Pemerintah Diminta Serius Turunkan Angka Stunting

SANGATTA – Data stunting di Kabupaten Kutai Timur cukup tinggi. Hal ini perlu dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan  karena menyangkut kesehatan dan kehidupan generasi penerus bangsa di masa mendatang.

“Kita harus perhatian serius masalah stunting ini. Sebab, jika tidak diatasi dengan baik dan serius, masa depan anak-anak menjadi generasi penerus bangsa aka terhambat,” kata anggota DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan, Senin (29/5/2023).

Dia berharap, Dinas Kesehatan bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalin kerjasama untuk memperhatikan masalah stunting secara serius.

Sebenarnya, menurut politi Partai Gerindra ini, masalah kesehatan bukan hanya itu. Masih banyak yang perlu dibahas bersama, sehingga peningkatan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Pihaknya berharap, petugas kesehatan sering-sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terkait stunting tersebut. Demikian juga masalah kesehatan yang lain.

Sedangkan terkait pengalokasian kepesertaan kesehatan masyarakat di BPJS, juga harus diperhatikan. Sebab, masyarakat yang kurang mampu sudah selayaknya memperoleh jaminan kesehatan dari pemerintah.

Untuk itu, Dinas Sosial Kutim agar dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pengalokasian BPJS kepada pihak yang berhak memprolehnya, sehingga tidak ada kendala yang dihadapi penerima BPJS.

Beberapa waktu lalu, lembaga wakil rakyat melalui panitia khusus juga merekomendasi hal yang sama.

Seperti disampaikan ketua Pansus David Rante ketika menyampaikan laporan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diminta memperhatikan masalah stunting. Kemudian Dinas Sosial agar dapat berkoordinasi dan memperhatikan masalah pengalokasian BPJS kepada pihak yang berhak sehingga tidak ada kendala yang dihadapi penerima BPJS. (adv)

Faizal : Tahun Ini SD Filial Pengadan akan Dibangun Tiga Ruang Baru

SANGATTA – Pelajar Sekolah Dasar (SD) filial di Desa Pengadan Km 26 yang menginduk SD 002 Karangan, tahun ini bakal dibangun tiga ruang kelas baru. Sebab, ketika dia melakukan reses dan melihat lokasi itu sangat memprihatinkan sekali.

“Alhamdulillah, tahun ini akan dibangun tiga ruang kelas baru di sana. Saya bersyukur pemerintah telah memperhatikan hal ini,” ujar anggota DPRD Kutim Faizal Rachman, Senin (29/5/2023).

Saat, dia melakukan reses ke kecamatan Karangan dan melihat SD filial di Pengadan itu. Sepulang dari reses, dia berusaha maksimal agar sekolah itu bisa dibangun dengan baik.

“Kondisinya sangat memprihatinkan sekali bangunan sekolah yang dipakai. Sebab, masih menggunakan bangunan eks perusahaan,” kata anggota Komisi B DPRD Kutim yang membidangi Perekonomian dan Keuangan ini.

Faizal Rachman terus mendrong kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk meningkatkan pembangunan ifrastruktur pendidikan. Sebab, ketika dia melakukan reses di Kecamatan Karangan, ada sebuah sekolah dasar filial yang kondisinya sangat memprihatinkan.

“Kita dorong agar pemerintah terus meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya memberikan fasilitas sapras pendidikan yang memadai, agar kita bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain,” ujar Faizal.

Disisi lain, anggota legislatif hanya mengusulkan kegiatan berdasarkan masukan maupun aspirasi dari masyarakat. Tentunya melalui mekanisme yang benar dan tidak menyalahi aturan yang ada, seperti penginputan melalui SIPD oleh pemerintah.

“Kita tidak  berbicara uangnya. Yang kita usulkan atau masukan dalam SIPD itu program atau  daftar inventarisasi masalah. Sedangkan yang akan menyelesaikannya pemerintah,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini. (adv)

Hepnie: Saya Tak Setuju Otonomi di Provinsi

SANGATTA – Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur terkait pelaksanaan otonomi daerah, dinilai merugikan kabupaten dan kota. Sebab, kewenangannya diambil alih ke pemerintah provinsi.

“Terus terang saya tidak setuju dengan pelaksanan otonomi sekarang, karena sentralisasi di provinsi. Kabupaten dan kota sudah tidak diberi kewenangan lagi. Saya berharap, pelaksanaan otonomi dikembalikan ke daerah atau kabupaten/kota seperti dulu,” kata anggota DPRD Kutim Hepnie Armansyah.

Setelah otonomi berada di provinsi, hampir semua perijinan juga berada di pemerintah provinsi. Sebagai contoh terkait ijin tambang batubara dan sebagainya, berada dalam kewenangan provinsi.

Demikian juga kewenangan lainnya, seperti kelautan. “Sekarang Kabupaten yang berbatasan langsung dengan laut, seperti Kutim, tidak lagi memiliki kewenangan terkait kelautan. Terlebih masalah perizinan. Kabupaten hanya mengurusi terkait perikanan semata. Itu pun juga terbatas.

“Kewenangan laut kabupaten yang sebelumnya 0,4 mil, sekarang 0 mil. Sedangkan 12 mil dari bibir pantai itu sekarang merpakan kewenangan provinsi. Sedangkan potensi perairan laut di Kutim itu sangat besar sekali,” ujar Hepnie.

“Kewenangan tersebut sudah berpindah ke Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi. Kita kebanyakan perikanan air tawar dan saya kira itu kebijakan negara,” tambahnya.

Dikatakan, setelah otonomi di tingkat provinsi, beberapa kewenangan tingkat kabupaten tidak ada lagi. Sehingga daerah hanya sebagai pelaksana dalam hal pemerintahan.

Seharusnya menuru politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, kabupaten/kota masih diberikan kewenangan dengan baik. Jika dikhawatirkan terjai penyimpangan, tentunya ada pengawasan bisa lebih diperketat lagi.

“DPRD akan merasa senang, jika kewenangan otonomi dikembalikan ke daerah seperti semula. Kami akan selalu siap melakukan pengawasan kepada pemerintahan yang ada,” katanya.

Apabila pelaksanaan otonomi tetap di provinsi atau pusat, dia pesimis kabupaten Kutim akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depannya. Sebab, selama ini daerah hanya bergantung kepada Dana Bagi Hasil (DBH). Bahkan hampir 80 persen dana APBD berasa dari DBH.

Pelaksanaaan otonomi daerah (Otda) yang semula berada di kabupaten dan kota, kini sudah beralih ke provinsi dan pusat. Hal ini sangat membawa dampak terhadap perkembangan dan pelaksanaan berbagai hal. (adv)

Novel : Pesta Budaya Bengen Lepek Majeu Bisa Tarik Wisatawan

SANGATTA – Pelaksanaan pesta budaya Bengen Lepek Majeu di Desa Rindang Benua, jalan Poros Sangatta-Bontang, Sangatta Selatan, Sabtu (27/5/2023) berlangsung meriah. Kegiatan itu dinilai cukup bagus dan bisa menarik wisatawan.

Penilaian itu disampaikan anggota DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan juga turut menyaksikan acara tersebut. Sebab, di Kutim ini banyak memiliki budaya dan perlu terus dilestarikan.

“Kita berharap, dengan keberagaman yang kita miliki, salah satunya melalui pesta budaya Bengen Lepek Majeu bisa menarik wisatawan. Baik lokal maupun mancanegara, untuk berkunjung ke Kutim,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Kegiatan ini menurut Novel, dilaksnaakan masyarakat Suku Dayak Kenyah, sebagai wujud rasa syukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME), setelah menyelesaikan proses panen padi.

Dia mengapresiasi kegiatan Bengen Lepek Majeu tersebut. Sebab, selan mengucapkan rasa syukur, pesta budaya itu sebagai salah satu upaya untuk melestarikan dan mempertahankan adat istiadat warisan para leluhur, khususnya warga suku Dayak Kenyah yang ada di Kutim.

Dikatakan, acara itu menampilkan nilai-nilai kebudayaan berupa tari-tarian. Ini menjadi kebanggan karena menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki Kutim.

Kegiatan itu juga turut di hadiri Bupati Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Ketua Adat Kenyah Kaltim, Ajang Kedung.

Sebelumnya, Bupati Kutim, Ardiansyah memberikan apresiasi kepada seluruh warga khusunya masyarakat suku Dayak Kenyah, yang hingga saat ini, masih mempertahankan dan melestarikan adat budaya warisan leluhur. Salah satunya dengan melaksana acara Bengen Lepek Majeu (dalam bahasa Indonesia berarti pesta panen).

“Saya kira ini tepat, kalau Desa Rindang Benua dijadikan sebagai desa budaya. Karena posisinya persis di pintu masuk ibu kota Kabupaten, seperti di Samarinda ada kampung budaya Pampang,” tuturnya. (adv)

Warga Usulkan Jalan Desa Hingga Alat Pertanian

SANGATTA – Anggota DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan mengatakan, ketika melakukan reses di daerah pemilihan (Dapil) beberapa waktu lalu, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat.

“Usulan masyarakat cukup bayak. Namun kita harus bisa menyerap dengan baik dan menyeleksi sesuai skala prioritas dan alokasi anggaran pemerintah yang tersedia. Sebab, pembangunan harus dilaksanakan dengan merata,” kata Novel, pangilan akrab politisi Partai Gerindra ini, Sabtu (27/5/2023).

Djelaskan, beberapa usulan yang disampaikan masyarakat daerah Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung dan Bengalon itu antara lain, jalan poros desa, pengadaan alat olahraga, pembuatan drainase. Kemudian pengadaan alat dan sarana prasarana pertanian.

Dijelaskan Novel, kegiatan reses ini sangat penting dan strategis. Pasalnya reses ini merupakan media dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung kepada anggota DPRD Kutim, yang merupakan wakil rakyat.

“Hasil kunjungan setelah reses ini sangat penting. Sebab, merupakan dokumen resmi dan diharapkan sebagai masukan kepada pihak eksekutif dalam memberdayakan kabupaten Kutim sebagai daerah otonomi yang luas. Serta bertanggung jawab sejalan dengan visi misi menata kutim sejahtera untuk semua,” ujarya.

Melihat berbagai ragam usulan yang disampaikan masyarakat tersebut, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkannya agar bisa terealisasi di masa mendatang.

Dikatakan, Dapil dua bukan hanya dirinya. Sebab, masih banyak anggota dewan lainnya yang juga akan ikut berjuang bersama-sama untuk bisa merealisasikan usulan masyarakat tersebut. (adv)

« Previous Page — Next Page »