Bupati PPU Tekankan Pentingnya Menempatkan Pejabat Pada Posisi Yang Tepat

BALIKPAPAN – Bupati Penajam Paser Utara Hamdam menekankan  pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih. Karenanya para pejabat eselon II ditempatkan pada posisi yang tepat, sesuai kemampuannya dan perlu dilakukan mutasi atau pergeseran jabatan”.

“Agar langkah ini berjalan efektif dan obyektif, maka saya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), perlu menerima masukan hasil pemotretan kapasitas dan kinerja SDM Aparatur ini melalui Panitia Seleksi Ukom dan Evaluasi Kinerja JPT Pratama,” katanya saat membuka Uji Kompetensi (Ukom) dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, lingkup Pemkab Penajam Paser Utara di Hotel Blue Sky, Balikpapan, Senin (6/3/2023).

Hamdam  juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Panitia Penyelenggara, dalam hal ini  BKPSDM PPU yang telah mempersiapkan kegiatan penting dan strategis ini selama lima hari dan diikuti 20 orang peserta.

Jauhar Efendi, sebagai salah satu anggota Pansel, melaporkan Pansel dikomandani oleh Asesor SDM Aparatur Utama dari BKN Pusat, Wakiran. Beranggotakan 4 orang, yaitu Thohar, Sekda PPU, Purwanto, Asesor SDM Aparatur Utama, BKN Pusat. Moh. Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, dan Muhammad Noor, Lektor Kepala, Dekan Fisipol Unmul.

Ukom dan Evaluasi Kinerja JPT Pratama  dimulai dari kegiatan Penulisan Makalah, Penulisan Materi Presentasi dalam bentuk Power Point dan Psikometri. Ini dilakukan  penuh di hari pertama. Sedangkan hari kedua dan seterusnya adalah kegiatan presentasi dan wawancara.

Ketua Pansel dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Ukom dan Evaluasi Kinerja atau Uji kesesuaian  (job fit) ini merupakan bagian dari penataan jabatan yang dimandatkan dalam Pasal 132 PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020.

Dalam ketentuan tersebut antara lain dinyatakan,  penataan Pejabat Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui uji kompetensi oleh panitia seleksi dari pejabat yang ada atau melalui Seleksi Terbuka apabila tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai.

Selanjutnya, pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam  satu  instansi  maupun antar instansi dapat dilakukan pula melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi”.

Pada bagian lain, Ketua Pansel menyampaikan, bahwa JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun, namun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi     setelah mendapat    persetujuan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), dalam hal ini Bupati PPU,  dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu, penyelengaraan ukom dan evaluasi kinerja untuk penataan jabatan pimpian tinggi pratama yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut,  dan atas rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), maka Pemerintah Kabupaten PPU bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Prov Kaltim dan Universitas Mulawarman, melaksanakan Ukom dan Evaluasi Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kabupaten PPU.

Jauhar Efendi, sebagai salah  anggota Pansel melaporkan,  bahwa Ketua Pansel, Wakiran, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati PPU atas komitmennya yang tinggi dalam menyelenggarakan manajemen ASN yang mendasarkaan sistem merit, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN.  (*)

Bapelitbang PPU Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024

PENAJAM – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten PPU, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU, Kamis (02/03/2023).

Sekretaris Daerah PPU, Tohar menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Kaltim atas dukungan dalam membantu dan memfasilitasi pembangunan di Kabupaten PPU serta masyarakat Kabupaten PPU yang selama ini telah mendukung terlaksannya pemerintahan dan pembangunan daerah PPU sehingga pembangunan berjalan baik dan lancar.

“Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 memperhatikan isu yang terjadi baik Internasional ataupun Nasional serta diselaraskan dengan program pembangunan daerah Provinsi Kaltim,” ungkap Tohar.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan rangkaian tahapan perencanaan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan karena merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menyerap saran dan/atau masukkan guna penyempurnaan Rancangan RKPD yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan daerah tahun 2024.

“Tema Pembangunan pada tahun 2024 adalah ‘Penguatan Daya Saing & Pelayanan Publik dengan Optimalisasi Potensi untuk PPU Serambi Nusantara’ dan dapat disimpulkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024,” ungkapnya

Adapun 5 (lima) prioritas pembangunan daerah Kabupaten PPU yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Pemerataan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Potensi Ekonomi Strategis Berbasis Kerakyatan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum, Penguatan Infrastruktur Pelayanan Publik yang Berwawasan Lingkungan serta Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi.

Tohar menambahkan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan RKPD ini dapat mengkaji dengan cermat usulan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan RKPD Kabupaten PPU Tahun 2024 agar nantinya pembangunan daerah dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kita sadari keberhasilan pembangunan Kabupaten PPU merupakan keberhasilan kolektif dari peran Pemerintah serta Masyarakat.  Oleh karena itu, mari kita merapatkan barisan, bekerja bersama secara sinergis untuk mewujudkan Kabupaten PPU sebagai Serambi Nusantara,” pungkasnya (Diskominfo PPU/adv)

Dekranasda PPU Pamerkan Berbagai Kerajinan Unik di Inacraft 2023

JAKARTA – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ambil bagian pada pagelaran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2023 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) mulai 1-5 Maret 2023. Acara ini dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, Rabu, (1/3/2023).

Dalam pagelaran berharap internasional ini kabupaten PPU melalui  Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan ( Dinas KUKM Perindag ) PPU menampilkan berbagai kerajinan unik berbahan kayu ulin,  rotan dan sabut kelapa. Ada juga hasil tenun dan barang bekas yang merupakan produk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) asal kabupaten PPU.

Ketua Dekranasda Kabupaten PPU, Satriyani Sirajuddin Hamdam saat mengunjungi stand pameran milik Pemkab PPU ini mengatakan setelah sekian lama tidak diselenggarakan baru saat ini Inacraft kembali digelar di 2013 ini.

“Kabupaten PPU ikut Inacraft  terahir di tahun 2012 lalu. Artinya sepuluh tahun berikutnya PPU baru kembali ikut dalam kegiatan ini,” kata Satriyani Sirajuddin yang hadir didampingi oleh sang suami yaitu Bupati PPU, Hamdam.

Satriyani berharap kedepan agar kegiatan tersebut tetap berkesinambungan dan semakin memunculkan kreasi-kreasi atau karya-karya yang bisa bernilai jual bertaraf nasional bahkan internasional.

Dia menambahkan bahwa dalam gelaran ini kabupaten PPU menampilkan sejumlah kerajinan hasil karya pelaku UMKM PPU seperti kerajinan dari bahan kayu ulin, kerajinan dari rotan, dari barang bekas dan masih banyak lagi lainnya.

Dengan adanya pameran ini dia berharap akan memacu semangat bagi pengrajin-pengrajin yang ada di PPU untuk berkarya. Dia juga berharap di tahun-tahun berikutnya pengrajin PPU juga lebih bersemangat untuk ikut tampil pada pameran seperti ini.

“Terimakasih kami sampaikan kepada para pelaku usaha khususnya pengrajin-pengrajin di PPU, kemudian Dinas KUKM Perindag maupun Bankaltim tara yang telah mensuport dan membiayai kegiatan Dekranasda kabupaten PPU dalam gelaran ini,” ucapnya.

Sementara itu saat ditemui salah satu pelaku UMKM asal PPU, Suradi mengatakan sampai saat ini masih sulit mencari pengrajin yang mau diajak untuk mengembangkan usaha di PPU. Sehingga terkadang dirinya kesulitan untuk memenuhi permintaan pasaran.

“Kedepan saya ingin mengajak anak-anak yang mungkin cacat yang sulit mencari pekerjaan mau saya bina sampai bisa berkarya di PPU,” kata Suradi di lokasi pameran ini.

Menurutnya melalui pengembangan usaha tersebut sebenarnya memiliki pendapatan yang cukup menjanjikan karena tingginya permintaan pelanggan yang ada bahkan terkadang sampai kewalahan hingga harus mendatangkan pengrajin asal Jepara.

“Selain binaan Dinas KUKM Perindag kami inikan juga salah satunya merupakan binaan Bank Indonesia (BI),  sehingga bila BI membutuhkan cindera mata selalu saja pesannya ke kami. Begitu juga sejumlah Instansi di PPU banyak yang memesan souvenir, sehingga saya terkadang kualahan,” ungkapnya.

Seperti diketahui,  pameran Inacraft 2023 sebagai salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara, yang kembali digelar untuk ke-23 kalinya di JCC dari tanggal 1-5 Maret 2023 menempati seluruh hall Balai Sidang termasuk Lower Lobby dan seluruh ruangan lainnya untuk menampung seluruh kegiatan pendukung dan fasilitas pameran.

Pameran yang diprakarsai oleh Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia (ASEPHI) bekerja sama dengan Mediatama Event ini bertujuan sebagai wadah promosi produk-produk kerajinan lokal untuk meraih peluang pasar domestik dan membuka peluang pasar internasional sebagai komoditi ekspor ke mancanegara. (Humas PPU/Diskominfo PPU/adv)

Penajam Paser Utara Siap Berikan Dukungan Terbaik Kemajuan Pendidikan

SAMARINDA – Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Hamdam mengatakan siap memberikan dukungan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.

“Gubernur Kaltim, Isran Noor telah secara tegas menyatakan  mendukung semaksimal mungkin kemajuan pendidikan di Kaltim. Sehingga menurutnya tidak ada alasan untuk tidak memberikan dukungan yang sama,” ujar Hamdam saat didaulat jadi pembicara pada pembukaan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) IV Persatuan  Guru Republik Indonesia (PGRI)  di Samarinda, Jumat (24/2/2023).

Sebagai bupati yang merupakan kepanjangan tangan gubernur tentunya akan memberikan dukungan  semaksimal mungkin untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

“Insya Allah hal-hal terkait pendidikan ini yang ada berhubungan dengan PPU pasti akan kami fasilitasi semudah-mudahnya,” kata Hamdam.

Menurutnya, saat ini kewenangan yang ada di Ibukota Negara (IKN)  bukan menjadi kewenangan PPU, walaupun itu berada di kawasan PPU tetapi menjadi kewenangan Kepala Otorita IKN. Jika PGRI harus dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang ada di PPU, maka ia siap membantu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya sehubungan dengan permintaan PGRI untuk membangun gedung di kawasan IKN yang disampaikan kepada gubernur Kaltim.

“Terkait perizinan salah satunya. Jika memang pembangunan itu pilihannya berada di kawasan administratif kami maka itu akan menjadi tanggung jawab saya dan pasti akan saya permudah dengan semudah-mudahnya, ” kata Hamdam yang juga membeberkan tentang kemajuan daerah khususnya setelah adanya pembangunan IKN di wilayahnya.

Hamdam berharap Kabupaten PPU sebagai salah satu kabupaten yang wilayahnya menjadi lokasi inti bagi pembangunan IKN, bisa memperoleh keistimewaan. Salah satunya adalah menjadikan kabupaten PPU sebagai serambi IKN.

“Ini selalu kami perjuangkan. Karena kurang tepat rasanya jika IKN dibangun dengan segala kemajuan teknologi di dalamnya, sementara PPU yang menjadi serambi IKN justru tertinggal,” tutup Hamdam.

Sementara itu Gubernur Provinsi Kaltim, Isran Noor secara resmi telah membuka gelaran Konkernas IV Persatuan  PGRI di Kaltim yang dihadiri  lebih dari seribu pengurus PGRI se Indonesia itu.

Dikatakan Isran, jasa para guru sampai kapan pun tidak akan pernah terlupakan oleh rakyat dan bangsa ini, karena berkat jasanya maka tercipta lah orang-orang hebat yang lahir dengan berbagai profesi, mulai dari pengusaha hingga politisi.

“Guru ASN dan honorer punya kedudukan yang sama pentingnya bagi pendidikan di Indonesia, bahkan dengan beban yang sama, guru honorer sampai saat ini sangat membantu sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar,” ujar Isran Noor.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan warga Kaltim kepada pihaknya yang datang dari luar daerah se-Indonesia, dengan jamuan yang luar biasa.

“Terima kasih kami disambut baik oleh Bapak Gubernur beserta jajarannya, juga masyarakat Kaltim, bahkan saya diberikan kalung oleh masyarakat Dayak, sebagai cinderamata khas Kaltim, ini sambutan luar biasa dan hangat dari masyarakat lokal,” tutur Unifah. (erv)

RSUD RAPB PPU Raih Akreditasi Paripurna STARKES Kemenkes RI

JAKARTA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Puri Botung (RAPB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terima penghargaan kelulusan paripurna dalam Standar Akreditasi Kementerian Kesehatan (Starkes) Republik Indonesia (RI).

Sertifikat akreditasi paripurna RSUD RAPB tersebut diberikan langsung Komisi Akreditasi Rumah Sakit Kementrian Kesehatan Republik Indonesia kepada Bupati PPU, Hamdam bersama Direktur RSUD RAPB dr Lukasiwan Eddy dan segenap jajaran manajemen rumah sakit.

“Hasil akreditasi paripurna ini suatu kebanggan kita semua bahwa Rumah sakit Ratu Aji Putri Botung semakin meningkatkan layanan kesehatannya baik dari segi sarana pelayanan, standar pelayanan, manajemen rumah sakit hingga mutu pelayanan kesehatan dalam menjamin keselamatan pasien,” ujarnya, Senin(20/2/2023)

Hamdam menegaskan terlepas penilaian akreditasi ini tentunya pemerintah daerah terus berkomitmen mendorong  peningkatan pelayanan kesehatan yang prima oleh Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botung kepada masyarakat dalam pelayanan dasar kesehatan yang ada di PPU.

Seluruh jajaran Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botung diminta terus melakukan trobosan-trobosan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada, kedepan pelayanan yang prima kepada pasien karena ini merupakan tugas mulia sekaligus sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten PPU.

Hamdam menuturkan pelayan kesehatan yang memadai serta sarana dan prasarana yang sesuai standar kesehatan terus diupayakan oleh pemda, apalagi sebagai serambinya IKN Nusantara Kabupaten PPU sudah harus menyiapkan pelayanan kesehatan yang berstandar baik.

“Karena tidak menutup kemungkinan rumah sakit RSUD Ratu Aji Putri Botung ini menjadi rumah sakit rujukan yang jaraknya sangat dekat dengan IKN Nusantara,” katanya.

Direktur RSUD RAPB PPU dr Lukasiwan Eddy turut mengatakan penilai akreditasi paripurna oleh STARKES ini terkait seluruh pelayanan yang ada di RSUD. Ratu Aji Putri Botung PPU. Akreditasi paripurna ini mencakup pelayanan yang ada di RSUD. Ratu Aji Putri Botung, baik dari asuhan pelayanan pasien dan manajemen rumah sakit yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien di rumah sakit dengan mengacu pada Standar Akreditasi Kementerian Kesehatan.

Lukas menerangkan untuk kedepannya pasti akan ada peningkatan pelayanan khususnya sebagai rumah sakit daerah yang berdampingan langsung dengan IKN.  Adapun sasarannya peningkatan yang terus dilakukan ini meliputi pelayanan rawat Inap dan rawat jalan, peningkatan pelayanan kamar operasi, peningkatan pelayanan penunjang khusus radiologi.

“Bahkan dalam waktu dekat peningkatan pelayanan hemodialisa,” ujarnya.  (HumasPPU/Diskominfo PPU/adv)

« Previous Page — Next Page »