujarnya.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kutim ini,menambahkan, untuk meningkatkan potensi PAD tersebut, pemerintah melalui Dinas terkait bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarkat yang memiliki jenis usaha peternakan.  Ia melihat banyak masyarakat memotong hewan ternaknya bukan di RPH. Hal ini yang perlu diketahu sebabnya seperti lokasi yang jauh atau ada hal lainnya.

Selain untuk meningkatkan sumber PAD, keberadaan RPH yang berada di jalan poros Sangatta-Bengalon itu, sangat penting, guna memastikan hewan ternak yang dipotong memiliki jaminan sebagai bahan makanan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta memiliki kualitas yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

“Disana (RPH) pasti diawasi oleh dokter hewan. Jadi bisa juga mengantisipasi dan mencegah apabila ada hewan berpotensi menularkan penyakit ke masyarakat,” imbuhnya.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, berharap pemerintah mengatur dan menyiapkan regulasi yang bisa mengajak warga dan masyarakat serta pelaku usaha peternakan, untuk  mau memotongkan hewan difasilitas milik pemerintah daerah. Selain untuk memastikan keamanan dan kelayakan bahan makanan yang akan dikonsumsi, tentunya bisa menambah pundi-pundi PAD bagi daerah. (adv)

Agus : Angaran Pokir Bisa untuk Suport Sektor Pertanian

SANGATTA – Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Agusriansyah Ridwan mengatakan, untuk mendukung kemajuan sektor pertanian dan meningkatkan perekonomian petani, anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) bisa diarahkan ke sektor pertanian.

“Terutama infrastruktur pertanian, meski sektor lain juga tetap diakomodir,” kata Agusriansyah Ridwan, Senin (29/5/2023).

Ia sepakat terkait anggaran pokir dewan bisa untuk mensuport sektor pertanian, seseuai daerah pemilihan. Langkah ini sangat tepat, karena selain bisa langsung dirasakan masyarakat, juga dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Salah satu contohnya di sektor pertanian maupun kesehatan.

Dia mengaku setuju dan sependapat dengan pemerintah, jika alokasi anggaran Pokir dewan untuk mensuport masyarakat di sektor pertanian atau kesehatan. Sehingga masyarakat bisa lebih meningkat kesejahteraanya jika memperoleh suport dari anggaran pokir tersebut.

“Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Dinas Pertanian memang mempunyai Mandatorium Standing untuk presentasenya yang sesuai dengan amanah pemerintah pusat, kita akan Support,” ujarnya,

Agusriansyah memaparkan diperlukan grand desain bagaimana membuat identifikasi permasalahan infrastruktur mulai dari jalan usaha tani, irigasi, bibit sampai pemberian alat bantu usaha tani bisa tetap sasaran  sebagai daya dukung pertanian yang ada di Kabupaten Kutai Timur.  Pemetaan terkait anggaran harus juga disiapkan baik melalui APBD, Dana CSR maupun melalui APBD Provinsi.

Terkait pemasaran menurutnya, penguatan dari sektor internal dengan menggandeng berbagai pihak. Baik pemerintah maupun swasta (perusahaan) sangat diperlukan guna membantu para petani memasarkan hasil pertaniannya.

“Harusnya sudah mulai dilakukan komunikasi dengan daerah lain (Kabupaten/Provinsi) yang masih kekurangan beras. Sehingga nantinya pemasaran hasil produksi pertanian bisa terjamin setiap panen dan petani tidak mengalami kesulitan menjual produknya,” katanya. (adv)

« Previous Page — Next Page »