Pemerintah Loa Janan Dukung Petani dengan Pemasaran Langsung Tanpa Perantara

TENGGARONG – Pemerintah Kecamatan Loa Janan berupaya meningkatkan kesejahteraan petani lokal dengan membantu mereka memasarkan hasil panen secara langsung tanpa melalui perantara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan harga jual yang lebih stabil dan menguntungkan bagi petani kecil di daerah tersebut.

Menurut Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, petani kerap menghadapi kesulitan dalam menjual hasil pertanian mereka dengan harga yang wajar akibat sistem perantara yang tidak menguntungkan.

“Kami ingin menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil bagi petani. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kukar untuk mencari solusi terbaik dalam distribusi hasil panen,” ujarnya.

Salah satu strategi yang tengah dikembangkan adalah memperluas akses pemasaran langsung, baik melalui koperasi maupun platform digital. Hery menilai bahwa pemanfaatan teknologi dapat membantu petani menjangkau lebih banyak konsumen tanpa harus bergantung pada perantara.

“Jika pemasaran lebih efektif, petani bisa menjual dengan harga lebih baik dan mendapatkan keuntungan maksimal. Kami juga mendorong mereka untuk bekerja sama dengan koperasi atau menjual langsung di pasar tradisional,” katanya.

Pemerintah juga berencana mengadakan pelatihan bagi petani untuk memahami teknik pemasaran modern, termasuk penggunaan media sosial dan marketplace. Dengan cara ini, petani dapat lebih mandiri dalam mengelola bisnis pertanian mereka.

“Kami ingin mereka memiliki akses pasar yang lebih luas, sehingga pertanian pekarangan yang sudah berjalan bisa semakin berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata,” imbuhnya.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah, diharapkan petani di Loa Janan dapat lebih mandiri dan tidak lagi terjebak dalam sistem pemasaran yang merugikan. Pemerintah akan terus mengawal kebijakan ini agar hasil panen dapat dijual dengan harga yang lebih menguntungkan bagi petani. (adv)

Camat Loa Janan Dorong DPRD Kukar Bahas Longsor di Desa Batuah

TENGGARONG – Bencana longsor yang terjadi di kilometer 19, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan menjadi perhatian serius pemerintah setempat. Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas penyebab serta langkah mitigasi terhadap peristiwa tersebut.

Hery menekankan, kejadian longsor ini bukan sekadar dampak dari faktor alam, tetapi juga perlu dikaji lebih lanjut terkait aktivitas yang mungkin memperparah kondisi tanah di wilayah tersebut. Ia berharap RDP bisa menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan masyarakat, perusahaan tambang, dan dinas teknis.

“Hal ini agar solusi yang diambil benar-benar menyeluruh dan dapat diterapkan secara efektif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil dari pertemuan ini nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah konkret, baik dalam bentuk regulasi maupun tindakan pencegahan, seperti pembangunan infrastruktur penunjang.

Dikatakan, beberapa tahun terakhir wilayah Loa Janan kerap mengalami longsor, terutama saat musim hujan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya jangka panjang agar kejadian serupa tidak terus berulang. Hery menegaskan, koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil bisa memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.

“Dengan adanya kesepakatan bersama, kami berharap bisa menemukan solusi yang tidak hanya menangani dampak longsor, tetapi juga mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” tutupnya. (adv)

Lapas Balikpapan Gelar Razia Gabungan

BALIKPAPAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Balikpapan bersinergi dengan TNI dan Polri menggelar razia gabungan kamar hunian warga binaan, Kamis (27/3/2025) Kegiatan ini bertujuan untuk deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Idul Fitri 1446 H.

Razia gabungan ini juga merupakan bentuk komitmen Lapas Balikpapan dalam melaksanakan Arahan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada poin 1, yaitu memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan di Lapas dan Rutan.

Kegiatan razia dipimpin Kepala Lapas Balikpapan, Pujiono Slamet diikuti jajaran petugas Lapas Balikpapan, serta personel TNI dan Polri wilayah Kota Balikpapan. Petugas dibagi menjadi tiga tim untuk menyisir kamar hunian warga binaan.

Menurut Pujiono Slamet, kegiatan razia ini merupakan upaya deteksi dini dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H.

“Lapas Balikpapan tidak pernah lelah dan terus berkomitmen penuh dalam menciptakan suasana kondusif khususnya jelang hari raya Idul Fitri 1446 H,” ungkap Pujiono Slamet. (*)

IRMA Fair 2025 Berakhir, Sri Muntai Dinobatkan sebagai Juara Begerakan Sahur

TENGGARONG – Kegiatan IRMA Fair yang digelar dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadhan 1446 H oleh Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Ikatan Remaja Masjid (IRMA) Masjid Agung Sultan Adji Muhammad Sulaiman berakhir dan ditutup Asisten III Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara Dafip Haryanto, Kamis (27/03/25) malam.

Berbagai lomba telah berhasil digelar, di antaranya lomba Habsyi, Fashion Show busana muslim, Kreasi Odah Bejual, Mewarnai Anak-Anak, Ranking 1 Islami, Videografi, Promosi “LPR”, Anak Sholeh, dan Lomba Begerakan Sahur yang berhasil dijuarai Sri Muntai.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten III Dafip Haryanto menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan IRMA Fair Ramadan dengan meriah. Kegiatan ini tidak hanya untuk syiar Islam, namun juga membangun sinergi dengan pengembangan ekonomi rakyat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan ruang bagi anak muda untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam berkarya,” ujar Dafip Haryanto.

Ia juga berpesan agar para pemuda Kukar bisa terus berkembang lebih maju lagi, dengan penumbuhan ide-ide baru. Dengan harapan apa yang sudah dilakukan sekarang bisa menjadi trigger untuk kegiatan di tahun depan.

Acara dirangkai dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba IRMA Fair Ramadhan 2025 dan ditutup dengan penampilan juara begerakan sahur 2025, Sri Muntai. (adv)

DPRD PPU Serahkan 1.125 Usulan Pokok Pikiran untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi menyerahkan 1.125 usulan pokok pikiran kepada Pemerintah Kabupaten PPU. Usulan ini mencakup 19 bidang pembangunan dan merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh para anggota DPRD.

Penyerahan usulan ini dilakukan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PPU 2026.

Rincian 1.125 usulan pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut:

– Bidang Pendidikan: 93 usulan

– Bidang Kesehatan: 9 usulan

– Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: 574 usulan

– Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan: 1 usulan

– Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman: 78 usulan

– Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi: 13 usulan

– Bidang Pertanian dan Perkebunan: 133 usulan

– Bidang Perikanan dan Kelautan: 87 usulan

– Bidang Perhubungan: 7 usulan

– Bidang Kesra Sekretariat Daerah: 64 usulan

– Bidang Kebudayaan dan Pariwisata: 21 usulan

– Bidang Sosial: 1 usulan

– Bidang Ketahanan Pangan: 2 usulan

– Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik: 9 usulan

– Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi: 6 usulan

– Bidang Lingkungan Hidup: 13 usulan

– Bidang Penggulangan Kebakaran dan Penyelamatan: 1 usulan

– Bidang Penanggulangan Bencana Daerah: 4 usulan

Ketua DPRD PPU, Rauf Muin, menjelaskan bahwa usulan pokok pikiran ini mencakup berbagai aspek pembangunan, dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Usulan ini juga mencakup peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sektor pertanian, pemberdayaan sektor perikanan dan peternakan, peningkatan keterampilan dan ketenagakerjaan, serta perluasan cakupan permasalahan.

Rauf Muin berharap, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti usulan pokok pikiran ini dengan serius, dan mengintegrasikannya dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Kami yakin, dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, kita dapat mewujudkan pembangunan PPU yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (adv)

« Previous Page — Next Page »