Pramuka Dorong Pengembangan Minat Generasi Muda Lewat Beragam Jalur Saka

Tenggarong – Kepala Bidanga Kepramukaan Dispora Kutai Kartanegara (Kukar) Novan Solihin menilai gerakan Pramuka semakin relevan sebagai ruang pembinaan minat generasi muda, karena aktivitasnya kini merambah berbagai sektor seperti wisata, pendidikan lingkungan, hingga konservasi.

Ia mengatakan bahwa kepramukaan tidak lagi dipahami sebatas baris-berbaris, melainkan wadah pembentukan karakter yang dapat diterapkan secara luas.

Novan pun menjelaskan, pengalaman lapangan yang diperoleh anggota Pramuka menjadi nilai utama yang membuat kegiatan ini dekat dengan kebutuhan masyarakat.

“Ada banyak ruang yang bisa diisi, seperti pariwisata, konservasi alam, sampai pendidikan lingkungan,” ujarnya. Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, keterlibatan lintas sektor memberi dampak nyata karena mengasah kemandirian dan kepedulian sosial.

Pembinaan minat itu dilakukan melalui Satuan Karya atau Saka, yang menyediakan pilihan kegiatan sesuai potensi daerah.

Mulai dari Saka Bhayangkara, Dirgantara, Wana Bakti, Bahari, dan Wira Kartika menjadi beberapa jalur yang aktif, diikuti Saka Bakti Husada, Widya Budaya Bakti, serta Saka Pariwisata yang mendukung sektor wisata. Setiap Saka memiliki fokus berbeda sehingga anggota dapat mendalami bidang yang diminati.

Di samping itu, Saka Kencana, Taruna Bumi, dan Kalpataru membuka peluang pembinaan di bidang kesehatan, pertanian, hingga lingkungan hidup. Novan menilai perhatian terhadap Saka perlu diperkuat karena jalur tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan potensi generasi muda.

“Saka itu bukan pelengkap, tapi pintu bagi Pramuka untuk berkembang sesuai potensi masa depan,” tegasnya. (Adv/Dispora Kukar/Rd)

Distribusi Bantuan Gratispol Dimulai di SMK Negeri 7 Samarinda

SAMARINDA – Program bantuan perlengkapan sekolah Gratispool resmi mulai didistribusikan kepada siswa SMK Negeri 7 Samarinda, Rabu (3/12/2025).  Distribusi perdana ini ditujukan untuk memperkuat pemerataan fasilitas belajar bagi siswa, khususnya peserta didik baru.

Pada tahap pertama, bantuan baru diberikan kepada tiga kelas atau sekitar 34 sampai 35 siswa per kelas. Sementara secara keseluruhan, terdapat 273 siswa yang tercatat sebagai penerima di SMK Negeri 7 Samarinda. Distribusi dilakukan bertahap untuk memastikan ketepatan data, kecocokan ukuran barang, dan kelengkapan item.

“Hari ini pembagian Gratispool di SMK 7 sudah berjalan. Total penerima ada 273 siswa, tapi karena pembagiannya bertahap, hari ini baru tiga kelas dulu,” jelas Ketua Unit Produksi (UP) SMK Negeri 7 Samarinda, Winarti.

Bantuan yang diterima siswa mencakup sejumlah perlengkapan sekolah, di antaranya sepatu, seragam putih abu, tas, topi, dasi, kaos kaki, hingga sabuk. Namun, beberapa item masih menunggu distribusi susulan karena kendala ukuran dan ketersediaan barang.

“Secara umum sudah terdistribusi, hanya saja beberapa item menyusul karena ukurannya belum tersedia, contohnya sepatu,” tambahnya.

Proses distribusi di lapangan sempat menghadapi tantangan teknis, terutama saat mengelompokkan seragam berdasarkan gender. Hal ini membuat panitia harus melakukan pengecekan ulang agar setiap siswa menerima perlengkapan sesuai kebutuhan.

Tantangan yang dihadapi menentukan seragam laki-laki dan perempuan. Ada yang tertulis perempuan ternyata laki-laki sehingga harus dilakukan cek dua kali.

“Kalau ada barang yang tidak tersedia, kami lingkari untuk laporan dan distribusi susulan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kelas X TJKT 2, Caca, mengatakan pembagian dilakukan berdasarkan jurusan dan berlangsung bertahap.

“Pembagiannya berdasarkan jurusan. Hari ini tiga kelas dulu, sisanya menyusul besok. Untuk kelas saya ada 34 siswa penerima,” ujarnya.

Sebelum distribusi berlangsung, pihak sekolah lebih dulu melakukan pendataan saat siswa baru masuk. Pendataan dilakukan oleh siswa bersama orang tua untuk memastikan ketepatan data penerima dan ukuran perlengkapan yang dibutuhkan.

Menurut Winarti, sistem pendataan ini menjadi dasar dalam pendistribusian agar bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan siswa.

Winarti berharap program ini tidak berhenti pada tahun ini, melainkan berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi kualitas perlengkapan yang diterima siswa.

“Harapannya ke depan program seperti ini terus berlanjut, tidak hanya sampai di sini. Untuk kualitas barang, saya lihat bagus sesuai yang dijanjikan pemerintah,” pungkasnya.

Program Gratispol merupakan langkah pemerintah untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh perlengkapan sekolah secara merata tanpa menanggung biaya tambahan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 65.004 siswa baru dari 447 sekolah (SMA/SMK/SLB negeri maupun swasta) akan menerima atribut sekolah gratis, mencakup seragam, tas, sepatu, dan perlengkapan penunjang lainnya. Penyalurannya dijadwalkan mulai akhir November dan diperkirakan rampung hingga akhir Desember. (intan)

Gratispol Jadi Penyelamat di Tengah Tingginya Tekanan UKT

SAMARINDA – Fenomena meningkatnya lulusan SMA yang batal melanjutkan kuliah kembali menempatkan isu akses pendidikan sebagai perhatian utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di tengah tekanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terus menjadi keluhan masyarakat, Pemprov menegaskan perlunya intervensi yang lebih kuat agar generasi muda tidak kehilangan kesempatan menempuh pendidikan tinggi.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan laporan mengenai calon mahasiswa yang mengurungkan niat kuliah karena tidak mampu membayar UKT datang dari berbagai daerah. Situasi ini disebutnya sebagai alarm sosial yang harus segera ditangani.

“Banyak laporan mengenai calon mahasiswa yang membatalkan rencana studi akibat keterbatasan biaya,” ujarnya, Rabu (3/12/25).

Menurunya, kondisi tersebut memperlihatkan, beasiswa formal saja tidak cukup agar mengimbangi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap dukungan pendidikan. Karena itu, program Gratispol kembali ditegaskan sebagai instrumen strategis Pemprov agar mencegah gelombang putus kuliah.

“Tidak sedikit calon mahasiswa yang terpaksa mundur karena UKT. Melalui Gratispol, situasi itu berusaha kami atasi,” katanya.

Program Gratispol mulai diterapkan sejak 2025 dengan menyasar mahasiswa semester pertama. Tahun 2026, pemerintah merencanakan perluasan penerima hingga mahasiswa semester akhir, agar mereka yang hampir menyelesaikan studi tidak terhenti di tengah jalan akibat kendala biaya.

Syarat penerima dibuat sederhana, mahasiswa wajib memiliki KTP Kaltim dan berdomisili minimal tiga tahun. Skema ini berlaku pada perguruan tinggi negeri maupun swasta, sehingga jangkauannya lebih luas.

Ia juga meminta perguruan tinggi mempercepat verifikasi data penerima agar mahasiswa tidak tertunda dalam memperoleh pembebasan biaya kuliah.

“Mohon verifikasi segera diselesaikan agar mahasiswa dapat memperoleh manfaat kuliah tanpa biaya,” tegasnya.

Pemprov meyakini Gratispol mampu menjadi penyangga utama akses pendidikan, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Kaltim. Dengan meningkatnya jumlah lulusan yang terbantu masuk perguruan tinggi, pemerintah berharap angka putus kuliah dapat ditekan secara signifikan dan pembangunan daerah memiliki fondasi generasi muda yang lebih terdidik. (adv/diskominfokaltim/yud)

Pemprov Utamakan Honorer Senior pada Seleksi PPPK

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan, penataan tenaga honorer akan difokuskan pada mereka yang telah lama mengabdi sebagai tulang punggung pelayanan publik. Komitmen tersebut menjadi bagian dari strategi besar memperkuat birokrasi, meski ruang fiskal daerah sedang mengalami pengetatan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menuturkan, honorer dengan rekam jejak puluhan tahun menjadi prioritas dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kontribusi mereka selama bertahun-tahun menjadi alasan utama agar keberlanjutan peran mereka di pemerintahan tetap terjaga.

“Honorer dengan masa pengabdian panjang akan kami prioritaskan dalam PPPK,” tegas Rudy, Selasa (2/12/25).

Ia mengakui, keputusan kelulusan berada sepenuhnya di tangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun setelah kelulusan, Pemprov wajib menanggung seluruh biaya gaji melalui APBD. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja agar penataan pegawai tetap sejalan dengan kemampuan fiskal.

Ia menjelaskan, kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi bagian dari filosofi pembangunan Kaltim yang tercantum dalam agenda Jospol. Penguatan layanan pemerintahan dan pelayanan publik disebut sebagai komponen utama, khususnya pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.

“Penyesuaian anggaran ini untuk memastikan pelayanan publik dapat terus berjalan,” ujarnya.

Di tengah pengetatan anggaran, pemerintah berharap masyarakat memahami situasi fiskal daerah. Ia optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat pada beberapa tahun ke depan, sehingga memberi ruang lebih besar penyelesaian persoalan honorer dan percepatan program strategis lainnya.

Menurutnya, penataan tenaga honorer tidak dapat dilepaskan dari arah besar transformasi tata kelola pemerintah daerah.

“Kebijakan ini bagian dari upaya memperkuat fondasi birokrasi Kaltim ke depan,” tutupnya. (Adv/diskominfokaltim/yud)

Jasa Raharja Perkuat Upaya Pencegahan Kecelakaan Melalui Pemasangan Spanduk Keselamatan

KUTAI BARAT – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas, Jasa Raharja bersama mitra Polantas kembali melakukan langkah preventif melalui pemasangan spanduk imbauan keselamatan di sejumlah titik strategis di Kabupaten Kutai Barat, Jumat (28/11/2025)

Perwakilan Jasa Raharja, Kukuh A Veriawan menyampaikan, pemasangan spanduk ini merupakan salah satu program sistematis Jasa Raharja dalam mendukung keselamatan berlalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan.

“Melalui pemasangan spanduk ini, kami ingin mengingatkan para pengendara agar selalu waspada dan tertib di jalan. Pesan sederhana namun konsisten seperti ini diharapkan dapat membentuk budaya keselamatan yang kuat di masyarakat,” ujarnya.

Kukuh juga menegaskan, upaya edukasi visual seperti spanduk sangat efektif dalam menjangkau pengendara dari berbagai kalangan, terutama mereka yang melakukan aktivitas harian di jalan raya. Pencegahan kecelakaan bukan hanya tanggung jawab petugas atau instansi, tetapi menjadi tugas bersama.

“Kami berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” tambahnya.

Selain pemasangan spanduk, Jasa Raharja juga rutin mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi, kolaborasi dengan instansi terkait, serta program-program pencegahan kecelakaan lainnya. Upaya ini merupakan bagian dari tugas Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas, sekaligus meminimalkan risiko melalui pendekatan promotif dan preventif.

Jasa Raharja berharap kegiatan ini dapat mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat di Kutai Barat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. (*)

 

« Previous Page — Next Page »