Pembangunan Infrastruktur IKN Sesuai Tahapan

SEPAKU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam menyambut kunjungan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko didampingi Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta dan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Sumadilaga, Kamis (9/2/2023). Kunjungan tersebut dalam peninjau pembangunan infrastruktur Ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU.

Moeldoko menyampaikan meski terdapat sejumlah kendala terkait cuaca, namun pembangunan infrastruktur IKN Nusantara berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Secara keseluruhan pembangunan IKN Nusantara saat ini sudah mencapai 15 persen.

“Termasuk kesiapan tenaga kerja kontruksi sudah terbangun dengan baik,” ungkapnya

Moeldoko menegaskan jika Presiden Joko Widodo memiliki semangat luar biasa dalam pembangunan IKN Nusantara saat ini. Untuk itu, semua pihak harus memberikan dukungan agar pembangunan IKN bisa cepat terwujud.

“Pembangunan IKN ini akan jadi pengungkit tumbuhnya ekonomi dan sektor lainnya. Ini yang harus dipahami semua pihak. Jadi jangan ada yang memanfaatkan momentum ini untuk menggangu proses pembangunan,” terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah memiliki rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mulai tahun 2022 hingga 2045. Tahapan pembangunannya dibagi menjadi lima tahap.

Tahap pertama pada 2022 – 2024   fokus pembangunan pada infrastruktur dasar mulai dari penyediaan air minum, ketenagalistrikan hingga pengelolaan limbah.

Tahap II pada 2025-2029, yakni pembangunan area inti. Seperti fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder.

Pembangunan tahap III pada 2030-2034 meliputi pengembangan kawasan-kawasan industri dan sektor lainnya. Sementara tahap IV dan V masing-masing dilakukan pada 2035-2039 dan 2040-2045.

“Di tahap akhir IKN mencapai net zero-carbon emission dan seratus persen energi terbarukan, pengembangan industri berkelanjutan, dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing,” jelas Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Sumadilaga. (Diskominfo PPU/adv)

Musrenbang Diharapkan Menjadi Akselerasi  Keinginan Masyarakat dan Program Pemda

PENAJAM – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) adalah kegiatan penting dan sangat strategis bagi kemajuan Daerah. Termasuk dengan terakomodirnya sejumlah masukan dan keinginan masyarakat dalam rencana pembangunan Pemerintah Daerah di Kecamatan Sepaku dan secara umum bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Adanya musrenbang ini kita harapkan segala keinginan masyarakat dapat terjawab karena kedepan kita harus bahu membahu untuk memberikan dukungan dan kekuatan terhadap kemajuan Daerah yang berada di empat kecamatan serta seluruh Desa yang ada khususnya di Kecamatan Sepaku ini, apalagi seiring keberadaan IKN Nusantara,”ucap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam, Kamis (9/2/2023)

Dikatakan Hamdam, musrenbang dilakukan guna mempertemukan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan kebijakan Pemerintah Kabupaten. Tentunya semua keinginan masyarakat Kecamatan belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. diharapkannya melalui musrenbang ini dapat menemukan solusi apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakat khususnya di kecamatan Sepaku saat ini.

Ia juga mengatakan kepada Masyarakat bahwa dengan Musrenbang masyarakat yang ada di Kecamatan maupun Desa bisa mempertanyakan langsung kepada Pemerintah Daerah tentang hal-hal pembangunan Daerah, termasuk apa saja yang kedepannya dilakukan Pemda.

“Kepada satuan kerja perangkat daerah, kiranya harus dapat memberikan penjelasan terkait itu. Jangan sebaliknya justru SKPD malah yang bertanya,” tegasnya.

Hamdam juga meminta melalui musrenbang hari ini diharapkan pihak-pihak terkait mulai menyusun program-program, memberikan masukan dalam rangka merubah cara pandang bahwa PPU sedang mempersiapkan diri karena wilayahnya menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Senada, Camat Sepaku Waluyo dalam Musrenbang ini dilaksanakan guna menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan kepada pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat untuk menyusun rencana kerja pemerintah atau RKP dengan tujuan mendapatkan keselarasan dari tingkat bawah, kabupaten, provinisi hingga pusat.

“ Pelaksanaan musrenbang kecamatan Sepaku dimaksudkan untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat wilayah kemudian dibawa ditingkat kabupaten. Fokusnya adalah menyusun perencanaan sekala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Sedangkan sasaran pelaksanaan musrenbang adalah hasil musrenbang diwilayah  kecamatan Sepaku,” pungkasnya. (HumasPPU/DiskominfoPPU/adv)

Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda Kunjungi Diskominfo PPU

PENAJAM – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Budi santoso menerima kunjungan Kepala Balai Monitoring (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda, Warko beserta jajaran di ruang kerja Diskominfo PPU, Kamis (02/02/2023). Kunjungan dimaksudkan melakukan koordinasi pelaksanaan tugas serta fungsi dari Balmon.

“Peran balmon itu melakukan pengawasan dan penggunaan frekuensi termasuk yang ada di penajam paser utara, jadi akan dilakukan pengawasan terhadap yang sudah memiliki izin atau belum memiliki izin dalam penggunaan frekuensi,”  kata Budi Santoso.

Diakui, masyarakat banyak yang belum tahu mengenai peran Balmon melakukan pengawasan dalam penggunaan frekuensi yang ada di wilayah maupun daerah. Sedangkan perizinan dalam penggunaan frekuensi bisa langsung berkoordinasi dengan Balmon Spektrum Kelas I Samarinda.

“Ada beberapa masyarakat sudah berkoordinasi dengan kita (Diskominfo PPU) untuk proses pengajuan izin pemanfaatan frekuensi atau untuk menggunakan frekuensi dan kita juga sudah mengarahkan ke mereka (balmon),” terangnya.

Ia mengharapkan, khusus di Kabupaten PPU dalam penggunaan frekuensi semuanya harus dalam kondisi tertib, tidak saling interferensi frekuensi dengan yang lainya. Nantinya pasti akan ada tabrakan atau semacam gangguan dalam penggunaan frekuensi.

“Harapan saya untuk kedepannya khususnya di ppu, saya menghimbau agar Pemanfaatan frekuensi itu bisa diatur dengan sebaik baiknya,” tutupnya

Sementara itu, Kepala Balmon Spektrum Frekuensi Kelas I Samarinda menyampaikan keuntungan dalam menggunakan frekuensi radio, bisa berkomunikasi dimana saja, kapan saja dan sepanjang jaringan komunikasi itu bagus dan tersedia. Karenanya frekuensi harus di tata dan diawasi betul supaya tidak terjadi interferensi dan mengganggu.

“Penggunaannya frekuensi sesuai dengan peruntukannya. seperti siaran Televisi, radio, seluler, perusahan hingga penerbangan alokasinya frekuensinya sendiri sendiri dan berbeda,” ungkapnya

Dalam pengurusan izin pengguna frekuensi sebenarnya tidak susah, karena sekarang bisa secara online melalui Online Singel Submission(OSS) namun syarat utamanya harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ketika sudah memiliki NIB maka bisa langsung membuat akun yang harus dimiliki pemohon.

“Setelah pemohon bisa mendaftarkan akun nanti semua proses perizinan baik perpanjangan atau pencetakan izin semua akan dikirim via email yang sudah didaftarkan tadi. Jadi untuk perizinan sekarang ini mudah dan dapat dilakukan dimana saja, sepanjang dapat jaringan internet untuk online dan persyaratan terpenuhi,” jelasnya

Tugas Balmon dalam perizinan itu bukan menerima permohonan perizinan tetapi membantu untuk proses memasukan data permohonan dalam aplikasi perizinan bagi pemohon yang masih belum paham terhadap proses perizinan online.

“Kalau kesulitan dalam pengurusan perizinan  bisa datang kekantor kami di Balikpapan di jalan Abdi Praja I dan di Samarinda kami ada kantor pelayanan di sambutan jalan sultan sulaiman kantor balmon kelas I samarinda. Kami juga pos untuk pelayanan perizinan maritim itu di pelabuhan perikanan selili samarinda yang kemungkinan nanti akan kita kembangkan itu dibuat semacam perizinan mobile,” pungkasnya.  (Zan/Diskominfo PPU/adv)

Serambi Nusantara, Dirancang Untuk City Branding Kabupaten PPU

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai merancang slogan kota nya atau city branding dengan sebutan “ Serambi Nusantara” yang akan menjadi ciri khas daerah itu. Dalam proses pembangunan city branding ini pemkab PPU menggandeng Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan.

“Dengan adanya konsep serambi nusantara ini adalah bahwa kita menjadi halaman depan dari nusantara. Artinya kita menjadi pusat interest atau pusat perhatian, dan tentu saja harapan kita segala proses pembangunan di nusantara tadi bisa mendukung kesuksesan pembangunan di kabupaten PPU,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU, Nicko Herlambang di sela-sela audiensi bersama jajaran ITK Balikpapan dan pemkab PPU yang digelar di Kantor bupati PPU, Selasa, (31/1).

Nicko mengatakan, pembangunan city branding ini pemkab PPU menggandeng ITK karena memiliki jurusan desain komunikasi visual yang kekuatan dan bahan jual mereka itu adalan city branding. Oleh karenanya selayaknya kota yang ada di Kaltim, PPU bisa memanfaatkan dan bekerjasama dengan mereka agar konsep dari city branding tersebut didukung data-data yang valid, alasan-alasan yang esenebel dan juga menghasilkan kampanye city branding yang lebih kuat.

“Itu harapannya dan yang pasti ini bisa menghemat anggaran juga, hanya dengan bermodalkan kerjasama dengan menggandeng anak-anak yang penuh talenta tadi kita bisa mendapatkan masukkan yang diharapkan lebih kekinian dan lebih press. Dan bupati PPU juga sangat mendukung itu,” tambahnya.

Sementara itu saat ditemui salah satu Dosen ITK yang ikut dalam audiensi pembangunan city branding ini , Deny mengatakan pihaknya awalnya memang tengah melakukan penelitian terkait city banding. Sejalan dengan itu pihaknya diarahkan oleh kampus untuk penelitian terkait city branding di kabupaten PPU, karena PPU memang membutuhkan itu.

“ Memang saat ini masih dalam tahapan proses awal rancangan city branding ini. Rencananya untuk tahap awal akan membutuhkan waktu selama tujuh bulan terhitung sejak februari 2023,” jelasnya.

Dijelaskannya bahwa melalui city branding ini nantinya diharapkan akan menaikkan citra kabupaten PPU sebagai kabupaten yang sebagian wilayahnya adalah Ibukota Negara (IKN) Nusantara dengan tetap mengutamakan potensi-potensi yang ada di daerah itu sendiri.

Seperti diketahui, City branding atau branding kota secara sederhana dapat dikatakan sebagai istilah atau slogan kota yang menjadi ciri khas kota tersebut. Strategi ini digunakan sebagai alat pemasaran kota agar semakin memiliki kedudukan strategis di mata nasional maupun dunia. Sebutan itulah yang mengangkat target pemasaran kota.

Kota yang sudah memiliki brand, biasanya mengangkat sektor pariwisata dan ekonomi sebagai brand untuk dipromosikan ke masyarakat luar. Tujuannya agar sektor ini mendapatkan kemajuan dan keuntungan yang bisa dirasakan masyarakat kota tersebut.

Sebagai contoh brand kota Bandung “Paris Van Java”. Wisatawan akan mengingat bahwa di daerah jawa terdapat kota yang memiliki keindahan dan kemajuan seperti kota Paris. Dengan mendengar istilah ini, orang akan penasaran dan mencari tahu tentang keberadaan kota Bandung.

Dengan menjaga city branding, reputasi kota akan selalu terjaga sehingga persepsi dunia luar terhadap kota tersebut. Dengan kondisi yang terjaga itu, memudahkan para investor untuk datang ke kota yang memiliki brand. Ini menjadi keuntungan kedua belah pihak antara pemerintah kota dan investor.

Berbeda dengan kota yang tidak memiliki brand akan sulit sekali dalam mendapatkan investor. Para investor tidak akan mengetahui segala potensi yang dimiliki kota tersebut. Sangat disayangkan apabila potensi yang dimiliki kota tidak dikelola dengan baik dan maksimal

Dari uraian di atas, city branding sangatlah bermanfaat untuk membangun identitas dan kemajuan kota. Kemajuan kota dan masyarakatnya merupakan tujuan dari pembangunan, sudah selayaknya suatu kota memiliki brand agar dapat dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan maupun investor.(HumasPPU/Diskominfo PPU/adv)

Bupati PPU Harapkan Jumlah Peserta Pemilu Meningkat

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara Hamdam berharap Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dapat mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar, serta menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Pemilu 2024 mendatang dengan jujur dan adil.

Bupati Hamdam juga berharap kepada seluruh anggota KPU, aparat pemerintah dan khususnya kepada anggota PPS yang baru saja dilantik, selain bertugas sebagai penyelenggara ataupun panitia pelaksana pemilu, anggota PPS juga dapat membantu meningkatkan angka partisipasi peserta pemilu hingga mencapai angka 80%, karena legitimasi hasil pemilu itu tergantung dari jumlah partisipasi peserta pemilu.

“Terus mensosialisasikan kepada warga masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menggunakan hak pilihnya. Ini tugas dan tanggung jawab kita bersama, karena kita ingin pelaksanaan pemilu kedepan memiliki legitimasi yang kuat dengan peserta pemilu diatas 80 persen,” harap Hamdam ketika memberi sambutan pada pelantikan 162 anggota PPS untukPemilu 2024 di Gedung Graha Pemuda, Penajam, Selasa (24/01/23).

Hamdam juga mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi dan mendukung penuh proses tahapan pemilu yang sedang dilakukan KPU dan Bawaslu Kabupaten PPU.

“Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas anggota PPS, pemerintah daerah telah mengeluarkan instruksi berupa surat keputusan untuk memberikan dukungan dan fasilitasi terkait keperluan yang dibutuhkan oleh rekan-rekan anggota PPS ini. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan dukungan fasilitasi pemeriksaan kesehatan kepada para petugas PPS, yang mana tugas yang akan diemban oleh petugas PPS ini dapat menyita waktu dan tenaga para petugas PPS”, terang Hamdam.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten PPU Irwan Sahwana, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh anggota PPS yang telah dilantik. Ia juga berpesan kepada seluruh anggota PPS untuk tetap menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu.

“Perlu menjadi perhatian untuk kita bersama, saya berpesan kepada seluruh anggota PPS untuk tetap menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu, jangan sampai tergoda oleh bujukan dan rayuan dari tim sukses, karena hal ini melanggar kode etik penyelenggara pemilu,” tutupnya. (HumasPPU/Diskominfo PPU/adv)

« Previous Page — Next Page »