KNPI Kukar Siapkan Forum Terbuka Bahas Kondisi Fiskal dan Masa Depan Ekonomi di Era IKN

Tenggarong – Menjelang berlangsungnya diskusi publik bertema ekonomi daerah, KNPI Kutai Kartanegara menegaskan pentingnya membuka ruang dialog yang jujur mengenai tekanan fiskal Kukar dan peluang baru sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Agenda yang akan digelar pada Sabtu, 29 November, di Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA) itu menjadi bagian dari upaya KNPI mendorong literasi ekonomi bagi masyarakat.

Forum tersebut dirancang untuk memberi gambaran utuh mengenai situasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kukar, sekaligus bagaimana alokasinya menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. KNPI menilai informasi tentang DBH masih jarang disampaikan secara rinci kepada publik.

Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra, mengatakan bahwa diskusi tersebut juga akan mengurai bagaimana DPRD melakukan pengawasan atas penggunaan DBH dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai perencanaan.

Ia menyebutkan dialog terbuka menjadi cara agar masyarakat memahami konteks fiskal secara menyeluruh.

“Kami juga ingin mengetahui sejauh mana proses pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap penggunaan DBH, apakah sudah berjalan sesuai perencanaan atau masih terdapat kendala di lapangan,” ujarnya. Rabu (26/11/2025).

Menurut Rian, tekanan fiskal yang terjadi saat ini membawa efek berantai terhadap banyak sektor pembangunan. Karena itu, membaca kondisi keuangan daerah lewat forum terbuka dinilai penting agar publik mengetahui arah kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah.

Rian menilai isu fiskal tidak bisa dilepaskan dari dinamika pembangunan IKN. Kukar, yang berbatasan langsung dengan wilayah otorita, dinilai memiliki peluang strategis sebagai penyedia sumber daya manusia. Bonus demografi besar yang dimiliki Kukar seharusnya menjadi modal untuk menekan angka pengangguran pemuda.

“Dengan bonus demografi yang besar, kami berharap angka pengangguran pemuda di Kukar dapat terus menurun,” tutupnya.

Untuk memperkaya diskusi, KNPI menghadirkan narasumber dari berbagai sektor termasuk direktur BUMD, akademisi, perencana pembangunan daerah, hingga DPRD. Kehadiran lintas sektor ini diharapkan memberi gambaran berimbang tentang kondisi ekonomi Kukar.

Diskusi ini juga diharapkan menjadi langkah awal menuju rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong kemandirian ekonomi daerah. KNPI ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jernih tentang prioritas pembangunan, arah DBH, serta tantangan yang akan dihadapi Kukar sebagai penyangga IKN.

Dengan forum dialog yang lebih terbuka, KNPI berharap lebih banyak pemuda memahami dinamika fiskal dan ikut terlibat dalam memikirkan masa depan ekonomi daerah.

“Diskusi ini kami siapkan untuk ruang partisipasi publik agar kebijakan daerah lebih akuntabel dan dekat dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Adv//dispora kukar/Nr)

KNPI Kukar Minta Pemerintah Prioritaskan BLKI sebagai Strategi Atasi Pengangguran Pemuda

Tenggarong – Fenomena meningkatnya angka pengangguran kembali menguatkan desakan agar Kutai Kartanegara memiliki fasilitas pelatihan kerja yang memadai.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kukar menilai keberadaan Balai Latihan Kerja (BLKI) di daerah menjadi kebutuhan mendesak di tengah tuntutan pasar kerja yang semakin ketat.

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan jumlah pengangguran di Kukar pada Agustus 2025 mencapai sekitar 17 ribu jiwa. Angka ini ikut mengerek Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,40 persen, naik dari tahun sebelumnya.

Bagi KNPI, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang berpihak pada generasi muda.

Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra, menyebut absennya BLKI di Kukar sebagai kekosongan yang berdampak langsung pada kesiapan tenaga kerja lokal.

Ia menilai fasilitas itu semestinya hadir sejak lama, mengingat besarnya aktivitas industri tambang dan migas serta peluang baru di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Salah satu kelemahan kita selama ini belum adanya BLKI di Kukar, padahal daerah ini kaya sumber daya alam dan dikelilingi banyak perusahaan tambang dan migas,” ungkapnya, Rabu (26/11/2025).

Rian mengatakan kehadiran BLKI akan membuka jalan bagi tenaga muda Kukar untuk mengisi kebutuhan tenaga teknis di proyek IKN, bukan hanya bersaing di posisi non-keahlian. Ia mengingatkan bahwa Samarinda sudah memiliki BLKI berskala besar, sementara Kukar belum memiliki sarana pelatihan serupa.

“Kami menilai keberadaan BLKI di Kukar sangat penting untuk mempersiapkan tenaga kerja muda agar bisa terlibat dalam pembangunan IKN, bukan hanya sebagai tenaga non-skill, tetapi juga sebagai tenaga teknis dan operator,” terangnya.

Di sisi lain, ia menyoroti kurangnya data terbuka mengenai penyerapan tenaga kerja lokal. Hingga kini belum ada gambaran pasti berapa banyak pemuda Kukar yang terserap, bahkan untuk bidang pengamanan. Kondisi yang sama menurutnya juga dialami pengusaha muda yang belum terlibat maksimal dalam rantai pasok pembangunan IKN.

Diskusi publik KNPI pada 29 November nanti menjadi ruang yang diproyeksikan untuk membahas isu tersebut bersama pemerintah, DPRD, dan perusahaan energi. Rian berharap pertemuan itu melahirkan komitmen jangka panjang yang tidak berhenti pada seremoni.

“Kami ingin ada komitmen bersama antara pemerintah, DPRD, swasta, dan organisasi kepemudaan untuk mengawal hasil diskusi ini secara berkelanjutan,” ucapnya.

Ia menilai pembangunan BLKI dapat dikerjakan melalui kolaborasi, termasuk skema CSR perusahaan. Rian mencontohkan Bayan Group sebagai perusahaan yang mampu berkontribusi besar jika mengarahkan CSR untuk pembangunan pusat pelatihan kerja di Kukar.

“Setelah BLKI tersedia, anak-anak muda bisa dilatih dan langsung disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi,” ujarnya.

Rian juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah yang menurun tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan fokus pada peningkatan kualitas pemuda.

“Defisit anggaran memang berdampak pada banyak sektor, tetapi kita tidak boleh menyebarkan pesimisme,” jelasnya.

KNPI mendorong agar hasil diskusi nanti ditindaklanjuti melalui forum resmi bersama Komisi IV, pemerintah, serta perusahaan tambang dan migas. Ia berharap CSR perusahaan diarahkan untuk penguatan SDM, bukan semata pembangunan fisik.

“Melalui forum itu nanti, kami ingin memastikan CSR perusahaan lebih berpihak pada pembangunan SDM dan kepemudaan,” pungkasnya. (Adv/dispora kukar/Rd)

Lahan Eks Tambang Diarahkan Jadi Sentra Pangan Kaltim

SAMARINDA – Upaya diversifikasi ekonomi Kalimantan Timur semakin mengarah ke sektor pertanian, salah satunya melalui pemanfaatan lahan pasca tambang. Pemerintah Provinsi Kaltim menilai area bekas tambang tidak harus berhenti sebagai lahan tak produktif, melainkan dapat direhabilitasi menjadi area pertanian apabila melalui proses pemulihan yang tepat.

Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Dyah Adiaty Yahya, menyampaikan, sejumlah perusahaan telah membuktikan keberhasilan pemulihan lahan pasca tambang menjadi lahan tanam, termasuk KITADIN dan BBE yang telah membuka hamparan sawah di wilayah operasional mereka.

“Kalau petani mau menggarap, sebenarnya sangat memungkinkan. Hanya saja perbaikannya tidak bisa instan karena kondisi tanah awalnya miskin unsur hara,” ujarnya, Kamis (27/11/25).

Ia menegaskan, transformasi lahan bekas tambang membutuhkan proses bertahap, mulai dari memperbaiki fisik tanah, memulihkan unsur hara, hingga menentukan tanaman yang sesuai. Ia menilai keterbatasan data lokasi eks tambang yang layak digarap menjadi salah satu hambatan utama.

“Selama ini kami masih kesulitan mencari titik lahan yang benar-benar bisa ditindaklanjuti. Datanya belum lengkap,” tambahnya.

Untuk tahap awal, ia merekomendasikan sorgum sebagai tanaman perintis yang paling ideal. Ia menjelaskan, tanaman tersebut mampu menyerap logam berat sekaligus memperbaiki kualitas tanah berkat sistem perakaran dan unsur legum yang dimilikinya.

“Sorgum itu seperti pembersih alami tanah. Tapi tetap perlu biaya besar dan waktu panjang untuk memulihkan tanah agar siap ditanami komoditas lain,” jelasnya.

Kebijakan pemanfaatan lahan pasca tambang menuju sektor pertanian selaras dengan arah pembangunan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang menempatkan hilirisasi perkebunan, energi terbarukan, serta industri bernilai tambah sebagai pilar ekonomi baru Kaltim.

Menurut Rudy, masa depan Kaltim tidak boleh lagi bergantung pada komoditas tambang.

“Transformasi ekonomi harus memberi nilai jangka panjang bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pasca tambang adalah bagian dari langkah itu,” tuturnya.

Dengan dorongan pemerintah dan percepatan pemetaan lahan eks tambang, program ini diproyeksikan membuka ruang baru bagi ketahanan pangan daerah, industri hilir pertanian, sekaligus menambah peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang (adv/diskominfokaltim/yud).

Kubar Jadi Sentra Hilirisasi Karet Kaltim

SAMARINDA – Upaya Kalimantan Timur keluar dari ketergantungan ekonomi berbasis tambang memasuki babak baru, setelah Pemerintah Provinsi Kaltim menempatkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) sebagai pusat pengembangan hilirisasi karet pada dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO). Penetapan ini dipandang sebagai langkah strategis karena Kubar memiliki hamparan perkebunan karet terluas di provinsi tersebut dan menjadi penopang utama produksi getah karet rakyat.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyampaikan, selama bertahun-tahun komoditas karet dari Kubar hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah ekonomi justru dinikmati daerah lain. Kondisi ini membuat petani hanya berada pada mata rantai terbawah tanpa akses harga yang lebih baik.

Ia menjelaskan, melalui IPRO, pemerintah merancang pembangunan pabrik crumb rubber di Kubar sebagai fasilitas pengolahan inti. Dengan hadirnya industri pengolahan, petani akan memiliki peluang memasuki rantai pasok yang lebih menguntungkan, termasuk standar produksi, pelatihan peningkatan kualitas, dan sistem pembelian yang lebih stabil.

Ia menegaskan, hilirisasi karet tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai ekonomi komoditas, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan memperkuat struktur ekonomi daerah yang lebih merata.

Rencana tersebut dipadukan dengan kerangka program Jaring Sosial dan Politik (Jospol) yang menyiapkan dukungan teknologi industri, kemitraan investasi, pelatihan vokasi untuk tenaga kerja, serta penguatan kelembagaan koperasi petani. Melalui Jospol, pemerintah memastikan proses hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan petani.

Dirinya menegaskan, keberhasilan hilirisasi karet di Kubar akan menjadi titik balik transformasi ekonomi Kaltim, karena mampu menghadirkan sektor agro industri yang kuat dan tidak lagi bergantung pada fluktuasi komoditas tambang.

Jika model tersebut berjalan sesuai rancangan IPRO dan diperkuat regulasi Jospol, pemerintah optimistis Kubar akan menjadi contoh daerah yang berhasil mengubah komoditas rakyat menjadi sumber ekonomi bernilai tinggi bagi masyarakat setempat. (adv/diskominfokaltim/yud).

Mahulu Jadi Perintis Hilirisasi Kakao Kaltim

SAMARINDA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap komoditas ekstraktif mulai diarahkan melalui pengembangan sektor pertanian bernilai tambah. Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) ditetapkan sebagai wilayah perintis untuk mengembangkan kakao sebagai komoditas hilirisasi yang terhubung dengan desa, UMKM, hingga pasar industri.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memandang Mahulu sebagai daerah yang memiliki karakter kuat agar membangun model ekonomi baru yang tidak lagi didominasi sektor tambang. Menurutnya, penguatan pertanian modern di Mahulu akan menjadi contoh perubahan struktur ekonomi daerah berbasis komoditas berkelanjutan.

“Mahulu akan menjadi model pengembangan kakao dan sektor pertanian yang seimbang dengan dominasi pertambangan,” ucapnya, Rabu (26/11/25).

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Pemprov tengah mempersiapkan perlindungan Indikasi Geografis (IG) Kakao Mahakam Ulu. Status ini akan menjadi dasar perlindungan kualitas produk, standar fermentasi, karakteristik rasa, hingga ketertelusuran asal bahan, sehingga kakao Mahulu dipasarkan sebagai komoditas premium dengan nilai jual lebih tinggi.

Ia menjelaskan, pengembangan kakao Mahulu merupakan bagian dari penyusunan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) sektor perkebunan, yang memuat daftar peluang investasi dari hulu hingga hilir. Di dalamnya termasuk rencana pendirian pusat fermentasi kakao desa, pengembangan industri cokelat craft, fasilitas vokasi, hingga pabrik pengolahan skala menengah.

“Desa, koperasi petani, dan investor akan dilibatkan melalui skema kemitraan yang berkelanjutan,” terangnya.

Arah kebijakan ini juga selaras dengan agenda Jaring Sosial dan Politik (Jospol) yang menekankan hilirisasi pertanian, pengembangan teknologi industri, peningkatan kualitas tenaga vokasi, dan kemitraan pemerintah serta swasta. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan hilirisasi kakao tidak hanya diukur dari produksi, tetapi dari penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya UMKM olahan cokelat, dan terbentuknya desa industri.

Dirinya menambahkan, Mahulu ditargetkan menjadi ikon transformasi ekonomi hijau di Kaltim, wilayah terpencil yang mampu membangun industri cokelat modern berbasis potensi lokal.

“Jika model ini berhasil, akan direplikasi ke daerah lain sebagai bukti bahwa kekuatan desa dapat menjadi pintu masuk menuju ekonomi pasca-pertambangan,” tutupnya. (adv/diskominfokaltim/yud).

« Previous Page — Next Page »