Gratispol Buka Jalan Guru Muda Kuliah S2

SAMARINDA – Program Gratispol kembali menunjukkan dampaknya di tingkat paling dekat dengan ruang belajar. Seorang guru muda di SD Muhammadiyah 1 Samarinda, Alim Ikbal, menjadi salah satu penerima manfaat yang kini dapat melanjutkan studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda tanpa terbebani biaya kuliah.

Ia menuturkan, dirinya mengetahui informasi mengenai Gratispol dari unggahan di media sosial. Informasi itulah yang mendorongnya mendaftar kuliah S2, langkah yang sebelumnya terasa mustahil karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Dirinya menyampaikan rasa syukurnya atas peluang tersebut. Menurutnya, bantuan biaya pendidikan bukan hanya memberi keleluasaan finansial, tetapi juga membuka kesempatan meningkatkan kapasitas sebagai pendidik.

“Program ini memberi ruang bagi masyarakat Kaltim untuk belajar lebih tinggi tanpa memikirkan biaya UKT,” ujarnya, Rabu (26/11/25).

Ia berasal dari keluarga sederhana dan mengakui, biaya studi lanjutan menjadi penghalang utama sebelum adanya Gratispol. Kini, selain menjalani semester awal perkuliahan, ia tetap memilih mengajar sebagai bentuk kontribusi langsung di tingkat pendidikan dasar.

Baginya, bantuan pendidikan yang diterimanya sejalan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak jenjang paling awal. Ia berharap program ini berjalan konsisten dan tidak berhenti sebagai kebijakan sementara.

“Gratispol sebaiknya terus berlanjut agar benar-benar memperkuat kualitas SDM Kaltim,” tambahnya.

Kisah Ikbal menjadi contoh bagaimana bantuan pendidikan dapat mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik sekaligus membuka jalur perubahan sosial. Melalui program ini, Pemprov Kaltim dinilai tidak hanya memberi bantuan finansial, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk naik tingkat melalui pendidikan tinggi. (adv/diskominfokaltim/yud).

Kaltim Mulai Alihkan Ekonomi dari Batu Bara

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengarahkan pembangunan ekonomi pada sektor-sektor non-ekstraktif menyusul kekhawatiran terhadap ketergantungan panjang daerah terhadap batu bara, minyak, dan gas bumi. Transformasi ini muncul sebagai kebutuhan strategis jangka panjang, terlebih dengan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menuntut struktur ekonomi yang lebih modern dan berkelanjutan.

Selama lebih dari 20 tahun, pendapatan daerah sangat bergantung pada pertambangan. Data Badan Geologi 2024 menunjukkan cadangan batu bara Kaltim mencapai lebih dari 13 miliar ton atau sekitar 39 persen dari total nasional. Ketergantungan ini memberikan kontribusi ekonomi besar, tetapi sekaligus membuat Kaltim rentan terhadap fluktuasi harga global dan penurunan cadangan sumber daya.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menilai pola ekonomi berbasis komoditas mentah tidak dapat terus dipertahankan jika daerah ingin memiliki pertumbuhan stabil di masa mendatang.

“Ketika cadangan mineral berkurang, ekonomi akan kehilangan pijakan jika tak dipersiapkan sejak sekarang,” ujarnya, Rabu (26/11/25).

Pemprov mulai mengalihkan arah investasi menuju sektor bernilai tambah seperti industri hilir perkebunan, energi terbarukan, pariwisata berbasis alam, serta pengembangan desa produksi. Langkah tersebut terintegrasi dalam agenda Jaring Sosial dan Politik (Jospol) yang mendorong hilirisasi pertanian, penguatan teknologi industri, peningkatan pendidikan vokasi, serta kerja sama investasi antara pemerintah dan swasta.

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang sedang dikerjakan adalah penyusunan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) di sektor perkebunan. Dokumen ini direncanakan rampung akhir 2025 dan menjadi rancangan proyek siap tawar pada komoditas karet, kakao, dan sawit yang diarahkan menjadi produk olahan bernilai tinggi dan terhubung dengan UMKM, lembaga vokasi, dan desa industri.

Menurutnya, IPRO tidak hanya menjadi daftar peluang investasi, tetapi menjadi fondasi bagi pemerataan manfaat ekonomi hingga ke masyarakat.

“Penyusunan dokumen hanyalah pintu awal. Yang dibutuhkan adalah strategi perwujudan di lapangan agar nilai tambahnya benar-benar dirasakan warga,” imbuhnya.

Melalui integrasi IPRO dan kebijakan Jospol, pemerintah menargetkan Kaltim beralih dari pemasok bahan mentah menjadi pusat industri hijau nasional. Transformasi ini mencakup peningkatan kualitas tenaga kerja, kemudahan perizinan sektor hijau, dan pembukaan investasi berbasis teknologi yang memberi dampak ekonomi langsung pada wilayah desa.

Dirinya menyatakan, masa depan Kaltim akan ditentukan pada kemampuan beradaptasi menghadapi era pasca-batu bara. (adv/diskominfokaltim/yud).

Gratispol Lahir dari Kajian Panjang Pendidikan

SAMARINDA – Gagasan penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Program Gratispol ternyata bukan muncul sebagai keputusan instan, melainkan hasil penyusunan panjang yang berangkat dari kajian anggaran dan realitas sosial pendidikan di Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan, desain kebijakan tersebut telah dirumuskan sejak dirinya masih berada di kursi Wakil Ketua DPRD Kaltim.

Seno menuturkan, titik awal pemikiran itu muncul ketika ia mencermati tren peningkatan APBD Kaltim sejak 2020 hingga 2024, namun alokasi pendidikan khususnya beasiswa tidak mengalami perkembangan berarti. Ketimpangan tersebut menurutnya menjadi cermin, akses pendidikan tinggi masih belum dapat dijangkau secara merata.

“Ketika melihat anggaran beasiswa yang sangat kecil, saya yakin jika dialokasikan lebih besar, kesempatan belajar anak-anak Kaltim akan jauh lebih luas,” ujarnya, Selasa (25/11/25).

Dari temuan tersebut, pembahasan mengenai pendidikan pun berkembang lebih serius. Ia mengungkapkan, sebelum dirinya dan Rudy Mas’ud berpasangan dalam Pilgub Kaltim, keduanya telah berkali-kali mendiskusikan skema pembiayaan pendidikan tinggi. Mulanya hanya menyentuh aspek beasiswa, kemudian meluas menjadi gagasan pemerataan akses pendidikan sebagai hak dasar warga.

Diskusi itu semakin menguat ketika keduanya melakukan kunjungan langsung ke berbagai wilayah. Dari kawasan kota hingga pedalaman, keduanya menemukan kenyataan bahwa banyak generasi muda Kaltim berhenti di jenjang SMA bukan karena kemampuan akademik, melainkan keterbatasan biaya kuliah. Data yang mereka kaji menunjukkan hanya sekitar delapan persen lulusan SMA di Kaltim melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Ini masalah serius. Banyak yang ingin kuliah tetapi terhalang biaya, bukan karena tidak mampu secara akademik,” kata Seno.

Berangkat dari data, aspirasi publik, serta urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia, konsep penggratisan UKT mulai dirumuskan. Dirinya menjelaskan, perhitungan fiskal menunjukkan jumlah mahasiswa asal Kaltim yang berkisar 105.000 hingga 130.000 masih memungkinkan untuk dibiayai melalui mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

“Secara fiskal memungkinkan, secara sosial mendesak, dan secara moral kita wajib melakukannya,” tegasnya.

Kini ketika Gratispol mulai berjalan, Ia menegaskan, kebijakan tersebut lahir bukan sebagai slogan politik, tetapi sebagai hasil dari kajian mendalam dan kebutuhan riil masyarakat. Ia menekankan, tujuan utama program ini adalah membuka pintu perguruan tinggi bagi seluruh anak Kaltim tanpa memandang kondisi ekonomi keluarga. (adv/diskominfokaltim/yud)

Sisa Anggaran Insentif Guru Segera Cair

SAMARINDA – Sekolah dan lembaga pendidikan yang belum menerima insentif tenaga pendidik non-ASN pada tahun ini mendapat peluang tambahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan masih tersisa sekitar Rp8 miliar dari total anggaran Rp76,6 miliar yang dialokasikan pada 2025, dan dana tersebut dijadwalkan cair pada triwulan IV sebelum akhir tahun anggaran.

Hingga November 2025, laporan penyaluran menunjukkan Rp68,3 miliar sudah diterima para guru non-ASN di jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP, termasuk tenaga pendidik di lembaga pendidikan keagamaan seperti ustadz dan ustadzah. Namun masih terdapat sejumlah lembaga yang belum masuk dalam daftar penerima karena belum mengajukan pendataan formal.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan, pemerintah membuka ruang tambahan bagi sekolah atau lembaga yang belum terakomodasi, terutama mereka yang belum memperoleh dukungan kesejahteraan dari pemerintah daerah setempat.

“Bagi guru non-ASN yang belum terdata, segera sampaikan usulan, karena masih tersedia sisa anggaran. Kami berharap tidak ada yang tertinggal,” ujarnya, Selasa (25/11/25).

Ia menekankan, prinsip utama kebijakan ini adalah memastikan kesejahteraan tidak bergantung pada status kepegawaian, mengingat peran guru non-ASN yang selama ini memikul beban kerja sama dengan tenaga ASN di lapangan.

Menurutnya, peningkatan motivasi dan kualitas pengajaran menjadi dampak langsung dari dukungan insentif tersebut, sejalan dengan arah pembangunan Kaltim yang menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas bersama infrastruktur dan ekonomi hijau.

Selain itu, pemerintah berharap penyaluran sisa anggaran dapat membantu mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar-guru di perkotaan dan wilayah pedalaman yang selama ini lebih sulit terjangkau.

Dengan penegasan bahwa program ini akan menjadi kebijakan berkelanjutan hingga 2030, sekolah dan lembaga pendidikan kini didorong segera melakukan pendataan agar tidak kehilangan kesempatan pada gelombang pencairan akhir tahun. (adv/diskominfokaltim/yud).

Seragam Gratis Mulai Dikirim ke Kaltim

SAMARINDA – Tahap pengiriman seragam sekolah gratis untuk siswa baru SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Timur mulai berjalan. Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan paket seragam yang telah selesai diproduksi kini dalam proses pengiriman dari Pulau Jawa menuju pelabuhan di Kaltim sebelum didistribusikan ke sekolah penerima.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, menyebut pengiriman menjadi fase awal sebelum proses bongkar muat, penyortiran, dan pendistribusian resmi ke sekolah-sekolah. Titik penyaluran utama berada di Balikpapan dan Samarinda, yang selanjutnya menjadi pusat distribusi wilayah.

“Pengiriman sudah berjalan hari ini. Setelah tiba dan disortir, minggu depan seragam mulai didistribusikan ke sekolah-sekolah,” ujar Armin, Selasa (25/11/25).

Ia menegaskan, tahap ini belum menyentuh pemberian kepada siswa, karena masih ada rangkaian logistik yang harus dituntaskan sebelum seragam dibagikan sesuai jadwal.

Program ini ditujukan bagi 65.004 siswa baru dari 447 sekolah di seluruh Kaltim. Bantuan mencakup pakaian seragam dasar, tas, sepatu, topi, dan ikat pinggang, dengan nilai sekitar Rp1 juta per siswa. Produksi dipusatkan di Pulau Jawa untuk menjaga kualitas bahan dan keseragaman produksi.

Adapun seragam tambahan seperti batik sekolah, pramuka, dan seragam khusus tetap menjadi tanggung jawab orang tua siswa karena tidak termasuk dalam paket bantuan pemerintah.

Ia memastikan anggaran Rp65 miliar yang dialokasikan agar program ini akan terserap sesuai target dan distribusi dipastikan selesai sebelum semester baru berlangsung. Pemprov berharap kebijakan tersebut membantu meringankan biaya pendidikan keluarga dan mendukung kesetaraan sarana belajar.

“Penyaluran berjalan sesuai prosedur dan akan berlanjut tahun depan,” tegas Armin.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di Kaltim, khususnya bagi siswa dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. (adv/diskominfokaltim/yud).

« Previous Page — Next Page »