DPRD BATU Tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD Jadi Perda

BATU – DPRD Kota Batu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Batu tahun anggaran 2022 menjadi Peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Batu, Jumat (15/7/2023).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batu Asmadi didampingi wakil ketua I, Nurochman, dengan dihadiri 16 anggota dari 30 anggota dewan yang ada. Sebelum menetapkan menjadi Perda Pimpinan rapat memberikan kesempatan juru bicara Badan anggaran ( Bangar ) DPRD Katarina Dian menyampaikan hasil pembahasan terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Batu tahun anggaran 2022.

Juru bicara Banggar Katarina Dian, salut atas prestasi Pemkot Batu melihat hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksaan BPK RI ,dimana Kota Batu mendapatkan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 kalinya secara berturut-turut. Namun pihaknya menyesalkan dalam pelaksanaan yang ke-8 banyak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak memaksimalkan realisasi belanja sehingga anggaran tidak terserap akhirnya menjadi SiLPA atau  selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

“ Banyak OPD yang tidak memaksimalkan realisasi belanja sehingga sisanya menumpuk akhinya menjadi SilPa. Mereka hanya menggunakan anggaran yang diusulkan sebanyak 43 % sampai  76 % untuk kegiatan. Hal ini sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian kita semua untuk memaksimalkan kegiatan “ ungkap Katarina Dian.

Disebutkan realisasi SiLPA tahun 2022 mencapai Rp.253,3 Miliar mengalami kenaikan 4,11 % dibanding tahun sebelumnya Rp.243,1 Miliar berdasarkan hasil audit BPK RI. Hal ini menyebabkan banyak usulan proyek yang sudah ditetapkan ternyata tidak terealisasikan seperti pembangunan Cold Storage, Art Centre dan Depo Arsip.

“Hal ini menyebabkan banyak usulan proyek yang sudah ditetapkan ternyata tidak terealisasikan seperti pembangunan Cold Storage, Art Centre dan Depo Arsip. Harapan kita kedepan program yang sudah disepakati bersama harus berjalan sebagaimana yang ditargetkan “ jelas Jubir Banggar.

Menanggapi besarnya SiLPA PJ. Walikota Batu Aries Agung Paewai menjelaskan  sebenarnya SiLPA muncul karena ada pengguna anggaran yang tertunda atau mungkin tidak bisa dijalankan karena waktunya yang sangat pendek sehingga tidak mungkin  paksakan maka nanti akan dialokasikan dianggaran berikutnya di 2024 misalnya untuk beberapa program yang kita utamakan.

“Ada perencanaan yang harus disesuaikan. Jadi langkah berikutnya adalah memaksimalkan SiLPA  kita, agar bisa digunakan di tahun 2024 nanti. Di tahun 2023 juga kita manfaatkan SilPa itu untuk beberapa program yang belum dicapai agar bisa digunakan. Jadi uang yang ada SiLPA tidak hilang hanya tertunda akan dimanfaatkan untuk program lainnya “ tegas Aries. (buang supeno)

Pelajar Papua Ikuti Program Afirmasi Di Jawa Timur

MALANG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima 155 anak asli Papua  dalam Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua di Jawa Timur Tahun 2023.

Gubernur Jawa Timur didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menyerahkan siswa asal Papua  kepada Lembaga SMA-SMK penerima program ADEM Papua di Jawa Timur, di Hotel Grand Mercure Mirama Malang, Kamis (13/7/2023) malam.

Di Kota Batu sendiri bakal menerima 45 siswa yang tersebar di SMA Negeri 1 (4 orang), SMA Negeri 2 (3 orang), SMAS Immanuel (21 orang) dan SMAS K Yos Sudarso Batu (17 orang).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus Pj. Wali Kota Batu  Aries Agung Paewai, menjelaskan saat ini di Jawa Timur sudah ada 461 siswa yang menjalani program ADEM Papua mulai dari kelas X, XI, XII.

“Kita berharap amanah yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah Papua kepada Jawa Timur dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya kita jaga dengan sebaik-baiknya karena mereka adalah saudara kita,” tegas Aries.

Khofifah berpesan agar siswa  ini mendapatkan tempat yang terbaik sehingga mereka mendapatkan ilmu yanh bermanfaat jika nanti kembali ke Papua.

“SMA-SMK ini termasuk unggulan Jadi mereka mendapatkan tempat yang menurut saya bisa menjadi ruang pembelajaran lebih maksimal lagi dan kalau nanti mereka sudah selesai bisa sukses kembali ke Papua,” pinta gubernur.

Khofifah menambahkan program ini selain masuk disekolah yang telah ditentukan, Ia pun berharap keamanan dan kenyamanan para peserta didik dapat berjalan dengan baik.

“Saya sampaikan pesan, jaga anak saya. Namanya anak harus ada mamak yang menjaga, di Jawa Timur kita ada Asrama Nusantara yang menampung 40 persen penghuninya adalah anak Papua,” tambah Khofifah.

Dalam kegiatan yang berlangsung meriah, Gubernur Khofifah mengajak anak-anak Papua untuk menyanyikan lagu Bendera yang dipopulerkan oleh Band Cokelat, serta ditambah dengan penampilan anak-anak dalam menari dan yel-yel Papua.

Usai pelepasan ini, mereka akan menjalani pendidikan selama tiga tahun yang tersebar di seluruh kota/kabupaten di Jawa Timur. (Buang Supeno)

Ketua DPRD Batu Sayangkan Jika Pasar Induk Among Tani Dikelola UPT

BATU  – Ketua DPRD Batu Asmadi, sangat menyayangkan jika pengelolaan  Pasar Induk Among Tani  (PIAT ) Kota Batu dikelola lembaga sekelas UPT (Unit Pelaksana Tehnis) di bawah Diskoperindag Kota Batu.

Dikatakan, Pasar Induk Among Tani  (PIAT ) Kota Batu terbesar nasional dan merupakan proyek strategis nasional menelan anggaran Rp168 miliar tidak tepat jika dikelolah UPT.

“Semestinya Pemkot Batu sudah memikirkan lembaga yang mestinya mengelolah Pasar sebesar dan semegah  itu, jangan dikelolah UPT  harusnya  sekelas dinas atau Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD), sehingga pengelolaan bisa maksimal, ” tegas Asmadi melalui telpon, Selasa ( 11/7/2023 ).

Disebutkan, untuk menyelamatkan Pasar Batu yang berfungsi sebagai  sarana perdagangan rakyat agar tidak salah dalam pengelolaannya, maka Dewan menggunakan hak inisiatif dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) Pengelolaan Pasar.

“Kami bersama konsultan sedang menggodok peraturan itu dan tentu kita disinergiskan dan  melibatkan pihak eksekutif, ” lanjut Asmadi.

Dengan adanya Raperda pengelolaan pasar menurut Politikus PDIP,  nantinya bisa mengakomodir semua pedagang untuk menunjang kegiatan perekonomian di Kota Batu.

Kepala bagian hukum Pemkot Batu Maria Inge Sandrasanti Susanti ketika konfirmasi menyebutkan Dewan menggunakan hak inisiasif membuat raperda dan sudah dituangkan dalam Propemperda.

“Dewan membuat raperda dan  itu sudah tertuang dalam  Propemperda sebagai raperda usulan/inisiatif DPRD.Tapi substansi nya dibahas dengan SKPD pengampu karena SKPD teknis yang menguasai,” ungkap Maria Inge yang dihubungi melalui Whatapps.

Sementara itu Diskoperindag Kota Batu Eko Suhartono mengungkapkan apa yang dilakukan Dewan cukup baik karena muaranya menjadikan pasar lebih baik lagi.

” Apa yang dilakukan dengan Dewan menggunakan hak inisiatif membuat rencana peraturan daerah tentang pengelolaan Pasar, saya nilai baik karena merupakan upaya menuju kebaikan dalam pengelolaan Pasar ” jelas Edi Suhartono disela-sela menjadi mentor di diklat Surabaya melalui sambungan telpon seluler Rabu( 12/7/2023 ).

Disebutkan, Pasar yang sebesar itu memang harus dikelolah secara profesional dan perlu pemikiran yang  mendalam untuk pembentukan  lembaga yang tepat seperti Dinas atau BUMD. Untuk saat ini pengelolaan pasar dilakukan melalui UPT sambil menunggu penyerahan dari pusat, diperkirakan 2 tahun setelah beroperasi.

“Saya sepakat pengelolaan Pasar dilakukan lembaga seperti Dinas, BUMD atau lainnya agar mampu bekerja lebih optimal, namun saat ini cukup UPT saja sambil menunggu penyerahan dari Pusat, diperkiraka 2 tahun kemudian ” tandas Eko.

Pasar Induk Kota Batu dibangun setinggi 3 lantai di atas lahan seluas 44.525 m2 dengan luas bangunan lantai 1 seluas 14.900,62 m2, lantai 2 seluas 14.143.63 m2, dan lantai 3 seluas 6.032,86 m2.

Untuk pembagian bangunannya lantai 1 sebagai zona basah, lantai 2 sebagai zona kering, dan lantai 3 sebagai zona makanan dan kuliner. Jumlah kios Pasar Induk Kota Batu sebanyak 1.733 unit dan total los 1.033 unit. (Buang Supeno)

Tingkat Kecelakaan lalin di Jatim  Naik  11,88 Persen

BATU– Angka kecelakaan lalu lintas pada triwulan 1 tahun 2023 di Jawa Timur mengalami kenaikan  11,88 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan peningkatan angka pelanggaran yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 1.018 persen.

“Menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas tersebut, diperlukan penindakan yang tegas terhadap pelanggar yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas guna memberikan efek jera kepada para pelanggar, ” kata Kapolres Batu AKBP Oskar Syamsuddin saat Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Semeru Tahun 2023 di Lapangan Apel Mako Polres Batu. Senin (10/7/2023).

Oskar Syamsuddin yang membacakan amanat dari Kapolda Jawa Timur menegaskan personil Polri  harus menjalankan tugas dengan kesungguhan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di wilayah Jawa Timur.

Perkembangan transportasi saat ini telah memasuki era digital dan modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan peningkatan kinerja Polri khususnya Polantas untuk mengantisipasi segala dampak yang timbul dari modernisasi transportasi ini.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan penerapan e-tilang melalui kegiatan E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dan INCAR (Integrated Card Reader), di mana hingga periode Januari-Juni 2023.

“Ditlantas Polda Jatim telah menindak pelanggar sebanyak 1.218.825 orang. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas masih rendah ” lanjutnya.

Operasi Patuh Semeru 2023 akan digelar selama 14 hari mulai tanggal 10 hingga 23 Juli 2023 di seluruh wilayah Jawa Timur. Operasi ini akan mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif, dan humanis serta penegakan hukum lantas secara elektronik (statis dan mobile) dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di wilayah Jawa Timur.

Kapolda Jatim juga menekankan, selama pelaksanaan operasi anggota diimbau selalu memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa sebelum melaksanakan tugas, memprioritaskan faktor keamanan dan keselamatan dengan memedomani standar operasional prosedur yang ada, menghindari tindakan sikap kontraproduktif dan tindakan pungli, serta melaksanakan tugas operasi patuh dengan baik tanpa menimbulkan komplain dari masyarakat. (Buang Supeno)

Peserta OICCA 2023 Ikut Main Olahraga Tradisional

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah didampingi Staf Ahli Gubernur Kaltim  Bidang Sumber Daya Alam Christianus Benny menerima kunjungan peserta Organisation Of Islamic Coorporation Cultural Activity (OICCA) 2023, dalam rangkaian kegiatan Kukar Festival Budaya Nusantara di  Halaman Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong, Minggu (9/7/2023).

Tampak juga mendampingi acara tersebut Kepala Dinas Pariwisata Kukar Slamet Hadi Raharjo, Kepala MUI KH Abdul Manan, Forkopimda Kukar, Kabag Prokom Ismed  serta sejumlah undangan lainnya. Dengan dipandu beberapa staf dari Dinas Pemuda Olahraga Kukar, rombongan disajikan beberapa permainan olahraga tradisional yaitu begasing, dan permainnan enggrang.

Bupati Kukar Edi Damansyah melakukan atraksi  permainan dan disambut beberapa peserta delegasi OICCA  yang ikut mencoba melakukan permainan tersebut. Peserta OICCA antusias bermain dengan suasana penuh canda dan kekeluargaan.

Selanjutnya peserta  melakukan silaturahmi dengan pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang berada di Kedaton Kutai Kartanegara. (kk03).

« Previous Page — Next Page »