Usia 23 Tahun PPU, Terus Berkolaborasi, Raih Prestasi, dan Dukung IKN

PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 dengan semangat kolaborasi untuk membangun Nusantara. Perayaan yang sedianya digelar di lapangan Pemkab PPU, dialihkan ke Aula Lantai I Pemkab PPU akibat hujan yang mengguyur sejak pagi hingga siang, Selasa (11/3/2025). Meskipun demikian, kondisi cuaca tidak menyurutkan semangat peserta upacara yang tetap berlangsung khidmat dalam suasana bulan suci Ramadhan.

Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, dalam sambutannya menekankan pentingnya menanamkan cita-cita luhur pembentukan kabupaten, yaitu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.

“Di usia ke-23 ini, kita perlu merenung sejenak untuk menilai sejauh mana kita telah berkembang dan merencanakan langkah strategis ke depan,” ujarnya.

Tema peringatan HUT ke-23, “Kolaborasi Untuk Membangun Nusantara,” dimaknai sebagai pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kehadiran saya saat ini adalah yang pertama kalinya sebagai Bupati Penajam Paser Utara periode 2025-2030. Oleh karena itu, HUT ke-23 ini terasa sangat istimewa,” kata Bupati Mudyat Noor.

Bupati juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, swasta, dan seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan.

“Keberhasilan pembangunan adalah sukses kita bersama yang kita tujukan untuk masyarakat PPU, Kalimantan Timur, dan Indonesia,” tegasnya.

Di awal tahun 2025, PPU berhasil meraih dua Panji Keberhasilan Pembangunan pada HUT ke-68 Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Terbaik I dalam Bidang Pengelolaan Dampak Sosial Kemasyarakatan dan Terbaik II dalam Bidang Penanggulangan Bencana. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan mengajak untuk terus berinovasi.

“Keberhasilan ini kiranya dapat diikuti oleh bidang-bidang lainnya dari semua fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” harapnya.

HUT ke-23 ini diharapkan menjadi momentum untuk menghadapi tahun 2025 dan masa depan PPU dengan kerja keras, kerja nyata, dan optimisme tinggi, demi mewujudkan PPU yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Upacara HUT ke-23 PPU dihadiri oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah (Sekda) Tohar, unsur Forkopimda, unsur pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi masyarakat (ormas), dan undangan lainnya.(DiskominfoPPU)

Pemkab PPU Siap Bersinergi Wujudkan Keamanan Jelang Idul Fitri 1446 H

PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)  siap mendukung dan bersinergi dalam rangka mewujudkan situasi aman dan kondusif khususnya menjelang Idul fitri 1446 H.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Idul Fitri 1446 Hijrah Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Rupatama Polres PPU, Senin, (10/03/2025).

Kegiatan ini juga di hadiri Kapolres PPU, AKBP Supriyanto dan jajarannya, berbagai instansi terkait diantaranya perwakilan Kodim, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan perwakilan sejumlah perusahaan.

Kapolres PPU, AKBP Supriyanto, mengungkapkan, koordinasi lintas sektor merupakan faktor utama dalam memastikan kelancaran dan keamanan selama perayaan Idul Fitri.

“Kami akan bekerja sama dengan berbagai instansi untuk menjaga keamanan, baik di jalur mudik maupun di area publik lainnya,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang digelar secara virtual tersebut, berbagai arahan diberikan oleh Menteri Koordinator PMK, Menko Polhukam, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, serta Kapolri dan Panglima TNI, untuk memastikan pengamanan yang terkoordinasi dan efektif di seluruh wilayah.

Selama Zoom meeting, para peserta juga mendengarkan arahan dari berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengamanan dan pelayanan publik, serta membahas berbagai langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan menjaga ketertiban masyarakat. (HumasPPU).

Sekda PPU Ikuti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Penajam –  Sekretaris Daerah Tohar hadiri Pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Ulama Peduli Inflasi. Acara dilakukan melalui  virtual meeting di lantai III Kantor Bupati Penajam Paser Utara Bersama dengan kepala OPD terkait, Kepala Cabang Bulog Paser Penajam, Direktur Perumda, Penyuluh Agama, dan Tim TPID Kabupaten Penajam Paser Utara. (Senin, 10/03/2025)

Materi High Level Meeting pengendalian inflasi tersebut tidak hanya membahas bagaimana rancangan pengendalian inflasi Bersama dengan 10 Kabupaten / Kota di seluruh Propinsi Kalimantan Timur yang kemudian dirangkai dengan isu tematik yang bertema Ulama Peduli Inflasi dengan tema Bijak Belanja dan Berjualan Kepada Masyarakat Provinsi Kaltim Selama Bulan Suci Ramadahan 1446H / 2025M.

Hal – hal yang perlu dipahami berkenaan dengan rapat tersebut khususnya untuk situasi dan kondisi PPU terkait dengan inflasi secara umum, Kabupaten Penajam Paser Utara berada di kisaran 0,45%, angka tersebut berdasarkan catatan statistik Kabupaten di sumbang oleh diskon daya listrik, untuk pengguna 1300kw kebawah sehingga berkontribusi terhadap adanya deflasi. Sampai dengan saat ini secara umum kondisi kebutuhan pokok masyarakat baik dari aspek ketersediaan dan keterjangkauan masih berjalan dengan normal. Sekretaris Daerah, Tohar berharap hal tersebut akan dapat bertahan hingga setelah lebaran Idul Fitri.

“Kebutuhan pokok baik dari aspek ketersediaan dan keterjangkauan masih berjalan dengan normal, mudah  – mudahan ini tetap terjaga sampai dengan nanti 1 syawal bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1446, kalau toh ada riak – riak karena dengan momentum hari raya saya pikir ini sudah lumrah dan biasa, dengan catatan jangan berlaku dengan rentang yang cukup lama”, ucap Tohar.

Sesuai dengan tema Ulama peduli inflasi ialah, ulama yang dimaksud adalah setiap orang yang mempunyai kapasitas keilmuan agama, untuk dapat berkontribusi terhadap ketresediaan, keterjangkauan, kelancaran dan komunikasi efektif berkenaan dengan barang – barang keperluan pokok.

“Ulama dalam arti pendakwah, mohon dengan sangat dan hormat, titip pesan kami, sisipkan kepada mustamiin disetiap ceramah kita untuk secara arif dan bijaksana dalam rangka mendapatkan kebutuhan – kebutuhan pokok sesuai dengan kebutuhan pribadi”, lanjut Tohar.

Di bulan Ramadhan, kultur masyarakat hampir seluruhnya mengalami fenomena paradox, yaitu kebutuhan dan pembelian barang kebutuhan pokok menjadi meningkat, hal tersebut dimungkinkan karena masyarakat memuliakan bulan Ramadhan sehingga menyambutnya dengan meriah sehingga masyarakat cenderung belanja berlebihan. Faktor lain yang menyebabkan hal tersebut adalah dorongan nafsu untuk berbelanja (lapar mata) ketika bulan puasa.

Menutup rapat yang dilaksanakan di lantai III tersebut, Tohar menambahkan pemahaman terkait pengedalian dan peduli inflasi, Tohar menyampaikan arahan dan harapan agar semua pihak terkait dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar arif dan bijaksana dalam memenuhi kebutuhan pribadinya masing – masing dan tidak berlebihan dalam berbelanja.

“Prinsip dasarnya mari kita semua bergandengan tangan, berkolaborasi dan bersinergi antara TPID, Majelis Ulama Indonesia , Jajaran Kemenag, Alim Ulama, penyuluh dan kita semua agar dapat bergandengan tangan dalam rangka bagaimana hal- hal yang kemungkinan terjadi secara negatif dapat kita hindari, dan topik pembahasan hari ini tentang peduli inflasi menyadarkan kita pentingnya pesan moral kepada masyarakat sebagai konsumen, kiranya dapat melakukan pemenuhan kebutuhan secara arif dan bijaksana, tidak berlebihan apalagi sampai terjadi panic buying, karena terlalu khawatir akan terjadi kelangkaan bahan pokok,” tutup Tohar. (HumasPPU)

Wakil Bupati PPU Sidak OPD

PENAJAM PASER UTARA –  Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin menggelar Infeksi mendadak (Sidak) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup PPU, Senin pagi, (10/3/2025).

Saat Sidak ini Wabup PPU didampingi Asisten III Pemkab PPU, Aini dan Kepala Satpol PP Kabupaten PPU, Bagenda Ali yang digelar dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Bulan Ramadhan 1446 Hijrah.

Disela-sela sidak ini Wakil Bupati  PPU Abdul Waris Muin menegaskan, kedisiplinan bagi ASN maupun THL di lingkup PPU saat ini menjadi perhatian serius yang wajib dilaksanakan, termasuk di bulan Ramadhan karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik.

Dikatakan Abdul Waris Muin, jam kerja di bulan Ramadan telah ditetapkan yaitu masuk pukul 08.00 pagi. Jika ada yang datang ke kantor diatas jam yang telah ditentukan tersebut berarti telah melakukan korupsi waktu.

“Saya tidak mau melihat itu terjadi lagi di PPU,” tegas Waris Muin.

Dia menambahkan, terkait kedisiplinan bagi ASN  tersebut aturannya juga sangat jelas. Bagi mereka yang melanggar akan memperoleh sanksi  mulai pemotongan tunjangan, penurunan pangkat hingga pemecatan.

Waris mengatakan bahwa dirinya dipilih rakyat, oleh karenanya harus bertanggung jawab atas semua kepercayaan yang telah diberikan termasuk terkait kedisiplinan bagi seluruh pegawai di Kabupaten PPU.

“Saya minta mulai besok pagi tolong tugaskan tiga orang personil Satpol PP untuk melakukan pengawasan ini di masing-masing OPD dan laporkan kepada saya jika masih ada pegawai yang tidak disiplin,” jelasnya.

Waris menambahkan salah satu contoh adalah pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) PPU. Menurutnya, Dinas ini paling banyak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga diharapkan seluruh pegawai yang ada di lingkup ini  benar-benar memahami tugas dan fungsinya masing-masing.

“Kasihan kan masyarakat jauh-jauh datang ke sini sejak pagi tetapi kalau pegawainya belum datang dan harus menunggu lama. Jadi tolong pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan,” ujarnya.

OPD yang disidak Wakil Bupati PPU antara lain Dinas PUTR,  Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim), Dukcapil PPU, dan Dinas Perikanan PPU. Pada sidak ini masing-masing OPD juga diminta untuk mendata ASN maupun THL yang tidak hadir tanpa keterangan. (HumasPPU).

Pemkab PPU Terus Lakukan Kajian Tahap Pemekaran Wilayah

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) rencana akan menjadi lima kecamatan masih dalam tahap diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU. Tentu Pemkab PPU akan terus melakukan kajian mendalam terkait rencana pemekaran wilayah yang terpengaruh oleh Proyek Ibu Kota Negara (IKN).

Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) PPU, Nicko Herlambang saat dijumpai di sela kegiatannya. Ia juga mengungkapkan pihaknya telah melakukan beberapa kali diskusi denganDPRD PPU untuk mengupdate data hasil kajian yang telah ada.

“Kita sudah diskusikan beberapa kali dengan DPRD PPU,  dan saat ini sedang mengupdate data-data hasil kajian yang sudah ada,” ujarnya, Senin (10/3/2025).

Menurutnya, proses pemekaran wilayah di Kabupaten PPU tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru tetapi juga mempertimbangkan regulasi yang berlaku, mengingat banyak aspek yang harus dipertimbangkan. seperti keseimbangan administrasi, aspek geografis, serta kebutuhan masyarakat setempat yang menjadi prioritas utama.

“Supaya hasil kajian ini tidak hanya serta-merta mengandalkan kita sebagai terdampak IKN, tetapi didalamnya ada juga regulasi-regulasi yang harus diikuti, terutama jumlah penduduk, wilayah, dan lain-lain,” ungkapnya

Nicko juga menekankan bahwa pemekaran wilayah harus memenuhi syarat administratif yang ditetapkan pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu tantangan utama dalam pemekaran ini, menurutnya, adalah terkait dengan kondisi wilayah yang berada di dalam kawasan hutan.

“Tidak mungkin lah ada beberapa desa yang dulu ditetapkan menjadi desa tetapi tidak ada penduduknya, atau berada di dalam kawasan hutan,” tegas Nicko.

Ia juga menjelaskan, pemekaran wilayah yang diusulkan melibatkan lima kecamatan, termasuk Kecamatan Penajam yang akan dimekarkan menjadi dua bagian, Kecamatan Waru yang tetap, serta Kecamatan Babulu yang juga akan dibagi menjadi dua kecamatan.

“Sebenarnya tidak banyak berubah, hanya beberapa lokasi yang berselisihan dengan IKN dan kawasan hutan yang menjadi pertimbangan khusus,” kata Nicko.

Pemekaran desa yang terletak di dalam kawasan hutan, menurutnya, menjadi tantangan besar.

“Sulit sekali menjelaskan ke teman-teman di Kemendagri, wilayahnya masuk 100 persen, kalau sambutan kita minta menjadi pemekaran desa. Itu jelas tidak mungkin dan akan menjadi masalah tersendiri bagi kita,” tandasnya.

Nicko menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut sudah disesuaikan dengan perancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terbaru. Pemerintah PPU berharap agar regulasi yang ada dapat mendukung rencana pemekaran ini, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan proyek pemindahan IKN (*)

« Previous Page — Next Page »