Pemkab Kukar dan Baznas Beri Bantuan Pelaku UMKM ‎

‎TENGGARONG – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri menyerahkan bantuan gerobak motor bagi 20 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kukar, yang merupakan program kerjasama Pemkab Kukar bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltim dan Baznas Kukar di samping Jembatan Besi Kedaton Agung Kecamatan Tenggarong, Selasa (23/12/2025).

‎‎Penyerahan bantuan yang juga disaksikan oleh Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin, Sekda Kukar Dr. H Sunggono, Ketua Baznas Kukar M. Shafik Avicenna, itu diawali dengan serahterima terlebih dahulu secara simbolis dari Kepala Baznas Kaltim H. Ahmad Nabhan kepada Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri, kemudian Bupati Kukar menyerahkan kepada perwakilan penerima manfaat atau pelaku UMKM.

‎‎Aulia mengatakan bantuan yang diberikan tersebut merupakan program kerjasama antara Pemkab Kukar bersama Baznas Kaltim dan Baznas Kukar.

‎‎Menurutnya, apa yang telah dilakukan tersebut merupakan bentuk kerjasama yang telah berjalan dengan baik selama ini antara Pemkab Kukar bersama Baznas, yang mana selain bantuan tersebut menurutnya telah banyak program bantuan kerjasama yang dilaksanakan diantaranya program bedah rumah, dan penyerahan bantuan ternak bagi warga masyarakat Kukar.

‎‎Aulia berharap melalui program bantuan guna memperdayakan masyarakat tersebut, kedepan warga masyarakat Kukar khususnya yang berada pada Desil satu, dua, dan tiga bisa terangkat kesejahteraannya, sehingga angka kemiskinan di Kukar akan semakin berkurang jumlahnya.

‎‎”Alhamdulillah untuk kemiskinan ekstrem di Kutai Kartanegara kita sudah nol persen, nah sekarang ini bagaimana kita mengurangi angka kemiskinan,” pungkas dr. Aulia.

‎‎Sementara, di sela-sela dirinya menyerahkan bantuan kepada penerima manfaat, dr. Aulia berharap bantuan tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam membantu menjalankan usaha yang ditekuni.

‎‎”Selamat ya, semoga bantuan yang diserahkan ini bisa bermanfaat dalam membantu berusaha mencari rezeki,” ujarnya. (kk07).

Peran Strategis Perempuan Wujudkan Kukar Idaman Terbaik

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Upacara Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-97 Tahun 2025 di halaman MAN 2 Tenggarong, Senin (22/12/2025). Upacara tersebut dipimpin Bupati Kutai Kartanegara dr. Aulia Rahman Basri dan dihadiri Wakil Bupati Kukar, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, serta berbagai organisasi perempuan se-Kukar.

Acara juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan atas prestasi penyusunan perencanaan penganggaran, pembangunan yang responsif gender 2025, perempuan berjasa dan perempuan disabilitas.Juga dirangkai dengan penandatanganan deklarasi ramah anak.

Bupati dr. Aulia Rahman Basri menegaskan, peringatan Hari Ibu bukan sekadar seremoni, melainkan momentum kebangsaan yang memiliki nilai sejarah penting. Ia mengingatkan bahwa Hari Ibu berakar dari Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928, yang menjadi tonggak bangkitnya pergerakan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa.

“Tanggal 22 Desember bukan perayaan seperti Mother’s Day, tetapi momentum refleksi perjuangan perempuan Indonesia dalam membangun bangsa,” ujarnya.

Mengusung tema nasional “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045”, Pemkab Kukar menegaskan tema daerah “Perempuan Berdaya dan Berkarya Mewujudkan Kukar Idaman Terbaik Menuju Indonesia Emas 2045.” Menurut Bupati, tema tersebut menegaskan bahwa perempuan di Kukar bukan hanya objek pembangunan, tetapi motor penggerak utama di berbagai sektor.

Bupati menyampaikan, untuk mewujudkan visi Kukar Idaman Terbaik (Inovatif, Berdaya Saing, Mandiri, Terbukti, Berprestasi, dan Kerja Nyata), diperlukan peran aktif perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi UMKM, sosial, hingga pemerintahan. Di tangan perempuan, lanjutnya, kualitas generasi penerus Kukar dibentuk dan dibina.

Sejalan dengan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Pemkab Kukar berkomitmen memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui dukungan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), penghapusan KDRT, serta peningkatan kesetaraan gender dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, pemberdayaan ekonomi keluarga terus didorong melalui dukungan bagi perempuan pelaku usaha yang tergabung dalam IWAPI, UPPKS, dan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Bupati juga memaparkan implementasi 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang memiliki relevansi kuat terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di sektor kesehatan, program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia diperkuat melalui peran Posyandu sebagai upaya menurunkan stunting dan meningkatkan kesehatan keluarga.

Pada sektor pendidikan, Pemkab Kukar menghadirkan Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa, penyediaan seragam serta perlengkapan sekolah gratis, hingga transportasi antar-jemput bagi siswa PAUD hingga SMP. Pemerintah daerah juga mengupayakan pembangunan boarding school di wilayah terpencil guna mencegah anak putus sekolah.

Di sektor sosial, Program Etam Sejahtera menjamin perlindungan bagi anak terlantar dan keluarga prasejahtera melalui bantuan pangan dan jaminan kesehatan gratis cukup dengan KTP. Sementara di sektor keagamaan, pemberdayaan perempuan diwujudkan melalui Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku, termasuk bantuan operasional majelis taklim sebesar Rp25 juta.

Penguatan ekonomi keluarga juga menjadi perhatian melalui Program Kredit Kukar Idaman Terbaik, yang memberikan akses permodalan tanpa bunga hingga Rp500 juta bagi pelaku usaha mikro perempuan.

Menutup sambutannya, Bupati dr. Aulia Rahman Basri atas nama Pemkab Kukar mengucapkan Selamat Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh perempuan di Kutai Kartanegara atas dedikasi, kasih sayang, dan karya nyata yang telah diberikan bagi keluarga, masyarakat, dan daerah.

“Mari terus berkarya, menjadi perempuan berdaya, demi terwujudnya Kukar yang Idaman dan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (kk04)

Tren Perceraian di Indonesia Masih Tinggi

SAMARINDA — Fenomena perceraian di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Meski data resmi tahunan 2025 belum dirilis sepenuhnya, sejumlah laporan sementara mengindikasikan tren perceraian hingga kini belum menunjukkan penurunan signifikan.

Laporan Pengadilan Agama dilansir dari Netralnews.com, hingga September 2025 tercatat lebih dari 317 ribu putusan perceraian di tingkat nasional. Angka tersebut merupakan akumulasi perkara yang telah diputus pengadilan dan menggambarkan besarnya persoalan perceraian di masyarakat, meskipun data final tahunan masih menunggu rekapitulasi lengkap.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Sepanjang 2024, tercatat sekitar 399.921 kasus perceraian di seluruh Indonesia. Sejumlah provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat (88.985 kasus), Jawa Timur (79.293 kasus) dan Jawa Tengah (64.937 kasus) menjadi wilayah dengan jumlah perceraian tertinggi di Indonesia pada 2024.

Di tingkat regional, Provinsi Kalimantan Timur BPS mencatat lebih dari 6.200 kasus perceraian sepanjang 2024. Ini menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Kalimantan setelah Kalimantan Selatan.

Sementara itu, data Pengadilan Agama Pengadilan Agama Samarinda pada 2024 menunjukkan terdapat sekitar 2.030 kasus perceraian, dengan dominasi cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri mencapai sekitar 74,3 %.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Khaliq, mengakui tren perceraian masih tinggi meski data final sepanjang 2025 belum dirilis secara resmi.

“Kami memang belum menerima data final dari Pengadilan Agama, tetapi melihat dinamika yang ada, angka perceraian cukup tinggi di masyarakat,” ujar Khaliq.

Menurutnya, jika dirata-ratakan dalam setahun, angkanya bisa mencapai ratusan ribu kasus di tingkat nasional. Sejumlah faktor penyebab perceraian yang sering muncul di Kaltim juga sejajar dengan tren nasional. Persoalan ekonomi, yaitu tekanan finansial yang berimbas pada keharmonisan keluarga, perselisihan terus-menerus tanpa penyelesaian efektif di rumah tangga.

Pengambilan keputusan yang tidak matang dalam pernikahan awal juga menjadi sebab, lalu pengaruh teknologi dan penggunaan informasi teknologi (IT) yang turut memberi tekanan pada relasi pasangan.

Temuan BPS juga mengungkap, penyebab perceraian dominan di Indonesia berasal dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, diikuti persoalan ekonomi, dan faktor lainnya seperti meninggalkan salah satu pihak dalam pernikahan. (intan)

Demokrasi Tak Hanya Politik, Pasar dan Dunia Usaha Ikut Dibahas

KUKAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur terus mendorong penguatan pemahaman demokrasi di seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang menyasar kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Upaya ini dilakukan agar praktik demokrasi di daerah berjalan sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Penguatan Demokrasi ke-12 yang digelar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sabtu (20/12/2025), mengangkat tema “Hak dan Kewajiban Pasar dan Dunia Usaha”.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin menegaskan pentingnya peran DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat, termasuk di sektor ekonomi dan usaha.

Menurutnya, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses politik, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya bagaimana pasar dan pelaku usaha menjalankan hak dan kewajibannya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

“Demokrasi juga harus diterapkan dalam pasar dan dunia usaha, dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara, Rinda Desianti, memaparkan peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa mengabaikan prinsip demokrasi, aturan hukum, serta kepentingan publik. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Sementara itu, akademisi Masrani, menyoroti pentingnya kesadaran pelaku pasar dan dunia usaha terhadap nilai-nilai demokrasi, termasuk keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial.

Menurutnya, pasar yang sehat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hak dan kewajiban semua pihak dijalankan secara seimbang.

“Pasar yang sehat lahir dari keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan,” terangnya. (intan)

Kanwil Imigrasi Kaltim Dinobatkan Sebagai Imigrasi Terbaik

JAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur resmi menyandang predikat sebagai Kantor Wilayah Terbaik Bidang Teknis Imigrasi Tahun 2025. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Capaian Kinerja Semester II dan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Penghargaan ini menjadi pengakuan tertinggi atas dedikasi Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltim dalam mengoptimalkan fungsi teknis keimigrasian, mulai dari pelayanan paspor, pengawasan orang asing, hingga penguatan gerbang internasional, khususnya di tengah peran strategis Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menyampaikan, apresiasi ini diberikan kepada wilayah yang menunjukkan konsistensi dalam mencapai target kinerja dengan melampaui standar yang ditetapkan. Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltim dinilai unggul dalam integrasi sistem digital keimigrasian serta ketajaman pengawasan wilayah yang sangat efektif sepanjang tahun 2025.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kaltim, Syahrioma Delavino menyatakan pencapaian ini adalah buah dari kerja keras kolektif seluruh jajaran di Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Imigrasi se-Kalimantan Timur

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol keberhasilan, melainkan amanah besar untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjaga kedaulatan negara. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi, terutama dalam mendukung kelancaran mobilitas internasional di wilayah Kalimantan Timur dan IKN,” ujarnya usai menerima penghargaan.

Syahrioma Delavino adalah anak jati Riau kelahiran Kota Dumai dan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru.

Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh pimpinan tinggi dari seluruh Indonesia ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja selama satu tahun berjalan. Kanwil Kaltim tercatat
menunjukkan performa luar biasa dalam efisiensi layanan berupa percepatan proses administrasi berbasis digital. Kemudian pengawasan wilayah yaitu penegakan hukum keimigrasian yang humanis namun tegas. Selain itu Imigrasi Kaltim juga melakukan sinergi instansi berupa kolaborasi solid dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Dengan diraihnya predikat terbaik ini, Kanwil Imigrasi Kaltim diharapkan menjadi role model bagi wilayah lain dalam mengimplementasikan kebijakan teknis keimigrasian yang modern, transparan, dan akuntabel di masa depan.(rls)

« Previous Page — Next Page »