Masyarakat Diajak Perangi Peredaran Narkoba

SANGATTA– Peredaran narkoba semakin memprihatinkan. Sebab, sasarannya juga beragam, mulai anak-anak. Untuk itu, masyarakat diajak memerangi peredaran narkoba tersebut.

Ajakan itu disampaikan anggota DPRD Kutim Sian Geah, lantaran dia melihat korban penyalahgunaan narkoba cukup memprihatinkan. Salah satunya bisa melaporkan ke pihak berwajib, jika ada anggota keluarganya yang menjadi korban, untuk segera dilakukan rehabilitasi, agar terbebas dari obat terlarang tersebut.

Dia mengaku prihatin, lantaran hingga saat ini masih marak terjadinya penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan anak muda di wilayah Kutim. Bahkan belum semuanya ditangani dengan baik oleh aparat berwenang maupun masyarakat sendiri.

“Sebagian masyarakat banyak yang belum tau, kalau di Kaltim sudah ada Balai Rehabilitasi punya BNN yang ada di Tanah Merah, Samarinda dan itu gratis,“ ujar politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, Sabtu (27/5/2023).

Selain itu, dia berharap orang tua dan pemerintah setempat ikut berperan aktif dalam membantu memberikan edukasi serta pemahaman terkait bahaya narkoba, dengan harapan, agar tidak semakin banyak korban yang berjatuhan akibat penyalahgunaan obat terlarang tersebut.

Di sisi lain, peran aparat penegak hukum juga harus lebih ditingkatkan dan pro aktif, dengan terus memberikan sosialisai ke masyarakat. Sebab, para pengedar barang haram itu, memiliki beragam cara untuk mengedarkan narkoba, khusunya di kalangan muda.

“Memerangi narkoba harus dengan langkah bersama, masyarakat, penegak hukum serta para penggiat anti narkoba,“ ujarnya. (adv)

Masih Banyak Sekolah di Kutim Belum Terakreditasi

SANGATTA–  Masih banyaknya sekolah di Kutim yang belum terkareditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN), diharapkan pemerintah memperhatikan hal itu dengan baik. Salah satunya infrastruktur pendidikan dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya.

Pernyataan itu disampaikan anggota DPRD Kutim Yan, terkait masalah dunia pendidikan di daerah ini. Dikatakan, sudah saatnya pemerintah terus berbenah diri membenahi dunia pendidikan secara serius.

Selama ini menurut pengamatannya, masih banyak sekolah di seluruh Kutim yang belum memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN).

“Hal itu disebabkan belum meratanya infrastruktur sekolah,” kata Yan, politisi Partai Gerindra ini, Jumat (26/5/2023).

Guna memperoleh akreditasi tersebut, pemerintah harus terus meningkatkan infrastruktur pendidikan. Sebab, infrastruktur menjadi salah satu persyaratan sekolah mempeorleh akreditasi.

Dikatakan, saat ini Kutim memiliki anggaran yang cukup memadai. Sehingga wajar jika sekolah-sekolah diperbaiki ifrastrukturnya dengan baik. Dengan demikian, diharapkan semua sekolah nantinya memperoleh akreditasi dari BAN.

Lebih jauh, Ketua Komisi D DPRD Kutim ini menjelaskan, terkait akreditasi, banyak faktor yang  menjadi dasar untuk penilaian sekolah tersebut, untuk mendapatkan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), diantaranya daya dukung infrastruktur yang memadai yang dimiliki oleh masing-masing sekolah.

“Bagaimana kondisi ruang kelas, jumlah kamar mandi apakah sesuai dengan jumlah siswa, termasuk tata letaknya semua ada standarnya, kantin sehat, ruang UKS dan perpustakaan, termasuk dokumentasi kegiatan yang dilakukan sekolah, karena itu mempengaruhi penilaian dari mereka (BAN), ” ujarnya.

Untuk diperlukan adanya langkah kongkret yang perlu diambil oleh pemerintah agar permasalahan tersebut bisa segera teratasi, sehinga target terkait akreditasi bagi seluruh satuan pendidikan bisa segera tercapai.

Menurutnya, permasalahan dunia pendidikan tidak hanya cukup sampai di situ. Pria yang sebelumnya pernah mengabdi sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah di Kecamatan Telen ini, membeberkan, Sumber Daya Manusia  (SDM) tenaga pendidik juga menjadi kendala di Kabupaten yang memiliki slogan “Tuah Bumi Untung Banua” ini. Hingga saat ini masih ada sekolah yang belum terakreditasi.(adv)

DPRD Kutim Sosper Perda  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Sangatta Utara

SANGATTA – Guna memberikan pemahaman kepada semua elemen masyarakat, DPRD Kutim terus melakukan sosialiasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2022, tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Hal ini penting, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Salah satu contoh adalah, anggota DPRD Kutim yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1, menggelar sosialisasi Perda tersebut, di desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kamis (25/5/2023).

Menurut salah seorang anggota DPRD Kutim yang ikut hadir dalam Sosialiasi Perda itu, Hasbullah Yususf mengatakan, Sangatta merupakan salah satu daerah untuk mencari kerja dari beberapa pendatang.

“Sangatta ini adalah miniatur Indonesia. Mau suku apa saja, ada di Sangatta ini dan semuanya ada. Semua juga cari sesuap nasi,” ucap Hasbullah.

Pada kesempatan tersebut Hasbullah Yusuf mengatakan sosperda ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan, khususnya bagi pekerja dan pencari pekerja agar tidak terjadi konflik dengan perusahaan.

Acara tersebut dihadiri beberapa anggota DPRD Kutim seperti Hasbullah Yusuf, David Rante, Muhammad Amin, Ramadhani, Basti Sangga Langi, Anjas, Yusuf T Silambi. Turut hadir Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrssi (Disnakertrans) Kutim, Pitter Buyang unsur Muspika Sangatta Utara, beberapa organisasi buruh serta lainnya.

Sedangkan, Pitter Buyang mengutarakan yang terjadi sampai kini di beberapa perusahaan adalah terkait tranparansi dan proses rekrutmen. Sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan bahwa apakah itu melalui proses Disnakertrans atau tidak.

“Ini sudah bukan barang rahasia umum lagi, sehingga memunculkan pertanyaan bahwa banyak anak-anak kita yang tidak terakomodir,” katanya.

Dikatakan, peraturan daerah (Perda) sudah tertulis bahwa perusahaan harus melaporkan ke Disnakertrans dan itu sudah berjalan beberapa perusahaan. Tapi, lanjut dia, masih ada beberapa perusahaan belum melakukan perekrutan secara transfaran. Sebab Disnakertrans belum mampu mengidentifikasi semuanya. (adv)

Sesuai Perda, Tenaga Kerja Harus Miliki KTP Kutim

SANGATTA – Semua tenaga kerja yang bekerja di perusahaan di Kutim, diharapkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kutim. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2022, tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

“Mau kerjanya sudah lama atau sebentar, wajibnya adalah harus ber KTP Kutim, sekalipun karyawan lama harus berdomisili Kutim,” ujar anggota DPRD Kutim Sayid Anjas.

Bagi perusahaan yang tidak mengindahkan regulasi akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 10 juta per orang. Oleh karena itu, jika dalam satu perusahaan makin banyak orang yang belum pindah domisili maka semakin besar juga denda yang diberikan.

“Jika 10 orang tanpa identitas, maka berapa banyak biaya yang dibebankan ke perusahaan,” tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan maksud dan tujuan dari pindah domisili tersebut adalah untuk menyelamatkan pajak agar tidak dialihkan ke daerah domisili asal pekerja. Sedangkan yang bersangkutan sudah bekerja di wilayah Kutim.

“Pajak ini berdampak ke PAD kita akan bertambah. Belum lagi apabila membeli kendaraan pajaknya kan ke Pemprov Kaltim dan kita juga bisa menikmatinya,” imbuhnya.

Dijelaskan, apabila masih ber KTP dari daerah asal, hendaknya dipindahkan untuk ber KTP di Kutim. Sebab, jika tidak, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang telah ditetapkan tersebut.

“Dalam Perda tersebut jelas disebutkan, baik tenaga kerja yang baru masuk maupun yang sudah lama bekerja, harus ber-KTP Kutim. Makanya kami dari dewan terus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tersebut,” kata Sayid Anjas.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pencantuman KTP bagi tenaga kerja di Kutim tersebut, dimaksudkan agar memudahkan dalam melakukan pemantauan data tenaga kerja dan jumlah penduduk di kabupaten ini.

Sayid Anjas menjelaskan, apabila memiliki KTP Kutim akan memberikan banyak manfaat bagi para pekerja di daerah ini. Dengan memiliki identitas resmi yang terkait dengan wilayah Kutim, pekerja akan dapat lebih terlibat dalam berbagai program pembangunan dan mendapatkan akses lebih baik ke layanan publik. (adv)

Sangatta Jadi Sasaran Pencari Kerja

SANGATTA – Kota Sangatta yang merupakan ibukota kabupaten Kutai Timur (Kutim), menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar. Daerah ini menjadi salah satu daerah untuk mencari kerja bagi pendatang.

Pernyataan itu disampaikan anggota DPRD Kutim H Hasbullah Yusuf, ketika melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) nomor 1 tahun 2022, tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan di aula kantor Desa Sangatta Utara, Kamis (25/5/2023).

“Sangatta adalah miniatur Indonesia. Mau suku apa saja, ada di Sangatta ini dan semuanya ada. Semua juga cari sesuap nasi,” ucap Hasbullah.

Pada kesempatan tersebut Hasbullah Yusuf mengatakan sosperda ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan, khususnya bagi pekerja dan pencari pekerja agar tidak terjadi konflik dengan perusahaan.

Acara tersebut dihadiri beberapa anggota DPRD Kutim seperti Hasbullah Yusuf, David Rante, Muhammad Amin, Ramadhani, Basti Sangga Langi, Anjas, Yusuf T Silambi. Turut hadir Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrssi (Disnakertrans) Kutim, Pitter Buyang unsur Muspika Sangatta Utara, beberapa organisasi buruh serta lainnya.

Sedangkan, Pitter Buyang mengutarakan yang terjadi sampai kini di beberapa perusahaan adalah terkait tranparansi dan proses rekrutmen. Sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan bahwa apakah itu melalui proses Disnakertrans atau tidak.

“Ini sudah bukan barang rahasia umum lagi, sehingga memunculkan pertanyaan bahwa banyak anak-anak kita yang tidak terakomodir,” katanya.

Kemudian, kata dia, di dalam peraturan daerah (Perda) sudah tertulis bahwa perusahaan harus melaporkan ke Disnakertrans dan itu sudah berjalan beberapa perusahaan.

Tapi, lanjut dia, masih ada beberapa perusahaan belum melakukan perekrutan secara transfaran. Sebab Disnakertrans belum mampu mengidentifikasi semuanya. (adv)

« Previous Page — Next Page »